Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas tentang film sebagai media propaganda Orde Baru dalam menyukseskzn program Keluarga Berencana. Tujuannya adalah untuk menjelaskan secara komprehensif tentang upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Orde Baru dalam menyukseskan program Keluarga Berencana terutama melalui media film. Penelitian ini menggunakann metode penelitian sejarah. Keberhasilan program Keluarga Berencana yang terjadi di masa Orde baru tidak terlepas dari berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dalam memasyarakatkan program Keluarga Berencana kepada masyarakat, yang saat itu masih asing dengan program tersebut. Masih asingnya masyarakat terhadap program, membuat masyarakat salah paham terhadap Keluarga Berencaa dan cenderung menolak terhadap pelaksaan tersebut. Oleh karena itu, untuk mengenalkan dan mengubah persepsi serta meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap program Keluarga Berencana, maka pemerintah melakukan berbagai macam pendekatan salah satunya adalah melalui film. Film dijadikan sebagai alat oleh Pemerintah dalam mempengaruhi khalayak karena sifatnya yang bisa menampilkan audio dan visual secara bersamaan. Selain itu, aspek naratif dan sinematik pada film membuat ilm memberi kesan kepada penontonnya seolah-olah turut berada dalam cerita film yang disaksikan.  Inilah yang menyebabkan film seringkali dimanfaatkan sebagai media untuk mempengaruhi pemikiran masyarakat tentang suatu wacana atau pemaaman tentang sebuah peristiwa. Berpijak pada pandangan tersebut, maka Pemerintah membuat sejumlah film yang dibuat untuk menyukseskan Keluarga Berencana. Film-Film itu ada yang diputar melalui bioskop, televisi dan film keliling.

---

This research discusses about film as a New Order Government propaganda media in successing Familiy Planning program. The purpose of that is to explain comprehensively about the Government efforts in successing Family Planning program, especially through film media. This research uses historical method. The success of Family Planning program that happened in the new order era wew government efforts in socializing Family Planning program to the people. The people who still unfamiliar with that program, creating a missunderstanding to Family Planning program and tend refused implementation of that program. Therefore, for introducing, changing percepciom and improving people acceptance of Family Planning  profram, then the Government does various of approaches, one of them is film. Film is used as a tool by government for giving influence to the people because it could showed audio and visual in the same time. Beside of that, narrative and cinematic aspect in film gave an impression to the audience as if they were in the story of that film. This causes film often be used to influence peoples's thinking about an understanding about an event. So that, the governmen makes several films for successing Family Planning  program. Those films are aired on the theaters, television, and roving film."

"Penelitian ini membahas tentang peranan lembaga Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional dalam memasyarakatkan program Keluarga Berencana pada masa orde baru, sehingga dapat mencapai keberhasilan secara signifikan. Tingkat keberhasilan Keluarga Berencana Nasional dalam penelitian ini dapat dilihat dari program-program yang dibuat oleh lembaga BKKBN serta bagaimana bentuk pelaksanannya di dalam masyarakat pada masa Orde Baru. Keberhasilan program Keluarga Berencana tersebut tidak luput dari adanya dukungan jaringan-jaringan yang didapat baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Fungsi dari dibentuknya jaringan itu sendiri yakni memudahkan BKKBN dalam memasyarakatkan program Keluarga Berencana. Selain itu kita juga dapat mengetahui peran serta bentuk kerja sama dari masing-masing jaringan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang turut membantu program Keluarga Berencana hingga mencapai tingkat keberhasilan.

---

This Research talks about the role of Coordinating Agency of National Family Planning in Delivering Family Planning in the New Order, until they can reaches the significant success. In this Research, National Family Planning success rate can be seen from the Programs created by The Agency of National Family Planning as well as how the implementation in the form of society in the New Order. The successful of Family Planning program wasn’t releasing from the support from domestic networks and also foreign networks. The function of formation of the network it self to help the Agency of National Family Planning to delivering the family planning program. More over, we can exactly know about the role of the contribution of each networks from domestic networks and foreign networks that helped the family planning programs to achieve the level of success."

"

Studi ini mengangkat tentang Kampanye politik program kontrasepsi di masa pemerintahan presiden Soeharto yang terjadi antara tahun 1967-1989 di Jakarta. Dalam penelitian ini, penulis berusaha menggali dari dua sisi, yaitu pemerintah, dari segi sosialisasi, dan masyarakat dari segi penerimaan, dalam penerapan kebijakan keluarga berencana. Hal ini bertujuan agar penulis mendapatkan pandangan yang menyeluruh terhadap peristiwa sejarah penerapan program keluarga berencana di Jakarta pada tahun tersebut. Saat itu, kota ini mengalami peningkatan jumlah penduduk yang tinggi akibat semakin majunya ekonomi dan pembangunan. Hal ini pun menarik pendatang dari berbagai daerah. Namun sayangnya, rendahnya kualitas SDM para pendatang membuat tingkat kesejahteraan masyarakat di Jakarta rendah, salah satu penyebabnya adalah karena banyaknya anak yang harus ditanggung. Penelitian serupa tentang kependudukan, sebelumnya banyak dihasilkan oleh para pakar kependudukan dan kesehatan, seperti karya Firman Lubis & Anke Niehof (2003). Metode penelitian pada studi ini menggunakan konsep pendekatan korporatis dan struktur sosial dari Hegel sebagai alat bantu untuk memahami peristiwa sejarah. Pemerintah memulai Program keluarga berencana pada tahun 1967, dengan Jakarta sebagai pilot projectnya, sebagai solusi masalah pertumbuhan penduduk yang tinggi.

 

---

This research discusses about the political campaign on contraception during Soehartos reign between 1967 and 1989 in Jakarta. In this study, the authors tried to explore from two sides, the government, in terms of publication, and society, in terms of acceptance, on implementing the family planning program. This step was taken because the writer aims to get a comprehensive view of the historical events regarding the implementation of the family planning program in Jakarta during the period. At that time, the number of population in Jakarta highly increased due to the advancement of the economy and development. It attracted migrants from various regions in Indonesia to move to the city. However, the low quality of human resources of the migrants made the level of welfare of the people in Jakarta low, one of the reasons was because of the large number of children they must look after. Previously, similar research on population was produced by the experts of population and health, for example Firman Lubis and Anke Niehof (2003). The writers study utilizes historical method by using the concept of Hegels corporate approach and social structure as a tool for understanding historical events. Indonesias government began the family planning program in 1967, with Jakarta as the pilot project, as a solution to high population growth.

"

"Skripsi ini merupakan kebijakan kependudukan di Singapura. Dinamika kependudukan di Singapura dipengaruhi oleh ledakan penduduk setelah Perang Dunia II. Pada awalnya kesadaran akan masalah kependudukan digerakkan oleh para sukarelawan yang tergabung dalam Singapore Family Planning Association (SFPA). Pada tahun 1965 pemerintah mengambil alih peran SFPA dengan dibentuknya Singapore Family Planning and Population Board (SFPPB). Sebagai lembaga pemerintah, SFPPB mengeluarkan kebijakan Keluarga Berencana untuk meminimalisasi laju kelahiran penduduk di Singapura. Laju pertumbuhan penduduk yang sangat besar akan menimbulkan bahaya bagi stabilitas negara.

---

This thesis is a pipulation policy in Singapore. Singapore population dynamics are influenced by the population explosion after Worl war II. At first awareness of population problems are driven by volunteers who joined at Singapore Family Planning Association (SFPA). In 1965 the goverment took over the role of SFPA with the formationn of Singapore Family Planning and Population Board (SFPB). As a goverment agency, issued a policy of family Planning SFPPB to minimize tho total fertility rate in Singapore. The rate of population growth will pose a huge danger to the stability of the country."

"Penelitian ini membahas mengenai mekanisme koordinasi antara BKKBN Pusat dengan kantor perwakilannya di provinsi Nusa Tenggara Barat dalam pengambilan keputusan penyusunan strategi komunikasi untuk program pendewasaan usia perkawinan. Kemudian, skripsi ini juga mendeskripsikan peran hubungan masyarakat dalam pengambilan keputusan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif jenis deskriptif dengan strategi studi kasus. Hasil penelitian menemukan bahwa model koordinasi pusat-provinsi adalah two-way symmetrical. Sedangkan, peran hubungan masyarakat masih minim, yaitu hanya sebagai disemminator. Padahal, hubungan masyarakat dapat mengoptimalkan perannya dalam pengambilan keputusan untuk strategi komunikasi pendewasaan usia perkawinan yang belum efektif, karena menghadapi ketidaksesuaian antara masalah dengan solusi strategi komunikasi; serta belum optimalnya pemanfaatan riset.

---

This research is about the coordination mechanisms between BKKBN offices at central level and West Nusa Tenggara province on making decisions on communication strategy for Increasing the Age of First Marriage Program Combating Early Marriage Program and seeking for the role of public relations in that decision making. This qualitative research is using case study strategy to describe the topic. Results show that the central provincial coordination forms a two way asymmetrical model. While public relations unit rsquo s role is limited to only disseminator role.The role should have been extended to help the ineffective communication strategy caused by problem solution mismatches and lacking of research utilization."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas lembaga sensor film di Indonesia pada masa Orde Baru (BSF) yang lahir pada 1965, tetapi kinerjanya baru disahkan pada 1967. Lembaga ini muncul pada masa peralihan antara Orde Lama menuju Orde Baru dengan sistem penyensoran yang berbeda. Lembaga yang disahkan menjadi lembaga sensor pemerintah pada 1973 ini mencegah keberadaan film yang dapat membahayakan masyarakat dan negara. Berbagai respon datang kepada BSF yang sebagian menyatakan setuju terhadap kinerja BSF dan yang lain tidak. Muncullah UU Perfilman 1992 dan Peraturan Pemerintah No.7 tentang LSF sebagai solusi untuk mengurangi masalah perfilman nasional yang menyangkut dengan penyensoran.

---

ABSTRACTThis thesis explains film censorship in Indonesia on New Order Regime (BSF) which was born on 1965 but start legalized on 1967. This institution was formed between two regimes, are Old Order and New Order which both had different rules of censoring film. BSF became film censorship institution of government on 1973. It prevented showing film which threatened public and country. BSF got many responses which some were agree with BSF activity and the others not. Film constitution on 1992 and Government Rule on 1994 are solutions to decrease the problem of national film industry especially about censorship."

"Skripsi ini mengungkap gagasan keluarga dalam film. Permasalahan berangkat dari posisi film sebagai media mendefinisikan gagasan tentang keluarga melalui ideologis yang teknologi dan struktur narasinya. Pendekatan yang adalah analisis discourse. Pendekatan ini melihat pembentudigunakan gagasan dalam media sebagai pertarungan posisi-posisi unsur-unsur pembentuk gagasan. Discourse keluarga dalam film menampilkan relasirelasi antara unsur-unsur yang ada dalam keluarga dan di luar keluarga. Discourse keluarga yang dominan adalah keluarga harmonis, pertentangan-pertentangan dalam keluarga didefinisikan sebagai kesalah-pahaman di antara anggota keluarga. Discourse ini menyembunyikan ketimpangan posisi antar anggota keluarga. Persoalan hubungan antar keluarga yang berbeda kelas sosialnya didefinisikan sebagai hubungan kekeluargaan sehingga persoalan diselesaikan secara kekeluargaan. Dengan demikian kontradiksi kelas dikaburkan oleh penyelesaian kekeluargaan itu. Discourse keluarga harmonis dikonstruksi film untuk menunjuk hubungan "tanpa konflik" dalam perbedaan kelas. Discourse keluarga juga digunakan untuk kan bangsa. Dari definisi ini bangsa adalah suatu "keluarga mendefinisi dengan suku-suku bangsa (kelompok etnis) sebagai anggotanya dengan identitas budaya yang merupakan paduan harmonis antara unsur-unsur kebudayaan "Timur" dan "Barat"."