Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai pelaksanaan Penugasan Pemerintah atas Pengusahaan Jalan Tol Trans Sumatera yang dilaksanakan oleh PT.Hutama Karya (Persero), yangmerupakan Badan Usaha Milik Negara dengan kepemilikan saham negara sebesar 100% (seratus persen), sebagaimana diketahui bahwa disatu sisi APBN tidak mampu mendanai program pembangunan infrastruktur secara keseluruhan, namun disisi lain infrastruktur dibutuhkan agar dapat menopang pertumbuhan ekonomi nasional, makadari itu Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla melakukan percepatan pembangunan jalan tol di Sumatera berdasarkan Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025 yang telah ditetapkan Pemerintahan Soesilo Bambang Yudhoyono-Boediono. Pengusahaan Jalan Tol Trans Sumatera adalah investasi yang secara finansial tidak layak. Adapun dalam Undang-Undang Nomer 19 Tahun 2003 tentang BUMN (UUBUMN) dan lebih spesifik lagi pada pasal 65 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomer 45 Tahun 2005 yang merupakan turunan aturan pelaksanaan UUBUMN, mewajibkan Pemerintah memberikan kompensasi atas semua biaya yang telah dikeluarkan oleh BUMN yang melaksanakan Penugasan yang tidak layak finansial, termasuk margin yang diharapkan. Bahwa Pemerintah berperan aktif memainkan peran BUMN dalam menyediakan barang jasa publik dalam hal ini membangun Jalan Tol Trans Sumatera, tentunya sejalan dengan konsepsi negara kesejahteraan (welfare state), namun peran aktif tersebut tentunya terkendala ketika Negara juga oleh aturan memiliki kewajiban memberikankompensasi atas biaya termasuk margin sedangkan APBN tidak mampu mendanai program pembangunan infrastruktur yang porsi kebutuhannya sangat besar. Selain itu penulisan tesis ini akan membahas kendala klasik dalam pembangunan untuk kepentingan umum yaitu masalah pembebasan lahan, yang tentunya menganalisa penerapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana dikomitmenkan bersama Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Service Level Agreement untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur dalam hal ini Jalan Tol Trans Sumatera.

---

This thesis discusses the implementation of the Government Assignment for the Business of the Trans Sumatra Toll Road implemented by PT. Hutama Karya (Persero), which is a State-Owned Enterprise with 100% (one hundred percent) state ownership, as it is known that on the one hand the APBN is unable to fund the overall infrastructure development program, but on the other hand infrastructure is needed in order to sustain national economic growth, therefore the Government of Joko Widodo-Jusuf Kalla accelerated the construction of toll roads in Sumatra based on the Master Plan for the Acceleration and Expansion of Indonesian Economic Development 2011-2025 (MP3EI) that had been set by the Soesilo Bambang Yudhoyono-Boediono Government. Business of the Trans Sumatra Toll Road is an investment that is financially inadequate. As for Law Number 19 of 2003 concerning BUMN and more specifically in article 65 paragraph (3) Government Regulation Number 45 of 2005 which is a derivative of the rules for implementing UUBUMN requires the Government to compensate for all costs incurred by SOEs that carry out assignments that are financially not feasible, including the expected margin. That the Government has an active role in playing the role of SOEs in providing public goods services in this case build the Trans Sumatra Toll Road, certainly in line with the conception of the welfare state, however, the active role is certainly constrained when the State also has the obligation to provide compensation for costs including margins while the APBN is unable to fund infrastructure development programs, the portion of which is very large. In addition, this thesis will discuss the classic constraints in development for the public interest, is a problem of land acquisition, which isanalyzes the application of Law Number 2 of 2012 concerning Land Procurement for Development in the Public Interest, as committed together with the Central andRegional Governments in the Service Level Agreement to support the acceleration of infrastructure development in this case the Trans Sumatra Toll Road."

"Pada realisasi pembangunan jalan tol Trans Sumatera terdapat kenaikan dari tahun ke tahun, laporan menyebutkan pada tahun 2019 pembiayaan proyek jalan tol Trans Sumatera adalah 169 miliar rupiah/km sedangkan pada tahun 2022 naik menjadi sebesar 203 miliar rupiah/km. Proyek jalan tol dengan skema penugasan mempunyai sifat yang kompleks dan juga bersifat dinamis. Namun di Indonesia penelitian mengenai risiko pembangunan jalan tol, risiko masih dijadikan suatu yang terpisah, Penelitian bertujuan mengidentifikasi dan menganalisis risiko menjadi satu sistem yang mempengaruhi kinerja biaya pembangunan jalan tol Trans Sumatera. Sebanyak 38 faktor risiko telah diidentifikasi. Melalui diagram sebab-akibat, tergambar bahwa beberapa faktor risiko terdampak dan penyebab untuk dibuat langkah korektif dan preventifnya. Dengan menggunakan model berbasis dinamika sistem dan pendekatan Rough Fuzzy DEMATEL, penelitian ini dapat mengeksplorasi hubungan antar faktor risiko dan mengidentifikasi pola yang signifikan dalam dinamika proyek. Studi kasus pada proyek jalan tol Indrapura-Kisaran menunjukkan potensi cost overrun sekitar 17-20%. Penelitian ini menyimpulkan bahwa model dinamika sistem dengan pendekatan Rough Fuzzy DEMATEL memiliki potensi sebagai dasar dan alat yang efektif untuk proyek infrastruktur serupa di masa depan. Penerapan kebijakan khusus pada lima risiko dapat mengurangi risiko hingga 43-46%, menegaskan pentingnya pengelolaan risiko dan perencanaan yang matang dalam proyek infrastruktur skala besar.

---

In the realization of the construction of the Trans-Sumatra Toll Road, there has been an increase from year to year. Reports indicate that in 2019, the financing of the Trans-Sumatra Toll Road project was 169 billion rupiahs per kilometer, while in 2022, it rose to 203 billion rupiahs per kilometer. The toll road project with an assignment scheme possesses complexity and dynamic characteristics. However, in Indonesia, research on the risks of toll road development still tends to be treated separately. The research aims to identify and analyze risks as a unified system influencing the cost performance of the Trans-Sumatra Toll Road construction. A total of 38 risk factors have been identified. Through a cause-and-effect diagram, it becomes evident which risk factors are affected and the root causes, allowing for the formulation of corrective and preventive measures. By employing a dynamic system-based model and the Rough Fuzzy DEMATEL approach, this research explores the relationships among risk factors and identifies significant patterns in the project's dynamics. A case study on the Indrapura-Kisaran toll road project reveals a potential cost overrun of approximately 17-20%. The study concludes that the dynamic system model with the Rough Fuzzy DEMATEL approach has the potential to serve as a foundation and effective tool for similar infrastructure projects in the future. The implementation of specific policies addressing the top five risks can reduce the overall risk by 43-46%, emphasizing the importance of effective risk management and thorough planning in large-scale infrastructure projects."

"Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) pemegang konsesi pada Jalan Tol Trans-Sumatera (JTTS) menghadapi beberapa tantangan, sehingga membutuhkan sumber pembiayaan dan pendapatan alternatif , salah satunya melalui skema land value capture. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis critical success factor terhadap keberhasilan penerapan penerapan land value capture pada Jalan Tol Trans-Sumatera Ruas Bakauheni-Terbanggi Besar. Melalui studi literatur, diperoleh 40 success factor dalam 5 kategori dan 14 kriteria keberhasilan penerapan land value capture pada infrastruktur transit di berbagai negara yang divalidasi oleh para pakar kedalam konteks Jalan Tol Trans-Sumatera. Success factor tervalidasi diproses melalui penilaian pakar menggunakan Metode Delphi, sehingga diperoleh 5 success factor dengan peringkat tertinggi di masing-masing kategori sebagai critical success factor penerapan land value capture pada KPBU Penugasan Jalan Tol Trans-Sumatera berdasarkan konsensus pakar. Berikutnya dilakukan analisis hubungan antar variabel yang diperoleh dari pemodelan PLS-SEM. Berdasarkan analisis hubungan pada model, diperoleh hubungan antar 5 variabel/kategori success factor antara lain Kebijakan Pemerintah (X1), Model Bisnis BUJT (X2), Manajemen Aset/Properti (X3), Lingkungan Investasi yang Mendukung (X4), serta Perencanaan Land Value Capture dan Kondisi Spesifik Proyek (X5); terhadap variabel Keberhasilan Penerapan Land Value Capture (Y1) pada KPBU Penugasan Jalan Tol Trans-Sumatera.

---

The Concession Companies of the Trans-Sumatera Toll Road (TSTR) under the state-owned enterprise (SOE) face several challenges, requiring alternative sources of financing and income, one of which is land value capture (LVC)-based area development. This study aimed to identify and analyze critical success factors required to implement land value capture on the Bakauheni-Terbanggi Besar Section of the Trans-Sumatera Toll Road. Through literature study, 40 success factors in 5 categories and 14 success criteria of land value capture implementation on rail-based infrastructure in various countries validated by experts in the context of the Trans-Sumatera Toll Road. Validated success factors were processed through a series of expert assessments using the Delphi-Method questionnaires, resulting in 5 success factors with the highest ratings in each category as critical success factors required to implement land value capture in the SOE Assignment of Trans-Sumatera Toll Road based on the experts' consensus. Afterward, the relationship between variables was obtained from the PLS-SEM modeling and analyzed. The relationship model analysis resulting in inter-variable/ categories relationship includes Government Policy (X1), BUJT Business Model (X2), Asset/Property Management (X3), Supporting Investment Environment (X4), and Land Value Planning Project Specific Capture and Conditions (X5); on the variable Implementation of the Implementation of Land Value Capture (Y1) on the SOE Assignment of the Trans-Sumatera Toll Road PPP."

"ABSTRAKSalah satu aktifitas prekonstruksi jalan tol yang sangat penting adalah Right of Way RoW acquisition atau pembebasan lahan. Keterlambatan dalam melakukan hal tersebut dapat menimbulkan delays dan conflicts proyek. Salah satu faktor yang menghambat kegiatan ini adalah adanya keterbatasan dana proyek sehingga dibutuhkan adanya suatu pembiayaan baru yang dapat menyediakan dana secara khusus untuk pembebasan lahan ini, yaitu skema pembiayaan Land Lease. Implementasi Land Lease di Indonesia belum pernah dilakukan sehingga dibutuhkan suatu kelembagaan yang efektif dan efesien agar mendukung keberhasilan proyek. Pengembangan model kelembagaan ini dilakukan dengan metode Multi Criteria Decision Analysis untuk memilih 1 dari beberapa model kelembagaan yang paling baik. Hasil penelitian didapatkan bahwa alternative model 1 kelembagaan merupakan model yang terpilih dengan tambahan 1 faktor pengaruh kelembagaan

---

ABSTRACTOne of the activities of motorway prekonstruksi that is very important is the Right of Way ROW acquisition or land acquisition. Delaying in doing so can cause project delays and conflicts. One of the faktors that hinder this activity is the lack of funds so the project needed a new financing that can provide special funds for land acquisition, namely the Land Lease financing schemes. Implementation of the Land Lease in Indonesia has not done so it takes effective and efficient institutions in order to support the success of the project. Development of institutional model is done by using a multi Criteria Decision Analysis to select one of several institutional models best."

"Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis bagaimana dampak pembangunan jalan tol trans-Sumatera terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung. Dengan menggunakan data dari 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung dalam rentang waktu 2012 – 2021 serta metode analisis Difference in Difference (DiD), hasil penelitian menunjukkan bahwa jalan tol trans-Sumatera berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Lebih lanjut, dampak dari jalan tol tersebut lebih tinggi di kabupaten/kota yang dilalui oleh jalan tol dibanding di kabupaten/kota yang tidak dilalui oleh jalan tol. Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa saat jalan tol sudah beroperasi, dampaknya lebih tinggi dibanding saat jalan tol masih dalam tahap konstruksi.

---

This study aims to analyze the impact of the construction of the trans-Sumatera toll road on economic growth in Lampung Province. Using data from 15 regencies in Lampung Province during 2012 – 2021 and the Difference in Difference (DiD) analysis method, the results of the study show that the trans-Sumatera toll road has a significant positive effect on the economic growth of regencies in Lampung Province. Furthermore, the impact of these toll roads is higher in regencies that are traversed by toll roads than regencies that are not traversed by toll roads. In addition, the results of the study also indicate that the impact of the toll road is higher when it is already operational, compared to when it is still in the construction phase."

"Pulau Sumatera merupakan lokomotif perkembangan perekonomian Indonesia pada wilayah barat, sehingga berkembangnya perekonomian di Pulau Sumatera menjadi salah satu syarat keberlanjutan perekonomian di Indonesia bagian barat dan perekonomian Indonesia pada umumnya. Oleh karena itu, bila pembangunan di Pulau Sumatera mengalami stagnasi, maka perkembangan daerah-daerah di sekitarnya pun akan terhambat. Guna_meningkatkan kelancaran pergerakan barang dan orang serta distribusi di Pulau Sumatera, pemerintah pusat mendorong pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (“JTTS”). Dalam pelaksanaannya, pengusahaan JTTS ini ditugaskan kepada PT Hutama Karya (Persero) (“HK”) melalui Peraturan Presiden. Namun secara finansial JTTS belum layak, sehingga beroperasinya 5 (lima) ruas JTTS berdampak pada menurunnya kinerja HK dikarenakan besarnya beban bunga yang harus ditanggung perseroan. Salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah dilakukan asset recycle atau pelepasan aset (divestasi) atas JTTS yang telah beroperasi. Valuasi dengan metode real option memperhatikan fleksibilitas arus kas atas volatility bisnis jalan tol dalam kurun waktu tertentu yang dinyatakan dalam binomial step nodes. Dengan batasan bahwa nilai divestasi minimal 1 (satu) kali dibandingkan dengan nilai yang telah diinvestasikan oleh perseroan (par value), option to wait dapat membantu manajemen dalam pengambilan keputusan divestasi ruas operasi secara bersamaan pada kurun waktu tertentu hingga mencapai minimal par value.

---

The Sumatra island is a locomotive for the development of the Indonesian economy in the western region, so that economic development on the Sumatra island is one of the conditions for economic sustainability in western Indonesia and the Indonesian economy in general. Therefore, if development on the Sumatra stagnates, the development of the surrounding areas will also be hampered. In order to improve the smooth movement of goods and people as well as distribution on the Sumatra island, Indonesia government is initiate for the construction of the Trans Sumatra Toll Road ("JTTS"). In practice, this JTTS concession was assigned to PT Hutama Karya (Persero) (“HK”) through a Presidential Regulation. However, financially JTTS is not yet feasible, so the operation of 5 (five) JTTS segments has an impact on the decline in HK's performance due to the large interest expense that must be borne by the company. One solution that can be done is to do asset recycling or divestment of JTTS assets that are already operating. Valuation using the real option method takes into account the flexibility of cash flows over the volatility of the toll road business within a certain period of time expressed in binomial step nodes. With the limitation that the divestment value is at least 1 (one) time compared to the value that has been invested by the company (par value), the option to wait can assist management in making decisions on divestment of operating segments simultaneously in a certain period of time until it reaches a minimum par value. "

"Pembangunan jalan bebas hambatan atau jalan tol pada suatu wilayah dipandang dapat mendorong peningkatan pertumbuhan perekonomian nasional. Pembangunan jalan tol tersebut juga mendorong pertumbuhan perekonomian di wilayah sekitar yang dilalui oleh jalan tol. Dengan menggunakan metode standart difference-in-difference (DiD), penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) terhadap 3494 desa atau kelurahan dalam periode waktu 2006 hingga 2019. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata setelah adanya JTTS terjadi tren peningkatan jumlah minimarket di desa atau kelurahan yang dilalui JTTS lebih tinggi sebesar 0.30 jika dibandingkan yang tidak dilalui JTTS. Hal ini memperlihatkan bahwa salah satu proyek strategis Pemerintah Indonesia yaitu pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS), yang secara khusus ditujukan untuk meningkatkan pembangunan kawasan di Pulau Sumatra, diharapkan dapat mendukung pertumbuhan perekonomian nasional.

---

The construction of toll road in an area can promote national economic growth. It stimulates economic growth in the surrounding areas traversed by the toll road as well. Applying the standard difference-in-difference (DiD) method, this study aims to analyze the effect of the Trans Sumatra Toll Road or JTTS on the 3494 villages that were traversed  in 2006 to 2019. The results of this study indicate that there was an average increasing in the number of minimarkets by 0.30 to village that are passed through by toll road compared to those that are not passed by toll road. It can be seen that one of the strategic projects of the Government of Indonesia is the construction of the Trans Sumatra Toll Road or JTTS, which is specifically aimed at increasing regional development of Sumatra, which is expected to support national economic growth."

"Penelitian ini menggunakan pendekatan RIMS Risk Maturity Model 2022 yang bertujuan untuk mengevaluasi tingkat maturitas risiko pada PT X yang merupakan Badan Usaha Milik Negara sektor konstruksi dalam menjalankan penugasan pemerintah proyek investasi Jalan Tol Trans Sumatera. Investasi Proyek Jalan Tol Trans Sumatera dikategorikan dalam risiko tinggi karena dinilai memiliki kelayakan investasi yang rendah. Penelitian ini memiliki kontribusi untuk memahami lebih jauh bagaimana perusahaan dalam mengelola risiko dengan kondisi model bisnis yang berbeda (non-profit). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif menggunakan metode studi kasus single unit analysis (embedded) dengan metode pengumpulan data triangulasi yang menggunakan instrumen penelitian wawancara, dokumentasi dan observasi. Descriptive Qualitative Analysis digunakan sebagai metode dalam menganalisis data. Hasil penilaian Tingkat Maturitas Risiko secara keseluruhan mendapatkan nilai 3.76 dari skala tertinggi 5, berada pada tingkat Tier-3 yang berarti organisasi memiliki kemampuan dalam proses yang berulang (repeatable) dalam penerapan manajemen risiko. Hasil penelitian ini memberikan rekomendasi yang relevan dalam rangka perbaikan dan peningkatan penerapan manajemen risiko di perusahaan.

---

This study uses the RIMS Risk Maturity Model 2022 in a bid to evaluate the level of risk maturity at PT X, a state-owned enterprise in the construction sector, in carrying out a government-assigned investment project for the Trans Sumatra Toll Road. The Trans Sumatra Toll Road investment project is categorised as high risk due to its perceived low investment feasibility. This study contributes to a deeper understanding of how the company manages risks under a different business model (non-profit). The qualitative research employs a single unit analysis (embedded) case study method with data triangulation using data collected through research instruments including interviews, documentation, and observation. Descriptive qualitative analysis is employed as the data analysis method. The Risk Maturity Level assessment produced an overall score of 3.76 out of a maximum score of 5. This places the company in Tier 3 and indicates that it has repeatable risk management processes. The findings of this research provide relevant recommendations for the improvement and enhancement of risk management implementation in the company."

"Sebelum suatu proyek infrastruktur publik baik yang berasal dari Pemerintah APBN APBD maupun dari inisiatif pihak swasta, diputuskan untuk dilakukan dengan skema KPBU, pada dasarnya terlebih dahulu perlu dilakukan sebuah evaluasi, yaitu Value for Money VfM analysis. VfM didefinisikan oleh Moralos dan Amekudzi 2008 sebagai kombinasi optimum dari seluruh biaya pada siklus hidup dan kualitas bertujuan untuk pemenuhan permintaan pengguna. Menurut Pangeran 2010 , pada sedikit kasus dimana VfM telah diperhitungkan menggunakan metode konvensional yaitu belum memperhitungkan risiko proyek, dan hanya memperhatikan dari sisi finansial saja. Pengujian dengan metode konvensional tersebut, dapat berdampak tidak optimalnya manfaat dari pengadaan proyek publik. Mengacu pada kasus pemilihan skema modalitas terhadap proyek infrastruktur di Indonesia, skema modalitas proyek jalan tol Trans Sumatera telah diputuskan oleh Pemerintah melalui Perpres 100 tahun 2014 untuk dilaksanakan oleh suatu BUMN. Dari uji VfM untuk Jalan Tol Palembang Indralaya menunjukkan modalitas yang menghasilkan value for money yang optimal adalah dengan penunjukan suatu BUMN yaitu sebesar 46 . Sehingga, keputusan Pemerintah dinilai sudah tepat menunjuk suatu BUMN untuk melaksanakan pembangunan jalan tol trans sumatera ruas Palembang indralaya.

---

Prior to a process of public infrastructure from both the Government and the private sector, it was decided to be carried out under a PPP scheme, at a time when an evaluation of Value for Money VfM was required. VfM by Moralos and Amekudzi 2008 as the optimum combination of all lifetime cost and quality costs to meet user demand. According to Pangeran 2010 , in a few circumstances where VfM has been calculated using conventional methods rather than projects, only financially.

By using this method, it can not benefit optimally from. Referring to the case of the election of modalities to infrastructure projects in Indonesia, the modalities of the Trans Sumatera toll road project have been decided by the Government to be implemented by a SOE. From the VfM test for Palembang Indralaya Toll Road shows the modalities that produce the optimal value for money is the appointment of a BUMN that is equal to 46 . Thus, the Government 39;s decision is considered to appropriately appoint a BUMN to carry out the construction of the Palembang-indralaya trans-Sumatra toll road."

"Proyek Jalan Tol Trans-Sumatera (JTTS) direncanakan dibangun sepanjang 2.732 kilometer dari Aceh hingga Lampung dan diperkirakan menelan biaya sebesar Rp. 330 triliun. Rekayasa nilai tambah dilakukan pada Proyek JTTS dengan menambahkan enam fungsi, yaitu integrasi jalur sepeda motor, pengembangan rest area, integrasi dry port, integrasi kereta median tol, pengembangan area pariwisata dan penambahan jaringan fiber optik. Penelitian ini bertujuan mendefinisikan jenis skema pembiayaan dan skema kelembagaan Kerjasama Pemerintah Swasta pada Proyek JTTS. Analisis skema pembiayaan dilakukan melalui pengembangan berbagai skenario terhadap pembagian antara penyediaan dana dari pemerintah dan swasta pada tahap biaya konstruksi (initial cost), biaya pemeliharaan (operation & maintenance cost) dan pembagian pada pemasukan dana dari pengguna (revenue). Dari 36 skenario yang dihasilkan didapatkan skema pembiayaan dengan Initial Cost Sharing pemerintah 60 % dan swasta 40 %, Operation and Maintenance Sharing pemerintah 50 % dan swasta 50 %, dan Revenue Sharing pemerintah sebesar 50 % dan swasta 50 % yang dapat menghasilkan IRR 12,86 %, serta dihasilkan skema kelembagaan dengan membentuk Joint Venture.

---

Trans Sumatera Toll Road Project (JTTS) planned to be built along 2,732 kilometers from Aceh toLampung and is estimated to cost Rp. 330 trillion. Value Engineering is conducted at the project by adding six functions, which are integration of the motor bike paths, rest area development, the integration of the dry port, rail integration highway median, the development of tourism area and the addition of a fiber optic network The study aims to determine the optimal financing scheme and ideal institutions scheme based on Public-Private Partnership of JTTS Project.

Analysis financing scheme involves by dividing the assuming scenario between the provision of funds from the government and private sectors at the stage of initial cost, operation & maintenance cost, and revenue sharing funds from the user. From 36 scenarios, a financing scheme with government Initial Cost Sharing 60% and 40% private, Operation and Maintenance Sharing 50% government and 50% private, and Revenue Sharing governments and the private sector by 50% to 50% with the IRR of 12.86%, and institutional scheme obtained by forming a Joint Venture."