Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas tentang cara-cara PT STU mempraktikan serangkaian skema Base Erosion and Profit Shifting dalam rangka meminimalisasi pembayaran pajak di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain studi kasus. Ada tiga transaksi yang digunakan PT STU melakukan upaya Base Erosion and Profit Shifting yaitu pembayaran sewa, transaksi royalti dan skema cash pooling. Transaksi pembayaran sewa dan royalti kepada afiliasi menggerus basis pajak penghasilan badan. Sedangkan skema cash pooling meniadakan kewajiban pembayaran pajak pemotongan dan pemungutan. Hasil penelitian menyarankan bahwa pemerintah sebagai regulator perlu menyusun aturan baru terkait Cash pooling dan royalti, serta menentukan dasar penghitungan royati dan sewa yang diperbolehkan.

---

This thesis discusses the method of PT STU practicing a series of schemes Base Erosion and Profit Shifting in order to minimize tax payment in Indonesia. This reserach is qualitative research with case study design. There are three transactions used by PT STU to make efforts on Base Erosion and Profit Shifting, namely lease payments, royalty transactions and cash pooling schemes. Lease and royalty payment transactions to affiliates erode the corporate income tax base. While the cash pooling scheme eliminates the obligation to pay withholding taxes. The result of the study suggest that the goverment as a regulator needs to develop new rules regarding cash pooling and royalties, and determine the basis for calculating allowable royalties and rent payment."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis keterkaitan transaksi-transaksi afiliasi dan argumen-argumen yang digunakan oleh perusahaan serta otoritas pajak dalam menentukan pendekatan yang digunakan dalam menganalisis kewajaran transaksi-transaksi afiliasi tersebut. PT. XYZ sebagai Licensed Distributor produk-produk IT seperti PC Desktop , PC Notebook, PC Netbook, Server PC/Networking System, PC Monitor, PC Projector, dan Smartphone/Tablet dengan merk A merupakan salah satu perusahaan multinasional di Indonesia yang memiliki cabang di berbagai negara dengan fungsi yang berbeda-beda dan berpusat di Taiwan. Perusahaan ini membukukan kenaikan penjualan tetapi mengalami penurunan operating income yang signifikan pada tahun 20X6 dibandingkan dengan penjualan dan operating income tahun 20X5 sehingga otoritas pajak melakukan pemeriksaan pajak untuk tahun pajak 20X6 tersebut. Sering terjadi perbedaan penggunaan pendekatan pengujian transaksi yang dilakukan oleh otoritas pajak dan pihak perusahaan yang menghasilkan kesimpulan dan jumlah pajak terhutang yang berbeda. Pertanyaan yang menjadi fokus atau batasan dalam penelitian ini adalah: a) mengapa terjadi penurunan operating income yang signifikan sedangkan penjualan meningkat, b) mengapa pos pembelian yang perlu dilakukan koreksi, c) apakah perusahaan telah melakukan manual screening dengan benar terkait dengan pemilihan data pembanding. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus yang memfokuskan pada satu objek penelitian yaitu PT. XYZ. Pengumpulan data primer dan sekunder dilakukan melalui studi lapangan dan melalui studi literatur. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pembuat kebijakan dalam menyusun suatu aturan dan acuan yang baku dalam praktik transfer pricing umumnya dan dalam penentuan pendekatan yang digunakan dalam menganalisis kewajaran transaksi afiliasi khususnya.

---

The purpose of this study is to identify and analyze the linkages of affiliate transactions and arguments used by companies and tax authorities in determining the approach used in analyzing the fairness of these affiliate transactions. PT. XYZ as a sole agent of IT products such as Desktop PCs, Notebook PCs, Netbook PCs, PC Servers/Networking Systems, PC Monitors, PC Projector, and Smartphones/Tablets with the brand A is one of the multinational companies in Indonesia which has branches in various countries with different functions and based in Taiwan. The company posted an increase in sales but experienced a significant decrease in operating income in 20X6 compared to sales and operating income in 20X5 so that the tax authority conducted a tax audit for the 20X6. There is often a difference in the use of the approach to testing transactions carried out by the tax authorities and the company that produces conclusions and the amount of tax payable differently. The questions that are the focus or limitation in this study are: a) Why does a significant decrease in operating income while sales increase, b) Why the purchase account needs to be corrected, c) Does the company have done the manual screening correctly related to the selection of comparable data . The research method used is a case study that focuses on one object of research, PT. XYZ. The collection of primary and secondary data is carried out through field studies and through literature studies. The results of this study are expected to be input for policy makers in drafting a standard rule and reference in the practice of transfer pricing generally and in determining the approach used in analyzing the fairness of particular affiliate transactions.

"

"ABSTRAKPada tahun 2015, negara-negara yang tergabung dalam Organization of Economic Co-operation and Development dan G20 termasuk Indonesia sepakat menjalankan 15 rencana aksi yang disebut Base Erosion and Profit Shifting BEPS Action Plan untuk mengatasi masalah penggerusan basis pajak dan pengalihan laba. Salah rencana aksinya adalah BEPS Action Plan 12: Mandatory Disclosure Rules untuk menangkal aggressive tax planning. BEPS Action Plan 12: Mandatory Disclosure Rules merupakan pelaporan wajib bagi Wajib Pajak dan promotor untuk mengungkap skema perencanaan pajak tax planning yang dijalankan dalam rangka mendapat informasi dini mengenai perencanaan pajak agresif aggressive tax planning . Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tantangan yang dihadapi dalam pengimplementasian, bentuk dan kerangka desain implementasi yang sesuai, serta dampak dari pengimplementasian rekomendasi BEPS Action Plan 12: Mandatory Disclosure Rules di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan pengumpulan data yang dilakukan berupa studi kepustakaan dan wawancara mendalam dengan praktisi, akademisi dan otoritas pajak di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan tantangan utama yang dihadapi adalah landasan hukum, bentuk implementasi berupa Peraturan Menteri Keuangan, dan pengimplementasian menimbulkan dampak positif dan negatif.

---

ABSTRACTIn 2015, countries in the Organization of Economic Co operation and Development OECD and G20 including Indonesia have agreed to implement 15 action plans called the Base Erosion and Profit Shifting BEPS Action Plan to address the problem of the tax base erosion and profit shifting. One of the action plans is BEPS Action Plan 12 Mandatory Disclosure Rules to counter aggressive tax planning. BEPS Action Plan 12 Mandatory Disclosure Rules is mandatory reporting for Taxpayers and promoters to disclose tax planning schemes undertaken in order to obtain early information on aggressive tax planning. This study aims to determine the challenges faced in implementing, the form and design framework of the appropriate implementation, and the impact of the implementation of BEPS Action Plan 12 Mandatory Disclosure Rules in Indonesia. The research is conducted with qualitative approach and data collection is conducted through literature review and in depth interview with practitioner, academics and tax authority in Indonesia. The results of this study indicate the main challenges faced is the legal basis, the form of implementation is Regulation of the Minister of Finance, and the implementation has positive and negative impacts."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah afiliasi perusahaan dalam grup bisnis di Indonesia memiliki pengaruh terhadap volatilitas laba operasi yang diukur melalui standar deviasi laba operasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa afiliasi perusahaan grup bisnis di Indonesia berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap standar deviasi laba operasi, sehingga perusahaan yang terafiliasi dengan grup bisnis tergolong lebih volatile dibandingkan dengan non grup bisnis. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan kinerja antara perusahaan terafiliasi grup bisnis dengan non grup bisnis, dengan melihat nilai Tobin?s Q dan ROA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan terafiliasi grup bisnis memiliki kinerja yang berbeda jika dilihat dari nilai Tobin?s Q, menandakan bahwa pasar lebih mengapresiasi secara positif perusahaan grup bisnis, namun tidak terdapat perbedaan kinerja antara perusahaan terafiliasi grup bisnis maupun non grup bisnis jika dilihat kinerjanya secara akuntansi yang diukur oleh ROA.

---

ABSTRACT

The objective of this research is to study whether an affiliation with a Business Group would affect to operating profit volatility which measured by standard deviation of operating profit. The result in this research support the hypothesis that an affiliation with a Business Group would have positive and significant effect to operating profit volatility, so the company that affiliated with Business Groups in Indonesia will be more volatile compared to non Business Groups. Another purposes of this research is to study the significant differences between Business Group affiliated companies and non-Business Group companies in terms of their performance measured by Tobin?s Q and ROA. The result of the study suggest that the markets are more attracted to Business Group affiliated companies which reflected by higher Tobin?s Q score. But the differences result has been occured when we used ROA as a based of firm performances. There is no differences significant performance result between companies that affiliated in Business Group and non-Business Group."

"Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap key informant.Penelitian ini menghasilkan tiga hasil penelitian. Pertama, terdapat beberapa kelemahan pada CFC rules Indonesia antara lain terbatasnya definisi kontrol, tidak adanya definisi low tax juridiction, tidak terdapat ketentuan penghitungan besar dividen. Kedua, terdapat beberapa perbedaan ketentuan CFC Indonesia dengan Tiongkok antara lain tentang definisi kontrol, definisi low tax juridiction, pengecualian penerapan CFC rules. Ketiga, terdapat beberapa rekomendasi OECD yang dapat dilakukan pertimbangan adopsi antara lain perluasan definisi kontrol, pembuatan ketentuan tentang low tax juridiction dan penghitungan atribusi CFC berdasarkan persentase dan periode kepemilikan.

---

This research uses qualitative approach. Data were collected through in depth interviews of key informants. This study yields three research results. First, there are some weaknesses in CFC rules of Indonesia such as limited definition of control, there is no definition of low tax juridiction, there is no provision of large dividend calculation. Secondly, there are some differences between CFC rules in Indonesia and Tiongkok such as definition of control, definition of low tax juridiction, exemption of CFC rules implementation. Third, there are some OECD recommendations that can be taken into consideration of adoption such as the expansion of the definition of control, the preparation of low tax juridiction and the calculation of CFC attribution based on the percentage and period of ownership."

"Penelitian ini membahas mengenai penerbitan Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika No. 3 Tahun 2016 yang mewajibkan penyedia layanan OTT asing, termasuk Facebook Singapore, Pte. Ltd. untuk mendirikan BUT di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif-deksriptif dengan pendekatan studi kasus. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika No. 3 Tahun 2016 tidak dapat diterapkan di Indonesia karena bertentangan dengan Tax Treaty Indonesia- Singapura berdasarkan teori Tax Treaty Override dan Tax Avoidance, meskipun berdasarkan benefit theory of taxation Indonesia seharusnya dapat mengenakan pajak atas penghasilan Facebook Singapore, Pte. Ltd. yang bersumber dari Indonesia. Selain itu, alternatif kebijakan yang ditawarkan dalam BEPS Action Plan 1 berupa significant economic presence, withholding tax, dan equalization levy masih belum memungkinkan untuk diterapkan di Indonesia tanpa merevisi ketentuan dalam Tax Treaty Indonesia- Singapura.

---

This study discusses the issuance of Circular Letter of Minister of Communication and Information No. 3 year 2016 which requiring foreign OTT service providers, including Facebook Singapore, Pte. Ltd. to establish BUT in Indonesia. This research is a qualitative descriptive research with case study approach. Based on the results of this study can be concluded that the Circular Letter of Minister of Communication and Information No. 3 year 2016 cannot be applied in Indonesia because it is contradictory to Tax Treaty Indonesia Singapore based on Tax Treaty Override and Tax Avoidance theory, although based on benefit theory of taxation Indonesia should be able to impose tax on income of Facebook Singapore, Pte. Ltd. sourced from Indonesia. In addition, the policy alternatives offered in BEPS Action Plan 1 in the form of significant economic presence, withholding tax, and equalization levy are still not possible to be applied in Indonesia without revising the terms of the Tax Treaty Indonesia Singapore. "

"

Penelitian ini membahas mengenai latar belakang perubahan entity approach menjadi transactional approach dalam CFC rules Indonesia. Penelitian ini menganalisis kelebihan dan juga kelemahan dari masing-masing pendekatan. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis CFC rules Indonesia ditinjau dengan six building blocks BEPS Action Plan 3.. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan analisis data kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini adalah pertama, perubahan pendekatan dilatar belakangi kelebihan dan kekurangan dari masing-masing pendekatan dan untuk mendorong transparansi, kepastian hukum, dan keadilan bagi wajib pajak. Kedua, terdapat beberapa rekomendasi dari BEPS Action Plan 3 baik yang sudah diterapkan, maupun belum diterapkan untuk dipertimbangkan, diantaranya mengatur lebih lanjut mengenai definsi CFC yang disertai dengan hybrid mismatch rule, mengatur lebih lanjut ketentuan trust, menerapkan tax rate exemption, meningkatkan kemampuan dan kapasitas pemerintah terkait penerapan transactional approach, memperjelas ketentuan untuk menggunakan ketentuan parent dalam menghitung penghasilan CFC, mengatur lebih lanjut ketentuan mengenai kerugian CFC, mengatur batas minimal kepemilikan bersama-sama, dan mengatur ketentuan atribusi penghasilan CFC yang berdasarkan periode kepemilikan

---

This research discusses about the background change of entity approach into transactional approach in CFC rules Indonesia by analyzing the advantages and disadvantages of each approach. In Addition, this research also discusses about the current CFC rules Indonesia reviewed by six building blocks Base Erosion and Profit Shifting Action Plan 3. The research method uses qualitative descrirptive method. This research concludes that first, the background change of entity approach into transactional approach is the advantages and disadvantages of each approach and to stimulate transparency, legal-certainty, and fairness. Second, there are some recommendation from six building blocks BEPS Action Plan 3 that have been or not been adopted that needs to be reconsidered  such as regulating the definition of CFC rules that also includes hybrid mismatch rule, regulating provision about trust, upgrading the capacity of DGT, regulating the provision to use parent provision for calculating CFC income, regulating provision about CFC losses, regulating the minimum threshold of joint ownership, and attributing the CFC income by considering period of ownership

"

"Transaksi afiliasi atau yang diketahui juga sebagai related party transaction (RPT) merupakan transaksi yang terjadi di antara dua atau lebih pihak yang memiliki hubungan istimewa atau berelasi. Karena dilakukan oleh para pihak yang berelasi, transaksi afiliasi berpotensi tidak dilakukan dengan memenuhi prinsip kewajaran usaha (arm’s length principle) atau menyebabkan timbulnya agency problem. Untuk itu, perlu dilakukan keterbukaan informasi kepada publik untuk memberikan gambaran informasi material mengenai transaksi afiliasi dan sebagai pemenuhan terhadap prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah terdapat pengaruh yang signifikan dan positif terhadap pasar saham Indonesia atas munculnya informasi baru mengenai RPT Announcement oleh emiten di Indonesia. Terlepas dari banyaknya transaksi afiliasi yang dilakukan di Indonesia, hanya sedikit penelitian yang berfokus pada dampak RPT Announcement terhadap reaksi pasar saham di Indonesia. Dengan menggunakan metode event study, dalam penelitian ini juga dijelaskan apakah harga saham menyesuaikan secara tepat waktu setelah kedatangan informasi publik baru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat rata-rata abnormal return yang signifikan dan positif pada t-3 RPT Announcement, serta terdapat rata-rata abnormal return yang signifikan dan negatif pada t+4 RPT Announcement.

---

Affiliated transaction or also known as related party transaction (RPT) refers to a transaction involving two or more parties with a special or related relationship. Due to this relationship, the transactions may not be conducted according to the arm's length principle or cause a potential agency problem. Therefore, information disclosure to the public is necessary to provide a material information regarding affiliated transactions and as a key aspect of adhering to principles of good corporate governance. The aim of this study is to analyze whether there is a significant and positive impact on Indonesian stock market, in response to the RPT Announcements by issuers in Indonesia. Despite the prevalence of affiliated transactions among group companies in Indonesia, there is little research focused on the impact of RPT announcements on stock market reactions in Indonesia. Using event study as the method, in this study assess whether stock prices adjust in a timely manner upon the arrival of new public information. The results indicate that there is a significant and positive average abnormal return on t-3 RPT Announcement, and a significant and negative average abnormal return on t+4 RPT Announcement."

"Saat ini permasalahan mengenai transfer pricing telah menyita perhatian dunia. Salah satu transaksi yang dijelaskan secara lebih spesifik di dalam OECD Guidelines adalah transaksi atas harta tidak berwujud karena harta tidak berwujud seringkali sulit untuk membuktikan kebenarannya. Kemudian, salah satu jenis harta tidak berwujud yang sering menjadi objek sengketa pajak adalah know-how karena pada umumnya tidak didaftarkan seperti paten atau merek dagang, sehingga sulit untuk diidentifikasi dan dibuktikan. Maka, penelitian ini bermaksud untuk menganalisis pengenaan PPh atas pembayaran royalti dan pembuktian kebenaran know-how dalam transaksi afiliasi luar negeri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan melakukan studi lapangan, dalam hal ini wawancara mendalam, dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah dalam pengenaan PPh atas pembayaran royalti dalam transaksi afiliasi luar negeri dapat dibedakan menjadi 2 (dua) kondisi, yaitu apabila terdapat Tax Treaty antara Indonesia dengan negara asal pihak penerima penghasilan dan apabila tidak terdapat Tax Treaty antara Indonesia dengan negara asal pihak penerima penghasilan dan dalam pembuktian kebenaran know-how dapat dilakukan dengan mengidentifikasi 3 (tiga) indikator, yaitu eksistensi, kepemilikan, serta manfaat ekonomis.

---

Nowadays, the issue of transfer pricing has caught the attention of the world. One of the more specifically described transaction in the OECD Guidelines is the transaction on intangible assets because it’s often difficult to verify intangible assets’ genuiness. One type of intangible assets that is often the object of tax disputes is know-how because know-how in general is not registered like a patent or trademark, making it difficult to identify and verify. This research aims to analyze the imposition of income tax on royalty payments and verify the genuiness of know-how in foreign affiliated transactions. The method used in this research is descriptive qualitative by conducting field studies such as in-depth interviews, and literature study. The result of this research shows that the imposition of income tax on royalty payments in foreign affiliated transactions can be divided into 2 (two) conditions, namely if there is a Tax Treaty between Indonesia and the country of the origin of the income recipient and if there is no Tax Treaty between Indonesia and the country of the origin of the income recipient and the verification of know-how’s geniuineness can be done by identifying 3 (three) indicators, namely existence, ownership, and economic benefits."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh strukturkepemilikan perusahaan yang memiliki hubungan grup afiliasi terhadap nilaiperusahaan. Efektivitas dewan komisaris dan komite audit juga diikutsertakanpada penelitian sebagai pemoderasi interaksi grup afiliasi dengan nilaiperusahaan. Efektivitas dewan komisaris dan komite audit diukur berdasarkanpenelitian Hermawan (2009). Sampel penelitian yang digunakan dalam penelitianini adalah perusahaan-perusahaan manufkatur yang terdaftar di Bursa EfekIndonesia pada periode tahun 2008-2012 dan terpilih 69 perusahaan yang menjadisampel. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa grup afiliasi berpengaruh negatifdan signifikan terhadap nilai perusahaan. Kemudian efektivitas dewan komisarisdan komite audit semakin memperkuat hubungan negatif grup afiliasi terhadapnilai perusahaan.

---

ABSTRACTThe objective of this research is to examine empirically the effect of ownershipstructure which has relation to group affiliation to firm value, and the roleeffectiveness of board of commisioners and audit committee. The effectiveness ofboard of commisioners and audit committee is measured based on Hermawan(2009). The research samples are firms in manufacturing industry from 2008-2012. This research give evidence that the group aflliation has significant negativeeffect on firm value. Then the effectiveness of board of commissioners and auditcommittee strengthen (increase) the negative effect of group affiliation on firmvalue."