Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas tentang Perindungan Hukum Bagi Pihak Pemilik Tanah Dalam Kerjasama Pembangunan Rumah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kota Palembang Nomor 152/Pdt.G/2018/PN Plg). Permasalahan meliputi keabsahan Akta Kerjasama dan PPJB yang dibuat dihadapan Notaris Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kota Palembang Nomor 152/Pdt.G/2018/PN Plg, Keabsahan AJB yang dibuat PPAT dalam Putusan Pengadilan Negeri Kota Palembang Nomor 152/Pdt.G/2018/PN Plg dan  perlindungan bagi pihak pemilik tanah dalam Putusan Pengadilan Negeri Kota Palembang Nomor 152/Pdt.G/2018/PN Plg. Metode Penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif. Tipe penelitian ini berdasarkan pada tipe deskriptif analitis. Metode data yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa akta kerjasama tersebut sah karena telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata. Meskipun di sini disebutkan bahwa perjanjian tersebut dapat dikatakan batal atau pembatalan, tetapi yang benar adalah pembatalan saja. Akta jual beli yang dilakukan dengan pura-pura tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan salah satu unsur pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu suatu sebab yang halal. Ititkad baik yang tidak dimliki tersebut, seharusnya menjadi alasan seorang hakim untuk membatalkan perjanjian jual beli tersebut, dan seharusnya baik tergugat maupun penggugat dikembalikan seakan-akan tidak pernah terjadi jual beli maupun kerjasama.

---

This thesis discuss about Legal Protection for Landowners in Collaborative Housing Development (Case studies of Palembang City District Court Verdict Number 152/Pdt.G/2018/PN Plg). The problem includes the validity of the Cooperation Deed and PPJB made before a Notary in the Verdict of the Palembang City District Court Number 152/Pdt.G/2018/PN Plg, the validity of AJB made by PPAT in the Verdict of the Palembang City District Court Number 152/Pdt.G/2018/PN Plg and the protection for landowners in the Verdict of the Palembang City District Court Number152/Pdt.G/2018/PN Plg The research method is normative juridical research. This type of research is based on analytical descriptive. The data method is a qualitative method. The results of the study can be concluded that the cooperation deed is valid because it has fulfilled the legal requirements of the agreement as stipulated in Article 1320 KUHPerdata. Although it is stated that the agreement was carried out cancellation because one of the parties could not implement the agreement. This happens as a result of the sale and purchase deed carried out with the pretense that contrary to one of the elements in Article 1320 KUHPerdata, which is a lawful cause. The good intention that is not owned, should be the reason for a judge to cancel the sale and purchase agreement, and also both the defendant and the plaintiff should be returned as if there had never been a sale or cooperation."

"Penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum kepada para ahli waris dan pihak ketiga akibat peralihan hak atas tanah berdasarkan akta hibah yang didalamnya mengandung unsur pemalsuan yaitu pemalsuan tanda tangan pemberi hibah. Peralihan hak atas tanah merupakan permasalahan yang kerap terjadi sehingga penelitian ini bertujuan menganalisis peralihan hak atas tanah berdasarkan akta hibah dengan objek hak atas tanah yang dimiliki secara bersama-sama dan telah dialihkan kepada pihak ketiga sebagai pembeli. Dengan demikian bagaimana keabsahan akta hibah sebagai bentuk peralihan hak atas tanah yang dibuat dengan memalsukan tanda tangan pemberi hibah dan bagaimana perlindungan hukum kepada para ahli waris dan pihak ketiga akibat perbuatan hukum yang didasari akta hibah palsu. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan jenis data sekunder. Hasil penelitian meliputi peralihan terhadap hak atas tanah yang dimiliki secara bersama-sama harus memperoleh persetujuan dari semua pemegang sekaligus pemilik hak bersama dan terikat. Perjanjian hibah harus memenuhi syarat-syarat sah suatu perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Apabila suatu akta terbukti palsu, maka akibat hukumnya terhadap peristiwa-peristiwa hukum selanjutnya yang didasarkan pada akta tersebut menjadi cacat hukum dan tidak sah serta kembali ke dalam keadaan semula sebelum terbitnya akta tersebut. Adapun terhadap sertipikat yang terbit berdasarkan akta peralihan hak tersebut, para ahli waris sebagai pemilik asal diberikan perlindungan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan ke Badan Pertanahan Nasional berdasarkan putusan pengadilan tersebut dan pihak ketiga yang beritikad buruk hanya dapat menuntut ganti kerugian kepada penjual yang tidak berhak.

---

This study discusses legal protection to heirs and third parties due to the transfer of land rights based on the grant deed that contains elements of forgery, namely forging the grantor's signature. The transfer of land rights is a problem that often occurs by this study aims to analyze the transfer of land rights based on a grant deed with the object of land rights jointly owned and transferred to a third party as a buyer. Thus, how is the validity of the grant deed as a form of transfer of land rights made by falsifying the signature of the grantor and how is the legal protection for the heirs and third parties due to legal actions based on a fake grant deed. This research is normative juridical research using secondary data types. The study results include the transfer of land rights that are jointly owned and must obtain approval from all holders as joint and binding rights owners. The grant agreement must meet the legal requirements of a deal as regulated in Article 1320 of the Civil Code. If a deed is proven to be fake, then the legal consequences for subsequent legal events based on the deed will be invalid and invalid and return to their original state before the issuance of the act. As for the certificates issued based on the deed transfer of land rights, the heirs have given legal protection to apply the cancellation to the National Land Agency based on the court's decision, and third parties with bad intentions can only claim compensation from the seller who is not entitled."

"ABSTRAKPenguasaan atas tanah secara nyata dapat dilihat dari hubungan seseorang atau suatubadan hukum tertentu sebagai pemegang haknya dengan suatu bidang tanah tertentusebagai objeknya. Keterbatasan lahan membuat manusia mencari cara agar kebutuhanakan lahan dapat dipenuhi. Salah satu cara yang dilakukan adalah mengadakanperjanjian pinjam pakai tanah. Perjanjian pinjam pakai tanah memiliki jangka waktuterbatas yang berakibat ketika jangka waktu berakhir maka tanah harus dikembalikankepada pemilik tanah. Lalu menjadi permasalahan adalah bagaimana denganperlindungan hukum terhadap pemilik bangunan yang telah mendirikan bangunandiatas tanah tersebut. Terlebih lagi, jika tanah tempat bangunan berdiri adalah tanahhak guna bangunan milik negara yang diberikan kepada suatu badan hukum tertentu.Pada akhirnya perlindungan hukum kepada pemilik bangunan diberikan ketikapemilikan bangunan tersebut dilandasi dengan kepemilikan yuridis yang sah.

---

ABSTRACTLand acquisition can be seen from the relationship of person or a legal entity as theholder of certain rights to a particular parcel of land as its object. Limited land makeshuman look for ways so the land needs can be fulfilled. One of the ways is to makethe land lease agreement. Land lease agreement has a limited period of time and whenthe time ends, the land must be returned to the landowner. Then the problem is howlegal protection can be given to the owner of the building that has been building onthat land. The problems can be complex when the land stands to the right of buildingon the land state which is given to a particular legal entity. At the end, legalprotection can be given to the building owner when ownership of the building wasbased on the legitimate juridical possession."

"Notaris dalam menjalankan jabatannya tunduk pada Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 (UUJN) dan Kode etik Notaris. Dalam pembuatan suatu akta Notaris hanya bertanggungjawab terhadap kebenaran formil. Seringnya terjadi permasalahan mengenai pemalsuan pada dokumen yang diserahkan dalam pembuatan suatu akta yang mengakibatkan kerugian bagi para pihak, salah satunya yaitu surat kuasa waris palsu yang dipergunakan sebagai dasar pembuatan akta perjanjian pengikatan jual beli. Pemalsuan terhadap dokumen pembuatan suatu akta mengakibatkan kerugian bagi para pihak dan tidak jarang Notaris menjadi turut tegugat pada gugatan tersebut. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini mengenai akibat hukum terhadap Notaris dalam pembuatan akta perjanjian pengikatan jual beli yang berdasarkan surat kuasa waris yang dipalsukan; dan perlindungan hukum bagi Notaris dalam pembuatan akta perjanjian pengikatan jual beli yang menggunakan surat kuasa waris palsu. Peneliatan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan tipologi penelitian preskriptif, metode analisis data kualitatif, jenis data sekunder dan bentuk hasil penelitian menggunaka prekriptif analitis. Hasil yang diperoleh dari penelitian adalah akibat hukum bagi Notaris dalam akta perjanjian pengikatan jual beli yang berdasarkan surat kuasa palsu maka Notaris tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban, karena Notaris membuat suatu akta berdasarkan apa yang dimintakan oleh para pihak dan berdasarkan pada kebenaran formil. Selain itu, perlindungan hukum yang diberikan dimana Majelis Kehormatan Notaris berwenang untuk menyetujui diperiksa atau tidak diperiksa selama Notaris sudah bertindak sesuai dengan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 (UUJN) dan Ikatan Notaris Indonesia melakukan perlindungan berupa pengayoman dengan mendampingi Notaris yang mendapatkan gugatan.

---

Notaries in carrying out their positions are subject to the Law on Amendments to Law No. 30 of 2004 concerning the Position of Notary Law No. 2 of 2014 (UUJN) and the Notary Code of Ethics. In making a deed, the Notary is only responsible for formal truths. The deed made by a notary has absolute legal force. There are often problems regarding falsification of documents submitted in making a deed which results in losses for the parties, one of which is a fake inheritance power of attorney which is used as the basis for making a deed of sale and purchase agreement. Forgery of documents for making a deed results in losses for the parties and it is not uncommon for a Notary to become a defendant in the lawsuit. The formulation of the problem raised in this study regarding the legal consequences of a Notary in making a deed of binding sale and purchase agreement based on a falsified inheritance power of attorney; and legal protection for Notaries in making a deed of sale and purchase binding agreement using a fake inheritance power of attorney. This research uses normative juridical research methods, with prescriptive research typology, qualitative data analysis methods, types of secondary data and the form of research results using analytical prescriptive. The results obtained from the study are the legal consequences for the Notary in the deed of binding sale and purchase agreement based on a fake power of attorney, the Notary cannot be held accountable, because the Notary makes a deed based on what is requested by the parties and is based on formal truth. In addition, the legal protection provided where the Notary Honorary Council is authorized to approve the examination or not to be examined as long as the Notary has acted in accordance with the Law on Amendments to Law No. 30 of 2004 concerning the Position of Notary Law No. 2 of 2014 (UUJN) and the Indonesian Notary Association provide protection in the form of protection by assisting Notaries who get a lawsuit."

"Penelitian ini membahas kasus yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 56/Pdt.G/2020/ PN Plg, yang dimana terdapat gugatan terhadap Pembeli tanah/bangunan, Notaris dan PPAT yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang terdapat klausul kuasa mutlak, akta yang tidak dibacakan, pencantuman harga yang tidak sesuai dan Akta Jual Beli dimana pihak-pihak yang menghadap tidak sesuai dengan kapasitasnya sebagai Pembeli yang sah karena belum melakukan pelunasan pembayaran terhadap tanah/bangunan. Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dibuat Notaris mengalami cacat hukum karena didalam akta tersebut dalam pembuatannya tidak dibacakan oleh notaris, pencantuman harga yang tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati oleh para pihak, dan juga terdapat klausula kuasa mutlak. Akta Jual Beli yang dibuat oleh PPAT juga terdapat kesalahan karena pihak yang menghadap bertindak atas dasar surat kuasa mutlak dan pihak tersebut memenuhi syarat untuk bertindak melakukan pemindahan hak atas suatu tanah. Adapun permasalahan yang diambil adalah tanggung jawab dan sanksi Notaris terhadap validitas PPJB yang tidak sah dan tidak berkekuatan hukum karena terdapat cacat hukum serta tanggung jawab dan sanksi PPAT terhadap atas pembuatan AJB yang berdasarkan kuasa mutlak. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode hukum normatif. Adapun Analisa data dilakukan secara preskriptif. Hasil Analisa adalah Notaris harus bertanggungjawab dan diberikan sanski secara perdata dan administratif, serta PPAT harus bertanggungjawab dan diberikan sanksi secara perdata dan administratif.

---

This study discusses the case contained in the Palembang District Court Decision Number 56/Pdt.G/2020/PN Plg, in which there is a lawsuit against the land/building buyer, Notary and PPAT who committed an unlawful act in the making of the Sale and Purchase Binding Agreement Deed contained absolute power of attorney clause, deed that is not read out, inclusion of inappropriate prices and Deed of Sale and Purchase in which the parties facing it are not in accordance with their capacity as legitimate Buyers because they have not paid off the payment for the land/building. The deed of binding sale and purchase agreement made by a notary is legally flawed because the deed was not read out by the notary, the inclusion of a price that is not in accordance with the agreement that has been agreed upon by the parties, and there is also an absolute power of attorney clause. The Sale and Purchase Deed made by PPAT also contains an error because the party facing it acts on the basis of an absolute power of attorney and the party meets the requirements to act to transfer rights to a land. The problems taken are the responsibilities and sanctions of the Notary against the validity of PPJB which are invalid and have no legal force because there are legal defects as well as PPAT's responsibility and sanctions for the making of AJB based on absolute power. To answer these problems, the normative legal method is used. The data analysis was carried out prescriptively. The results of the analysis are that the Notary must be responsible and be given civil and administrative sanctions, and the PPAT must be responsible and be given civil and administrative sanctions. "

"Notaris adalah pejabat umum yang bertanggung jawab atas jabatannya dan atas akta yang dibuatnya sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 sebagaimana perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Selanjutnya disebut sebagai UUJN). Pada penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai pertanggungjawaban Notaris dalam Perbuatan Melawan Hukum dan akibat hukum Akta Pengoperan Hak yang dibuat untuk keluarganya pada Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 219/Pdt.G/2023/PN.Plg. Penelitian ini menggunakan penelitian doctrinal yang bersumber pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengacu pada data yang tersedia dari sumber bahan hukum serta dalam penelitian ini proses pengumpulan data tidak terlalu diperhatikan namun tetap ada data analisisnya, dan diolah .Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yaitu penelitian terhadap data sekunder di bidang hukum yang menyangkut bahan hukum sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan dan berupa hasil karya ilmiah para sarjana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Notaris telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena melanggar Pasal 52 UUJN yaitu membuat akta untuk keluarganya sendiri yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh Notaris dan Akta Pengoperan Hak yang dibuatnya atas tanah milik ahli waris yang sah dalam hal ini dinyatakan batal demi hukum karena adanya subtansi yang dilanggar dalam akta tersebut yaitu dibuat untuk keluarganya sendiri dan di atas tanah yang sudah memiliki ahli waris yang sah. Maka Notaris dalam hal ini seharusnya menjalankan jabatannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris agar tidak terjadi pelanggaran seperti Perbuatan Melawan Hukum.

---

A notary is a public official who is responsible for his position and for the deeds he makes in accordance with the provisions of Law Number 2 of 2014 as amended by Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notaries (hereinafter referred to as UUJN). This research aims to analyze the responsibility of Notaries in Unlawful Acts and the legal consequences of the Deed of Transfer of Rights made to their families in the Palembang District Court Decision Number 219/Pdt.G/2023/PN.Plg. This research uses doctrinal research which is based on applicable laws and regulations and refers to data available from legal material sources and in this research the data collection process is not given much attention but data is still analyzed and processed. The approach used in the research This is a normative approach, namely research on secondary data in the legal field that concerns secondary legal materials, namely statutory regulations and the results of scientific work by scholars. The results of the research show that the Notary has committed an Unlawful Act because he violated Article 52 UUJN, namely making a deed for his own family which should not be done by a Notary and the Deed of Transfer of Rights he made on land belonging to the legal heir in this case was declared null and void because of The substance that was violated in the deed was that it was made for his own family and on land that already had legal heirs. So the Notary in this case should carry out his position in accordance with the provisions of the Law on Notary Positions so that violations such as Unlawful Acts do not occur."

"Pasal 35 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan harta bawaan dari masing-masing suami yang diperoleh karena hadiah atau warisan menjadi penguasaan masing-masing. Berakhirnya harta bersama hanya karena putusnya perkawinan. Obyek jual beli tanah saat suami istri dalam proses gugatan cerai di pengadilan agama yang dijual dengan dasar Akta Pembagian Harta Bersama tetap membutuhkan persetujuan pasangan. Tujuan penelitian ini untuk mengembangkan pengetahuan dibidang hukum. Sehingga penulis ingin mengetahui mendalam bagaimana kedudukan Akta jual beli atas harta bersama yang masih dalam proses peradilan dan bagaimana keabsahan Akta jual beli Nomor 487/20/Skr/2003 dikaitkan putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 111/PDT/2017/PT.PLG. Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif dengan data utama yang digunakan yaitu data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Disimpulkan bahwa kedudukan Akta jual beli atas harta bersama yang masih dalam proses peradilan adalah sah ketika ditandatangani suami dan istri/tetap memerlukan persetujuan pasangan, terkait pembuatan Akta Pembagian Harta Bersama ketika perkawinan belum berakhir merupakan perbuatan menyalahi hukum. Akta jual beli Nomor 487/20/SKR/2003 masih diakui keabsahannya untuk dipakai dalam perbuatan hukum oleh pihak yang mendapat hak atasnya.

---

Article 35 of the Marriage Law No. 1 of 1974 states that the property acquired during marriage becomes a joint asset and the inheritance of each husband is obtained because the gift or inheritance is the control of each. The end of joint property is only due to the breakup of marriage. The object of buying and selling land when a husband and wife are in divorce proceedings in a religious court that is sold on the basis of the Joint Asset Sharing Act still requires the approval of the couple. The purpose of this study is to develop knowledge in the field of law. So the author wants to know in depth how the Deed of sale and purchase of shared assets is still in the judicial process and how the validity of the sale and purchase Deed Number 487/20 / Skr / 2003 is attributed to the decision of the Palembang High Court Number 111 / PDT / 2017 / PT. PLG. In conducting research, the author uses a juridical-normative library research method with the main data used, namely secondary data obtained from library materials in the form of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. It was concluded that the position of the Deed of sale and purchase of shared assets that are still in the judicial process is valid when signed by the husband and wife / still requires the approval of the spouse, related to the making of the Shared Assets Deed when the marriage is not over. The sale and purchase deed Number 487/20 / SKR / 2003 is still recognized as valid for use in legal actions by the party who has the right to it."

"Kepastian dan perlindungan hukum adalah hak yang harus diperoleh pekerja dalam melakukan hubungan kerja. Pelanggaran terhadap Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) oleh perusahaan menjadi salah satu bentuk perselisihan hak dalam hubungan industrial yang memberikan ketidakpastian hukum bagi pekerja. Fokus penulisan skripsi ini adalah analisis pertimbangan hakim pada Putusan Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Palembang Nomor 114/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Plg dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pekerja dengan status PKWT Berkelanjutan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif yang menggunakan studi kepustakaan. Pendekatan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepastian dan perlindungan hukum yang diperoleh pekerja erat kaitannya dengan peran pengawas ketenagakerjaan dan para penegak hukum dalam memastikan hukum ketenagakerjaan diterapkan sebagaimana mestinya.

---

Legal certainty and protection are rights that workers must obtain in an employment relationship. Breaches of Fixed-Term Employment Agreement by a company become rights disputes in industrial relations that cause legal uncertainty for workers. Focus of this thesis is to analyze the legal consideration of the judges on Industrial Relations Court in Palembang Court Decision Number 114/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Plg in giving legal  certainty and protection for  Workers with Continuous Fixed-Term Employment Agreement that are not in accordance with the labor regulations. The research method used in this research is juridical-normative using literature study. The approach of the research method used is qualitative with case studies. The result of this thesis shows that the legal certainty and protection obtained by workers is closely related to the role of labor inspectors and law enforcers in ensuring that labor laws are implemented properly. "

"Kepastian dan perlindungan hukum adalah hak yang harus diperoleh pekerja dalam melakukan hubungan kerja. Pelanggaran terhadap Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) oleh perusahaan menjadi salah satu bentuk perselisihan hak dalam hubungan industrial yang memberikan ketidakpastian hukum bagi pekerja. Fokus penulisan skripsi ini adalah analisis pertimbangan hakim pada Putusan Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Palembang Nomor 114/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Plg dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pekerja dengan status PKWT Berkelanjutan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif yang menggunakan studi kepustakaan. Pendekatan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepastian dan perlindungan hukum yang diperoleh pekerja erat kaitannya dengan peran pengawas ketenagakerjaan dan para penegak hukum dalam memastikan hukum ketenagakerjaan diterapkan sebagaimana mestinya.

---

Legal certainty and protection are rights that workers must obtain in an employment relationship. Breaches of Fixed-Term Employment Agreement by a company become rights disputes in industrial relations that cause legal uncertainty for workers. Focus of this thesis is to analyze the legal consideration of the judges on Industrial Relations Court in Palembang Court Decision Number 114/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Plg in giving legal  certainty and protection for  Workers with Continuous Fixed-Term Employment Agreement that are not in accordance with the labor regulations. The research method used in this research is juridical-normative using literature study. The approach of the research method used is qualitative with case studies. The result of this thesis shows that the legal certainty and protection obtained by workers is closely related to the role of labor inspectors and law enforcers in ensuring that labor laws are implemented properly. "

"Barang mewah adalah salah satu benda yang tidak bisa dilepaskan di dalam kebutuhan masyarakat Indonesia, khususnya untuk masyarakat kalangan atas. Semakin banyak permintaan terhadap barang mewah dijadikan kesempatan untuk para penyelundup untuk memperoleh keuntungan dengan cara penyelundupan barang mewah. Barang mewah khususnya yang diperoleh melalui impor merupakan salah satu barang kena pajak yang tergolong tinggi yang termasuk dalam Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) dan berperan besar dalam pemasukan negara. Apabila terjadi penyalahgunaan dan pelanggaran mengenai barang mewah tentu akan mempengaruhi pemasukan negara.Penyelundupan adalah pemasukan barang secara gelap untuk menghindari bea masuk atau karena menyelundupkan barang terlarang yang dilakukan oleh pelaku. Regulasi terhadap penyelundupan impor barang mewah diatur dalam Undang Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeaan. Namun dalam hal regulasi khusus terhadap barang mewah belum diatur secara rinci. Selain itu pengenaan sanksi yang bersifat kumulatif akan sangat merugikan negara dalam hal menerima pemasukan. Pemerintah Indonesia seharusnya mengatur lebih jelas regulasi mengenai pengenaan sanksi terhadap Tindakan penyelundupan impor barang mewah serta menggunakan konsep “pengembalian kerugian negara” untuk mengoptimalkan pemasukan dan menghindari kerugian negara. Dengan ini negara akan menerima haknya serta masyarakat secara adil dapat merasakan pembangunan dan kesejahteraan melalui pemasukan negara yang optimal.

---

Luxury goods are one of the things that cannot be separated from the needs of the Indonesian people, especially for the upper class. The increasing demand for luxury goods is used as an opportunity for smugglers to make a profit by smuggling luxury goods. Luxury goods, especially those obtained through imports, are one of the high taxable goods which are included in the Sales Tax on Luxury Goods (PPnBM) and play a major role in state revenue. If there is abuse and violations regarding luxury goods, it will certainly affect state income. Smuggling is the illegal entry of goods to avoid import duties or because of the smuggling of prohibited goods by the perpetrator. The regulations for the smuggling of imports of luxury goods are regulated in Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeaan. However, the specific regulations for luxury goods have not been regulated in detail. In addition, the imposition of cumulative sanctions will greatly harm the state in terms of receiving revenue. The Indonesian government should set more clearly the regulations regarding the imposition of sanctions against the smuggling of luxury goods imports and use the concept of "return of state losses" to optimize revenues and avoid state losses. With this the state will receive its rights and the people can fairly experience development and prosperity through optimal state revenue."