Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata Indonesia, suatu perjanjian pada dasarnya harus memenuhi persyaratan hukum dari suatu perjanjian, yang terbagi menjadi persyaratan subyektif dan obyektif. Kegagalan memenuhi persyaratan subyektif dari suatu perjanjian akan mengakibatkan salah satu pihak dapat meminta pembatalan perjanjian. Sementara itu, kegagalan memenuhi persyaratan obyektif perjanjian mengakibatkan perjanjian batal demi hukum, berdasarkan Pasal 1335 KUHPerdata Indonesia. Terdapat problematika mengenai penggunaan bahasa Indonesia dalam suatu perjanjian dimana, hal tersebut merupakan salah satu aspek formalitas dari suatu perjanjian tetapi juga dapat dianggap sebagai salah satu persyaratan material karena hal itu diatur dalam undang-undang. Berdasarkan Pasal 1337 KUHPerdata, dinyatakan bahwa Suatu penyebab dilarang, jika alasan itu dilarang oleh hukum atau jika itu bertentangan dengan moralitas atau dengan ketertiban umum. Skripsi ini terutama membahas konsekuensi hukum jika perjanjian hanya dilaksanakan dalam bahasa Inggris. Skripsi ini akan menggunakan pendekatan yuridis empiris untuk membuktikan apakah itu melanggar keduanya, 1) kewajiban formal untuk menulis perjanjian dalam Bahasa Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 31 UU No. 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Simbol Nasional dan Lagu Nasional dan 2) persyaratan obyektif dari suatu perjanjian. Skripsi ini akan menganalisis secara mendalam putusan dari Putusan Mahkamah Agung dengan Nomor: 1572K/Pdt/2015 yang telah dibahas secara besar-besaran karena putusan ini telah menjadi tolak ukur dengan memilih untuk mencabut perjanjian pinjaman antara PT Bangun Karya Pratama Lestari (sebagai debitur Indonesia) dan Nine AM (sebagai kreditor asing) dengan dalil bahwa perjanjian tersebut hanya menggunakan bahasa Inggris oleh karena itu bertentangan dengan UU No. 24 Tahun 2009.

---

Based on Article 1320 of the Indonesian Civil Code, an agreement must essentially fulfill the legal requirements of an agreement, which is divided into subjective and objective requirements. Failure to fulfill the subjective requirements of an agreement would result in one of the parties could request for the cancellation of the agreement (voidable). Meanwhile, failure to fulfill the objective requirements of an agreement would result in the agreement become null and void, based on Article 1335 of Indonesian Civil Code. There is a problem regarding the use of Indonesian in an agreement where, it is one of the formality aspects of an agreement but also could be considered as one of the material requirement since it is stipulated under the law. Pursuant to Article 1337 of the Civil Code, it is stated that A cause is forbidden, if that reason is prohibited by law or if that is contrary to morality or with public order. This thesis mainly discusses the legal consequences if an agreement only executed in English. This thesis will be using juridical empircal approach to prove whether or not it does violate both, 1) the formal obligation to write the agreement in Bahasa Indonesia (formal obligation) as stipulated in Article 31 Law No. 24 of 2009 concerning Flag, Language, and National Symbols and National Songs and 2) the objective requirements of an agreement (objective requirements). This thesis will deeply analyze verdict from Supreme Court Decision with Number:1572K/Pdt/2015 that has been massively discussed since this verdict has became a benchmark by chose to revoke the loan agreement between PT Bangun Karya Pratama Lestari (as Indonesia's debtor) and Nine AM (as foreign creditor) with the argument that the agreement only used English therefore it against the Law No. 24 of 2009. "

"ABSTRAKTesis ini membahas pengaturan mengenai akibat hukum perjanjian jual beli yang mengandung cacat tersembunyi terhadap perjanjian fasilitas kredit dengan jaminan kebendaan fidusia dalam mekanisme kredit pembelian mobil, disamping itu pendapat hakim terhadap dampak akibat hukum tersebut dalam Putusan Nomor 565/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel Juncto Putusan Nomor 410/PDT/2015/ PT.DKI. dan menjelaskan pengaturan akibat hukum tersebut di masa depan. Tesis ini menggunakan metode penelitian berbentuk yuridis normatif dengan sumber data sekunder dengan metode analisis data kualitatif. Perjanjian fasilitas kredit dan perjanjian jaminan fidusia tetap berlaku dan mengikat, meskipun terdapat cacat tersembunyi dalam perjanjian jual beli karena perjanjian-perjanjian tersebut berdiri sendiri. Pendapat hakim dalam Putusan Nomor 565/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel adalah perjanjian fasilitas kredit tetap berlaku dan mengikat para pihak karena perjanjian-perjanjian tersebut dilakukan oleh pihak dan dengan substansi berbeda, sedangkan menurut Putusan Nomor 410/PDT/2015/PT.DKI perjanjian fasilitas kredit dan perjanjian jaminan kebendaan fidusia dibatalkan karena objek tidak sesuai dengan kenyataanya. Perlu dibuatnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur secara khusus mengenai mekanisme kredit yang ketentuanya merumuskan pebuatan-perbuatan hukum pada mekanisme kredit, kedudukan perjanjian jual beli dengan perjanjian fasilitas kredit dan perjanjian jaminan kebendaan yang berdiri sendiri, akibat hukum perjanjian jual beli yang mengandung cacat tersembunyi yang tidak memengaruhi berlakunya perjanjian fasilitas kredit dengan jaminan kebendaan dalam mekanisme kredit.

---

ABSTRACTThis Thesis examines the regulation concerning the legal effect of sale and purchase agreement containing hidden defects to the credit agreement with fiduciary collateral agreement in car purchase credit mechanism, the judge rsquo s opinion on the impact of the legal effect in Court Judgement Number 565 Pdt.G 2014 PN.Jkt.Sel Juncto Court Judgement Number 410 PDT 2015 PT.DKI., and the regulation concerning the legal effects in the future. This thesis is written by using normative legal research method with secondary data sources with qualitative data analysis method. The credit agreement and the fiduciary collateral agreement remain valid and binding, although there are hidden defects in the sale and purchase agreements due to the agreements stand independent. The judge's opinion in Court Judgement Number 565 Pdt.G 2014 PN.Jkt.Sel is credit agreement remains valid and binding on the parties because the agreements are made by the parties and with different substances, whereas according to Court Judgement Number 410 PDT 2015 PT.DKI credit agreement and fiduciary collateral agreement are null and void because the object does not match the facts. A regulation of Financial Services Authority is required which regulates specifically the credit mechanism that formulates the legal deeds in the credit mechanism, the position of the sale and purchase agreement with the credit agreement and the collateral agreement stand independent, legal effect of sale and purchase agreement containing hidden defects which does not affect the validity of the credit agreement with collateral agreement in the credit mechanism."

"Peningkatan kegiatan sosial dan ekonomi di Indonesia harus dipacu juga dengan pembangunan di segala bidang, khususnya prasarana traspartasi. Salah satu kebijakan yang panting adalah pembangunan jalan tol.Pada tahun 1997, akibat krisis ekonomi di Indonesia, pembangunan jalan tol sempat dihentikan, Namun, setelah Indonesia mulai bangkit kembali, pembangunanjalan tol juga mulai di l akukan. Salah satu jaringan jalan tol yang dijadwalkanuntuk dibangun kembali adalah jalan tol yang menghubungkan Cikampek-Padalarang. Pembangunan jalan tol Cikampek Padalarang ini terdiri dari sembilan paket, namun di dalan tesis ini fokus Penulis adalah hanya pada satu pakat saja yaitu paket 4.3 : Ruas Cikalong wetan-Cikamuning, tamasuk Jembatan Cipada.Pr Jasa Margaa (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menyelenggarakan jasa pelayanaan jalan tol di Indonesia bertindak sebagai pemberi Tugas/Owner/Pengguna Jasa, dan Kontraktor/Penyedia Jasa/ Pelaksana acdalah PT. Hutarra Karya (Pesero)Didalain tesis ini, Penulis akan menguraikan dan mencoba menganalis.a isi dari perjanjian antara PT Jasa Marga (Persero) dangan PT Hutama Karya (Persero). Apakah perjanjian tersebut sudah seimbang dan adil. Apakah perjanjian tersebut tidak berat sebelah.Setelah Penuli.s mencoba menganalisa perjanjian tersebut, maka Penulis berkesimpulan bahwa perjanjian tersebut masih belun seimbang, karena masih ada hal-hal dalan perjanjian yang tidak adil, misalnya nengenai jaminan. Penyedia Jasa selaku pelaksana harus memberikan jaminan pelaksanaan kepaada Pengguna Jasa, namun di1ain pihak Pengguna Jasa tidak ada kewajiban untuk memberikan janinan pembayaran kapada Penyedia jasa. Walaupun dalam pembangunan jalan tol paket 4.3 ini menggunakan Pra pendanaan penuh dari Penyedia jasa. Jadi, disini PT Hutama Karya (persero) yang mendanai terlebih dahulu semua pengeluaran, baru kemudian PT. Jasa Marga (Persero) mengganti seluruh biaya yang telah dikeluarkan tersebut. Namun, tidak ada pemberian jaminan dari PT Jasa Marga (Persero) kepada PT Hutama Karya (Persero) bahwa pembayaran tersebut pasti akan dilakukan. Hal ini perlu diatur didalam Perjanjian sehingga ada kepastian pengembalian biaya dari pihak PT Jasa Marga (Persero).Selain itu, perjanjian masih di buat diantara para pihak saja tanpa keterlibatan Notaris. Padahal dalarn perjanjian yang berskala besar seperti ini perlu dibuat secara notariil ."

"Salah satu tatanan hukum yang diperlukan dalam upaya meningkatkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan adalah dengan mengembangkan koperasi sebagai suatu usaha yang mandiri, demokratis, dan efisien. Namun pada prakteknya, masih banyak koperasi yang tidak aktif bahkan dibubarkan. Penelitian ini membahas tanggung jawab pengurus saat proses pembubaran Koperasi Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (KpME), dimana timbul masalah utang pajak yang tidak dapat dilunasi dengan sisa harta koperasi. Dengan kondisi demikian, diteliti subjek hukum yang harus bertanggung jawab membayar utang koperasi yang tidak terlunasi dengan sisa harta kekayaan koperasi. Penelitian ini bertujuan memberi pengetahuan dan pemahaman mengenai keberadaan hukum di Indonesia mengenai implikasi hukum koperasi mahasiswa berbadan hukum dan pertanggungjawaban pengurus koperasi saat proses pembubaran KpME seharusnya dilakukan. Untuk mencapai tujuan tersebut, digunakan metode penelitian yuridis normatif, namun untuk melengkapi dan mendukung analisis data sekunder dibutuhkan data primer sehingga perlu dilakukan pengumpulan data berupa Akta Pendirian dan Laporan Pertanggungjawaban Koperasi dengan bantuan teknik studi kepustakaan, studi lapangan, dan studi wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan mahasiswa sebagai pengurus koperasi dalam mengelola koperasi tidak didukung dengan dasar hukum yang baik dimana terdapat implikasi hukum yang tidak dilaksanakan sehingga memutuskan untuk membubarkan koperasi. Hal ini yang kemudian menjadi penting bagi pemerintah untuk memberikan arahannya kepada masyarakat mengenai eksistensi badan hukum dan bagi masyarakat khususnya mahasiswa untuk mengetahui benar hak dan kewajiban yang timbul dari badan hukum.

---

One of the law orders which are needed to upgrade the economic development incessantly is by develop cooperative as independent work, democratic, and efficient. In practice, there are plenty more of non active cooperatives and even dissolve. The focus of this study is the responsibility on the dissolution process of Koperasi Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (KpME), and accrued liabilities of tax debt arise thereafter which is not fulfill by after acquired property.

The purposes of this study are to understand the implication of cooperative as a legal entity, the consequent to the acquired property, the cooperatives’ board responsibility, and how the board responsibility on the dissolution process of KpME should. This research is normative juridical method by Deed of Establishment and Responsibility Report as secondary data and assisted by literature, observation, and interview.

The result of this research points out that the knowledge of university student as the cooperatives’ board in the cooperatives' dissolution is not according to the law. This is important to the government to improve the existence of legal entity to the society especially to the university student about the right and obligation arising from legal entity."

"Skripsi ini membahas mengenai penerapan doktrin volenti non fit injuria/assumption of risk dalam tindakan medis, sebagai salah satu upaya perlindungan hukum yang dapat membela hak dokter dalam kasus dugaan malpraktik. Doktrin ini diterapkan karena sering kali dokter menjadi satu-satunya pihak yang disalahkan ketika terjadi kegagalan pengobatan. Permasalahan dalam skripsi ini adalah pengertian dan ruang lingkup dari doktrin volenti non fit injuria/assumption of risk, penerapan doktrin volenti non fit injuria/assumption of risk dalam tindakan medis, dan analisis Putusan No. 417/Pdt.G/2012/Pn.Mdn berdasarkan doktrin volenti non fit injuria/assumption of risk. Penulisan skripsi ini menggunakan bentuk yuridis-normatif dengan tipe deskriptif dan dianalisis secara kualitatif. Kesimpulan yang dicapai ialah penerapan dari doktrin tersebut dibuktikan dengan adanya informed consent dari pasien, sehingga dokter tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas terjadinya kerugian yang timbul dari risiko medis, kecuali dokter terbukti melakukan kelalaian medis. Dalam Putusan No. 417/Pdt.G/2012/Pn.Mdn, doktrin volenti non fit injuria/assumption of risk dapat diterapkan karena adanya informed consent sebagai bukti bahwa pasien telah mengetahui dan menyetujui tindakan dan risiko medis, serta dokter telah tidak melakukan kelalaian medis, dengan telah melakukan langkah-langkah pencegahan dan antisipasi atas risiko medis tersebut sesuai dengan standar prosedur. Berdasarkan permasalahan yang Penulis temukan, dapat terlihat bahwa pemahaman terhadap hukum kesehatan di Indonesia masih kurang. Adapun saran yang disampaikan ialah hukum kesehatan untuk lebih dikenalkan kepada para akademisi, praktisi, dan ahli hukum, dengan memasukkannya ke dalam kurikulum wajib dalam fakultas hukum, mengadakan workshop atau pelatihan khusus mengenai hukum kesehatan.

---

This thesis discusses the application of doctrine volenti non fit injuria assumption of risk in medical action, as one of the legal protection that can defend the right of doctor in case of malpractice allegation. It is because, most of the times, doctor would be the only one to blame whenever failure treatment happened. The issues in this thesis are the definition and the scope of volenti non fit injuria assumption of risk doctrine, the implementation of volenti non fit injuria assumption of risk doctrine in medical action, and analysis of Verdict No. 417 Pdt.G 2012 Pn.Mdn based on the volenti non fit injuria assumption of risk doctrine. This thesis uses normative with descriptive data analysis methods so that the conclusion obtained in the form of a qualitative description. From doing this research, it is known that the implementation of doctrine can be proved by the informed consent from the patient, therefore doctors can rsquo t be responsible of damage that comes from medical risk, except except it can be proved that the damage happened because doctors did medical negligence. In verdict No.417 Pdt.G 2012 Pn.Mdn case, doctrine of volenti non fit injuria assumption of risk can be applied because there is informed consent as a proof of acknowledgement and approval of medical risk from the patient. Furthermore, it was not medical negligence case and the doctor has been taken precautionary measures and has anticipated the medical risks in accordance with standard procedures. Based on the problems that the author found, it can be seen that the understanding of health law in Indonesia is still lacking. Therefore, health law is expected to be more introduced to scholars, law enforcers, and lawyers by incorporating it into the curriculum in law school, organizing workshops or special training. "

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah bagaimana pengaturan kontrak berbahasa asing dengan salah satu pihak Indonesia, putusan Hakim Mahkamah Agung yang memutus Loan Agreement antara Nine AM Ltd. dengan PT Bangun Karya Pratama Lestari batal demi hukum sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tidak dan untuk mengetahui implikasi yuridis terhadap putusan Mahkamah Agung dalam perkara Nomor 601 K/PDT/2015 tentang pembatalan perjanjian Loan Agreement. Penelitian ini menggunakan tipe penilitian normatif normative legal research dengan menggunakan pendekatan penelitian undang-undang statute approach, pendekatan kasus case approach dan penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan library research. Adapun hasil penelitian ini yaitu 1 Pengaturan kontrak berbahasa asing dengan salah satu pihak Indonesia tersebut dari sejarah, pembentukan serta penarapan dan akibat hukum nya 2 Putusan Mahkamah Agung telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan bahwa perjanjian tersebut batal demi hukum. Hal ini disebabkan karena Loan Agreement telah melanggar ketentuan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu tidak terpenuhinya unsur suatu sebab yang halal dan bertentang dengan Pasal 31 Undang-Undang Bahasa. 3 Implikasi Yuridis dari putusan tersebut adalah setiap perjanjian yang tidak dibuat sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Bahasa akan dinyatakan batal demi hukum/perjanjian dianggap tidak pernah ada dan para pihak dikembalikan dalam keadaan semula. Begitupun dengan setiap ikutan accesoir akan dinyatakan pula batal demi hukum, meskipun perjanjian tersebut dibuat di hadapan pejabat yang berwenang.

---

ABSTRACTThis research is conducted to understand on the foreign language contract regulation between on the Indonesian parties, the supreme court verdict on who stipulated the loan agreement between Nine AM Ltd. And PT Bangun karya Pratama Lestari were invalidated due to laws and regulations corresponding to juridical implications for the supreme court verdict on the case number 601 K PDT 2015 about the cancellation of the Loan Agreement. The judge rsquo s valuation on the annulment were based on the remain facts on the Loan Agreement. The normative legal research using statue approach, case approach, and library research. As for the results of this study, researchers have found that 1 Foreign language contract regulation based on the history, formation, application and the consequence of the law. 2 Supreme court decision is in accordance with the laws that the agreements is invalidated for the law. As the result of the loan agreement that has violating the provisions of the civil code article number 1320, the non fulfillment of the legitimate element contradict with article 31 related to language regulation and civil code number 1339 related to lawfulness, habits, and regulations. 3 The juridical implication from that verdict is that agreement not made by the provision article number 31 related to language regulation will be void declared by the law agreement will be considered never exist and returned to the originally. As well every accesoir will be void declared by the law, despite that agreement made in front of officials.Key Words The Legal Termes of Agreement, Loan Agreement, Civil Code, The National Language, Flag, Coat of Arms, and Anthem Act 2009. "

"Arus globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas yang terjadi sekarang ini sangat sulit untuk ditolak kehadirannya dan harus diikuti mengingat kepentingan ekonomi negara masing-masing. Implikasi globalisasi ekonomi terhadap hukum tidak bisa dihindarkan.Penggunaan Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Negara wajib digunakan dalam perjanjian tetapi tidak memiliki akibat hukum. Dalam artian jika perjanjian antara para pihak tidak menggunakan bahasa Indonesia, apakah masuk kedalam kategori batal demi hukum karena tidak memenuhi unsur formalitas. Undang-Undang bahasa memuat pernyataan bahwa ketentuan lebih lanjut tentang kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam kontrak diatur dalam Peraturan Presiden.Dalam Putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, ditemukan bahwa perjanjian, Loan Agreement antara PT Bangun Karya Pratama (selanjutnya disebut PT BKP) dengan Nine AM Ltd melanggar Pasal 31 ayat (1) UU No.24 Tahun 2009. Hal ini dikarenakan perjanjian tersebut dibuat hanya menggunakan bahasa Inggris, tanpa menggunakan bahasa Indonesia. Ada beberapa permasalahan yang timbul yaitu : penggunaan bahasa indonesia merupakan syarat pembatalan perjanjian dan akibat hukum apabila perjanjian tidak menggunakan bahasa Indonesia.Kewajiban menggunakan Bahasa Indonesia dalam Perjanjian adalah mengikat sejalan dengan Pasal 1337 KUHPerdata. Apabila perjanjian tidak menggunakan Bahasa Indonesia, maka tidak terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang, yang berakibat perjanjian batal demi hukum.

---

The current economic globalization and free trade that is happening now it is very hard sell its presence and must be followed considering the interests of masing-masing countries. Globalization economic implications of the law is inevitable. The use of Indonesian as language country must be used in agreement but did not have the law .In the sense if agreement between parties not use indonesian, is entering the void by law that did not meet a formality. The Legislation language contain a statement that more about the use of language Indonesia in a contract to be regulated by president.In district court decision , the high court and supreme court , found that the agreement, loan agreement between PT Bangun Karya Pratama Lestari (hereinafter called PT BKP ) with Nine Am Ltd violating article 31 paragraph 1 law no.24 2009 .It was because the treaty made only use the English language , without using Indonesian language .There were several problems arising namely: the use of language indonesia is a requirement and the cancellation of the agreement due to testament law if not using Indonesian language.Obligation in using Indonesian language in the agreement is binding in line with article 1337 KUHPerdata .If not using testament Indonesian language , hence non-compliance the requirements set by statute , that result void agreement for the sake of law."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai kedudukan cessionaris pada suatu kredit sindikasi setelah dibuatnya Perjanjian Jual Beli Piutang Dan Perjanjian Pengalihan Piutang Kredit Sindikasi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1116 K/Pdt/2015. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif bertipe deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian: berdasarkan ketentuan Pasal 613 ayat 1 dan Pasal 613 ayat 2 KUHPerdata, cessie yang dilakukan dari PT Artha Niaga Kencana selaku kreditur pertama kepada Gaston Investments Limited selaku kreditur paling akhir adalah sah. Sahnya keseluruhan cessie tidak mengakibatkan Gaston Investments Limited dibenarkan untuk melakukan penagihan langsung. Gaston Investments Limited mempunyai kedudukan yang sah sebagai pemegang jaminan dari debitur setelah dilakukan pengalihan piutang kredit sindikasi tersebut. Notaris dalam kasus ini juga memiliki peran penting dalam proses pengalihan piutang kredit sindikasi ini karena cessie dibuat dalam bentuk akta notaris. Kata Kunci: Cessie, Kredit Sindikasi, Cessionaris, Jual Beli Piutang

---

ABSTRACTThis thesis discuss cessionaris legal position after the issuance of Agreement of Sale and Purchase of Receivables and Transfer Agreement of Syndicated Loan of Receivables pursuant to Supreme Court Decision Number 1116 K PDT 2015. This study is a normative juridical research by using a descriptive analysis type of research with qualitative research approach. The result of this study Pursuant to the provisions of Article 613 paragraph 1 of the Civil Code, the whole cessie from PT Bank Artha Niaga Kencana as the original creditor to Gaston Investments Limited as the last creditor is rightful. Gaston Investments Limited not allowed to conduct immediate and total collection from the debtor but Gaston Investments Limited has a legal position as the holder of the fixed collateral after the Sale And Purchase Loan Syndication Deed And Loan Syndication Transfer Deed to be signed. Notary in this case has an important role in the process of transferring rights and obligations under syndicated loan because the cessie made under notary deed. Keywords Cessie, Syndicated Loan, Cessionaris, Sale and Purchase Loan Facility"

"Penelitian ini membahas keterkaitan perjanjian kerja persaingan (covenant not to compete) dan pelanggaran rahasia dagang melalui studi kasus antara PT. Biggy Cemerlang dengan mantan pegawainya, yang mana Jaksa Penuntut Umum menuntut mantan pegawai tersebut dengan pelanggaran rahasia dagang Pasal 17 ayat (1) jo. Pasal 13 UU Rahasia Dagang yaitu mengingkari kewajiban tertulis untuk menjaga rahasia dagang. Melalui penelitian yuridis normatif dengan melakukan analisis deskriptif, penulis berusaha menjelaskan bahwa dengan dilanggarnya covenant not to compete tidak berarti terjadi tindak pidana dalam pelanggaran rahasia dagang. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa yang ditempuh melalui jalur pidana yang terjadi dalam kasus adalah tidak tepat.

---

This research discuss about the relation of covenant not to compete and trade secrets infringement through case study between PT. Biggy Cemerlang with their former employee, whereas the public attorney prosecuting their former employee with the infringement of Trade Secret Law Article 17 point (1) jo Article 13: breach written obligation to keep the trade secrets. Through normative juridical research by doing descriptive analysis, author tries to explain that the infidelity of covenant not to compete did not indicate that the trade secret crimes had happened. Therefore, the dispute settlements through criminal procedure in this case is not appropriate."

"ABSTRAKHak Pengelolaan sebagai hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya. Dalam (HPL)  dapat dipahami adanya hak menguasai negara sebagaimana dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Substansi HPL meliputi kewenangan publik dan privat untuk: merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah yang bersangkutan, menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan tugas/usahanya, menyerahkan bagian-bagian daripada tanah itu kepada pihak ketiga. Dalam hubungan dengan pihak ketiga untuk pemanfaatan HPL, ada ketidaksesuaian antara norma tertulis dengan pelaksanaannya. Dalam kasus putusan Mahkamah Agung Nomor 2425 K/PDT/2015, terdapat perbuatan hukum pemanfaatan HPL antara pihak ketiga, PT. Hargas Industries Indonesia (HII), dengan pemegang HPL, PT. Kawasan Berikat Nusantara (KBN), yakni dalam hal perbuatan hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang HPL dengan pihak ketiga agar HPL tersebut dapat dimanfaatkan, dengan konsekuensi dari adanya hubungan hukum  bagi pihak ketiga dalam usahanya. Penilitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif dengan studi terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 2425 K/PDT/2015. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa PT. KBN menyerahkan sebagian kewenangan atas HPL kepada PT. HII untuk dimanfaatkan dalam bentuk Hak Guna Bangunan (HGB) dengan membuat perjanjian pemanfaatan tanah. Namun dalam penyelesaian sengketa berdasarkan putusan Mahkamah Agung ini, perjanjian pemanfaatan tanah yang telah dibuat antara dua pihak tersebut tidak dapat memberikan jaminan kepastian hukum keberlangsungan HGB yang terbit di atasnya.

---

Right of Land Management (HPL) as the controlling rights of the state whose authority is partially delegated to the holder. In the HPL it can be understood that there is a right of the state to control which contains public authority as in Article 2 Paragraph (2) of the Agrarian Law (UUPA). The substance of the HPL reflects the contents of the authority both in public and private which includes the authority to plan the designation and use of the land, use the land for the purpose of the carrying out the duties, and give the parts of the land to third parties.  In order to carry out the construction of HPL used by third party, there was not in accordance with between law procedure and its aplication. In study of the Supreme Court Verdict Number 2425 K/Pdt/2015, there was a legal act between third party, PT. Hargas Industries Indonesia (HII) and HPL holder, PT. Kawasan Berikat Nusantara (KBN), namely in the case of legal actions that can be carried out by HPL holders with third party so that the HPL can be used, with the consequence of a legal relationship for third party in their business. This research was conducted using normative legal research methods, In this study it was found that PT. KBN gave part of its authority over HPL to PT. HII to be utilized in the form of Building Use Rights (HGB) by making land use agreements. However, in settling the dispute based on the ruling of this Supreme Court, the land use agreement that has been made between the two parties can not provide the guarantee of legal certainty of the HGB that is issued on it

"