Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTujuan penulisan artikel ini adalah untuk: (1) mendeskripsikan kebijakan pemerintah di bidang perluasan akses terhadap layanan pendidikan di daerah perbatasan, (2) menggambarkan keberadaan atau kondisi stasiun radio di wilayah perbatasan, dan (3) menjelaskan model siaran pendidikan di wilayah perbatasan. Metode yang digunakan adalah studi dokumentasi terhadap kondisi layanan pendidikan di perbatasan, Radio Republik Indonesia (RRI) sebagai Lembaga Penyiaran Publik (LPP), dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di wilayah perbatasan. Hasil kajian/ telaah mengungkapkan bahwa (1) pemerintah telah melakukan perluasan akses layanan pendidikan di wilayah perbatasan yang antara lain berupa pembangunan sarana-prasarana sekolah, asrama, dan pengiriman tenaga pengajar, (2) LPP RRI, dan KPID telah menyelenggarakan siaran di wilayah perbatasan di 12 provinsi, dan (3) model siaran radio pendidikan di wilayah perbatasan dilakukan dalam bentuk kerjasama kemitraan antara Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan Yogyakarta (BPMRPKKemendikbud) dengan stasiun radio, baik Lembaga Penyiaran Publik (LPP), Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL), Lembaga Penyiaran Publik Swasta (LPS) maupun Radio Komunitas (Rakom)."

"ABSTRAKTujuan penulisan artikel ini adalah untuk: (1) mendeskripsikan kebijakan pemerintah di bidang perluasan akses terhadap layanan pendidikan di daerah perbatasan, (2) menggambarkan keberadaan atau kondisi stasiun radio di wilayah perbatasan, dan (3) menjelaskan model siaran pendidikan di wilayah perbatasan. Metode yang digunakan adalah studi dokumentasi terhadap kondisi layanan pendidikan di perbatasan, Radio Republik Indonesia (RRI) sebagai Lembaga Penyiaran Publik (LPP), dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di wilayah perbatasan. Hasil kajian/ telaah mengungkapkan bahwa (1) pemerintah telah melakukan perluasan akses layanan pendidikan di wilayah perbatasan yang antara lain berupa pembangunan sarana-prasarana sekolah, asrama, dan pengiriman tenaga pengajar, (2) LPP RRI, dan KPID telah menyelenggarakan siaran di wilayah perbatasan di 12 provinsi, dan (3) model siaran radio pendidikan di wilayah perbatasan dilakukan dalam bentuk kerjasama kemitraan antara Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan Yogyakarta (BPMRPKKemendikbud) dengan stasiun radio, baik Lembaga Penyiaran Publik (LPP), Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL), Lembaga Penyiaran Publik Swasta (LPS) maupun Radio Komunitas (Rakom)."

"ABSTRAKTujuan penulisan artikel ini adalah untuk: (1) mendeskripsikan kebijakan pemerintah di bidang perluasan akses terhadap layanan pendidikan di daerah perbatasan, (2) menggambarkan keberadaan atau kondisi stasiun radio di wilayah perbatasan, dan (3) menjelaskan model siaran pendidikan di wilayah perbatasan. Metode yang digunakan adalah studi dokumentasi terhadap kondisi layanan pendidikan di perbatasan, Radio Republik Indonesia (RRI) sebagai Lembaga Penyiaran Publik (LPP), dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di wilayah perbatasan. Hasil kajian/ telaah mengungkapkan bahwa (1) pemerintah telah melakukan perluasan akses layanan pendidikan di wilayah perbatasan yang antara lain berupa pembangunan sarana-prasarana sekolah, asrama, dan pengiriman tenaga pengajar, (2) LPP RRI, dan KPID telah menyelenggarakan siaran di wilayah perbatasan di 12 provinsi, dan (3) model siaran radio pendidikan di wilayah perbatasan dilakukan dalam bentuk kerjasama kemitraan antara Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan Yogyakarta (BPMRPKKemendikbud) dengan stasiun radio, baik Lembaga Penyiaran Publik (LPP), Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL), Lembaga Penyiaran Publik Swasta (LPS) maupun Radio Komunitas (Rakom)."

"ABSTRAKTujuan penulisan artikel ini adalah untuk: (1) mendeskripsikan kebijakan pemerintah di bidang perluasan akses terhadap layanan pendidikan di daerah perbatasan, (2) menggambarkan keberadaan atau kondisi stasiun radio di wilayah perbatasan, dan (3) menjelaskan model siaran pendidikan di wilayah perbatasan. Metode yang digunakan adalah studi dokumentasi terhadap kondisi layanan pendidikan di perbatasan, Radio Republik Indonesia (RRI) sebagai Lembaga Penyiaran Publik (LPP), dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di wilayah perbatasan. Hasil kajian/ telaah mengungkapkan bahwa (1) pemerintah telah melakukan perluasan akses layanan pendidikan di wilayah perbatasan yang antara lain berupa pembangunan sarana-prasarana sekolah, asrama, dan pengiriman tenaga pengajar, (2) LPP RRI, dan KPID telah menyelenggarakan siaran di wilayah perbatasan di 12 provinsi, dan (3) model siaran radio pendidikan di wilayah perbatasan dilakukan dalam bentuk kerjasama kemitraan antara Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan Yogyakarta (BPMRPKKemendikbud) dengan stasiun radio, baik Lembaga Penyiaran Publik (LPP), Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL), Lembaga Penyiaran Publik Swasta (LPS) maupun Radio Komunitas (Rakom)."

"ABSTRAKTujuan penulisan artikel ini adalah untuk: (1) mendeskripsikan kebijakan pemerintah di bidang perluasan akses terhadap layanan pendidikan di daerah perbatasan, (2) menggambarkan keberadaan atau kondisi stasiun radio di wilayah perbatasan, dan (3) menjelaskan model siaran pendidikan di wilayah perbatasan. Metode yang digunakan adalah studi dokumentasi terhadap kondisi layanan pendidikan di perbatasan, Radio Republik Indonesia (RRI) sebagai Lembaga Penyiaran Publik (LPP), dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di wilayah perbatasan. Hasil kajian/ telaah mengungkapkan bahwa (1) pemerintah telah melakukan perluasan akses layanan pendidikan di wilayah perbatasan yang antara lain berupa pembangunan sarana-prasarana sekolah, asrama, dan pengiriman tenaga pengajar, (2) LPP RRI, dan KPID telah menyelenggarakan siaran di wilayah perbatasan di 12 provinsi, dan (3) model siaran radio pendidikan di wilayah perbatasan dilakukan dalam bentuk kerjasama kemitraan antara Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan Yogyakarta (BPMRPKKemendikbud) dengan stasiun radio, baik Lembaga Penyiaran Publik (LPP), Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL), Lembaga Penyiaran Publik Swasta (LPS) maupun Radio Komunitas (Rakom)."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi pendidikan dan pelatihan yang dilakukan PT. Pos Indonesia (Persero) Wilayah IV Kantor Pos Jakarta Pusat dalam meningkatkan kualitas pegawainya dan untuk mengetahui keterkaitan antara pelaksanaan pendidikan dan pelatihan terhadap peningkatan pelayanan publik. Secara teoritis dikatakan bahwa pendidikan dan latihan bertujuan untuk mengubah perilaku kerja pegawai. Dengan peningkatan perilaku yang terdiri dari sikap, kecakapan dan pengetahuan maka pelayanan yang diberikan kepada masyarakat menjadi semakin baik. Sesuai kajian teori yang dipakai dirumuskan tiga hipotesis. Dalam penelitian ini penulis memilih jenis penelitian penjelasan. Variabel yang diuji terdiri dari variabel pendidikan dan latihan, sikap, kecakapan, pengetahuan serta pelayanan publik. Pengumpulan data yang utama diperoleh dari kuesioner. Selain itu dilakukan pula wawancara, observasi dan teknik dokumentasi. Metode analisis kuantitatif dengan rumus - rumus statistik dipilih untuk menganalisa data yang diperoleh. Antara lain dipakai rumus korelasi product moment dan regresi. Dengan menetapkan taraf singnifikan sebesar a = 0, 05.Hasil pembahasan menunjukkan adanya korelasi antara variabel - variabel yang diuji. Selain itu ditemukan juga pengaruh antara variabel tergantung dengan variabel babas. Dari data empiris yang diperoleh di lampiran, hipotesis kerja yang diuji dinyatakan diterima. Berdasarkan analisis data ditarik kesimpulan bahwa pendidikan dan latihan berkaitan dengan pelayanan publik. Dengan pendidikan dan latihan, pegawai dapat mengembangkan sikap, kecakapan dan pengetahuan yang berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ketiga aspek ini sangat mendukung pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. "

"Pancasila, sebagai ideologi negara, berdasar kepada prinsip bhinneka tunggal ika. Kenyataan yang sekarang terjadi adalah adanya krisis multidimensi yang ditandai dengan lunturnya nilai-nilai Pancasila yang bersumber dari nilai-nilai luhur bangsa, dalam kahidupan sehari-hari kita, seperti meningkatnya kejahatan, korupsi, penyimpangan pajak, degradasi moral dan sehagainya. Hal ini terjadi karena adanya pengabaian pendidikan karakter. Meskipun dalam pendidikan formal terdapat proses pendidikan, akan tetapi itu hanya transfer pengetahuan saja, bukan transfer nilai. Lebih buruknya lagi, nilai-nilai ini tidak pernah diimplementasikan dalam keseharian kita. Situasi ini akan menjadi semakin gawat pada era globalisasi. Globalisasi ditandai dengan meningkatnya standar kehidupan investasi intemasional, kemajuan tekoologi dan ideologisasi global. Untuk itulah, Negara-negara berkembang seperti Indonesia harus mampu menyesuaikan dirinya dalam persaingan global. Dalam kasus ini, bisa saja terjadi berakhirya Pancasila, seperti yang dikatakan Daniel Bell (1962) dalam tesisnya tentang akhir ideologi dan juga bahwa globalisasi membawa efek negatif yang tidak sedikit jlka kita tidak mernillki karakter bangsa yang kuat untuk menangkalnya, seperti pemahaman multikultural, kejujuran, taat hukum, adil, empati, pantang menyerah, dll. Pada era global village ini, Indonesia harus lebih memperhatikan bidang pendidikan, bukan sekedar memenuhi hak warga Negara akan tetapi juga untuk membangun karakter seperti yang digariskan dalam UU No 20 tahun 2003 tentang Sistero Pendidikan Nasional yang salah satu tujuannya adalah pembanganan?

---

Pancasila, our belief system, is based on five diversity in unity philosophic principles. At the present, multi dimension of Indonesia crises more or less relate to the lack of values - the values of Pancasila which is sourced from good and great values of this nation - in the daily life of Indonesia citizen, e.g the high crimes number, police corruption, tax office corruption, moral degradation and others. It is because character education was ignored. Eventhough there was education process in the formal school, it was only a transfer of knowledge, not a transfer values. The worst is it never implemented in the true life because what is thought is difference from what is done. This situation could be worst in this globalization era. Globalization is source of rising living standard reaping the gains from trade, international investment, technological progress and global ideologizing. For this purpose, developing countries should make adjustment to increased competition and special efforts to eliminate ineqnality. In this case, it could be the end of Pancasila, like Daniell Bell (1962) said in his paper about the end of ideology and also globalization brings us more negative effect if we don have any strong nation character such as multicultural values, honesty, obey the law, justice, empathy for others, spirit for struggle, etc, In this global village era, Indonesia need to invest more in education not just to fulfill its peoples basic rights but also to provide their character that's noticed in Law No 20/2003 about National Education System, which is one of its aim is building a nation character that true belief and sacrifice for God, respect for human rights, enforcement of rule of law and implementation of the new form of civic education to develop smart and good citizens. As a metter of fact, there is nothing wrong with Pancasila. Seeing that fact, we?"

"Skripsi ini membahas tentang prosedur pelayanan di perpustakaan TPI dalam menunjang kegiatan produksi program acara Jendela dan mengidentifikasi kesulitan yang dihadapai oleh pihak pustakawan dan pengguna dalam pelasanaan prosedur pelayannannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif.Objek penelitaian ini adalah tanggapan dari tim produksi Jendela terhadap pelayanan yang diberikan pustakawan dari Perpustakaan TPI. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa dalam proses pelayanan oleh perpustakaan TPI dalam menunjang siaran program acara Jendela adalah penting. Yaitu dalam proses pemenuhan kebutuhan gambar untuk siaran program acara Jendela tersebut di setiap episodenya.

---

This Thesis talks about the service procedure for Jendela Broadcast show at TPI?s Library in supporting the production activity of the show Jendela and identify the problems faced by the librarian and user in the implementation of its service procedure. This research is using qualitative descriptive method.The object of this research is the responses from the production team of Jendela to the services given by librarian of TPI's library. The result of this research stated that the process of service by TPI?s library in supporting Jendela broadcast show is important, which is in the process of fulfilling the needs of video image for Jendela broadcast show in each episode."