Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Islamic Banking as one of the systems favored by Muslim countries, especially Indonesia and Malaysia. Through time, there are still a number of problems regarding the resolution of Islamic Banking disputes. In this study, the two countries will have to deal with issues concerning the dispute resolution of Islamic Banking disputes and also the extent of the authority of the Religious Courts in each country to handle the settlement of Islamic Banking disputes. This research was conducted based on the normative juridical method through the analysis of relevant regulations from each country, also referring to some literature. The results of this study will be explained in the form of recommendations that will be addressed to certain parties in Indonesia and Malaysia including the Government to improve the implementation of Sharia Banking Dispute Resolution.

---

Perbankan Syariah sebagai salah satu sistem yang disukai oleh negara-negara yang beragama Islam, terutama Indonesia dan Malaysia. Melalui waktu, masih ada beberapa masalah tentang penyelesaian sengketa Perbankan Syariah. Dalam penelitian ini, akan dibahas masalah-masalah yang harus diatasi oleh kedua negara mengenai resolusi perselisihan Perbankan Syariah dan juga sejauh mana kewenangan Pengadilan Agama di masing-masing negara untuk menangani penyelesaian perselisihan Perbankan Syariah. Penelitian ini dilakukan berdasarkan metode yuridis normatif melalui analisis peraturan yang relevan dari masing-masing negara, juga mengacu pada beberapa literatur. Hasil penelitian ini akan dijelaskan dalam bentuk rekomendasi yang akan ditujukan pada pihak-pihak tertentu di Indonesia dan Malaysia termasuk Pemerintah untuk meningkatkan implementasi Resolusi Perselisihan Perbankan Syariah."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai penyelesaian sengketa antara Nasabah danBank oleh lembaga alternatif penyelesaian sengketa khusus perbankan, yakniLAPSPI. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah terkait pengaturanmengenai perlindungan Nasabah Bank di Indonesia dan mekanisme penyelesaiansengketa antara Nasabah dan Bank melalui LAPSPI. Metode penelitian yangdigunakan dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif denganmenggunakan data sekunder. Berdasarkan permasalahan terkait pengaturanmengenai perlindungan Nasabah Bank, didapatkan hasil bahwa terdapat sejumlahperaturan yang memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak NasabahBank, yakni diantaranya adalah Undang-Undang Perlindungan Konsumen,Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangantentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, dan Peraturan BankIndonesia tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah. Terkait penyelesaiansengketa oleh LAPSPI, penyelesaian sengketa merupakan salah satu upayaperlindungan terhadap Nasabah Bank. Penyelesaian sengketa melalui LAPSPIhanya dapat dilakukan apabila Nasabah dan Bank telah melakukan upayapenyelesaian sengketa di internal Bank, atau yang dikenal dengan cara InternalDispute Resolution (IDR). Penyelesaian sengketa melalui IDR seringkali tidakmencapai kesepakatan antara Nasabah dan Bank. Untuk mengatasi hal tersebut,Otoritas Jasa Keuangan membentuk LAPSPI sebagai sarana bagi Nasabah untukmengadukan dan menyelesaikan sengketanya dengan Bank. Adapun saran yangdapat diberikan adalah perlu adanya harmonisasi dan sinkronisasi peraturandengan cara membuat satu peraturan yang mengatur khusus mengenai berbagailembaga penyelesaian sengketa perbankan yang dapat dipilih sesuai kebutuhanNasabah, dan perlu memublikasikan LAPSPI dengan lebih maksimal agareksistensi LAPSPI sebagai lembaga baru dapat diketahui dan dimanfaatkandengan baik oleh Nasabah Bank pada khususnya.

---

ABSTRACTThe focus of this study is about dispute resolution between Customer andBank by LAPSPI. Discussion issues in this study are about regulation in Indonesiaconcerning the protection for Customer and about dispute resolution betweenCustomer and Bank by LAPSPI. The method used in this study is juridicalnormativestudy by using secondary data as the main data source. Based upon theissue on regulation concerning the protection of Customer, result shows that thereare several regulations which give the guarantee for Customer?s rights protection,among them are Law of Consumer Protection, Law of Authority of FinancialServices (OJK), OJK Regulation about Financial Services Consumer Protection,and Bank of Indonesia Regulation about Bank Customer Complaints Resolution.Related to dispute resolution through LAPSPI, the dispute resolution itself is oneof the ways to protect the Customer. The dispute resolution through LAPSPI canbe processed if only the Customer and Bank have done the dispute resolution inInternal Bank, known as Internal Dispute Resolution (IDR) method. Disputeresolution through IDR usually does not reach the consensus from both Customerand Bank. In order to solve that problem, OJK established LAPSPI as a mean forCustomer to denounce his problem and resolve his dispute with the Bank.Recommendations for this study are the need for rules harmonization andsynchronization by making a new regulation which specifically concerns aboutthe choices of institutions of dispute resolution on banking and also the need topublicize LAPSPI?s existence more intensively as a newborn institution, so thatLAPSPI can be more utilized by the Customer in particular."

"ABSTRAKBegitu pentingnya muslim memegang perjanjian yang telah diikrarkan untukmemenuhinya. Hubungan hukum antara bank dan nasabah dilandasi adanya perjanjianbaik dalam penanaman dana maupun dalam penyaluran dana. Perbankan merupakanlembaga kepercayaan yang sangat sensitif akan adanya sengketa dan keluhan sertapemberitaan negatif yang dalam penyelesaiannya tidak dapat dilaksanakan dengansegera oleh bank yang bersangkutan. Dalam penyelesaian sengketa dan perselisihanmaka Perbankan syariah selain harus patuh (comply) kepada prinsip kehati-hatianyang mengacu pada ketentuan Bank Indonesia dan prinsip syariah dengan mengacupada fatwa Dewan Syariah Nasional. Perbankan syariah secara umum telah telahmemenuhi ketentuan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia dan fatwa DewanSyariah Nasional dalam pencantuman klausula penyelesaian perselisihan dalam akadpenghimpunan dana dan penyaluran pembiayaan namun untuk penyelesaianperselisihan melalui arbitrase belum diterapkan untuk semua akad penghimpunandana.

---

ABSTRACTThe legal relationship between the bank and the customer based on the goodagreement in funding and financing. Banking is the most sensitive institution of trustthat there is a dispute and complaints and negative coverage in the solution can not beimplemented immediately by the bank concerned. In dispute resolution the syariahbanks should be comply the prudential principles referring to Bank Indonesia andsyariah principles with reference to the National Fatwa Council of Syariah. Syariahbanking has generally meets the requirements in accordance with Bank IndonesiaRegulation and the National Fatwa Council of Syariah in the inclusion of a disputeresolution clause in the funding and financing but the settlement of disputes througharbitration agreement has not been applied to funding agreement."

"Indonesia dan Malaysia telah terlibat dalam sebuah sengketa mengenai batas maritim di Laut Sulawesi. Sengketa tersebut berasal dari klaim atas zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang tumpang tindih sehingga berakibat kepada konsesi minyak, persitegangan militer, hingga penangkapan ikan illegal. Negosiasi untuk menentukan batas maritim telah dilakukan sejak lama; dimulai dengan negosiasi pra-1969 yang berujung pada sengketa kedaulatan atas pulau Sipadan & Ligitan, hingga negosiasi yang dimulai pada tahun 2005 hingga kini. Skripsi ini akan menganalisa prinsip-prinsip penentuan batas maritime, serta proyeksi dari negosiasi atau mekanisme lainnya untuk menyelesaikan sengketa di Laut Sulawesi.

---

Indonesia aod Malaysia are witness to ao ongoing dispute over maritime boundary in Sulawesi Sea. The dispute revolves around overlapping claims over exclusive economic zone aod continental shelf, resulting into conflicts on oil concessions, military skirmishes, aod illegal fishing. Negotiations to delimit maritime boundary has been done for a long time: from the pre-1969 negotiations that ended up in the sovereignty claims over Sipadao & Ligitan, to the current negotiations initiated in 2005. This thesis will analyze the principle of maritime boundary delimitation, aod the future projection of negotiations aod other possible mechaoisms to resolve the dispute in Sulawesi Sea."

"ABSTRAKTesis ini membahas kehadiran peradilan agama sebagai lembaga penyelesaiansengketa perbankan syariah yang efektifitas keberadaannya belum dirasakanmaksimal sampai dengan diterbitkannya putusan Mahkamah Konstitusi di tahun2013. Tesis ini memberikan gambaran serta mengungkap sejauh mana peradilanagama mampu mengakomodir kebutuhan dan kepentingan industri perbankan syariahsebagai satu kesatuan sistem hukum ekonomi Islam. Penelitian dilakukan secaranormatif, yaitu dengan menganalisa pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukumsecara faktual. Adanya fakta bahwa selama kurun waktu keberadaan industriperbankan syariah, para pelaku di dalamnya justru cenderung untuk memilih lembagaperadilan umum apabila terjadi sengketa menunjukkan realitas keraguan ataskompetensi pengetahuan para hakim peradilan agama, kekhawatiran kepentinganperbankan yang tidak terakomodir secara baik, dan juga faktor sosial dimanaperadilan umum lebih familiar untuk dipilih daripada peradilan agama. Olehkarenanya agar cita-cita akan sebuah sistem hukum perbankan syariah yang utuh diIndonesia terwujud, diperlukan sinergi yang lebih baik antar lembaga dan jugasinkronisasi ketentuan di dalamnya.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the presence of religious courls as a dispute resolutioninstitution of sharia banking that the effectiveness of its existence has not been feltmaximized until the publication of the Constitutional Court decision in 2013. Thisthesis provides an overview as well as reveal the extent to which the religious courtswere able to accommodate the needs and interests of the sharia banking industry as awhole legal system of Islamic economics. Research conducted normative, byanalyzing the execution or implementation of the provisions of the law. The fact thatduring the period of existence of the sharia banking industry, in which actors tend tochoose a general court in the event of a dispute showed the reality of doubt on thecompetence of knowledge of the judges of religious courts, which do not concern theinterests of banks are well accommodated, and also social factors which morefamiliar to the general court chosen rather than religious courts. Therefore, in orderthat the ideals of the legal system will be a complete sharia banking in Indonesiarealized, needed a better synergy between institutions and also synchronize theregulation in it."

"Skripsi ini membahas praktik Alternative Dispute Resolution ADR dalam penyelesaian sengketa pajak di Indonesia dan hambatannya Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat praktik ADR dalam penyelesaian sengketa pajak di Indonesia berupa Arbitrase dalam kerangka MAP dalam P3B Indonesia ndash Meksiko dan Pembahasan dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan Tim QAP Hambatan dalam praktik arbitrase yaitu sifatnya yang optional posisinya dalam MAP biaya yang timbul dan tidak adanya ketentuan lebih lanjut Hambatan dalam pembahasan dengan Tim QAP yaitu konflik peran yang mempengaruhi impartiality dan neutrality Hasil penelitian menyarankan adanya ketentuan lebih lanjut mengenai arbitrase penambahan klausul arbitrase dalam P3B Indonesia dengan negara lainnya pergantian sumber daya Tim QAP perubahan dalam Undang undang KUP serta pengadopsian Accelerated Issue Resolution AIR dan Dispute Resolution Panel DRP sebagai ADR di Indonesia

---

This study discusses practice of Alternative Dispute Resolution ADR and its issues in Indonesia rsquo s tax dispute resolution system The approach used is qualitative decsriptive method The result indicates arbitration in MAP framework contained in Indonesia ndash Mexico Tax Treaty and the Discussion with Examination Quality Assurance Team QAP Team as pratice of ADR in Indonesia Issues relating arbitration are its optional nature its position in MAP costs arised and lack of further regulation Issue in QAP Team is its lack of impartiality and neutrality The researcher suggests that further regulation of arbitration should be made additional arbitration clause in other Indonesia Tax Treaties is needed change of QAP Team should be considered change in General Tax Provision and Procedure Law should be made and AIR and DRP should be adopted as ADR in Indonesia "

"Penentuan jenis kedaulatan suatu negara atas perairannya sangat penting. Hal ini untuk mengetahui sejauh mana hak dan kewajiban yang dimiliki serta mekanisme apa yang dapat diterapkan untuk melaksanakan penegakan hukum. Dalam UNCLOS 1982 telah ada konsensus umum tentang jenis dan, kewenangan dalam ruang lingkup zona maritim yurisdiksi negara pantai. Sementara dalam beberapa kasus ruang maritim bersama klaim maritim yang tumpang tindih juga telah menimbulkan perselisihan maritim antara negara-negara pantai. Begitu pula dengan Indonesia masih menyisakan sengketa batas maritim dengan Malaysia di Laut Sulawesi yang sampai saat ini belum terselesaikan terkait delitimasi/penetapan garis batas maritim di Laut Teritorial, ZEE dan Landas Kontinen.

---

Determination of the type of sovereignty of a country over its waters is very important. This is to find out the extent to which rights and obligations are owned and what mechanisms can be applied to implement law enforcement. In UNCLOS 1982 there was a general consensus on types and, authorities within the scope of the coastal jurisdiction of coastal states. While in some cases the maritime space together with overlapping maritime claims has also led to maritime disputes between coastal countries. Likewise, Indonesia still leaves a maritime boundary dispute with Malaysia in the Sulawesi Sea which has yet to be resolved regarding the determination / determination of maritime boundaries in the Territorial Sea, EEZ and Continental Shelf."

"Tesis ini membahas mengenai mediasi sebagai upaya penyelesaian sengketa perbankan. Terdapat pilihan cara mediasi yang dapat dipilih oleh para pihak yang bersengketa baik pihak Bank maupun pihak nasabah sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menekankan pada penggunaan data kepustakaan dan/atau norma hukum tertulis dengan tipe penelitian deskriptif analisis yang bertujuan memberikan gambaran umum secara tepat dan mendalam mengenai pokok permasalahan tersebut. Sengketa, khususnya dibidang perbankan dapat diselesaikan dengan menempuh cara mediasi melalui Lembaga Mediasi yang difasilitasi oleh Bank Indonesia sebagai mediator. Namun Bank Indonesia harus memiliki independensi atau kemandirian dalam menjalankan kewenangannya itu. Mediasi harus bersifat sukarela dari para pihak yang bersengketa baik dalam memilih lembaga mediasi maupun mediatornya dalam menyelesaikan sengketa diantara mereka. Akta Perdamaian yang dihasilkan bersifat final and binding, sama dengan keputusan pada tingkat akhir. Akta Perdamaian memiliki kekuatan eksekutorial dan terhadap akta tersebut tidak dapat diajukan upaya banding maupun kasasi.

---

This thesis discusses about mediation as a means of dispute resolution banking. There is a choice of how mediation can be selected by the parties to the dispute either the Bank nor its customers as an alternative dispute resolution Dispute Settlement. This research is using normative juridical research that emphasizes the use of literature data and / or written legal norms with the type of descriptive analysis of research that aims to provide an exact overview and deep understanding of the subject. Disputes, particularly in banking can be resolved by resort to mediation through the Mediation Institute facilitated by Bank Indonesia as a mediator. However, Bank Indonesia must have the independence or independence in carrying out that authority. Mediation must be voluntary from both the disputing parties in selecting the mediator and the mediation agency in resolving the dispute between them.The resulting Settlement Deed shall be final and binding, together with the decision at the the final. Deed eksekutorial power and against the deed can not be filed an appeal and cassation."

"Perbankan syariah sedang mengalami fase pertumbuhan yang sangat signifikan di Indonesia. Pada perkembangannya, terjadinya sengketa di perbankan syariah semakin banyak dan memerlukan suatu alternatif penyelesaian sengketa (APS) guna menghindari lamanya proses litigasi serta menjaga hubungan harmonis antara pelaku perbankan. Mediasi menjadi fokus penelitian karena dirasa dapat menjadi sarana win-win solution yang tepat untuk menyelesaikan sengketa.Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji pengaturan mediasi perbankan syariah sebagai APS di perbankan syariah setelah adanya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah serta untuk menganalisis peranan dan penggunaan mediasi perbankan syariah dari sudut pandang pelaku perbankan syariah baik melalui PA, lembaga perbankan, dan lembaga lainnya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriftif.Ada pun hasil penelitian menyarankan kepada Pengadilan Agama untuk mensinergikan dengan kebutuhan terkait sumber daya manusia yang berkompeten di bidang perbankan syariah, pemerintah perlu menyeragamkan persepsi dan memastikan lembaga APS masih ada pasca keluarnya putusan MK No. 93/PUU-X/2012, pemerintah perlu mensinergikan dengan PA terkait pengaturan mediator, pemerintah perlu memastikan adanya transfer regulasi yang formil dan jelas antara BI dengan OJK, OJK perlu menambah jumlah mediator perbanka

---

Islamic Banking is undergoing a significant growth phase in Indonesia. In its development, the disputes in Islamic Banking becoming more and require an alternative dispute resolution (ADR) process to avoid litigation and to maintain a harmonious relationship between bankers. Mediation becomes the focus of the research because it was felt to be a “win-win solution” means the right to resolve the disputes.

Based on this background, this research aimed to examine the regulation of mediation rules as an ADR in Islamic Banking after UU No. 21 Tahun 2008, and to analyze the role and use of mediation from perspective of the Islamic Banking users through the Religious Courts, banking institutions, and other institutions. This research was conducted by using a qualitative with descriptive design.

Results of the study suggest the Religious Courts to synergize with the needs of competent human resources in the field of islamic banking, government needs to ensure the same perception that ADR institution still exist after the decision of the Constitusional Court No. 93/PUU-X/2012, goverment needs to synergize with the Religious Court of mediators regulatory, government needs the transfer of formal regulations clearly between Bank Indonesia and the FSA, FSA needs to increase the number of mediators banking, and goverments need to strengthen the presence of mediation by making a special regulation on mediation procedures."

"Penelitian ini membahas tentang kebijakan pemajakan atas produk perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia dalam memperhatikan asas asas pemungutan pajak yang baik dan kendala kendala dalam pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur dan studi lapangan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kebijakan pemajakan atas produk perbankan syariah di Indonesia belum memperhatikan asas keadilan dan asas kepastian hukum. Di Malaysia pemajakan atas produk perbankan syariah belum memperhatikan asas keadilan. Kendala kendala dalam pengembangan perbankan syariah di Indonesia adalah terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki keahlian mengenai bank syariah pemahaman masyarakat yang belum tepat terhadap bank syariah dan peraturan yang ada belum sepenuhnya mengakomodir operasional bank syariah.

---

This study discusses about two issues the taxation policy on Islamic banking products in Indonesia and Malaysia in considering of good tax collection principles and constraints in the development of Islamic banking in Indonesia.This study used a qualitative approach to data collection techniques through the study of literature and field study. These results indicate that the taxation policy on Islamic banking products in Indonesia have regard to the principle of equality and the principle of certainty. In Malaysia the taxation policy on Islamic banking products do not considered the equality principle. The development of Islamic banking in Indonesia still facing obstacles which are limited human resources with expertise on Islamic banks people`s miss understanding of the Islamic banks and regulation that does not fully accommodate the operations of Islamic banks."