Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada abad ke-20 banyak terjadi gerakan protes di beberapa daerah terhadap pemerintah kolonial, terutama dibeberapa daerah tanah partikelir di ommelanden Batavia. Hal ini diakibatkan oleh berbagai macam persoalan, salah satunya adalah kenaikan pajak disaat taraf hidup masyarakat miskin jauh lebih banyak. Salah satu kasus terjadi di wilayah Pamanoekan dan Tjiasem yang terletak di wilayah Kabupaten Krawang pada 1901 dan Karesidenan Krawang setelah alih status wilayah pada 1925. Dalam kasus di wilayah Karesidenan Krawang, Pamanoekan dan Tjiasem menjadi tempat terjadinya gerakan protes karena masyarakat disana hidup sangat miskin dan sangat memprihatinkan. Selain itu disana masyarakatnya derajat pendidikannya rendah ditunjukkan dengan buta huruf dan tidak bisa berhitung, ditambah menyebarnya wabah kolera karena sanitasi yang buruk. Akhirnya, Masyarakat berbondong bondong ke rumah pejabat berwenang untuk mengajukan protes dalam rangka mencari keadilan atas penerapan kebijakan yang sangat merugikan bagi mereka. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah, metode ini meliputi heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi.Hasil dari penelitian ini adalah bagaimana masyarakat melakukan tindakan pasca diterapkannya kebijakan yang merugikan mereka, tindakan ini cenderung terstruktur dengan baik dan mendapatkan respon pula oleh pemerintah kolonial. Selain itu menarik untuk diketahui selanjutnya bahwa kehidupan masyarakat yang sangat berbeda terlihat jelas sebelum gerakan protes dan sesudah gerakan protes berlangsung. Masyarakat menjadi cenderung lebih sejahtera terlebih setelah dampak politik etis sangat terasa di wilayah Karesidenan Krawang.

---

In the 20th century there were many protest movements in several regions against the colonial government, especially in some areas of private land in the Batavia ommelanden. This is caused by various reasons, one of which is a tax increase. This case occurred in the Pamanoekan and Tjiasem areas located in the Krawang Regency area in 1901 and the Krawang Residency after the status transfer in 1925. In the case of protest movements that took place in the Pamanoekan region and Tjiasem communities flocked to the homes of the authorities to file protests in order seek justice for the application of policies that are very detrimental to them. The method used in this study is the historical method, this method includes heuristics, criticism, interpretation, and historiography. The results of this study are how people take action after the implementation of policies that harm them, these actions tend to be well structured and get a response from the colonial government. It is also interesting to know further that the lives of very different people were clearly seen before the protest movement and after the protest movement took place. Communities tend to be more flowing after the protest movement takes place."

"Penelitian ini berfokus kepada kebijakan Keimigrasian tentang pemberian izin tinggal tetap bagi perkawinan campuran dan dampaknya terhadap perubahan sosial. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab faktor-faktor yang melatarbelakangi lahirnya kebijakan pemberian izin tinggal tetap bagi perkawinan campuran dan bagaimana dampak kebijakan ini terhadap perubahan sosial. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan pendekatan proses induktif yang bertujuan mendeskripsikan objek dari hasil penelitian. Teknik wawancara mendalam dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi yang sedalam-dalamnya mengenai kebijakan pemberian izin tinggal tetap bagi perkawinan campuran dan dampaknya terhadap perubahan sosial kepada 5 (lima) responden sebagai narasumber yakni Kepala Sub Direktorat alih status keimigrasian, Direktur Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian, Kepala Seksi Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Ketua Umum Asosiasi Perkawinan Campuran Indonesia, Pelaku Perkawinan campuran. Peneliti mengaplikasikan kebijakan Keimigrasian tentang pemberian izin tinggal tetap bagi perkawinan campuran berdasarkan teori kebijakan sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan dan diarahkan pada tujuan tertentu. Sedangkan dampaknya terhadap perubahan sosial didasarkan kepada teori perubahan sosial akan terus berlangsung sepanjang manusia berinteraksi dan bersosialisasi. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa faktor-faktor yang melatarbelakangi kebijakan keimigrasian tentang pemberian izin tinggal tetap bagi perkawinan campuran dan dampaknya terhadap perubahan sosial ini adalah Faktor tuntutan persamaan hak warganegara Indonesia yang menikah dengan orang asing dan Faktor diskriminasi terhadap pemberian izin tinggal bagi keluarga perkawinan campuran. Kebijakan izin tinggal tetap bagi perkawinan campuran akan berdampak terhadap meningkatnya perkawinan campuran, dan Perubahan gaya hidup atau lifestyle dan juga modusmodus dengan kedok pernikahan campuran yang digunakan orang asing dengan maksud dan tujuan tertentu dengan motif bervariasi sesuai dengan tempat / daerah tinggal. Kontradiksi pasal tentang bekerja/usaha didalam undang-undang keimigrasian dengan undang-undang tenaga akan berimbas terhadap ketahanan nasional bangsa sehingga harus segera dilakukan harmonisasi.

---

This research focuses on immigration policy on granting permanent residency to mixed marriages and their impact on social change. This study was conducted to address the factors behind the birth of granting permanent residency policy for mixed marriages and how these policies impact on social change.

This study used a qualitative research methodology to approach the inductive process which aims to describe the object of the research. Mechanical depth interviews were conducted to collect data and information about policies deepest granting permanent residency to mixed marriages and their impact on social change to 5 (five) of respondents as the guest speaker Deputy Director over immigration status, the Director of Investigation and Immigration Enforcement, Chief Use of Foreign Workers section, Chairman of the Association of Indonesian Mixed Marriage, Marriage Performers mix.

Researchers apply immigration policy on granting permanent residency to marriage as a policy mix based on the theory of the principles that govern the actions and directed at a specific purpose. While the impact on social change based on the theory of social change will continue to take place throughout humans interact and socialize.

From the results of the study found that the factors underlying the immigration policy on granting permanent residency to mixed marriages and their impact on social change is the factor demand equal rights of Indonesian citizens married to foreigners and discrimination factor against granting a residence permit for a mixed marriage families. Permanent residency policy for mixed marriages will have an impact on increasing intermarriage, and changes in lifestyle or lifestyle and also the modes under the guise of a mixed marriage with a foreigner who used a specific purpose with the motif varies according to the place / area to stay. Contradictions article about work / effort in the immigration laws by labor legislation will impact on national security of the nation and should be done immediately harmonization."

"Penulisan dalam skripsi ini membahas tentang proses pembangunan bandar udara internasional Soekarno Hatta Jakarta yang telah memberikan dampak terhadap masyarakat sekitar tahun 1980-1992.Kehadiran bandar udara internasional Soekarno Hatta Jakarta disebabkan karena bandar udara Kemayoran dan bandar udara Halim Perdanakusuma dalam tidak mampu mengatasi masalah penerbangan di Jakarta tahun 1970. Bandar udara internasional Soekarno Hatta Jakarta berfungsi untuk menampung peningkatan jumlah pengguna transportasi udara yang terjadi setiap tahunnya. Keberadaan bandar udara internasional Soekarno Hatta Jakarta menjadi pendorong berdirinya PT. Angkasa Pura II (Persero) sebagai pengelola bandar udara bagian Indonesia barat termasuk bandar udara internasional Soekarno Hatta Jakarta.Bandar udara internasional Soekarno Hatta Jakarta menjadi bandar udara terbesar di Indonesia yang dapat menampung jumlah penumpang hingga 18.000.000/tahun. sesuai dengan fungsinya sebagai infrastruktur yang berskala domestik dan internasional maka bandar udara internasional Soekarno Hatta Jakarta telah memberikan dampak negatif dan positif yang dirasakan oleh masyarakat sekitar.PT. Angkasa Pura II (Persero) harus menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat sekitar. Terjadinya perubahan kehidupan masyarakat sekitar yang pada awalnya merupakan masyarakat tradisional agraris kini berubah menjadi masyarakat modern yang dilengkapi prasarana dan sarana memadai.

---

Writing in this paper discusses process development Soekarno Hatta International Airport Jakarta and Its Impact on Communities Around the year 1980-1992.

The presence of the Soekarno Hatta international airport in Jakarta due to the inability of Kemayoran airport and Halim Perdanakusuma Jakarta Aiport can troubling of flight in 1970. The Soekarno Hatta international airport in Jakarta to drive the establishment of PT. Angkasa Pura II (Persero) as the manager of the airport including the western part of Indonesia Soekarno Hatta international airport in Jakarta.

Soekarno Hatta international airport in Jakarta into the largest airports in Indonesia that can accommodate the number of passengers to 18 million/year. according to its function as an infrastructure of domestic and international scale, the international airport of Soekarno Hatta has a negative and positive impact felt by the surrounding community.

PT. Angkasa Pura II (Persero) must show concern for the surrounding community. Changes in people's lives around that was originally a traditional agrarian society now turned into a modern society that is equipped with adequate infrastructure and facilities."

"Tulisan ini membahas seksualisasi karakter perempuan di dalam video game, khususnya Honkai Impact 3rd dan Genshin Impact dan dampaknya dalam memandang cosplayer perempuan. Tulisan ini adalah tulisan kualitatif dengan model deskriptif-eksplanatori. Hasil penelitian menemukan karakter perempuan masih kerap kali didesain berdasarkan male gaze dan diobjektifikasi. Ketika perempuan cosplay sebagai karakter video game yang diseksualisasi, batas antara fantasi dan realitas seolah kabur dengan adanya standar yang diimplementasikan bagi para penikmat video game terhadap cosplayer perempuan. Standar ini seringkali mengakibatkan adanya komentar dan lelucon seksis, bermakna kekerasan dan pelecehan seksual, juga menghina tubuh cosplayer. Penelitian menggunakan visual kriminologi yang telah diintegrasikan dengan feminis kriminologi agar mendapat cara pandang untuk masalah yang diteliti.

---

This research discusses the sexualization of female characters in video games, especially Honkai Impact 3rd and Genshin Impact, and their impact on viewing female cosplayers. This research uses a qualitative writing style with a descriptive-explanatory model. Results found that female video game characters are often designed based on the male gaze and are usually objectified. When women cosplay as sexualized video game characters, the boundaries between fantasy and reality seem to blur due to the standards implemented by video game enjoyers towards female cosplayers. These standards repeatedly result in sexist comments and jokes, sexual harassment remarks, and insults to the cosplayer's body. The research uses visual criminology integrated with feminist criminology to get a perspective on the problem of the study."

"

Daya tarik media sosial saat ini menimbulkan masalah yang memprihatinkan. Salah satunya adalah semakin banyaknya fenomena kecanduan media sosial. Faktor utama yang menyebabkan kecanduan media sosial adalah penggunaan media sosial sebagai alat untuk berinteraksi dan mendapatkan umpan balik dari orang lain, atau sebagai alat untuk melakukan attention-seeking. Harga diri yang terdefinisi dengan baik adalah kebutuhan dasar setiap individu, dan media sosial dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan ini. Semakin banyak perhatian yang didapat pengguna, semakin besar kontrol pengguna untuk mengubah persepsi orang lain tentang mereka. Persepsi pengguna media sosial pada citra diri mereka sendiri akan berdampak pada aspek psikologis diri mereka, dan hal ini telah dibuktikan oleh beberapa penelitian terdahulu. Namun, penggunaan media sosial sebagai alat attention-seeking mungkin tidak hanya berdampak pada aspek psikologis individu, tetapi juga pada aspek sosial - meningkatkan modal sosial pengguna - dan ekonomi - meningkatkan peluang pengguna untuk mendapatkan pekerjaan atau aspek penghasil pendapatan lainnya--. Namun, belum ditemukan penelitian terdahulu mengenai perilaku attention-seeking melalui media sosial dan dampaknya terhadap aspek sosioekonomi pengguna. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan apakah perilaku attention-seeking melalui media sosial memberikan manfaat sosioekonomi. Sebuah survei diantara 883 pengguna media sosial di Indonesia, dan analisis dari profil responden menunjukkan bahwa perilaku attention-seeking di media sosial, melalui upaya pemasaran diri, memiliki hubungan yang signifikan dan positif dengan manfaat sosioekonomi yang dirasakan

---

The appeal of social media is currently evoking a matter of concern. One of which is the growing number of social media addicts. The main factor that causes social media addiction is the use of social media as a tool to interact and get feedback from others or to seek attention from other users. Well-defined self-worth is the basic need of every individual, and social media could be used to meet this need. The more attention the user gets, the more control the user has to change other peoples perceptions of them. The perception of social media users on their self-image will have an impact on the psychological aspect of themselves, and it is already proven by several studies. However, the use of social media as an attention-seeking tool is might not only have an impact on the individuals psychological aspect but also on their social increases users social capital and economic increases users opportunity to get a job or other income-generating activities aspects. Yet, previous studies regarding attention-seeking behavior through social media had only been focused on its impact on the psychological aspect. Therefore, this study aims to answer the question of whether attention-seeking behavior through social media exerts socioeconomic benefits. A survey among 883 social media users in Indonesia and a content analysis of the respondents profiles shows that attention-seeking behavior through social media, through self-marketing attempts, is strongly and positively related to perceived socioeconomic benefit.

"

"ABSTRAKTubuh perempuan di dalam masyarakat patriarki dikonstruksikan berdasarkan keberadaan laki-laki. Objektifikasi ini kemudian melahirkan oposisi biner yang mengkonstruksikan tubuh perempuan sebagai yang lemah, inferior, dan submisif. Oposisi biner ini juga telah lama dipercaya melalui narasi budaya, agama, dan politik, serta menyebabkan penindasan dan eksploitasi terhadap perempuan. Namun, guna menghancurkan konstruksi ini, beberapa perempuan menggunakan tubuhnya sebagai kendaraan politik, salah satunya adalah kelompok feminis ldquo;Femen rdquo;. Guna mengeksplorasi dan memahami tubuh sebagai kendaraan politik, skripsi ini akan melibatkan teori-teori tubuh dan aksi politik dalam kaitannya dengan kekuasaan. Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Dari Skripsi ini didapatkan gambaran bahwa tubuh dapat dijadikan media penyampaian pesan dan tuntutan. Melalui bertelanjang dada, Femen berupaya untuk menumpas patriarki dan membebaskan perempuan dari narasi budaya, agama, dan politik yang misoginis. Mereka mampu menyuarakan suara perempuan yang sebelumnya tidak terdengar di Ukraina

---

ABSTRACTFemale body has been constructed in patriarchal society in opposition to that of the male body. This objectification of female body in patriarchal culture has created a binary opposition to both male and female. Female body is constructed as weak, inferior, and submissive towards male body. This binary finds its root deep in history, perpetuated by strict narration of sexual ideologies in culture, religion, social, and politic. It also creates the oppression and exploitation of female body that still exist today. Therefore, in order to destroy this oppressive binary and subsequent vision of female body, some women have used the female body as vehicle of political action, one of them is feminist group lsquo Femen rsquo . In pursuit of exploring and understanding the body as political vehicle, this thesis would involve theoretical decomposition the body reconstruction and political action which are understood as power. This thesis used a qualitative approach and case study methods which aims to explore and understand body protest. Moreover, the body protest can be made as media of messages and demands. Through naked body, lsquo Femen rsquo is trying to quell the patriarch and freed women from narrative culture, religion, and politically misogynist. They were able to voice of women which had not heard in Ukraine."

"Penelitian ini membahas gerakan protes sebagai bagian dari kontrol sosial dan politik masyarakat sipil kepada pemerintah India. Secara khusus yang akan diteliti adalah gerakan protes petani yang menentang kehadiran tiga undang-undang pertanian pada tahun 2020-2021. Pada September 2020, Parlemen India mengesahkan UU Pertanian yang terdiri dari RUU Perjanjian Petani (Pemberdayaan dan Perlindungan) tentang Jaminan Harga dan Undang-Undang Layanan Pertanian, 2020; RUU Perdagangan dan Niaga (Promosi dan Fasilitasi) Hasil Petani, 2020; dan RUU Komoditas Esensial (Amandemen), 2020. Tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk meningkatkan kegiatan ekonomi pedesaan India dan juga meningkatkan kondisi ekonomi petani. Namun, para petani dan kelompok masyarakat sipil melakukan protes untuk menuntut pemerintah agar mencabut UU tersebut karena dianggap akan merugikan para petani. Sebagai akibat dari protes tersebut, pada 29 November 2021 Parlemen India mengesahkan RUU Pencabutan Hukum Pertanian untuk mencabut UU Pertanian 2020. Penelitian ini menggunakan konsep Radically Network Societies (RNS) oleh Pai & Kotasthane (2016) dan teori Struktur Peluang Politik oleh Tarrow (1998). Hasil penelitian ini menemukan bahwa adanya jaringan individu yang sangat terhubung, memiliki identitas, dan dimotivasi oleh penyebab langsung yang sama, serta struktur peluang politik, dalam gerakan protes petani dapat mempengaruhi pencabutan tiga undang-undang pertanian

---

This study discusses the protest movement as part of the social and political control of civil society towards the Indian government. In particular, what will be examined is the farmer protest movement against the presence of three farm laws in 2020-2021. In September 2020, the Indian Parliament passed the farm laws consist of The Farmers’ Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Act, 2020, The Farmers (Empowerment and Protection) Agreement of Price Assurance and Farm Services Act, 2020, and The Essential Commodities (Amendment) Act, 2020. The main objective of these laws is to increase the economic activities of Indian household and also improve the economic conditions of farmers. However, farmers and civil society groups protested to demand the government to repeal the law because it was considered to be detrimental to the farmers. As a result of the protests, on 29 November 2021 the Indian Parliament passed the Farm Laws Repeal Bill, 2021, to repeal the Farm Laws, 2020. This research uses the concept of Radical Network Societies (RNS) by Pai & Kotastane (2016) and the theory of Political Opportunity Structure by Tarrow (1998). The results of this study found that a web of hyper-connected individuals, possessing an identity, and motivated by a common immediate cause, as well as political opportunity structures, in the farmers protest movement could influence the repealed of the three farm laws."

"

Artikel ini membahas peran sungai dalam perdagangan ulu ilir di Keresidenan Jambi  1906-1930. Jambi sudah dikenal sebagai penghasil komoditi ekspor seperti lada dan emas sejak abad ke-17 dan berkembang menjadi pengasil komoditi karet, rotan dan kopra sejak akhir abad ke-19. Sungai Batanghari dan anak-anak sungainya berperan penting sebagai jalur distribusi komoditi dari pedalaman (ulu) ke titik perdagangan di pesisir (ilir) Jambi. Studi-studi sebelumnya oleh Elsbeth Locher-Scholten dan Barbara Watson Andaya kurang membahas peranan sungai, padahal komoditi dagang dari pedalaman (ulu) didatangkan ke pelabuhan (ilir) melalui sungai. Adapun kajian mengenai persungaian yang ditulis Gusti Asnan membahas sungai secara keseluruhan di Sumatra. Perdagangan ulu ilir melalui Sungai Batanghari dan anak-anak sungainya berdampak pada perkembangan sosial ekonomi masyarakat dan pemerintah kolonial di wilayah tersebut. Kelompok masyarakat Tionghoa dan middle man memanfaatkan sungai sebagai jalur perdagangan di Keresidenan Jambi. Walaupun tantangan utamanya adalah arus dan aliran sungai di Jambi yang sebagian sulit untuk dilalui kapal besar. Studi ini merupakan hasil penelitian sejarah yang bersumber pada laporan pemerintahan kolonial, jurnal sejaman, koran sejaman, laporan perjalanan sejaman dan karya ilmiah terkait.

 

---

This article discusses the role of rivers in the ulu ilir trade in the Residency of Jambi from 1906 to 1930. Jambi has been known as a producer of export commodities such as pepper and gold since the 17th century and has grown to become a producer of rubber, rattan and copra commodities since the late 19th century. Batanghari River and its tributaries play an important role as commodity distribution channel from inland (ulu) to the point of trade in coastal (ilir) Jambi. Previous studies by Elsbeth Locher-Scholten and Barbara Watson Andaya less address the role of the river, whereas the commodity trade from the hinterland (ulu) brought to the port (ilir) through the river. Another study of river by Gusti Asnan, discusses the rivers in Sumatra. Ulu ilir trade through the Batanghari River and its branches has an impact on the socio-economic development of communities and the colonial polity in the region. The Chinese and the ‘middle man’, use the river as a trade route in the Residency of Jambi, although the main challenge is the river in Jambi, which is difficult to pass by large ships. This study is the result of historical research, sourced from colonial government reports, notes, newspapers, and travel reports of the period, as well as related scientific papers.

 

"

"Sejak tahun 2014 hingga 2018, masyarakat Groningen menggencarkan aksi protes yang ditujukan kepada pemerintah Belanda dan NAM, terkait gempa bumi yang sering terjadi di Groningen. Penelitian kualitatif deskriptif ini membahas jenis, fungsi dan makna gaya bahasa yang terkandung pada 24 kalimat protes tersebut. Sumber korpus yang dipergunakan berasal dari hasil pencarian internet yang berkaitan dengan gempa bumi Groningen. Hasil analisis penelitian ini menunjukkan adanya 19 jenis gaya bahasa yang digunakan. Fungsi gaya bahasa pada kalimat-kalimat protes tersebut berguna untuk memberikan penekanan gagasan pada kalimat, mengganti penggunaan kata-kata yang lebih kasar menjadi halus, mendorong masyarakat untuk ikut berpikir, memberikan nilai estetika pada kalimat, membuat kalimat menjadi lebih jenaka dan ringan, memberikan penjelasan tambahan, menyampaikan kritik terhadap pemerintah dan NAM, dan untuk membenarkan situasi di Groningen terkait gempa. Makna konotatif dari kalimat-kalimat protes tersebut adalah: Masyarakat Groningen bersikeras agar ekstrasi gas dihentikan dan mendesak pemerintah serta NAM untuk bertanggung jawab atas gempa bumi Groningen.

---

Since 2014 until 2018, the residents of Groningen have intensified their protest on the earthquake issues in Groningen, addressed to the Dutch government and the NAM. This qualitative descriptive research discusses figures of speech, functions, and meanings found in these 24 sentences on demonstration banners. The source of the corpus was taken from the internet search results, related to the Groningen earthquakes. The result of this research indicates that there are 19 figures of speech. The functions of the figures of speech are: to emphasize the ideas of the sentences, to replace harsh words into pleasant or polite words, to encourage people to think, to give the aesthetic value of the sentence, to make the sentence more humorous, to provide additional explanations, to criticize the Government and the NAM, and to justify the situation in Groningen related to the earthquake. The connotative meaning of these protest sentences are namely: ­The residents of Groningen insist the gas extraction to be stopped and that the Dutch government and the NAM to be responsible for Groningen earthquake."