Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas tentang Perindungan Hukum Bagi Pihak Pemilik Tanah Dalam Kerjasama Pembangunan Rumah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kota Palembang Nomor 152/Pdt.G/2018/PN Plg). Permasalahan meliputi keabsahan Akta Kerjasama dan PPJB yang dibuat dihadapan Notaris Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kota Palembang Nomor 152/Pdt.G/2018/PN Plg, Keabsahan AJB yang dibuat PPAT dalam Putusan Pengadilan Negeri Kota Palembang Nomor 152/Pdt.G/2018/PN Plg dan  perlindungan bagi pihak pemilik tanah dalam Putusan Pengadilan Negeri Kota Palembang Nomor 152/Pdt.G/2018/PN Plg. Metode Penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif. Tipe penelitian ini berdasarkan pada tipe deskriptif analitis. Metode data yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa akta kerjasama tersebut sah karena telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata. Meskipun di sini disebutkan bahwa perjanjian tersebut dapat dikatakan batal atau pembatalan, tetapi yang benar adalah pembatalan saja. Akta jual beli yang dilakukan dengan pura-pura tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan salah satu unsur pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu suatu sebab yang halal. Ititkad baik yang tidak dimliki tersebut, seharusnya menjadi alasan seorang hakim untuk membatalkan perjanjian jual beli tersebut, dan seharusnya baik tergugat maupun penggugat dikembalikan seakan-akan tidak pernah terjadi jual beli maupun kerjasama.

---

This thesis discuss about Legal Protection for Landowners in Collaborative Housing Development (Case studies of Palembang City District Court Verdict Number 152/Pdt.G/2018/PN Plg). The problem includes the validity of the Cooperation Deed and PPJB made before a Notary in the Verdict of the Palembang City District Court Number 152/Pdt.G/2018/PN Plg, the validity of AJB made by PPAT in the Verdict of the Palembang City District Court Number 152/Pdt.G/2018/PN Plg and the protection for landowners in the Verdict of the Palembang City District Court Number152/Pdt.G/2018/PN Plg The research method is normative juridical research. This type of research is based on analytical descriptive. The data method is a qualitative method. The results of the study can be concluded that the cooperation deed is valid because it has fulfilled the legal requirements of the agreement as stipulated in Article 1320 KUHPerdata. Although it is stated that the agreement was carried out cancellation because one of the parties could not implement the agreement. This happens as a result of the sale and purchase deed carried out with the pretense that contrary to one of the elements in Article 1320 KUHPerdata, which is a lawful cause. The good intention that is not owned, should be the reason for a judge to cancel the sale and purchase agreement, and also both the defendant and the plaintiff should be returned as if there had never been a sale or cooperation."

"Penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum kepada para ahli waris dan pihak ketiga akibat peralihan hak atas tanah berdasarkan akta hibah yang didalamnya mengandung unsur pemalsuan yaitu pemalsuan tanda tangan pemberi hibah. Peralihan hak atas tanah merupakan permasalahan yang kerap terjadi sehingga penelitian ini bertujuan menganalisis peralihan hak atas tanah berdasarkan akta hibah dengan objek hak atas tanah yang dimiliki secara bersama-sama dan telah dialihkan kepada pihak ketiga sebagai pembeli. Dengan demikian bagaimana keabsahan akta hibah sebagai bentuk peralihan hak atas tanah yang dibuat dengan memalsukan tanda tangan pemberi hibah dan bagaimana perlindungan hukum kepada para ahli waris dan pihak ketiga akibat perbuatan hukum yang didasari akta hibah palsu. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan jenis data sekunder. Hasil penelitian meliputi peralihan terhadap hak atas tanah yang dimiliki secara bersama-sama harus memperoleh persetujuan dari semua pemegang sekaligus pemilik hak bersama dan terikat. Perjanjian hibah harus memenuhi syarat-syarat sah suatu perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Apabila suatu akta terbukti palsu, maka akibat hukumnya terhadap peristiwa-peristiwa hukum selanjutnya yang didasarkan pada akta tersebut menjadi cacat hukum dan tidak sah serta kembali ke dalam keadaan semula sebelum terbitnya akta tersebut. Adapun terhadap sertipikat yang terbit berdasarkan akta peralihan hak tersebut, para ahli waris sebagai pemilik asal diberikan perlindungan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan ke Badan Pertanahan Nasional berdasarkan putusan pengadilan tersebut dan pihak ketiga yang beritikad buruk hanya dapat menuntut ganti kerugian kepada penjual yang tidak berhak.

---

This study discusses legal protection to heirs and third parties due to the transfer of land rights based on the grant deed that contains elements of forgery, namely forging the grantor's signature. The transfer of land rights is a problem that often occurs by this study aims to analyze the transfer of land rights based on a grant deed with the object of land rights jointly owned and transferred to a third party as a buyer. Thus, how is the validity of the grant deed as a form of transfer of land rights made by falsifying the signature of the grantor and how is the legal protection for the heirs and third parties due to legal actions based on a fake grant deed. This research is normative juridical research using secondary data types. The study results include the transfer of land rights that are jointly owned and must obtain approval from all holders as joint and binding rights owners. The grant agreement must meet the legal requirements of a deal as regulated in Article 1320 of the Civil Code. If a deed is proven to be fake, then the legal consequences for subsequent legal events based on the deed will be invalid and invalid and return to their original state before the issuance of the act. As for the certificates issued based on the deed transfer of land rights, the heirs have given legal protection to apply the cancellation to the National Land Agency based on the court's decision, and third parties with bad intentions can only claim compensation from the seller who is not entitled."

"ABSTRAKPenguasaan atas tanah secara nyata dapat dilihat dari hubungan seseorang atau suatubadan hukum tertentu sebagai pemegang haknya dengan suatu bidang tanah tertentusebagai objeknya. Keterbatasan lahan membuat manusia mencari cara agar kebutuhanakan lahan dapat dipenuhi. Salah satu cara yang dilakukan adalah mengadakanperjanjian pinjam pakai tanah. Perjanjian pinjam pakai tanah memiliki jangka waktuterbatas yang berakibat ketika jangka waktu berakhir maka tanah harus dikembalikankepada pemilik tanah. Lalu menjadi permasalahan adalah bagaimana denganperlindungan hukum terhadap pemilik bangunan yang telah mendirikan bangunandiatas tanah tersebut. Terlebih lagi, jika tanah tempat bangunan berdiri adalah tanahhak guna bangunan milik negara yang diberikan kepada suatu badan hukum tertentu.Pada akhirnya perlindungan hukum kepada pemilik bangunan diberikan ketikapemilikan bangunan tersebut dilandasi dengan kepemilikan yuridis yang sah.

---

ABSTRACTLand acquisition can be seen from the relationship of person or a legal entity as theholder of certain rights to a particular parcel of land as its object. Limited land makeshuman look for ways so the land needs can be fulfilled. One of the ways is to makethe land lease agreement. Land lease agreement has a limited period of time and whenthe time ends, the land must be returned to the landowner. Then the problem is howlegal protection can be given to the owner of the building that has been building onthat land. The problems can be complex when the land stands to the right of buildingon the land state which is given to a particular legal entity. At the end, legalprotection can be given to the building owner when ownership of the building wasbased on the legitimate juridical possession."

"Notaris dalam menjalankan jabatannya tunduk pada Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 (UUJN) dan Kode etik Notaris. Dalam pembuatan suatu akta Notaris hanya bertanggungjawab terhadap kebenaran formil. Seringnya terjadi permasalahan mengenai pemalsuan pada dokumen yang diserahkan dalam pembuatan suatu akta yang mengakibatkan kerugian bagi para pihak, salah satunya yaitu surat kuasa waris palsu yang dipergunakan sebagai dasar pembuatan akta perjanjian pengikatan jual beli. Pemalsuan terhadap dokumen pembuatan suatu akta mengakibatkan kerugian bagi para pihak dan tidak jarang Notaris menjadi turut tegugat pada gugatan tersebut. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini mengenai akibat hukum terhadap Notaris dalam pembuatan akta perjanjian pengikatan jual beli yang berdasarkan surat kuasa waris yang dipalsukan; dan perlindungan hukum bagi Notaris dalam pembuatan akta perjanjian pengikatan jual beli yang menggunakan surat kuasa waris palsu. Peneliatan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan tipologi penelitian preskriptif, metode analisis data kualitatif, jenis data sekunder dan bentuk hasil penelitian menggunaka prekriptif analitis. Hasil yang diperoleh dari penelitian adalah akibat hukum bagi Notaris dalam akta perjanjian pengikatan jual beli yang berdasarkan surat kuasa palsu maka Notaris tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban, karena Notaris membuat suatu akta berdasarkan apa yang dimintakan oleh para pihak dan berdasarkan pada kebenaran formil. Selain itu, perlindungan hukum yang diberikan dimana Majelis Kehormatan Notaris berwenang untuk menyetujui diperiksa atau tidak diperiksa selama Notaris sudah bertindak sesuai dengan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 (UUJN) dan Ikatan Notaris Indonesia melakukan perlindungan berupa pengayoman dengan mendampingi Notaris yang mendapatkan gugatan.

---

Notaries in carrying out their positions are subject to the Law on Amendments to Law No. 30 of 2004 concerning the Position of Notary Law No. 2 of 2014 (UUJN) and the Notary Code of Ethics. In making a deed, the Notary is only responsible for formal truths. The deed made by a notary has absolute legal force. There are often problems regarding falsification of documents submitted in making a deed which results in losses for the parties, one of which is a fake inheritance power of attorney which is used as the basis for making a deed of sale and purchase agreement. Forgery of documents for making a deed results in losses for the parties and it is not uncommon for a Notary to become a defendant in the lawsuit. The formulation of the problem raised in this study regarding the legal consequences of a Notary in making a deed of binding sale and purchase agreement based on a falsified inheritance power of attorney; and legal protection for Notaries in making a deed of sale and purchase binding agreement using a fake inheritance power of attorney. This research uses normative juridical research methods, with prescriptive research typology, qualitative data analysis methods, types of secondary data and the form of research results using analytical prescriptive. The results obtained from the study are the legal consequences for the Notary in the deed of binding sale and purchase agreement based on a fake power of attorney, the Notary cannot be held accountable, because the Notary makes a deed based on what is requested by the parties and is based on formal truth. In addition, the legal protection provided where the Notary Honorary Council is authorized to approve the examination or not to be examined as long as the Notary has acted in accordance with the Law on Amendments to Law No. 30 of 2004 concerning the Position of Notary Law No. 2 of 2014 (UUJN) and the Indonesian Notary Association provide protection in the form of protection by assisting Notaries who get a lawsuit."

"Pasal 35 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan harta bawaan dari masing-masing suami yang diperoleh karena hadiah atau warisan menjadi penguasaan masing-masing. Berakhirnya harta bersama hanya karena putusnya perkawinan. Obyek jual beli tanah saat suami istri dalam proses gugatan cerai di pengadilan agama yang dijual dengan dasar Akta Pembagian Harta Bersama tetap membutuhkan persetujuan pasangan. Tujuan penelitian ini untuk mengembangkan pengetahuan dibidang hukum. Sehingga penulis ingin mengetahui mendalam bagaimana kedudukan Akta jual beli atas harta bersama yang masih dalam proses peradilan dan bagaimana keabsahan Akta jual beli Nomor 487/20/Skr/2003 dikaitkan putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 111/PDT/2017/PT.PLG. Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif dengan data utama yang digunakan yaitu data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Disimpulkan bahwa kedudukan Akta jual beli atas harta bersama yang masih dalam proses peradilan adalah sah ketika ditandatangani suami dan istri/tetap memerlukan persetujuan pasangan, terkait pembuatan Akta Pembagian Harta Bersama ketika perkawinan belum berakhir merupakan perbuatan menyalahi hukum. Akta jual beli Nomor 487/20/SKR/2003 masih diakui keabsahannya untuk dipakai dalam perbuatan hukum oleh pihak yang mendapat hak atasnya.

---

Article 35 of the Marriage Law No. 1 of 1974 states that the property acquired during marriage becomes a joint asset and the inheritance of each husband is obtained because the gift or inheritance is the control of each. The end of joint property is only due to the breakup of marriage. The object of buying and selling land when a husband and wife are in divorce proceedings in a religious court that is sold on the basis of the Joint Asset Sharing Act still requires the approval of the couple. The purpose of this study is to develop knowledge in the field of law. So the author wants to know in depth how the Deed of sale and purchase of shared assets is still in the judicial process and how the validity of the sale and purchase Deed Number 487/20 / Skr / 2003 is attributed to the decision of the Palembang High Court Number 111 / PDT / 2017 / PT. PLG. In conducting research, the author uses a juridical-normative library research method with the main data used, namely secondary data obtained from library materials in the form of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. It was concluded that the position of the Deed of sale and purchase of shared assets that are still in the judicial process is valid when signed by the husband and wife / still requires the approval of the spouse, related to the making of the Shared Assets Deed when the marriage is not over. The sale and purchase deed Number 487/20 / SKR / 2003 is still recognized as valid for use in legal actions by the party who has the right to it."

"Barang mewah adalah salah satu benda yang tidak bisa dilepaskan di dalam kebutuhan masyarakat Indonesia, khususnya untuk masyarakat kalangan atas. Semakin banyak permintaan terhadap barang mewah dijadikan kesempatan untuk para penyelundup untuk memperoleh keuntungan dengan cara penyelundupan barang mewah. Barang mewah khususnya yang diperoleh melalui impor merupakan salah satu barang kena pajak yang tergolong tinggi yang termasuk dalam Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) dan berperan besar dalam pemasukan negara. Apabila terjadi penyalahgunaan dan pelanggaran mengenai barang mewah tentu akan mempengaruhi pemasukan negara.Penyelundupan adalah pemasukan barang secara gelap untuk menghindari bea masuk atau karena menyelundupkan barang terlarang yang dilakukan oleh pelaku. Regulasi terhadap penyelundupan impor barang mewah diatur dalam Undang Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeaan. Namun dalam hal regulasi khusus terhadap barang mewah belum diatur secara rinci. Selain itu pengenaan sanksi yang bersifat kumulatif akan sangat merugikan negara dalam hal menerima pemasukan. Pemerintah Indonesia seharusnya mengatur lebih jelas regulasi mengenai pengenaan sanksi terhadap Tindakan penyelundupan impor barang mewah serta menggunakan konsep “pengembalian kerugian negara” untuk mengoptimalkan pemasukan dan menghindari kerugian negara. Dengan ini negara akan menerima haknya serta masyarakat secara adil dapat merasakan pembangunan dan kesejahteraan melalui pemasukan negara yang optimal.

---

Luxury goods are one of the things that cannot be separated from the needs of the Indonesian people, especially for the upper class. The increasing demand for luxury goods is used as an opportunity for smugglers to make a profit by smuggling luxury goods. Luxury goods, especially those obtained through imports, are one of the high taxable goods which are included in the Sales Tax on Luxury Goods (PPnBM) and play a major role in state revenue. If there is abuse and violations regarding luxury goods, it will certainly affect state income. Smuggling is the illegal entry of goods to avoid import duties or because of the smuggling of prohibited goods by the perpetrator. The regulations for the smuggling of imports of luxury goods are regulated in Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeaan. However, the specific regulations for luxury goods have not been regulated in detail. In addition, the imposition of cumulative sanctions will greatly harm the state in terms of receiving revenue. The Indonesian government should set more clearly the regulations regarding the imposition of sanctions against the smuggling of luxury goods imports and use the concept of "return of state losses" to optimize revenues and avoid state losses. With this the state will receive its rights and the people can fairly experience development and prosperity through optimal state revenue."

"Penelitian yang dilakukan ini pada dasarnya adalah untuk mengetahui secara jelas apakah jual beli yang dilaksanakan oleh FS atas harta tidak bergerak (tanah) yang dimilikinya sah atau tidak, karena terhadap hak atas tanah tersebut telah ada putusan pengadilan yaitu adanya Putusan Pengadilan Agama Kelas IA Palembang dengan No. 205/Pdt.G/1996/PA.Plg tanggal 22 Oktober 1996 yang dalam amarnya menyatakan membatalkan perkawinan FS denga H Serta mengabulkan sita jaminan yang dimohon oleh penggugat, akan tetapi FS dapat menjual hartanya yang nyata-nyata termasuk dalam sita jaminan tersebut tanpa hambatan, bahkan dapat dibalik nama oleh pembeli, sehingga pertanyaannya adalah kenapa hal tersebut dapat terjadi, inilah yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini yang menggunakan metode untuk pengumpulan datanya melalui studi kepustakaan dan wawancara terhadap pihak-pihak yang dianggap perlu baik di dalam pemeriksaan persidangan maupun di luar persidangan seperti mendatangi Kantor Pertanahan Palembang, yang ternyata didapat keterangan atau penjelasan yang menyatakan bahwa dalam buku tanah yang ada di Kantor Pertanahan Palembang, tidak pernah tercatat sita jaminan tersebut, sehingga sita jaminan berdasarkan putusan Pengadilan Agama Kelas IA Palembang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat para pihak maupun pihak ketiga lainnya dan dianggap tidak pernah ada, karena tidak pernah ada maka jual beli yang telah dilakukan oleh FS tidak melanggar hukum bahkan sebaliknya telah sah, hal ini dapat terjadi akibat keteledoran pihak Pengadilan Agama Kelas IA Palembang."

"Skripsi ini menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 30/PDT.G/2014/PN.Bsk yang menolak seluruh gugatan penggugat yang meminta ganti kerugian kepada Para Tergugat atas tindakan Para Tergugat yang melanggar pra kontrak. Para Tergugat meminjam sejumlah uang kepada Penggugat untuk mengurusi Sertifikat Hak Milik atas tanah milik Para Tergugat. Setelah SHM terbit, Para Tergugat berjanji akan menjual tanah milik mereka kepada Penggugat. Namun, setelah SHM terbit, Para Tergugat menjual tanah mereka kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat. Dalam pertimbangannya, majelis hakim mengemukakan bahwa peristiwa hukum yang terjadi antara Penggugat dan Para Tergugat adalah pra kontrak. Menurut hakim, Pra kontrak bersifat tidak mengikat secara hukum, melainkan hanya mengikat secara moral, sehingga tidak ada kewajiban Para Tergugat untuk mengganti seluruh biaya yang dikeluarkan Penggugat. Selain itu, hakim mengemukakan pendapatnya dengan mengacu pada black’s law dictionary, bukan pada definisi dari yurisprudensi, undang-undang, maupun doktrin di Indonesia. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pihak yang telah berprestasi dalam pra kontrak dengan menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 30/PDT.G/2014/PN.Bsk. Untuk dapat menganalisis kekuatan mengikat dari pra kontrak, maka diperlukan kejelian dari penegak hukum dalam melihat syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata

---

This thesis analyzes the Batusangkar District Court Verdict Number 30/PDT.G/2014/PN.Bsk which rejected all of the plaintiff's claims asking for compensation to the Defendants for the actions of the Defendants who violated the pre-contract. The Defendants borrowed a sum of money from the Plaintiff to arrange a Certificate of Ownership over the land belonging to the Defendants. After the Certificate of Ownership was issued, the Defendants promised to sell their land to the Plaintiff. However, after the Certificate of Ownership was issued, the Defendants sold their land to other people without the Plaintiff's knowledge. In their consideration, the judges stated that the legal event that occurred between the Plaintiff and the Defendants was a pre-contract. According to the judge, the pre-contract is not legally binding, but only morally binding, so there is no obligation for the Defendants to reimburse all costs incurred by the Plaintiff. In addition, the judge expressed his opinion by referring to the black's law dictionary, not the definition of jurisprudence, law or doctrine in Indonesia. This thesis aims to determine legal protection for parties who have excelled in pre-contracting by analyzing the Batusangkar District Court Verdict Number 30/PDT.G/2014/PN.Bsk. In order to be able to analyze the binding strength of the pre-contract, it requires foresight from law enforcement in looking at the legal terms of the agreement as stipulated in Article 1320 of the Private Code."

"Penelitian ini membahas mengenai tanggung jawab notaris terhadap pemalsuan akta oleh pegawai kantor notaris, seorang pegawai kantor notaris berinisial RV membuat dan menandatangani akta serta menggunakan cap notaris untuk salinan akta tanpa sepengetahuan notaris SH. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai kondisi yang menyebabkan terjadinya pemalsuan akta yang dilakukan oleh pegawai kantor notaris RV dan tanggung jawab notaris SH terhadap akta yang dipalsukan tanda tangannya oleh pegawai kantor notaris RV serta perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan akibat pemalsuan akta oleh pegawai kantor notaris RV. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum normatif, adapun analisis data dilakukan secara eksplanatoris. Analisis didasarkan pada kewenangan dan tanggung jawab notaris serta pegawai kantor notaris yang disandingkan dengan prinsip kehati-hatian, prinsip tanggung jawab dan perlindungan hukum. Hasil analisa adalah bahwa kondisi yang memungkinkan terjadinya pemalsuan akta oleh pegawai kantor notaris adalah faktor internal dan eksternal seorang pegawai kantor notaris, kelalaian dan ketidaktelitian notaris dalam hal administrasi dan pengawasan. Notaris dapat bertanggung jawab secara administrasi karena telah lalai, lengah dan tidak berhati-hati dalam menjalankan jabatannya, sehingga tidak memenuhi prinsip kehati-hatian. Perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan akibat pemalsuan akta oleh pegawai kantor notaris RV adalah perlindungan hukum represif, dalam Putusan Nomor 996/Pid.B/2020/PN.Plg, hakim memutus RV  terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pemalsuan akta autentik dan dijatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00. (dua ribu rupiah).

---

This research discusses the notary's responsibility for deed forgery by notary office employees, a notary office employee with the initials RV makes and signs the deed and uses the notary stamp for a copy of the deed without the knowledge of the notary SH. The problems raised in this research are regarding the conditions that lead to the forgery of deeds carried out by RV, the staff of the notary office and the responsibility of SH, the notary for deeds whose signatures were falsified by RV, the staff of the notary office as well as legal protection against parties who are harmed due to forgery of deeds by RV, the staff of the notary office. To answer these problems, normative legal research methods are used, while the data analysis was done explanatory. The analysis is based on the authority and responsibility of the notary and notary office employees juxtaposed with the precautionary principle, the principle of responsibility and legal protection. The result of the analysis is that the conditions that allow for deeds falsification by notary office employees are internal and external factors of a notary office employee, negligence and inaccuracy of notaries in terms of administration and supervision. Notary can be responsible administratively because he has been negligent, careless and careless in carrying out their positions, so that they do not fulfill the precautionary principle. Legal protection against parties who are harmed by forgery of deeds by employees of the notary office of RV is a repressive legal protection. In Decision Number 996/Pid.B/2020/PN.Plg, the judge decided that RV was found guilty of committing a criminal act of participating in falsifying an authentic deed and sentenced to imprisonment for 10 (ten) months reduced by the period of arrest and detention he had served and paid court fee of Rp. 2,000.00. (two thousand rupiah)."

"Sengketa pertanahan umumnya terjadi karena adanya penipuan yang dilakukan oleh pihak pembeli kepada pihak penjual atau sebaliknya. Akan tetapi pada penelitian ini terdapat penipuan yang tidak hanya dilakukan salah satu pihak dalam perjanjian, melainkan salah satu pihak yaitu penjual yang bekerjasama dengan PPAT. Mereka  melakukan penipuan terhadap pembeli dengan membuat Akta Jual Beli dari sertipikat palsu sebagaimana dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 789/Pid.B/2021/PN.Sby. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini membahas mengenai keabsahan Akta Jual Beli dan perlindungan hukum bagi pembeli tanah atas tindakan PPAT yang turut serta melakukan penipuan dalam pembuatan Akta Jual Beli dari sertipikat palsu. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan studi dokumen. Tipe penelitian yang digunakan adalah eksplanatoris dengan menganalisis data secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya tindakan PPAT yang turut serta melakukan penipuan dalam pembuatan Akta Jual Beli dari sertipikat palsu menyebabkan Akta Jual Beli yang dibuatnya menjadi tidak sah. Tindakan yang dilakukan PPAT tersebut dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata yaitu dengan gugatan pembatalan perjanjian serta ganti rugi atas dasar perbuatan melanggar hukum sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pembeli tanah. Selain itu PPAT tersebut juga dapat dikenakan sanksi administratif dan sanksi kode etik. Diharapkan terdapat aturan hukum yang mewajibkan pembeli, penjual dan PPAT secara bersama-sama melakukan pengecekan sertipikat pada kantor pertanahan sebelum sertipikat dijadikan dasar pembuatan Akta Jual Beli. Hal ini  untuk mencegah terjadinya sengketa pertanahan berupa pembuatan Akta Jual Beli dari sertipikat palsu.

---

Land disputes generally occur due to fraud committed by the buyer against the seller or vice versa. However, in this research there is a fraud that is not only done by one of the parties in the agreement but there is one parties that is the seller who cooperates with PPAT to commit fraud against the buyer by making the Sale and Purchase Deed based on counterfeit certificates as in the case of the Surabaya District Court Verdict Number 789/Pid.B/2021/PN.Sby. Therefore, this research will discuss the legality of the Sale and Purchase Deed and the legal protection for land buyers from the actions of PPAT who participated in committing fraud in making the Sale and Purchase Deed based on counterfeit certificates. The research method used in this thesis is normative juridical by using document study. The type of research used is explanatory by analyzing qualitatively. The result of this research shows that the PPAT was involved in committing fraud during the formulation of the Sale and Purchase Deed proceeding from the counterfeit certificates causing the Sale and Purchase Deed to be invalid. The actions taken by PPAT can be criminally prosecuted or a lawsuit for cancellation of the agreement and compensation can be filed on the basis of unlawful acts as a form of legal protection for the land buyers. In addition, the PPAT may also be subject to administrative sanctions and code of ethics sanctions. It is hope that there will be a legal rule that obligate the buyer, seller, and PPAT to check the certificate together at the land office before the certificate is used as the basis for composing Sale and Purchase Deeds to prevent land disputes such as composing Sale and Purchase Deeds Proceeds from counterfeit certificates."