Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKHingga saat ini, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mensyaratkan minimal dua orang untuk membuat sebuah Perseroan Terbatas. Wacana tentang jumlah pendiri sebenarnya telah dibahas oleh para perancang undang-undang sejak diberlakukannya Undang-Undang Perusahaan yang pertama, Undang-undang No. 1 Tahun 1995. Banyak negara juga telah mengizinkan Perusahaan untuk dibuat oleh satu orang. Dengan demikian, dengan menerapkan penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan statuta, teoretis, dan pendekatan komparatif, tesis sarjana ini mengeksplorasi dua masalah utama: (1) alasan untuk memungkinkan Korporasi / Perseroan Terbatas untuk dibuat oleh satu pendiri di Amerika Serikat. Amerika, Singapura dan Belanda, dan (2) apakah ada perbedaan mendasar dari sebuah Korporasi / Perseroan Terbatas yang didirikan oleh satu pendiri dan beberapa pendiri. Tesis sarjana ini menyimpulkan bahwa alasan untuk mengizinkan Korporasi / Perseroan Terbatas di Negara Pembanding adalah efisiensi biaya, dan tidak adanya keperluan untuk melanjutkan memungkinkan Korporasi / Perusahaan Perseroan Terbatas untuk dibuat oleh beberapa pendiri. Perbedaan mendasar dari Korporasi / Perseroan Terbatas yang didirikan oleh satu pendiri dan beberapa pendiri dapat dilihat dalam proses penggabungan, struktur organ perusahaan, keterbatasan pertanggung jawaban, dan perpajakan. Secara keseluruhan, penggabungan Korporasi / Perseroan Terbatas oleh seorang pendiri tunggal di Negara Membandingkan menguntungkan. Namun, jika regulasi tersebut diterapkan dalam sistem hukum Indonesia, ada dua hal yang harus diregulasikan: (1) mengenai proses pendirian Perseroan Terbatas, dan (2) perpajakan.

---

ABSTRACTUntil the present time, Law No. 40 Year 2007 on Limited Liability Companies requires minimum two persons to incorporate a Company. The discourse concerning number of incorporators has actually been discussed by legislators since the enactment of the first Company Law, Law No. 1 Year 1995. Numerous states have also allowed for Companies to be incorporated by one person. Thus, by applying the normative legal research using the statute, theoretical, and comparative approach, this undergraduate thesis explores two main issues: (1) the rationale to allow Corporations/Limited Liability Companies to be incorporated by a single- founder in the United States of America, Singapore and the Netherlands, and (2) whether there are fundamental differences of a Corporations/Limited Liability Companies incorporated by a single-founder and multi-founders. This undergraduate thesis concludes that the rationale to allow Corporations/Limited Liability Companies in the Comparing Countries are cost efficiency, and the lack of need to continue allow Corporations/Limited Liability Companies to be incorporated by multi-founders only. Fundamental differences of a Corporations/Limited Liability Companies incorporated by a single-founder and multi-founders can be seen in the incorporation process, board structure, liability exposure, and taxation. Overall, the incorporation of a Corporations/Limited Liability Companies by a single-founder in the Comparing Countries is beneficial. Although, if the regulation were to be applied in Indonesian legal system, there are two regulations that must be amended; (1) incorporation process, and (2) taxation."

"ABSTRACTSkripsi ini membahas mengenai pengaturan pengendalian terhadap Perseroan Terbatas. Pengendalian tidak secara jelas diatur dalam hukum Indonesia, terbukti dengan tersebarnya pengaturan mengenai pengendalian dalam berbagai tingkat norma hukum yang tidak menunjukkan adanya keselarasan satu sama lain. Sedangkan negara-negara dengan tingkat corporate governance yang tinggi telah mengatur pengendalian terhadap Perseroan Terbatas secara komprehensif dan jelas, seperti Belanda, Australia, dan Singapura. Berdasarkan hal tersebut, peneliti mengajukan pokok permasalahan, yaitu: 1. Bagaimana pengaturan pengendalian terhadap Perseroan Terbatas di Indonesia, Belanda, Australia dan Singapura? 2. Bagaimana perbandingan terhadap implementasi pengaturan pengendalian terhadap Perseroan Terbatas di Indonesia, Belanda, Australia dan Singapura? Pada akhirnya, peneliti memperoleh kesimpulan bahwa pengaturan pengendalian terhadap Perseroan Terbatas di Indonesia masih tidak konsisten, dan negara Belanda, Australia dan Singapura sudah memiliki pengaturan pengendalian terhadap Perseroan Terbatas yang jelas. Saran atas penulisan skripsi ini adalah agar pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pengharmonisasian Perundang-Undangan dapat melakukan harmonisasi atas pengaturan pengendalian terhadap Perseroan Terbatas di Indonesia. Bentuk penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif.

---

ABSTRACTThe focus of this thesis is about stipulation of control of limited liability company in Indonesian law. There is no clear provision about control in Indonesia, proven by the diversity of provisions regarding to control in various legal norms, that does not align with each other. On the other hand, in some countries with high corporate governance score, such as Netherlands, Australia and Sinapore, control of limited liability company is stipulated comprehensively. Based on these conditions, the author formulated and discussed the following problems: 1. How is the regulation of control of limited liability company in Indonesia, Netherlands, Australia and Singapore? 2. How is the comparison of implementation of control of limited liability company in Indonesia, Netherlands, Australia and Singapore? Eventually, stipulation of control of limited liability company is not consistent, and the Netherlands, Australia and Singapore already have clear provisions regarding to company control. This thesis recommend the authority to harmonize the provisions of control of limited liability company in Indonesia. This research uses the normative juridical approach with a descriptive typology."

"Penjaminan berbasis Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sedang marak dalam masyarakat internasional. Hak paten sebagai bagian dari HKI di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, China, Inggris dan Singapura telah diakui untuk dapat dimanfaatkan yaitu sebagai jaminan pinjaman perusahaan khususnya bagi perusahaan dalam sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Sementara di Indonesia, pelaksanaan hak paten sebagai jaminan masih kurang memadai karena belum tersedianya suatu ketentuan yang mengatur tentang penggunaan hak paten sebagai jaminan dalam pembiayaan yang diberikan bagi perusahaan. Disamping itu, masih rendahnya tingkat keberanian bank di Indonesia untuk menerima hak paten sebagai jaminan yang dianggap penuh dengan resiko tinggi.Metode penelitian yang digunakan dalam rangka penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada studi dokumen dalam penelitian kepustakaan dengan analisis data berupa deskriptif analisis.Tujuan penelitian ini adalah agar HKI khususnya hak paten dapat menjadi terobosan baru bagi para pengusaha UMKM, para pihak penyalur dana baik milik pemerintah maupun swasta dalam memanfaatkan hak paten sebagai sumber dana atau untuk meningkatkan suatu modal usaha sehingga hal tersebut dapat turut memberikan efek peningkatan perekonomian Indonesia. Hak paten memiliki potensi yang besar untuk dapat dimanfaatkan sebagai jaminan dengan melihat adanya unsur hak eksklusif yang memberikan kebebasan bagi penciptanya untuk mengalihkan hak paten tersebut.Sebagaimana yang terjadi di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, China, Inggris dan Singapura hak paten sebagai jaminan telah diatur dan diakui di dalam peraturan perundang-undangan negara tersebut. Beberapa negara diantaranya bahkan telah melaksanakan penggunaan hak paten sebagai jaminan dalam praktek pembiayaan bagi perusahaan di negaranya. Berdasarkan data yang diberikan secara terbuka pada negara-negara tersebut dapat diketahui bahwa sesungguhnya hak paten dapat dijadikan sebagai jaminan karena adanya pengakuan dan eksistensi dari hukum yang berlaku pada negara bersangkutan.

---

Financing based an IPR assets becomes flare in the international society. In the developed country such as United States, China, United Kingdom dan Singapore, patent rights as the part of the IPR is recognized to be utilized as the company's collateral especially by Small Medium Enterprise (SME) company. Whilst in Indonesia, the implementation of the patent right as the collateral yet inadequate since there is no law and regulation that governs the using of patent as collateral which provided by financing scheme to the company. Other than that, the courage of Indonesian bank to accept patent as collateral is still lack taking to consideration of the high risk in such scheme.

The research methods which support this research is normative legal methods that particularly emphasizes on the documentation study in library research with data analysis in the form of descriptive analysis.

This research is aimed for the IPR, especially patent rights that can be the new breakthrough for the SME entrepreneur, state or private funder in order to utilize the patent right as the capital source or as to increase the business capital itself and therefore it would be affect to increasing the Indonesian economic condition. Patent right has a huge potential to be used as a collateral with its exclusive right in which granting the holder of such rights capability to assign his patent right.

As occurred in the developed country such as United States, China, United Kingdom and Singapore, patent right as collateral has been governed and recognized in the prevailing law and regulation in such country. Some of country among other is even clearly have implemented the using of patent right as collateral related to the financing granted for the company in respective country. According to the disclosure information provided from such

countries concerned can be recognized that basically patent right is being able to be collateral since there is acknowledgement and existences in the prevailing law and regulation regarding patent as collateral."

"Pengaturan Pengendali di Indonesia belum memiliki pengaturan yang harmonis baik dari segi pendefinisian maupun pembatasan kewenangan yang dapat dilakukan. Ketidakharmonisan tersebut diiringi dengan adanya pengaturan kewajiban baru bagi Perusahaan Terbuka untuk memiliki Pengendali yang juga disertai dengan sanksi. Di sisi lain, terdapat pengaturan yang berisikan ketentuan mengenai pengendalian Perusahaan hanya saja tidak dikenal dengan Pengendali, melainkan pemilik manfaat. Hal ini tentunya perlu dipertimbangkan untuk melindungi investor. Apabila dibandingkan dengan Singapura dan Amerika Serikat, pengaturan mengenai kewajiban Pengendali berbeda dengan di Indonesia, yang didukung dengan kepercayaan investor terhadap Perusahaan yang tidak bergantung pada Pengendali. Dalam rangka mencapai penelitian ini, metode yang digunakan adalah yuridis-normatif yang mencapai pada kesimpulan bahwa pengaturan Pengendali di Indonesia masih belum harmonis, akan tetapi masih memiliki pengaruh terhadap tata kelola Perusahaan dan untuk perlindungan investor, masih bergantung pada keputusan Pengendali yang harus mempertimbangkan beberapa aspek. Sementara, di Singapura dan Amerika Serikat tidak memberikan kewajiban eksistensi pengendali secara langsung, akan tetapi Singapura mewajibkan secara tidak langsung. Dengan ketidakharmonisan pengaturan dan kepastian hukum Pengendali di Indonesia dapat menimbulkan risiko bagi investor, maka harus didukung dengan perlindungan hukum bagi investor lain.

---

Controller Arrangements in Indonesia do not yet have harmonized arrangements both in terms of defining and purifying the powers that can be exercised. This disharmony is accompanied by a new arrangement of obligations for Public Companies to have a Controller which is also accompanied by administrative sanctions. On the other hand, there are arrangements that contain provisions regarding the control of the Company, only that the Controller is not known, but the beneficial owner. This of course needs to be considered to protect investors. When compared to Singapore and the United States, the arrangements regarding the obligations of a Controller are different from those in Indonesia, which depend on investor confidence in a Company that is not dependent on a Controller. In order to achieve this research, the method used is juridical-normative which reaches the conclusion that the arrangements of the Controllers in Indonesia are still not harmonious, but they still have an influence on corporate governance and for the protection of investors, still depend on the decisions of the Controllers which must consider several aspects. While Singapore and the United States do not provide the controlling entity's obligations directly, Singapore obliges indirectly. With the disharmony of regulation and legal certainty, the risk of controllers in Indonesia can arise for investors, it must be supported by legal protection for other investors."

"Metode persidangan pidana dengan menggunakan alat elektronik baru digunakan luas setelah terjadinya pandemi Covid-19 yang berdampak pada sistem peradilan pidana berbagai negara di dunia. Perubahan ini berdampak pada hak terdakwa untuk hadir di muka pengadilan yang diatur dalam KUHAP. Hak kehadiran terdakwa di muka pengadilan merupakan salah satu hak dasar bagi terdakwa dan sebagai jaminan dalam pelaksanaan peradilan yang adil (fair trial) karena berkaitan dengan proses pembuktian. Dalam pembahasan ini metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan hukum Indonesia, Belanda, dan Amerika Serikat. Penelitian ini menunjukkan, sidang pidana elektronik di Indonesia hanya diatur dalam peraturan Mahkamah Agung dan ini berbenturan dengan KUHAP; sedangkan di Belanda, sekalipun telah dituangkan dalam KUHAP, penggunaan videoconference dianggap melanggar ketentuan dalam European Convention on Human Rights; di Amerika Serikat penggunaan videoconference diatur dengan cukup ketat dalam CARES Act. Penelitian ini berpendapat, persetujuan terdakwa dalam persidangan pidana online diperlukan karena hal ini sebagai persetujuan mengenyampingkan hak untuk hadir di muka sidang. Oleh karena itu, penggunaan videoconferece tidak melanggar fair trial dan tetap dapat imparsial sepanjang terdapat persetujuan dari terdakwa atau ketentuan yang mengatur tersebut menjamin bahwa seluruh hak-hak terdakwa dapat dipenuhi.

---

The criminal trial method using electronic devices has only been widely used after the Covid-19 pandemic which has impacted the criminal justice system of various countries in the world. This change has an impact on the right of the accused to presence before the court as regulated in the Indonesia Criminal Procedure Code. The right of the accused's presence before the court is one of the basic rights for the accused and as a guarantee in the implementation of a fair trial because it is related to the evidentiary process. In this thesis the research method used is normative juridical with a comparative approach to the laws of Indonesia, the Netherlands, and the United States. This thesis shows that electronic criminal courts in Indonesia are only regulated in the Supreme Court regulations and this is in conflict with the Indonesia Criminal Procedure Code; whereas in the Netherlands, even though it has been stated in the Dutch Criminal Procedure Code, the use of videoconferencing is considered a violation of the provisions of the European Convention on Human Rights; in the United States the use of videoconference is regulated quite strictly in the CARES Act. This thesis argues that the accused’s approval to conduct a criminal trial via videoconferencing is necessary because this is an agreement that overrides the right to presence before the court. Therefore, the use of videoconferencing does not violate the fair trial and can still be impartial as long as there is agreement from the accused or the stipulations that regulate it ensure that all the rights of the accused can be fulfilled."

"Skripsi ini membahas mengenai perihal penerapan International Listing di Indonesia. Dalam era globalisasi sekarang ini semakin banyak pembaharuan-pembaharuan yang membuat batasan-batasan negara-negara menjadi kabur dan semakin berkembang. Tak terkecuali di bidang pasar modal salah satunya adalah dengan cara Initial Public Offering (IPO), yaitu cara bagi suatu perusahaan untuk dapat mendapatkan pendanaan dan publikasi dari pasar modal. Dengan berkembangnya zaman sekarang ini banyak pula perusahaan-perusahaan asing yang ingin melakukan IPO atau penawaran umum perdana di luar dari negara perusahaan tersebut sehingga dibutuhkannya cara yang mudah bagi perusahaan tersebut untuk melakukannya, terdapat beberapa permasalahan yang menyebabkan terhambatnya penerapan mekanisme International Listing di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian kepustakaan. Penelitian ini bertujuan untuk mencari solusi guna percepatan pemberlakuan mekanisme International Listing di Indonesia, dengan cara studi literatur, dan wawancara langsung dengan otoritas terkait.

---

This thesis discusses the application of International Listings in Indonesia. In the current era of globalization more and more innovations that make the boundaries of countries become blurred and increasingly developed. There are no exception in the capital market sector, one of them is Initial Public Offering (IPO), which is a way for a company to be able to get funding and publications from the capital market. With the development of the current era many foreign companies want to do an IPO or initial public offering outside the country of the company so fthey need an easy way for the company to do so, there are several problems that have caused the International Listing mechanism in Indonesia to be obstructed. The research method used in this writing is library research. This study aims to find solutions to accelerate the implementation of the International Listing mechanism in Indonesia, by means of literature study, and direct interviews with relevant authorities."

"Skripsi ini membahas mengenai perihal penerapan International Listing di Indonesia. Dalam era globalisasi sekarang ini semakin banyak pembaharuan-pembaharuan yang membuat batasan-batasan negara-negara menjadi kabur dan semakin berkembang. Tak terkecuali di bidang pasar modal salah satunya adalah dengan cara Initial Public Offering (IPO), yaitu cara bagi suatu perusahaan untuk dapat mendapatkan pendanaan dan publikasi dari pasar modal. Dengan berkembangnya zaman sekarang ini banyak pula perusahaan-perusahaan asing yang ingin melakukan IPO atau penawaran umum perdana di luar dari negara perusahaan tersebut sehingga dibutuhkannya cara yang mudah bagi perusahaan tersebut untuk melakukannya, terdapat beberapa permasalahan yang menyebabkan terhambatnya penerapan mekanisme International Listing di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian kepustakaan. Penelitian ini bertujuan untuk mencari solusi guna percepatan pemberlakuan mekanisme International Listing di Indonesia, dengan cara studi literatur, dan wawancara langsung dengan otoritas terkait.

---

This thesis discusses the application of International Listings in Indonesia. In the current era of globalization more and more innovations that make the boundaries of countries become blurred and increasingly developed. There are no exception in the capital market sector, one of them is Initial Public Offering (IPO), which is a way for a company to be able to get funding and publications from the capital market. With the development of the current era many foreign companies want to do an IPO or initial public offering outside the country of the company so fthey need an easy way for the company to do so, there are several problems that have caused the International Listing mechanism in Indonesia to be obstructed. The research method used in this writing is library research. This study aims to find solutions to accelerate the implementation of the International Listing mechanism in Indonesia, by means of literature study, and direct interviews with relevant authorities."

"Perkembangan di Pasar Modal beriringan dengan banyaknya perusahaan yang membutuhkan pendanaan dan meningkatnya minat masyarakat untuk berpartisipasi melalui investasi di Pasar Modal. Kedua hal tersebut ditandai dengan bervariatifnya jenis pendanaan untuk perusahaan di Pasar Modal dan juga meningkatnya risiko bagi investor. Otoritas Jasa Keuangan menjawab masalah tersebut dengan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Penerbitan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk kepada Pemodal Profesional. Penelitian ini akan membahas mengenai bagaimana perlindungan investor melalui klasifikasi investor di Pasar Modal, serta perbandingannya dengan negara Amerika Serikat, Singapura, Hong Kong, dan Kanada. Metode penelitian yang akan digunakan adalah yuridis-normatif yaitu menganalisis permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan. Pendekatan komparatif selanjutnya digunakan untuk membandingkan aturan-aturan di sistem hukum negara lain untuk menemukan persamaan dan/atau perbedaan di antara sistem hukum negara pembanding. Melalui penelitian ini ditemukan bahwa perlindungan dengan klasifikasi investor dicapai melalui pembatasan akses bagi investor yang minim pengalaman, kekayaan, atau portofolio terhadap investasi yang berisiko tinggi. Kemudian, ditemukan bahwa klasifikasi investor di Indonesia, Amerika Serikat, Singapura, Hong Kong, dan Kanada memiliki persamaan seperti kriteria yang ditentukan negara-negara tersebut untuk mengategorikan investor. Adapun, perbedaannya adalah nomenklatur dari klasifikasi investor misalnya accredited investor. Indonesia juga menyebutkan di peraturannya mengenai jenis investasi apa saja yang dapat diakses oleh pemodal profesional.

---

Developments in the Capital Market coincide with the many companies that need funding and the increasing public interest in participating through investment in the Capital Market. Both of these are marked by the varied types of funding for companies in the Capital Market as well as increased risks for investors. Otoritas Jasa Keuangan responded to this problem by issuing Otoritas Jasa Keuangan regulations governing the Issuance of Debt and/or Sukuk Based Securities to Professional Investors. This research will discuss how to protect investors through the categorization of investors in the Capital Market, as well as a comparison with the United States, Singapore, Hong Kong, and Canada. The research method to be used is juridical-normative, namely analyzing legal issues through statutory regulations. A comparative approach is then used to compare rules in other countries' legal systems to find similarities and/or differences between the legal systems of the comparison countries. Through this research, it was found that the protection of investor through categorization is achieved by limiting regular investors with minimum experience, net worth, and portofolio access to high risk investments. Also, the regulations regarding the categorization of investors in Indonesia, the United States, Singapore, Hong Kong, and Canada have similarities, such as the criteria set by these countries to categorize investors. Meanwhile, the difference is in the nomenclature of categorized investors, for example, accredited investor. Indonesia also stated in the regulations regarding what types of investments can be accessed by professional investors."

"Impor paralel merupakan fenomena yang muncul karena perkembangan pasar yang saat ini dialami oleh negara-negara di dunia, termasuk Indonesia. Produk impor paralel sendiri merupakan produk asli dan secara teoritis bukan merupakan pelanggaran merek, sesuai dengan prinsip exhaustion dalam hukum merek. Namun, pada praktiknya impor paralel dapat merugikan berbagai pihak. Salah satu pihak yang dinilai merasakan dampak terbesar dari impor paralel adalah pemegang lisensi merek. Sayangnya, hukum Indonesia tidak secara jelas dan eksplisit mengatur mengenai legalitas dan penanganan impor paralel, sehingga pemegang lisensi merek pun dapat merasa kesulitan untuk memulihkan kerugian yang timbul dari praktik tesebut. Oleh karena itu, skripsi ini bertujuan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terkait upaya yang tersedia bagi pemegang lisensi merek untuk menangani dampak yang timbul dari praktik impor paralel, serta membandingkannya dengan hukum yang berlaku di negara lain, yaitu Amerika Serikat dan Singapura. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis-normatif dan menggunakan bahan-bahan kepustakaan seperti bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi baru serta memberikan masukan kepada pembuat peraturan perundang-undangan di Indonesia untuk memperjelas posisi hukum Indonesia dalam menanggapi dan menyelesaikan sengketa impor paralel yang terjadi di Indonesia.

---

Parallel Importation is a phenomenon that rises as a consequence of globalization and market development that affect various countries across the globe, including Indonesia. The imported goods themselves are genuine goods, so theoretically, parallel importation is not classified as a trademark infringement, according to the exhaustion principle. Yet, in practice, parallel importation can cause a damage to various parties. One of the parties that potentially suffers the biggest loss is trademark licensee. Unfortunately, Indonesian law does not explicitly regulate the legality nor a mechanism to handle parallel importation, so a party that affected by the damage may find it difficult to recover from their loss. Therefore, this thesis will try to analyze the Indonesian trademark law to find an available procedure for trademark licensees to handle parallel importation, and will also compare such procedure with regulations in the United States of America and Singapore. The research method in writing this thesis is a juridical-normative method, using library materials that include primary, secondary, and tertiary legal materials. Hopefully, this thesis can give new insights to the readers, while also suggests the Indonesian lawmakers to clear up the position of Indonesian law on handling and resolving the parallel importation issues in Indonesia."

"Perbandingan pandangan hukum praktik window dressing dalam pasar modal Indonesia, Amerika Serikat, dan Singapura merupakan salah satu cara untuk memahami lebih dalam terkait dengan eksistensi praktik ini, tindakan-tindakan yang dapat dilakukan apabila investor mengalami kerugian, serta mekanisme penegakan hukum terhadap praktik tersebut. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah Bagaimana perbandingan hukum praktik window dressing dalam pasar modal Indonesia, Singapura, dan Amerika Serikat dan Bagaimana perlindungan hukum bagi investor yang mengalami praktik window dressing dalam Pasar Modal Indonesia, Singapura, dan Amerika Serikat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan didukung oleh pembahasan secara deskriptif dalam melakukan perbandingan antara Indonesia, Singapura, dan Amerika Serikat. Kesimpulan yang didapatkan berdasarkan penelitian ini adalah praktik window dressing dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan dalam Pasar Modal baik di Indonesia, Singapura, dan Amerika Serikat. Dalam hal ini, Singapura dan Amerika Serikat telah melakukan penegakkan hukum secara tegas terhadap praktik-praktik window dressing yang terjadi dalam penyelenggaraan pasar modalnya sebagaimana tercermin dalam Putusan MAS v. Tan Chong, dkk dan Putusan SEC v. Jeff Skilling. Kemudian, terkait dengan perlindungan investor dapat dilakukan melalui regulasi, prinsip keterbukaan, serta lembaga atau organisasi tertentu yang menjalankan fungsi perlindungan terhadap investor. Saran yang dapat diberikan adalah melakukan optimalisasi terhadap pelaksanaan penegakkan hukum terhadap praktik window dressing dalam penyelenggaran pasar modal Indonesia melalui regulasi, peningkatan kapabilitas aparat penegak hukum pasar modal, penguatan terhadap perlindungan investor, dan penyempurnaan sistem dalam pengawasan dan/atau monitoring penyelenggaraan pasar modal di Indonesia.

---

A comparison of the legal views of the practice of window dressing in the Indonesian, United States, and Singapore capital markets is one way to understand more deeply the existence of this practice, the actions that can be taken if an investor suffers a loss, as well as the law enforcement mechanism against this practice. The formulation of the problem in this thesis is how to compare the legal practice of window dressing in the capital markets of Indonesia, Singapore, and the United States of America and how the legal protection for investors who experience the practice of window dressing in the capital markets of Indonesia, Singapore, and the United States. The research method used is normative juridical, supported by descriptive discussion in making comparisons between Indonesia, Singapore, and the United States. The conclusion obtained based on this research is that the practice of window dressing can be qualified as a crime in the Capital Market in Indonesia, Singapore, and the United States. In this regard, Singapore and the United States have strictly enforced the law against window dressing practices that occurred in the administration of their capital markets as implemented in the MAS Decision v. Tan Chong, et al and SEC Judgment v. Jeff Skilling. Then, related investor protection can be carried out through regulations, enforcement principles, as well as certain institutions or organizations that carry out the function of protecting investors. Suggestions that can be given are optimizing the implementation of law enforcement against window dressing practices in the implementation of the Indonesian capital market through regulations, increasing the capabilities of capital market law enforcement officers, strengthening investor protection, and improving the system for supervising and/or monitoring the implementation of the capital market in Indonesia."