Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kampanye merupakan upaya yang digunakan untuk mengatasi permasalahan sosial termasuk mengatasi permasalahan narkotika. Kampanye bertujuan untuk merubah perilaku masyarakat. Di Indonesia, permasalahan narkotika membawa kerugian ekonomi dan kerugian sumber daya penduduk. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kampanye pencegahan penyalahgunaan narkotika yang mengangkat konten Gaya Hidup Sehat dan menganalisis konten Gaya Hidup Sehat dalam Iklan Layanan Masyarakat (ILM) produksi BNN tahun 2016 – 2018. Penelitian ini menggunakan pendekatan mix method yaitu menggabungkan data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif diperoleh melalui metode analisis konten. Populasi dan sampel dalan penelitian ini adalah ILM produksi BNN tahun 2016 – 2019 berjumlah 31 iklan. Data kualitatif diperoleh melalui wawancara terhadap pelaku kampaye dan masyarakat yang bertujuan untuk menggali lebih dalam bagaimana kampanye dilaksanakan pada Direktorat Diseminasi Informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kampanye pencegahan penyalahgunaan narkotika di BNN dilakukan melalui proses pengganggaran, penentuan tema dan sasaran. Konten Gaya Hidup Sehat dan pesan persuasi telah terdapat dalam ILM produksi BNN tahun 2016 – 2018. ILM dibingkai dalam bentuk iklan verbal dan non verbal sedangkan argumentasi dalam ILM adalah dengan menggunakan pendekatan rational appeal dan emotional appeal. Tahun 2018 ILM yang diproduksi tidak menggunakan pendekatan fear appeal karena adanya kelompok pencari sensasi.

---

Campaign is an effort used in overcoming social problems including in overcoming narcotics problems. The campaign aims to change peoples behavior. In Indonesia, narcotics problems carry economic losses and loss of human resources. The research aims to determine how narcotic abuse prevention campaigns are lifting healthy lifestyle content and analysing healthy lifestyle content in NNBs production of Public Service Advertising (PSA) in 2016 – 2018. This research uses the mix method approach of combining quantitative data and qualitative data. Quantitative Data is obtained through a method of content analysis. The population and samples of this research are PSA production of NNB in 2016 – 2019 amounting to 31 ads. Qualitative Data was obtained through interviews against campaigner actors and communities aimed at digging deeper into how the campaign was conducted at the Directorate of Information dissemination. The results showed that the campaign to prevent narcotics abuse at the NNB was carried out through a budgeting process, determining themes and targets. Healthy Lifestyle content and persuasion messages have been found in NNB production PSAs in 2016 - 2018. PSA is framed in the form of verbal and non-verbal advertisements while arguments in PSA have included the rational appeal and emotional appeal approaches. In 2018 the PSA produced did not use fear appeal approach because of the sensation seeker group."

"[ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi Program kerjasama yang telah dilakukan antara BNN dan PT. Indomarco prismatama, Penerapan program pelatihan pada terapi vokasional pada Balai Besar Rehabilitasi BNN serta mengidentifikasi faktor-faktor peghambat dan pendukung yang mempengaruhi keberhasilan program community service terhadap residen.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara secara mendalam kepada para responden yang merupakan Residen dan konselor dari Balai Besar Rehabilitasi BNN serta pihak dari PT. Indomarco Prismatama selaku mitra kerjasama.Hasil Evaluasi menunjukkan bahwa Program pelatihan Laundry dan magang sudah berjalan dengan baik dan memiliki dampak yang positif terhadap perkembangan Residen pada setiap tahapannya. Meski dalam pelaksanaan program kerjasma ini belum ada bagian khusus yang mengevaluasi program kerjasama yang sedang beerlangsung.

---

ABSTRACTThis research aims to evaluate cooperation programs that has been carried out between National Narcotics Board and PT .Indomarco Prismatama, the application of a training program on therapy vocational on the Center rehabilitation National Narcotics Board (BNN) and identify the factors a barrier and supporters that affects the success of the program community service to residentThis research using qualitative approach with deeply interview with the respondents who is resident and counselors of the agency as well as the Center rehabilitation National Narcotics Board from PT.Indomarco prismatama as a joint venture partner.The evaluation results show that the community service programs already run well and have a positive impact on development of the prefect at all levels. Although the implementation of the program is still a special partnership program is underway to evaluate, This research aims to evaluate cooperation programs that has been carried out between National Narcotics Board and PT .Indomarco Prismatama, the application of a training program on therapy vocational on the Center rehabilitation National Narcotics Board (BNN) and identify the factors a barrier and supporters that affects the success of the program community service to residentThis research using qualitative approach with deeply interview with the respondents who is resident and counselors of the agency as well as the Center rehabilitation National Narcotics Board from PT.Indomarco prismatama as a joint venture partner.The evaluation results show that the community service programs already run well and have a positive impact on development of the prefect at all levels. Although the implementation of the program is still a special partnership program is underway to evaluate]"

"Artikel ini menjelaskan perbandingan kampanye kepresidenan Prabowo Subianto antara Pilpres 2019 dan 2024. Pemilu 2024 merupakan pemilu keempat kalinya bagi Prabowo untuk maju dalam pemilu (BBC News Indonesia, 2019). Selain itu, setengah dari total pemilih adalah anak muda, yaitu Gen Z (Wejak, 2024). Penggunaan media sosial telah mengubah lingkungan kampanye dalam beberapa kampanye terakhir, terutama dalam membangun citra politik bagi para pemimpin. Dengan menggunakan tujuh dimensi framing dari Hallahan (1999) dan mengambil studi kasus dari kampanye Prabowo Subianto pada Pemilu 2019 dan Pemilu 2024, penelitian ini menguji dimensi framing dengan membandingkan konten kampanye melalui aplikasi media sosial Instagram dari dua akun: Prabowo-Sandiaga dan Prabowo-Gibran. Penelitian ini berargumen bahwa penggunaan strategi pembingkaian Prabowo di media sosial telah berevolusi dari pemilihan presiden 2019 hingga 2024, dan perubahan dalam citra politik dan teknik komunikasinya berperan penting dalam membentuk wacana politik dan memengaruhi sikap pemilih.

---

This article describes the comparison of Prabowo Subianto presidential campaign between the 2019 and 2024 presidential election. The 2024 elections are the fourth time for Prabowo running in the elections (BBC News Indonesia, 2019). Moreover, more than a half of the total electorate are young voters, which are Gen Z (Wejak, 2024). The use of social media has changed the campaign environment in recent campaigns, especially for building political image for leaders. Using the seven dimension of framing by Hallahan (1999) and taking the case of Prabowo Subianto campaign in 2019 and 2024 election, this study examines the framing dimensions by comparing the campaign contents from social media application Instagram of two accounts: Prabowo-Sandiaga and Prabowo-Gibran. This paper argues that Prabowo's use of framing strategies on social media has evolved from the 2019 to the 2024 presidential election, and these changes in his political image and communication techniques are instrumental in shaping political discourse and influencing voter attitudes."

"Masalah narkoba tidak bisa diatasi oleh satu atau beberapa organisasi saja, akan tetapi harus bersinergi dengan instansi lainnya. Dalam rangka meningkatkan partisipasi aktif kementerian/lembaga di bidang penanganan narkoba, Badan Narkotika Nasional membuat Penggiat Anti Narkoba sebagai model dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Namun upaya sinergi tersebut terlihat masih terkendala seperti hubungan dan koordinasi antar stakeholder yang belum berjalan dengan baik serta masih minimnya partisipasi Penggiat Anti Narkoba dalam melaksanakan fungsi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan & Peredaran Gelap narkoba (P4GN).Situasi inilah yang mendorong penulis untuk melihat bagaimana sinergi BNN dengan stakeholder khususnya melalui model Penggiat Anti Narkoba sebagai upaya pemberdayaan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pelaksanaan sinergi lembaga Badan Narkotika Nasional dalam rangka pemberdayaan masyarakat, dan mengidentifikasi faktor–faktor penghambat sinergi lembaga Badan Narkotika Nasional dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini memilih metode pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif digunakan untuk memahami masalah–masalah manusia atau sosial secara menyeluruh dan kompleks.

---

Drug problem could not be addressed by one or more organizations, but should synergize with other agencies.In order to increase the active participation of ministries/institutions in the field of drug handling, National Narcotics Agency made the actuator Anti Drugs as a model in the framework of community empowerment.But the efforts of these synergies look still constrained as the relationship and coordination between stakeholders who have not run well and the lack of participation of the actuator Anti Drugs Prevention function in carrying out Eradication The abuse of Illicit drugs & (P4GN).It is this situation that prompted the authors to see how the synergy of BNN with stakeholders particularly through the actuator model Anti Drugs as community empowerment efforts.The purpose of this research is to analyze the implementation of the synergies of the National Narcotics Agency Agency in the framework of community empowerment, and identify factors – factors restricting the Agency's National Narcotics Agency synergy in order to empowerment the community.This research was the qualitative approach method. Qualitative research is used to understand the problem-human or social issues thoroughly and complex."

"Nota Kesepahaman 5 (lima) badan nasional independen (Komnas HAM, Ombudsman RI, KPAI, LPSK dan Komnas Perempuan pada tahun 2016 bermaksud mendorong sistem pengawasan terhadap pelaksanaan Pasal 28 (G) ayat 2 UUD NRI 1945, yakni tentang Kebebasan setiap orang dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat manusia. Namun sebagai badan nasional, beberapa lembaga negara tidak masuk dalam ranah kekuasaan pengawasan melainkan pelaksana (eksekutif) seperti LPSK dan Komnas Perempuan. OPCAT mensyaratkan sebuah lembaga independent wajib diatur dalam tingkat UU dan ketentuan Paris Principle mengharuskan keuangan yang mandiri dari sebuah lembaga indenpendent. Berdasarkan ini maka Komnas Perempuan belum memenuhi kriteria tersebut karena diatur pada tingkat Keppres dan mekanisme penganggaran yang tunduk pada Komnas HAM. Secara umum, mekanisme untuk memastikan setiap orang untuk bebas dari penyiksan dan pelakuan yang merendahkan martabat manusia telah dilakukan oleh kelima lembaga negara tersebut. Sejak periode 2016-2018 lima lembaga negara telah melakukan kunjungan berkala dan tanpa pemberitahuan di lapas, rutan, pusat kesehatan mental, tahanan imigrasi, dll sebagai wujud dari kekuasaan yang diberikan.

---

Memorandum of Understanding among 5 (five) independent national body (Komnas HAM, Ombudsman RI, KPAI, LPSK and Komnas Perempuan) have a purpose to encourage monitoring system of implementation of the article 28 G paragraph (2) UUD NRI 1945 namely about the freedom of everyone from torture or degrading treatment. However as a national bodies, some of them are not part of supervisory power whereas enter in realm part of executive power, such as LPSK and Komnas Perempuan. OPCAT requires that an independent body must be regulated in legislation level and fulfilled the criteria which is regulated in the Paris Principle. Generally, mechanism to ensure everybody free from torture or degrading treatment have been implemented by 5 (five) SAB in Indonesia. In period of 2016-2018. 5 (five) SAB have conducted regular and unannoucement visit in prison, detention center, mental health center, immigration detention, etc., as manifestation of their power. "

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas pelayan Contact Center Badan Narkotika Nasional BNN dalam mengelola informasi dan pengaduan masyarakat, mengetahui hambatan yang dihadapi serta upaya dalam pengembangan pelayanan BNN mengenai pencegahan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dokumentasi. Penelitian ini menggunakan metode SERVQUAL dengan memfokuskan pada dimensi kualitas pelayanan publik terdiri dari tangible, reliability, responsiveness, assurance dan empathy. Indikator dan ukuran kualitas pelayanan Contact Center BNN dijadikan sebagai acuan.Hasil penelitian menunjukkan kualitas pelayanan publik Contact Center BNN sudah cukup baik, ditandai dengan mekanisme pelayanan sesuai dengan standar operasional prosedur SOP , sikap, perilaku petugas yang sopan dan ramah, sarana dan prasarana yang memadai, memiliki sistem informasi pelayanan yang terkomputerisasi dan terintegrasi dengan semua media akses. Hambatan yang dihadapi yaitu belum adanya sistem pengukuran kepuasan masyarakat, tidak semua laporan bidang pemberantasan dapat diproses oleh Direktorat Intelijen Deputi Bidang Pemberantasan BNN, distribusi laporan masyarakat mengenai bidang pemberantasan masih banyak terpusat. Upaya pengembangan yang dilakukan Contact Center BNN yaitu meningkatkan sosialisasi Contact Center BNN dengan SMS Broadcash System SMS Blast , menggunakan teknologi berbasis ANI Automatic Number Identification dan ALI Automatic Location Identification dan membangun Contact Center di setiap Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP.

---

This research aims to know the The Quality of Contact Center Service of the National Narcotics Board in organizing information and public complaint, to know the obstacles faced in holding the service and to know the development service of BNN on the prevention and eradication of drug abuse and illicit trafficking. This is a descriptive research using qualitative approach. Data collected by interview, observation and documentation. . The research used SERVQUAL method which focused on the dimention of the quality of public service consisting tangible, reliability, responsiveness, assurance dan empathy. The indicator and the measure of the quality of Contact Center service of BNN made as reference.The research result showed that the quality of Contact Center service of BNN is quite good, which indicated by the service mechanism in accordance with standard operating procedure SOP , the attitude of officer which is polite and friendly, adequate facilities and infrastructure, having the computerized information service system and integrated with all access. The obstacles faced in holding the service is that there is no measurement system of public satisfaction, not all reports of eradication field can be processed by the Directorate of Intelligence Deputy BNN Eradication, the distribution of public reports on the field of eradication is still centered. BNN do some effort to develop the Contact Center i.e. organizing socialization on Contact Center BNN using SMS Broadcash System SMS Blast , using ANI Automatic Number Identification based technology and ALI Automatic Location Identification based technology and establishing Contact Center in each Provincial Narcotics Board BNNP."

"

Iklan layanan masyarakat merupakan salah satu bentuk media yang sudah lama digunakan dalam konteks krisis kesehatan. Berbeda dengan iklan pemasaran produk, iklan layanan masyarakat memiliki bentuk khusus yang menggunakan bahasa sederhana dan cenderung tidak baku, singkat hingga dapat dengan mudah dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat. Pesan yang dikandung dalam iklan pun mampu meningkatkan kesadaran dan mengubah opini publik tentang isu-isu penting melalui penyebaran informasi secara langsung. Iklan layanan masyarakat menggunakan tanda, wacana, simbol, bahasa, budaya hingga norma-norma sosial untuk menjual ide dan instruksi. Salah satu simbol budaya yang kerap digunakan dalam iklan layanan masyarakat bertema kesehatan seorang ibu yang dikaitkan dengan peran tradisional. Pada masa Covid-19, pemerintah Indonesia turut memproduksi iklan layanan masyarakat dalam kampanye kesehatannya yang berjudul “Ingat Pesan Ibu”. Dalam iklannya yang berjudul “Anak Kost” “Pekerja Rantau”, “Restu Ibu” dan “Ingat Pesan Ibu”, ditampilkan figur anak dan ibu yang sedang berdialog terkait protokol kesehatan dan dikemas dalam narasi-narasi yang emosional. Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari tahu bagaimana iklan layanan masyarakat tersebut dikonstruksikan dan dimaknai oleh khalayaknya. Penelitian ini juga menggunakan paradigma konstruktivisme dengan strategi penelitian studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur sebagai data primer didukung dengan studi dokumen sebagai data sekunder. Didapatkan enam decoder dalam penelitian ini dengan beragam posisi pemaknaan sesuai dengan konsep analisis resepsi Stuart Hall. Pemaknaan khalayak berbeda-beda akibat beragam faktor, salah satunya kondisi keluarga. Decoder yang memiliki orang tua lengkap memaknai iklan secara dominant reading. Di sisi lain, decoder yang memiliki ibu tunggal dapat memaknai iklan dengan dua cara, negotiated dan oppositional. Uniknya, seluruh decoder menyepakati bahwa ibu merupakan sosok yang harus dipatuhi dan dihormati karena hal tersebut telah diajarkan melalui pendidikan budaya dan agama. Dengan demikian, iklan layanan masyarakat kampanye Ingat Pesan Ibu menjadikan ibu sebagai aktor penting yang menjaga anak-anaknya agar tidak tertular penyakit.

---

Public service advertisements are a form of media that has long been used in the context of health crises. In contrast to product marketing advertisements, public service advertisements have a special form that uses simple language and tends to be non-standard, short so that it can be easily understood by all levels of society. The messages contained in advertisements are also able to raise awareness and change public opinion on important issues through direct dissemination of information. Public service advertisements use signs, discourse, symbols, language, culture to social norms to sell ideas and instructions. One of the cultural symbols that is often used in public service advertisements is the theme of a mother's health which is associated with traditional roles. During the Covid-19 period, the Indonesian government also produced public service advertisements in its health campaign entitled "Remember Mother's Message". In the advertisements entitled “Anak Kos”, “Pekerja Rantau”, “Restu Ibu” and “Ingat Pesan Ibu”, the figures of children and mothers are shown in dialogue regarding health protocols and packaged in emotional narratives. The purpose of this research is to find out how public service advertisements are constructed and interpreted by the audience. This study also uses a constructivism paradigm with a case study research strategy. Data obtained through semi-structured interviews as primary data supported by document studies as secondary data. There were six decoders in this study with various positions of meaning according to Stuart Hall's concept of reception analysis. The meaning of the audience varies due to various factors, one of which is family conditions. Decoders that have complete parents interpret advertisements in a dominant reading manner. On the other hand, decoders with single mothers can interpret advertisements in two ways, negotiated and oppositional. Uniquely, all decoders agree that mothers are figures who must be obeyed and respected because this has been taught through cultural and religious education. Thus, the public service advertisement for the “Ingat Pesan Ibu” campaign makes mothers an important actor who protects their children from contracted the disease.

"

"ABSTRAKPerkembangan jumlah satuan kerja BNN, BNNP, BNNK/Kota yang pesat akan menambah jumlah pegawai dan dukungan anggaran, beban pengawasan intern yang dilaksanakan oleh Inspektorat Utama bertambah karena jumlah pegawai yang masuk mempunyai beragam karakteristik. Pemetaan resiko diperlukan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan pengawasan intern. Pelaksanaan atas tugas dan fungsi pengawasan intern yang dilaksanakan masih bisa ditingkatkan dalam perencanaan jenis kegiatan pengawasan intern dengan mempedomani Standar Audit Pemerintah Indonesia yang dikeluarkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia AAIPI yang memuat contoh kegiatan pengawasan intern. Pelaksanaan pemantauan hasil pengawasan oleh tim pemantauan hasil pengawasan memerlukan kewenangan yang diperkuat dengan membentuk Peraturan Kepala agar pelaksanaan pemantauan memberikan manfaat besar dalam upaya mencegah penyalahgunaan wewenang dan anggaran. Selain itu dalam upaya pelaksanaan reformasi birokrasi, pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi UPG dan Unit Pengelola Pengaduan UPP sebagai upaya implementasi reformasi birokrasi dan melakukan penyebaran informasi kepada seluruh pegawai menjadi fokus perhatian tahun 2017. Kata kunci:Perkembangan satuan kerja; pengawasan intern; penyalahgunaan wewenang dan anggaran.

---

ABSTRACTThe rapid development of BNN, BNNP, BNNK will make them increase the number of employees, budget supports, and internal controls. The internal control carried out by inspectorate will get higher as the number of employees enrolling have various characteristics. Risk mapping is required to provide guidance in the conduct of internal controls. The implementation of the main duties carried out by inspectorate could be improved in planning based on Indonesian Governmant Audit standards by the Indonesian Government Internal Auditor Association AAIPI containing the example of internal control activities. The implementation of monitoring internal control requires authorization strengthened by establishing a chief regulation in order to provide benefits to prevent the abuse of authority and budget. In addition, in the effort to implement bureaucratic reform, the establishment of Gratification Control Unit GCU and Complaint Management Unit CMU as an effort to implement bureaucratic reform and disseminate information to all employess becomes the focus of attentiom in 2017 Keywords units organization development , internal controls, prevent the abuse of authority and budget."

"Badan Narkotika Nasional (BNN) merupakan lembaga pemerintahan yang bertugas dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). BNN menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk melaksanakan tugasnya, wajib melakukan pengukuran indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) sesuai dengan arahan pemerintah. Pada tahun 2023, hasil penilaian indeks SPBE BNN hanya mencapai 2,47 dari skala 5, yang menjadi masalah utama. Salah satu penyebab rendahnya nilai tersebut adalah indikator 26 terkait penerapan manajemen pengetahuan yang masih bernilai 1. Selain itu, road map SI grand desain TIK BNN untuk periode 2021-2025 belum terpenuhi karena belum diterapkannya manajemen pengetahuan di BNN. Kedua hal ini menegaskan pentingnya penerapan manajemen pengetahuan di BNN. Penelitian ini bertujuan untuk merancang sistem manajemen pengetahuan yang sesuai dengan kebutuhan dan budaya BNN. Penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi jenis proses manajemen pengetahuan yang paling dibutuhkan saat ini dan mengembangkan sistem manajemen pengetahuan yang sesuai. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif, dengan menyebarkan kuesioner kepada seluruh pegawai BNN. Dari 5.686 pegawai, 410 responden mengisi kuesioner yang hasilnya digunakan untuk mengukur tingkat kesiapan implementasi manajemen pengetahuan dan mengidentifikasi faktor-faktor kontingensi yang mempengaruhi kebutuhan organisasi saat ini. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), sebagai badan yang ditugaskan oleh pemerintah untuk menyusun pedoman manajemen pengetahuan SPBE, telah menerbitkan peraturan mengenai pedoman tersebut. Pedoman manajemen pengetahuan ini digunakan sebagai acuan dalam mengembangkan sistem manajemen pengetahuan di BNN, terutama untuk memenuhi kebutuhan pengukuran indeks SPBE. Dari penelitian ini dihasilkan rancangan manajemen pengetahuan yang dapat digunakan oleh BNN untuk mengelola pengetahuannya, selain untuk memenuhi kebutuhan pengukuran indeks SPBE dan road map SI grand desain TIK BNN periode 2021-2025.

---

The National Narcotics Agency (BNN) is a government agency tasked with the Prevention and Eradication of Narcotics Abuse and Illicit Trafficking (P4GN). BNN utilizes Information and Communication Technology (ICT) to carry out its duties and is required to measure the SPBE (Electronic-Based Government System) index in accordance with government directives. In 2023, BNN's SPBE index score was only 2.47 out of 5, which is a major issue. One reason for this low score is Indicator 26 related to knowledge management implementation, which scored just 1. Additionally, the SI grand design ICT roadmap for BNN for the 2021-2025 period has not been fulfilled due to the lack of knowledge management implementation in BNN. These two factors highlight the urgent need for the implementation of knowledge management in BNN. This research aims to design a knowledge management system that aligns with the needs and culture of BNN. The research seeks to identify the types of knowledge management processes most needed currently and to develop a suitable knowledge management system. The research method used is quantitative, involving the distribution of questionnaires to all BNN employees. Out of 5,686 employees, 410 respondents completed the questionnaires. The results are used to measure the readiness level for knowledge management implementation and to identify contingency factors affecting the current organizational needs. The National Research and Innovation Agency (BRIN), tasked by the government to formulate SPBE knowledge management guidelines, has issued regulations regarding these guidelines. These knowledge management guidelines serve as a reference for developing the knowledge management system in BNN, particularly to meet the SPBE index measurement requirements. This research results in a knowledge management design that can be used by BNN to manage its knowledge, in addition to meeting the SPBE index measurement needs and the SI grand design ICT roadmap for BNN for the 2021-2025 period."

"Badan Narkotika Nasional (BNN) merupakan lembaga pemerintahan yang bertugas dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). BNN menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk melaksanakan tugasnya, wajib melakukan pengukuran indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) sesuai dengan arahan pemerintah. Pada tahun 2023, hasil penilaian indeks SPBE BNN hanya mencapai 2,47 dari skala 5, yang menjadi masalah utama. Salah satu penyebab rendahnya nilai tersebut adalah indikator 26 terkait penerapan manajemen pengetahuan yang masih bernilai 1. Selain itu, road map SI grand desain TIK BNN untuk periode 2021-2025 belum terpenuhi karena belum diterapkannya manajemen pengetahuan di BNN. Kedua hal ini menegaskan pentingnya penerapan manajemen pengetahuan di BNN. Penelitian ini bertujuan untuk merancang sistem manajemen pengetahuan yang sesuai dengan kebutuhan dan budaya BNN. Penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi jenis proses manajemen pengetahuan yang paling dibutuhkan saat ini dan mengembangkan sistem manajemen pengetahuan yang sesuai. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif, dengan menyebarkan kuesioner kepada seluruh pegawai BNN. Dari 5.686 pegawai, 410 responden mengisi kuesioner yang hasilnya digunakan untuk mengukur tingkat kesiapan implementasi manajemen pengetahuan dan mengidentifikasi faktor-faktor kontingensi yang mempengaruhi kebutuhan organisasi saat ini. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), sebagai badan yang ditugaskan oleh pemerintah untuk menyusun pedoman manajemen pengetahuan SPBE, telah menerbitkan peraturan mengenai pedoman tersebut. Pedoman manajemen pengetahuan ini digunakan sebagai acuan dalam mengembangkan sistem manajemen pengetahuan di BNN, terutama untuk memenuhi kebutuhan pengukuran indeks SPBE. Dari penelitian ini dihasilkan rancangan manajemen pengetahuan yang dapat digunakan oleh BNN untuk mengelola pengetahuannya, selain untuk memenuhi kebutuhan pengukuran indeks SPBE dan road map SI grand desain TIK BNN periode 2021-2025.

---

The National Narcotics Agency (BNN) is a government agency tasked with the Prevention and Eradication of Narcotics Abuse and Illicit Trafficking (P4GN). BNN utilizes Information and Communication Technology (ICT) to carry out its duties and is required to measure the SPBE (Electronic-Based Government System) index in accordance with government directives. In 2023, BNN's SPBE index score was only 2.47 out of 5, which is a major issue. One reason for this low score is Indicator 26 related to knowledge management implementation, which scored just 1. Additionally, the SI grand design ICT roadmap for BNN for the 2021-2025 period has not been fulfilled due to the lack of knowledge management implementation in BNN. These two factors highlight the urgent need for the implementation of knowledge management in BNN. This research aims to design a knowledge management system that aligns with the needs and culture of BNN. The research seeks to identify the types of knowledge management processes most needed currently and to develop a suitable knowledge management system. The research method used is quantitative, involving the distribution of questionnaires to all BNN employees. Out of 5,686 employees, 410 respondents completed the questionnaires. The results are used to measure the readiness level for knowledge management implementation and to identify contingency factors affecting the current organizational needs. The National Research and Innovation Agency (BRIN), tasked by the government to formulate SPBE knowledge management guidelines, has issued regulations regarding these guidelines. These knowledge management guidelines serve as a reference for developing the knowledge management system in BNN, particularly to meet the SPBE index measurement requirements. This research results in a knowledge management design that can be used by BNN to manage its knowledge, in addition to meeting the SPBE index measurement needs and the SI grand design ICT roadmap for BNN for the 2021-2025 period."