Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini bertujuan untuk mengukur kecepatan broadband yang optimal terhadap PDB per Kapita di negara negara pendapatan tinggi, menengah, dan rendah. Indikator ekonomi makro yang dikumpulkan pada peneltian ini berasal dari database Worldbank dan International Telecommunication Union ITU, kecuali data kecepatan broadband terukur yang dikumpulkan daari Ookla, sebuah perusahaan yang menyediakan pengujian broadband dan data aplikasi diagnostic jaringan berbasis web setiap hari. Data yang digunakan adalah data panel dari 84 negara pendapatan tinggi, menengah, dan rendah selama periode 20102017. Penelitian ini menemukan bahwa 10% kecepatan broadband meningkatkan PDB per kapita di negara pendapatan tinggi, menengah, dan rendah masing masing sebesar 0.260, 0.364, dan 0.307 persen. Lebih lanjut, kecepatan broadband dalam meningkatkan PDB per Kapita tidak memiliki titik optimal/titik jenuh. Peningkatan kecepatan broadband secara terus menerus akan menghasilkan pertambahan (imbal hasil) PDB per kapita dengan skala yang semakin meningkat (increasing rate of return to scale). Tingkat kecepatan broadband optimal tidak stabil, sehingga tidak dapat ditemukan. Titik optimal kecepatan broadband merupakan tingkat kecepatan broadband dimana PDB per kapita suatu negara berada pada titik maksimum

---

This thesis aims to find the optimal broadband speed that maximize GDP per capita in high, middle and low income countries. The macroeconomic indicators collected in this research come from the Worldbank and International Telecommunication Union (ITU) databases, except measurable broadband speed data collected from Ookla, a company that provides web-based broadband testing and diagnostic network application data every day. The data used are panel data from 84 high, middle and low income countries during the period of 2010 - 2017. This study found that 10% broadband speed positively affects GDP per capita in high, middle and low income countries of 0.260, 0.364, dan 0.307 percent. Furthermore, there are not found the optimal broadband speed that creates the maximum GDP per capita, or there are not found an optimal point/saturation point. In other words, a continuous increase in broadband speed will have an impact on an increasing of GDP per capita or an increasing rate return to scale.

"

"Studi ini menginvestigasi tentang pengaruh proksi keterbukaan perdagangan yaitu perdagangan per PDB dan FDI inflow & outflow per PDB terhadap pertumbuhan pendapatan riil per kapita. Studi ini menggunakan data tahun 2005-2012 di ASEAN plus six (Australia, China, India, Japan, Korea, dan New Zealand). Metode yang digunakan adalah GLS efek tetap. Hasilnya ditemukan bahwa proksi keterbukaan perdagangan yaitu perdagangan per PDB dan FDI inflow & outflow per PDB secara positif dan signifikan mempengaruhi pertumbuhan pendapatan riil per kapita.

---

This study investigates the impact of trade openness; trade per GDP and FDI inflow & outflow per GDP proxy to the growth of real income per capita. This study used data from 2005-2012 for 16 ASEAN members plus six countries (Australia, China, India, Japan, Korea, and New Zealand). The method used in this study is fixed effect GLS. The result shows that trade openness proxy; trade per GDP and FDI inflow & outflow per GDP positively and significantly affecting growth of real income per capita."

"Studi ini menginvestigasi tentang pengaruh proksi keterbukaan perdagangan yaitu perdagangan per PDB dan FDI inflow & outflow per PDB terhadap pertumbuhan pendapatan riil per kapita. Studi ini menggunakan data tahun 2005-2012 di ASEAN plus six (Australia, China, India, Japan, Korea, dan New Zealand). Metode yang digunakan adalah GLS efek tetap. Hasilnya ditemukan bahwa proksi keterbukaan perdagangan yaitu perdagangan per PDB dan FDI inflow & outflow per PDB secara positif dan signifikan mempengaruhi pertumbuhan pendapatan riil per kapita.

---

This study investigates the impact of trade openness; trade per GDP and FDI inflow & outflow per GDP proxy to the growth of real income per capita. This study used data from 2005-2012 for 16 ASEAN members plus six countries (Australia, China, India, Japan, Korea, and New Zealand). The method used in this study is fixed effect GLS. The result shows that trade openness proxy; trade per GDP and FDI inflow & outflow per GDP positively and significantly affecting growth of real income per capita."

"Tesis ini mengkaji kembali konvergensi regional dalam PDRB per kapita, pengeluaran rumah tangga per kapita, tingkat kemiskinan, dan rata-rata lama sekolah di Indonesia di tingkat distrik (Kabupaten dan Kota) selama 2000–2017 dengan menggunakan metode klub konvergensi. Tesis ini menemukan bahwa ketimpangan regional di Indonesia pada tingkat distrik dicirikan oleh lima klub konvergensi dalam PDRB per kapita, empat klub konvergensi dalam pengeluaran rumah tangga per kapita, empat klub konvergensi dalam kemiskinan, dan lima klub konvergensi dalam rata-rata tahun sekolah.

---

This thesis reinvestigates the regional convergence in GDP per capita, household expenditure per capita, poverty rate, and average years of schooling in Indonesia at the district level during 2000–2017 using the club convergence method. This thesis finds that regional inequality in Indonesia at the district level was characterized by five convergence clubs in GDP per capita, four convergence clubs in household expenditure per capita, four convergence clubs in poverty, and five convergence clubs in average years of schooling."

"Angka Kematian Bayi merupakan salah satu indikator penting dalam bidang kesehatan yang dapat digunakan untuk mengukur kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat sebab bayi sangat sensitif terhadap perubahan dilingkungan sekitar. Jika masyarakat memiliki standar kehidupan yang buruk, maka bayi akan merespon lebih cepat dibanding kelompok usia lainya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh variabel sosial ekonomi terhadap angka kematian bayi di Indonesia. Dengan menggunakan korelasi Pearson, diperoleh hasil hubungan yang signifikan antara pengeluaran keseharan, pendapatan perkapita, angka buta huruf serta staf kesehatan terampil terhadap IMR pada level signifikansi 5. Dengan menggunakan analisis regresi linear majemuk ditemukan bahwa variabel pengeluaran keseharan, pendapatan perkapita, angka buta huruf serta staf kesehatan terampil secara parsial maupun simultan memeiliki pengaruh yang signifikan terhadap angka kematian bayi pada alpha sebesar 5. Berdasrakan hasil tersebut maka penulis menyimpulkan bahwa untuk menekan angka kematian bayi di Indonesia, pemerinta perlu untuk melakukan beberapa perbaikan diantaranya; menyediakan institusi pendidikan khusus ibu dan anak untuk menciptakan tenaga kesehatan terampil, meningkatkan kontrol terhadap alokasi dana kesehatan, merancang kebijakan untuk mengontrol demografi di Indonesia serta menekan angka buta huruf terutama bagi para wanita di pedesaan.

---

An infant mortality rate is one of the most important health indicator to measure socio economic well being of the society since the baby is very sensitive to the environmental changes. If the society has a bad standard of living so the baby will quickly responds compare to other age groups.

The objective of this research is to examine the influence of socio economic variables to infant mortality rates in Indonesia. By using Pearsons correlation it reveals that there is a strong and significant correlation between per capita income, health expenditure, skilled health staff, illiteracy rate to infant mortality rates at 5 level of significance. By using multiple linear regressions the author foundout that health expenditure, percapita income, illiteracy rate and skilled health staff are both simulteneously and partially significant at 5 level of significance.

Throughout this findings the author concludes that the government need to do few improvements in accordance to reduce infant mortality rates in Indonesia, such as increasing the availability of special educational institutions of parental and baby health cares, increasing the control of health expenditure and ensure the effectiveness of health budget allocation, preparing for a better demography policy to control the population problem and suppress the woman illiteracy rates, especially in rural areas."

"[ABSTRAKPersoalan kerusakan lingkungan semakin meningkat dengan terjadinya penurunan luas lahan hutan ke non hutan. Cadangan luas hutan yang semakin terbatas menimbulkan permasalahan dari sisi suplai dan berimplikasi pada peningkatan emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Sebagai gambaran, pada tahun 2005 sebesar 62,8% emisi GRK Indonesia dihasilkan dari perubahan penggunaan lahan dan kehutanan (Kementerian Lingkungan Hidup, 2010). Emisi karbon dari perubahan lahan hutan memiliki keterkaitan erat dengan perekonomian (PDB) suatu wilayah. Salah satu model yang sering digunakan untuk menganalisis hubungan indikator kerusakan lingkungan dan indikator ekonomi di suatu wilayah adalah Environmental Kuznets Curve (EKC). Secara umum di 7 (tujuh) wilayah terjadi penurunan emisi karbon dari perubahan penutup lahan pada periode 1997-2013. Wilayah Sumatera adalah wilayah dengan emisi karbon/tahun tertinggi yaitu 148,08 juta ton CO2, selanjutnya wilayah Kalimantan 130,51 juta ton CO2, wilayah Papua sebesar 66,34 juta ton CO2, dan wilayah Sulawesi sebesar 62,97 juta ton CO2. Sedangkan 3 (tiga) wilayah lainnya yaitu wilayah Maluku sebesar 16,21 juta ton CO2, wilayah Jawa sebesar 9,13 juta ton CO2, dan wilayah Bali dan Nusa Tenggara sebesar 5,44 juta ton CO2. Hasil estimasi data panel, hubungan emisi karbon per kapita dari perubahan penutup lahan dan PDRB per kapita di Sumatera, Bali dan Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua digambarkan dengan bentuk kurva U yang berarti bahwa emisi karbon per kapita akan terus meningkat seiring dengan peningkatan pendapatan per kapita, sedangkan wilayah Jawa dan Maluku digambarkan dengan bentuk kurva U terbalik sesuai dengan hipotesis EKC yang berarti bahwa setelah mencapai titik balik emisi karbon per kapita akan terus menurun seiring dengan peningkatan pendapatan per kapita.

---

ABSTRACTThe issues of environmental damage increases with changing of forest land to non-forest. Reserve forest area is more limited caused supply side problems and the implications of this is increased of Green House Gas (GHG emissions). As an illustration, in 2005, 62,8% Indonesia's GHG emissions resulting from land-use change and forestry (Ministry of Environment, 2010). Carbon emissions from changes in forest land are closely related to the economy of a region (GDP). One model that is commonly used to analyze the relationship between indicators of environmental damage and economic in a region is the Environmental Kuznets Curve (EKC). Generally in 7 (seven) region, carbon emissions from changes in land cover in the period 1997-2013 is decreased. Sumatra region is the region with carbon emissions/year is 148,08 million tonnes of CO2, Kalimantan 130,51 million tonnes of CO2, Papua is 66,34 million tonnes of CO2, and Sulawesi region is 62,97 million tonnes of CO2. While the 3 (three) other areas, namely the Moluccas with a value of 16,21 million tons CO2, Java is 9,13 million tonnes of CO2, and Bali and Nusa Tenggara region is 5,44 million tons of CO2. Relationship between emissions of carbon per capita from land cover change and GDP per capita in Sumatra, Bali and Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, and Papua described by U curve shape which means that the carbon emissions per capita will continue to increase along with the increase in income per capita, while Java and Maluku depicted the shape of an inverted U curve according to the EKC hypothesis, which means that after reaching a turning point in carbon emissions per capita will continue to decrease with the increase of income per capita., The issues of environmental damage increases with changing of forest land to non-forest. Reserve forest area is more limited caused supply side problems and the implications of this is increased of Green House Gas (GHG emissions). As an illustration, in 2005, 62,8% Indonesia's GHG emissions resulting from land-use change and forestry (Ministry of Environment, 2010). Carbon emissions from changes in forest land are closely related to the economy of a region (GDP). One model that is commonly used to analyze the relationship between indicators of environmental damage and economic in a region is the Environmental Kuznets Curve (EKC). Generally in 7 (seven) region, carbon emissions from changes in land cover in the period 1997-2013 is decreased. Sumatra region is the region with carbon emissions/year is 148,08 million tonnes of CO2, Kalimantan 130,51 million tonnes of CO2, Papua is 66,34 million tonnes of CO2, and Sulawesi region is 62,97 million tonnes of CO2. While the 3 (three) other areas, namely the Moluccas with a value of 16,21 million tons CO2, Java is 9,13 million tonnes of CO2, and Bali and Nusa Tenggara region is 5,44 million tons of CO2. Relationship between emissions of carbon per capita from land cover change and GDP per capita in Sumatra, Bali and Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, and Papua described by U curve shape which means that the carbon emissions per capita will continue to increase along with the increase in income per capita, while Java and Maluku depicted the shape of an inverted U curve according to the EKC hypothesis, which means that after reaching a turning point in carbon emissions per capita will continue to decrease with the increase of income per capita.]"

"Studi ini bertujuan menyelidiki pengaruh kepadatan modal manusia (density of human capital) terhadap perkembangan konvergensi pendapatan per kapita antarkabupaten/kota di Indonesia tahun 2001-2013. Kepadatan modal manusia (density of human capital) dicurigai turut mempengaruhi laju konvergensi karena dalam "perjalanannya" variabel ini terbentuk akibat adanya kepadatan tenaga kerja (employment density) dan tingkat modal manusia (human capital) regional. Data dan teknik estimasi yang digunakan adalah data panel kabupaten/kota di Indonesia tahun 2001-2013 dan first-difference generalized method of moments (FD-GMM) pada model konvergensi dinamis.Hasil studi menunjukkan bahwa kepadatan modal manusia (density of human capital) berpengaruh positif secara nyata terhadap konvergensi pendapatan per kapita kabupaten/kota di Indonesia dengan tingkat kontribusi kelajuan konvergensi mencapai 5,78 persen. Implikasi studi ini adalah pentingnya menyelaraskan antara tingkat kepadatan dan kualitas sumber daya manusia.

---

This study aims to investigate the impact of human capital density on per capita income convergence in Indonesia. Human capital density indicated of also influencing the convergence rate for the "journey" is formed by the employment density variable and the level of human capital regional. The data and estimation techniques used are panel data regencies/cities in Indonesia, 2001-2013 and the first-difference generalized method of moments (FD-GMM) on the model of the dynamic convergence.

The study results show that human capital density significantly positive effect on the convergence of per capita income regencies/cities in Indonesia with a contribution rate of speed of convergence reached 5.78 percent. The implication of this study is the importance of aligning between the density and quality of human resources."

"Sistem demokrasi dianggap menjadi dasar untuk mencapai kemajuan ekonomi, yang membawa implikasi langsung pada ketebukaan perdagangan. Namun, tak sedikit yang menganggap demokrasi  memborgol perdagangan. Penelitian ini bertujuan mengetahui apakah demokrasi memiliki dampak bagi perdagangan di negara berpendapatan menengah dan tinggi di Asia. Penelitian ini berfokus pada 11 negara di Asia yang dibagi berdasarkan negara pendapatan tinggi dan menengah periode 2009 hingga 2018. Menggunakan model regresi data panel, hasil penelitian menemukan variabel interaksi demokrasi dan negara di Asia berpengaruh terhadap perdagangan. Namun, ditemukan bahwa perdagangan di negara pendapatan tinggi tidak terpengaruh demokrasi, sedangkan perdagangan di negara berpendapatan rendah sangat dipengaruhi demokrasi.

---

Economic progress is expected to go hand in hand with the establishment of the country's democratic system. However, there are those who consider democracy to 'handcuff' trade. This study aims to determine whether democracy has an impact on trade in the middle and high income countries in Asia. This study focuses on 11 countries in Asia which are divided by high-income and middle-income countries from 2009 to 2018.

Using panel data regression method, the results of the study found that the interaction between democracy and countries in Asia influences trade. However, it was found that trade in high-income countries was not affected by democracy, whereas trade in low-income countries was strongly influenced by democracy."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa ketimpangan regional antar kabupaten/kota di Propinsi Kalimantan Timur selama tahun 2000-2011. Peneliti menganalisa sigma konvergensi menggunakan koefisien variasi (CV) dan juga melakukan uji empiris beta konvergensi dengan dan tanpa memasukan efek spasial ke dalam regresi data panel. Hasilnya peneliti menemukan terdapat penurunan ketimpangan antarkabupaten/kota dengan semakin menurunnya peranan sektor migas. Sementara itu dengan melakukan uji beta konvergensi menggunakan data panel dinamis maka ditemukan telah terjadi konvergensi selama tahun 2000-2011. Menggunakan estimator FD GMM laju konvergensi dengan mengontrol spatial dependence lebih cepat dibandingkan model tanpa mengontrol spatial dependence.

---

In this study, we examine regional income inequality and GDP per capita growth convergence Kalimantan Timur during the period from 2000-2011. We examine regional income inequality using standar deviation of GDP per capita weighted coefficient of variation (CV) while we examine the GDP per capita growth convergence using panel data regression with or without spatial dependence. We find that regional income inequality as measured excluding oil and gas sector show a declining trend during the period. Meanwhile, the convergence analysis shows that during the period from 2000-2011 the GDP per capita growth convergence. We use FD GMM estimators for dynamics panels. Applying FD GMM estimator we obtain a speed convergence with spatial dependence is higher than speed convergence without spatial dependence."

"Salah satu pendorong terjadinya konvergensi pendapatan per kapita adalah ketersediaan dalam kualitas modal manusia yang sama antar wilayah. Untuk melihat pola konvergensi pendidikan dalam kaitannya dengan konvergensi pendapatan per kapita, dilakukan proses dekomposisi dari pendapatan per kapita yang dibagi dalam tiga komponen, yaitu : kuantitas pendidikan, harga pendidikan dan residu. Dengan pembagian komponen tersebut maka dapat dilihat kontribusi dari masing-masing komponen terhadap perubahan distribusi pendapatan per kapita. Pada konvergensi pendidikan yang dianalisis dalam tesis ini menggunakan dua tinjauan yaitu untuk tingkat pendidikan SMP dan SMA. Dari analisis didapatkan hasil kalau di wilayah Indonesia terjadinya konvergensi pendapatan per kapita ternyata tidak diikuti dengan konvergensi kuantitas pendidikan. Pada tingkat regional di Kawasan Barat Indonesia (KBI) terjadinya konvergensi pendapatan per kapita ternyata tidak diikuti dengan konvergensi kuantitas pendidikan sedangkan Kawasan Timur Indonesia (KTI) tidak terjadi pola konvergensi pendapatan per kapita namun terjadi konvergensi harga pendidikan pada tingkat pendidikan SMP serta konvergensi kuantitas pendidikan pada tingkat pendidikan SMA. Jika ditinjau dari sebelum pelaksanaan otonomi daerah (1993 - 1999) dan sesudah pelaksanaan otonomi daerah (2000 - 2004) dapat dilihat bahwa di Indonesia sebelum pelaksanaan otonomi daerah terjadi pola konvergensi pendapatan per kapita dan konvergensi harga pendidikan pada tingkat pendidikan SMA namun setelah pelaksanaan otonomi daerah tidak terjadi konvergensi pendapatan per kapita maupun konvergensi pendidikan. Di Kawasan Barat Indonesia (KBI) sebelum pelaksanaan otonomi daerah terjadi konvergensi pendapatan per kapita yang diikuti dengan konvergensi harga pendidikan pada tingkat pendidikan SMA dan setelah pelaksanaan otonomi daerah terjadi konvergensi pendapatan per kapita yang diikuti konvergensi pada harga pendidikan untuk tingkat pendidikan SMP. Sedangkan Kawasan Timur Indonesia (KTI) sebelum pelaksanaan otonomi daerah tidak terjadi konvergensi pendapatan per kapita namun terjadi konvergensi kuantitas pendidikan pada tingkat pendidikan SMP dan setelah pelaksanaan otonomi daerah terjadi konvergensi pendapatan per kapita serta konvergensi kuantitas pendidikan pada tingkat pendidikan SMA."