Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Melihat kenyataan yang ada bahwa kondisi anak Indonesia masih banyak yang memprihatinkan.Seperti masih banyaknya anak-anak yang mengemis, berjualan, dan mengamen di jalanan. Anak-anak seperti itu umumnya sudah tidak bersekolah lagi. Selain itu, anak juga sangat memerlukan perlindungan hukum yang berkekuatan hukum tetap, sebab sering kali terjadi kasus-kasus hukum yang tidak tertangani. Di sisi lain dalam penanganan terhadap kasus anak pun bisa dikatakan belum baik, maka perlu adanya tindakan diversi karena diversi dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang baik kembali, melalui jalur non formaldengan melibatkan sumber daya masyarakat. Penelitian ini akan membahas mengenai bagaimana Penyidik menentukan diversi terhadap tindak pidana yang dilkukan oleh anak, bagaimana cara Penyidik menghasilkan satu kesepakatandiversi serta bagaimana pengawasan terhadap pelaksanaan diversi oleh Polresta Depok dan Kabupaten Bogor. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif-empirik, dengan sumber data yang diperoleh melalui kepustakaan danwawancara. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian eksplanatoris. Hasil penelitian menunjukan bahwa beberapa kasus yang ditangani oleh PolrestaDepok dan Polres Kabupaten Bogor tidak ada keseragaman dalam penanganan perkara yang dapat dilakukan diversi. Pada kedua polres tersebut memiliki kebijakan yang berbeda, karena Penyidik Polresta Depok tidak mengetahuiPeraturan Pemerintah No.65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum berumur 12 (dua belas) tahun. Hal ini menyebabkan perbedaan kebijakan dengan yang dilakukan Polres Kabupaten Bogor yang sudah mengetahui Peraturan Pemerintah No.65 Tahun 2015, oleh sebab itu diperlukan sosialisasi tentang pelaksanaan diversi ditingkat Penyidikan.

---

Looking at the reality that the condition of Indonesian children that seem to be apprehensively alarming, like numerous of children being panhandler, busker, etc. Those children mostly lost their rights to obtain education. Moreover, those children need legal protection due to some unresolved legal cases. On the other hand, the handling of child cases remain indecent, therefore will need a diversion mechanism with the aim of giving some opportunities to the lawbreakers as a refinement through informal way by involving society. This research explains how investigator determines diversion mechanism to be used in criminal cases committed by children, how investigator resulting diversion agreements, and how the surveillance is conducted by Bogor Regency Resort Police and Depok Resort Police. The research method used is normative-empirical method with data sources obtainedthrough literatures and interview and the research type used is explanatory. The result tells that some cases handled by Bogor Regency Resort Police and Depok Resort Police shows no common denominator for cases that using diversion mechanism. In both Bogor Regency Resort Police and Depok Resort Police have totally different policies due to lack of acquaintance of the Government Regulationnumber 65 Year 2015 concerning Guidelines for Implementing Diversion and Handling of Children Under 12 Years Old by Depok Resort Police. This resulted the total different policies between Bogor Regency Resort Police and Depok Resort Police. Therefore the massive socialization of the implementation of diversionmechanism in the level of investigation is inevitably needed."

"Tesis ini membahas hasil penelitian tentang analisis penggunaan teknik penyelidikandalam penanganan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kepolisian ResortMetro Jakarta Barat. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif-kualitatifyang bersumber dari data primer dan sekunder dengan metode pengumpulan datayang dilakukan dengan cara wawancara mendalam, wawancara pakar, observasi dantelaahan dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih adanya curanmor diwilayah hukum Polres Jakarta Barat, disebabkan karena belum terbongkarnyajaringan pelaku curanmor yang terdiri dari pelaku, pengirim dan penadah hasilkejahatan. Saat ini penegakan masih lebih difokuskan pada pelaku pencurian,sedangkan pelaku pengiriman dan penadah tidak seluruhnya dapat diungkap,mengingat kendaraan bermotor sangat mudah berpindah tempat dan diubahbentuknya. Berdasarkan hasil wawancara dan praktik dilapangan, kemudahanperubahan bentuk dan perpindahan kendaraan hasil curian ini juga mempersulitkepolisian dalam menemukan bukti kejahatan dan pengungkapan tuntas kasuscuranmor. Kondisi ini, mendorong munculnya pelaku-pelaku pencurian baik pelakubaru maupun residivis, karena masih ada penadah yang akan menerima hasil curian.Artinya sisi demand dan supply masih tetap berjalan, pelaku pencurian masihmendapatkan nilai ekonomis dari kejahatannya, sehingga masih terus melakukankejahatan curanmor. Selain upaya yang dapat dilakukan oleh Satreskrim PolrestroJakarta Barat adalah menggunakan teknik penyelidikan yaitu controlled deliveryyang dapat mengungkap seluruh pelaku dalam jaringan kejahatan curanmor, dalamhal ini pelaku, pengirim dan penadah yang kedudukannya berada di luar Kota JakartaBarat. Pada masa mendatang penerapan teknik penyelidikan Controlled Delivery pengiriman yang diawasi oleh pihak kepolisian, diharapkan dapat mengungkapjaringan, modus maupun menangkap seluruh pihak terkait dengan pencuriankendaraan bermotor. Pengungkapan jaringan dan modus ini diharapkan dapat lebihefektif untuk menanggulangi bahkan menghilangkan kejahatan pencurian kendaraanbermotor karena meliputi pula upaya pencegahan kejahatan yaitu denganmenghilangkan nilai ekonomis dari kejahatan.

---

This thesis discusses the results of research on the analysis of the use of investigationtechniques in the handling of criminal theft of motor vehicles at the Police ResortWest Jakarta Metro. This research is done by descriptive qualitative method thatcomes from primary and secondary data with data collecting method done by indepthinterview, expert interview, observation and document review. The result ofthe research shows that the existence of curanmor in West Jakarta Police area iscaused by the unfamiliar network of curanmor perpetrators consisting of theperpetrator, the sender and the felon of the crime result. Currently enforcement is stillmore focused on the perpetrators of theft, while the perpetrators of delivery andpenadah not entirely can be revealed, given the motor vehicle is very easy to moveand changed its shape. Based on the results of interviews and field practice, the easeof change of form and the transfer of stolen vehicles also makes it difficult for thepolice to find evidence of crime and complete disclosure of the case of curanmor.This condition, encouraging the emergence of the perpetrators of theft of both newand recruited perpetrators, because there are still penadah who will receive the loot.This means that the demand and supply side is still running, the theft perpetratorsstill get the economic value of the crime, so still continue to commit crime curanmor.In addition to efforts that can be done by Satreskrim Polrestro West Jakarta is to usea controlled delivery investigation technique that can reveal all the perpetrators incrime network curanmor, in this case the perpetrators, senders and penadah whoseposition is outside the West Jakarta. In the future the application of controlleddelivery supervised surveillance investigation techniques by the police, is expectedto reveal the network, mode and capture all parties related to motor vehicle theft.Disclosure of networks and modes is expected to be more effective to overcome andeven eliminate the crime of motor vehicle theft because it includes also crimeprevention efforts is to eliminate the economic value of crime."

"Kejahatan adalah masalah yang tidak ada hentinya, kejahatan tidak akan bisa dihapuskan, namun kejahatan hanya bisa dikurangi. Salah satu upaya untuk mengsikapinya adalah dengan melakukan pencegahan dengan skala prioritas terhadap kejahatan yang trend-nya meningkat, sehingga dapat menjadi petunjuk bagi aparat terkait dalam menfokuskan perhatian pada kejahatan yang menonjol tersebut. Untuk mengetahui bentuk kejahatan mana yang menonjol, tidak terlepas dari peran statistik kriminal, khususnya statistik kriminal yang dibuat oleh kepolisian. Hal inilah yang menjadikan peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana trend kejahatan dalam statistik kriminal yang dibuat oleh polisi dengan memperhatikan faktor demografi (trend fluktuasi penduduk) dan crime clearance (trend fluktuasi penyelesaian kejahatan) oleh kepolisian.Penelitian ini menggunakan metode studi dokumen, hal ini karena data yang akan diteliti adalah berupa dokumen-dokumen tentang statistik kriminal resmi polisi yang ada di Polies Metro Depok. Pendekatan dalam pengumpulan data dilakukan dengan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengetahui meningkatnya trend kejahatan dengan memperhatikan faktor demografi (penduduk), dan crime clearance.Dari hasil penelitian ditemukan bahwa ada 2 faktor yang mempengaruhi fluktuasi trend kejahatan yaitu: (1). Faktor jumlah pertumbuhan penduduk, (2). crime clearance. Dari kedua faktortersebut, tidak semuanya memperlihatkan trend yang sejalan. Seperti faktor penduduk, dari hasil penelitian tidak memperlihatkan adanya trend yang sejajar. Sedangkan pada faktor crime clearance memperlihatkan trend yang tidak sejalan dengan trend kejahatan, kecuali pada kasus penyalahgunaan narkotika yang trendnya sejalan dengan pertumbuhan penduduk serta crime clearance."

"Penelitian ini membahas implementasi strategi Polmas dalam penanggulangan paham radikalisme (pemberdayaan pemuda oleh Bhabinkamtibmas di Kepolisian Resort Metro Depok). Keberagaman identitas masyarakat di Indonesia memicu tumbuhnya paham radikalisme yang sebagian besar terafiliasi pada organisasi-organisasi intoleran di dalam masyarakat. Dalam upaya pencegahan penyebaran paham radikalisme Kepolisian Republik Indonesia (Polri) gencar melakukan pendeteksian terhadap seluruh wilayah yang dianggap sebagai pusat penyebaran ajaran tersebut. Adanya kerjasama yang baik antara Polri melalui Bhabinkamtibmas sebagai pengemban Polmas di desa/kelurahan yang merupakan salah satu instrumen keamanan negara dan masyarakat sipil terutama organisasi pemuda dapat mempermudah pengawasan dan pelaporan bibit-bibit aksi radikalisme. Optimalisasi kerjasama diantara kedua elemen tersebut menjadi kunci utama disamping terus melaksanakan dan mengevaluasi upaya pencegahan radikalisme yang telah dilakukan oleh Pemerintah. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode kualitatif dan menggunakan Teori Radikalisme, Kontra-Radikalisme, Konsep Kebijakan Publik, Konsep Polmas, dan Konsep Psikologi Pemuda. Penelitian ini menemukan bahwa upaya yang dilakukan Bhabinkamtibmas Polrestro Depok masih belum optimal, dan diperlukan dukungan kuat dari Polri untuk memperkuat posisi Bhabinkamtibmas di wilayah binaan terkait dengan penanggulangan penyebaran radikalisme.

---

This study discusses the strategy implementation of Polmas on countering radicalism (empowerment of youth by the community service unit at the Depok Metro Police Resort). The diversity of people's identities in Indonesia has triggered the growth of radicalism, most of which are affiliated with intolerant organizations in society. In an effort to prevent the spread of radicalism, the Indonesian National Police (Polri) are intensively carrying out detection of all areas considered to be centers of the spread of these teachings. The existence of good cooperation between the National Police through Bhabinkamtibmas as the caretaker of Polmas in villages / kelurahan which is one of the state security instruments and civil society, especially youth organizations, can facilitate monitoring and reporting of the seeds of radicalism. Optimizing cooperation between the two elements is the main key in addition to continuing to implement and evaluate efforts to prevent radicalism that have been carried out by the Government. This research was conducted using qualitative methods and using the theory of radicalism, counter-radicalism, the concept of public policy, the concept of community policing, and the concept of youth psychology. This study found that the efforts made by the Depok Police Service Unit are still not optimal, and strong support from the National Police is needed to strengthen the position of babhinkamtibmas in the target areas related to overcoming the spread of radicalism."

"Dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di wilayah hukum Polres Blora, secara faktual telah tercapai sesuai target dan timeline yang telah dirumuskan oleh satgas vaksinasi Kabupaten Blora. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mendeskripsikan dan menganalisis secara objektif kondisi pandemi Covid-19 yang terjadi di wilayah hukum Polres Blora; 2) Mendeskripsikan dan menganalisis hambatan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Wilayah Hukum Polres Blora; 3) Mendeskripsikan dan menganalisis peran Polri untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di wilayah hukum Polres Blora.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Peneliti memilih pendekatan kualitatif karena pendekatan ini dapat menggambarkan secara komprehensif peran polri dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa peran Polri untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan vaksinasi Covid- 19 di wilayah hukum Polres Blora diantaranya; Pertama, memfasilitasi masyarakat untuk terlibat langsung dalam proses perencanaan pelaksanaan vaksinasi di berbagai level, dengan memberikan ruang sebesar-besarnya bagi masyarakat dalam memberikan masukan dan gagasan terkait pelaksanaan vaksinasi. Kedua, pada tahap pelaksanaan vaksinasi perwakilan masyarakat dilibatkan ikut serta menjadi panitia vaksinasi di lokasi yang telah disepakati berdasarkan hasil musyawarah. Masyarakat juga secara sukarela ikut membantu mensosialisasikan informasi pelaksanaan vaksinasi bahkan hingga memberikan bantuan konsumsi secara sukarela saat pelaksanaan vaksinasi yang diinisiasi oleh Polri. Ketiga, Polri melakukan terobosan program inovatif dengan “menyambangi” door to door masyarakat dan mengupayakan kemudahan akses vaksin melalui mobil gerai vaksin.

---

The research discusses about the roles of Blora Police Resort in handling the pandemic of Covid-19 in Blora Regency. More specifically, the research aims to (1) describe and analyse objectively the condition of Covid-19 pandemic that occurs in the jurisdiction of Blora Police Resort; (2) describe the role of Indonesian National Police in increasing the public participation to make the Covid-19 vaccination successful in the jurisdiction of Blora Police Resort; and (3) describe and analyse the obstacles in the implementation of Covid-19 vaccination in the jurisdiction of Blora Police Resort. The research employs the qualitative approach. The researcher chooses the qualitative approach because it can comprehensively describe the police strategy in increasing the community participation in Covid-19 vaccination programs. The results of the research reveal that the roles of the National Police to encourage the community participation in the implementation of the Covid-19 vaccination programs in the jurisdiction of Blora Police Resort are: first, facilitating the community to be directly involved in the planning process for the implementation of vaccination at various levels by providing as much space as possible for the community to provide inputs and ideas regarding the implementation of vaccination; second, involving community representatives as part of the vaccination succession committees at certain locations, especially in voluntarily helping disseminate information on the implementation of vaccinations as well as providing consumption assistance during the implementation of vaccinations initiated by the police; and third, creating innovative programs by visiting the communities door to door and seeking easy access to vaccines through vaccine booth cars."

"Terdapat berbagai tindakan melawan hukum ynag dilakukan oleh anak saat ini, termasuk tindak pidana penganiayaan yang banyak terjadi di wilayah hokum Polres Sleman. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa penerapan keadilan restoratif dalam penggunaan diversi kepolisian dalam rangka menangani tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di bawah umur di wilayah hukum Polres Sleman. Metode kualitatif-deskriptif digunakan dalam penelitian ini dengan pendekatan studi kasus. Data primer dan sekunder dikumpulkan melalui teknik wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan pada anggota kepolisian di Polres Sleman yang bertugas sebagai seorang penyidik tindak pidana oleh anak. Penelitian menggunakan Teori Kebijakan Penanggulangan Kejahatan dan Teori Perlindungan Anak yang berhadapan dengan hokum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penganiayaan merupakan tindak pidana karena mengarah pada penganiayaan dan dapat menyebabkan kematian dan kejadiannya di wilayah Polres Sleman mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Upaya penanganan tindak pidana penganiayaan di Polres Sleman dilakukan dengan melaksanakan diversi karena sebagian besar pelaku merupakan anak di bawah umur. Implementasinya sudah sesuai dengan UU nomor 11 tahun 2012 tentang SPPA. Dalam menerapkan diversi terhadap pelaku penganiayaan terdapat beberapa hambatan yang dihadapi Polres Sleman diantaranya standar sistem hukum yang memaksa adanya tindak lanjut secara pidana, pelanggaran serius yang dilakukan anak menuntut tanggung jawab pidana, kesulitan LPA dalam melakukan penanganan, kurangnya koordinasi antar lembaga, korban yang tidak menyetujui diversi, dan tidak diterimanya diversi oleh publik.

---

There are various actions against the law that are carried out by children today, including Criminal Acts of Abuse criminal acts that often occur in the legal area of the Sleman Police. This study aims to analyze the application of restorative justice in the use of police diversion in order to deal with Criminal Acts of Abuse committed by minors in the jurisdiction of the Sleman Police. Qualitative-descriptive method is used in this research with a case study approach. Primary and secondary data were collected through interview and documentation techniques. Interviews were conducted on members of the police at the Sleman Police who served as an investigator for criminal acts by children. The study uses the theory of crime prevention policy and the theory of child protection in dealing with the law. The results showed that Criminal Acts of Abuse is a criminal offense because it leads to persecution and can cause death and the incidence in the Sleman Police area has increased from year to year. Efforts to handle clitih crimes at the Sleman Police are carried out by carrying out diversion because most of the perpetrators are minors. Its implementation is in accordance with Law No. 11 of 2012 concerning SPPA. In implementing diversion against Criminal Acts of Abuse perpetrators, there are several obstacles faced by the Sleman Police including the standard of the legal system that forces criminal follow-up, serious violations committed by children demanding criminal responsibility, difficulties for LPA in handling, lack of coordination between institutions, victims who do not agree diversion, and diversion is not accepted by the public."

"ABSTRAKRestorative justice atau keadilan restoratif adalah sebuah teori yang menekankan pada memulihkan kerugian yang disebabkan atau ditimbulkan oleh perbuatan pidana. Memulihkan kerugian ini akan tercapai dengan adanya proses-proses kooperatif yang mencakup semua pihak yang berkepentingan. Penyelesaian tindak pidana anak yang berkonflik dengan hukum dengan menggunakan konsep diversi melalui pendekatan keadilan restorative justice yaitu penyelesaian yang melibatkan semua pihak dan secara bersama-sama mengatasi perkara dan mencari solusi yang terbaik terhadap perkara yang dihadapi anak dengan demikian perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang lebih mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang didukung dengan penelitian lapangan yang dilakukan dengan cara melakukan wawancara dengan informan, analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan metode pengumpulan data primer dan sekunder. Sehubungan dengan hal tersebut dalam penelitian ini akan menggambarkan bagaimana pelaksanaan diversi pada Polres Jakarta Selatan dan Polres Metro Jakarta Pusat yang ditangani di unit PPA. Mengingat kewajiban bagi penyidik untuk mengedepankan proses diversi dalam kasus pidana dimana pelakunya adalah anak. Hal yang berbeda ditemukan pada penanganan kasus pelaku anak di wilayah hukum Polres Metro Selatan, dimana kasus anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku anak tidak sebanyak Polres Metro Jakarta Pusat. Hal ini disebabkan banyak kasus tindak pidana yang pelakunya anak ditangani oleh bukan unit PPA. Kondisi tersebut kemudian diatasi dengan adanya koordinasi antara penyidik perkara anak yang tidak di unit PPA dengan penyidik yang ada di unit PPA selama perkara anak tersebut diperiksa. Penyidik dari unit lain akan mendapatkan arahan khusus dari penyidik anak yang ada di unit PPA tentang bagaimana memperlakukan anak dalam penyidikan dan bantuan dalam upaya diversi.

---

ABSTRACTRestorative Justice is a theory that emphasizes recovering damages caused by criminal acts. This recovery requires cooperative processes that involve all related parties. The settlements of criminal acts committed by children in conflict with the law are performed by using the concept of diversion through the restorative justice approach, which involves all parties to jointly resolve the cases and searches for the best solutions by prioritizing the protection of children in conflict with the law. This study used normative juridical research supported by field research by conducting interviews with informants. The data obtained were analyzed qualitatively using primary and secondary data collection methods. In connection with this matter, this study would illustrate the implementation of diversion concept in the South Jakarta Resort Police and the Central Jakarta Metro Resort Police handled by the PPA unit, bearing in mind that investigators are required to prioritize the process of diversion in criminal cases where the perpetrators are children. Unlike the cases whose perpetrators are children in the jurisdiction of the South Jakarta Metro Police, the number of cases in which children in conflict with the law are the perpetrators is not as many as in Central Jakarta Metro Police. This is due to many criminal cases where the perpetrators are children are handled by non-PPA units. This condition is then overcome by establish coordination between children case investigators who are from the PPA unit and those from the PPA unit during examination. Investigators from other units get special directions from those from the PPA unit on how to treat children in investigations and how to do diversion efforts."

"Hakikat manusia dalam hidup pasti menginginkan adanya perbaikan. Perbaikan dalam hal kualitas hidup dan juga perbaikan terhadap cara bekerja yang pada akhirnya akan membawa kepada meningkatkan cara hidup dan berperilaku pada diri sendiri, keluarga dan lingkungannya. Dalam hal memperbaiki kualitas pengamanan pada Polres Kota Depok dilakukan dengan terlebih dahulu mengetahui sistem keamanan fisik yang telah diselenggarakan pada saat ini, kemudian menemukan apa saja kelemahan dari sistem keamanan fisik yang telah diselenggarakan. Sehingga peneliti dapat menggambarkan serta memberikan saran serta perbaikan untuk sistem keamanan fisik Polres Kota Depok. Hal ini sesuai dengan tujuan yang peneliti inginkan yaitu adanya optimalisasi dari penyelenggaraan sistem keamanan fisik fisik pada Polres Kota Depok. Penelitian akan dilakukan dengan metode kualitatif dengan cara turun ke lapangan. Metode penelitian ini akan menggabungkan data-data yang didapatkan langsung di lapangan dengan data yang terdapat di dalam peraturan dan literaturliteratur. Penyelenggaraan sistem keamanan fisik pada Polres Kota Depok sudah terselenggara dengan baik namun untuk meningkatkan pelayanan serta pengamanan maka penyelenggaraan sistem keamanan fisik pada Polres Kota Depok perlu lebih di optimalkan. Peneliti menyarankan untuk melakukan optimalisasi kepada upaya penyelenggaraan sistem keamanan fisik yang lebih berorientasi kepada pencegahan dengan memperhatikan lingkungan serta kondisi dari Polres Kota Depok.

---

Human nature in life would want an improvement. Improvements in quality of life and also improvements to ways of working that will ultimately lead to improve the way of life and behave yourself, your family and the environment. In terms of improving the quality of security at City Depok Police performed by first knowing the physical security system that has been held at this time, then find what are the weaknesses of the physical security system that has been held. So that researchers can describe and give advice as well as improvements to physical security systems Depok City Police. This is consistent with the desired goal of researcher that is to optimize the physical implementation of physical security systems in Depok City Police. The research will be conducted with qualitative methods in a way down to the field. This Methods will incorporate data obtained directly in the field with the data contained in the regulations and literature. Implementation of physical security systems in Depok City Police already well established, but to improve services and securing the implementation of physical security systems in Depok City Police need to be optimized. Researcher suggest an effort to optimize the implementation of physical security systems that are oriented to preventive care for the environment as well as the condition of Depok City Police."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan mengetahui, bentuk tindakan yang diambil oleh aparatkepolisian dalam proses penyidikan kasus kekerasan dalam rumah tangga, sertapertimbangan aparat kepolisian mengambilan tindakan dalam proses penyelesaiankasus kekerasan dalam rumah tangga tersebut. Penelitian ini dilakukan denganmetode deskriptif kualitatif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yangbersumber dari data sekunder yaitu bahan hukum primer, sekunder, tersier, danuntuk mendukung data sekunder maka digunakan teknik wawancara kepadapenyidik Institusi Kepolisian Metro Jakarta Barat khusus bagian UnitPerlindungan Perempuan dan Anak. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalampenyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga saat ini tindakan yang diambiloleh penyidik dengan menggunakan jalur penal dan mediasi penal. Mediasi penaltidak dikenal dalam kitab undang-undang hukum acara pidana KUHAP namundalam praktek aparat sering menawarkan upaya damai yang dilandasi dalam suratedaran kapolri tentang penanganan kasus melalui alternative dispute resolution ADR , dimana pertimbangan atas pengambilan tindakan jalur penal diperolehuntuk mencapai keadilan dan kepastian hukum sedangkan mediasi penal diperolehuntuk terciptanya keadilan dan kemanfaatan terhadap kasus kekerasan dalamrumah tangga. Sehingga disimpulkan peranan aparat Kepolisian dalam PenyidikanKasus Kekerasan dalam rumah tangga merupakan hal yang sangat penting dalamperwujudan proses pelaksanaan hukum guna meminimalisir kasus kekerasandalam rumah tangga yang telah banyak terjadi.

---

ABSTRACTThis study aims to find out, the form of action taken by the police in theinvestigation of cases of domestic violence, as well as consideration of the policeaction in the process of retrieval of cases of domestic violence is. This researchwas conducted with qualitative descriptive methods, using data collectiontechniques derived from secondary data is the primary legal materials, secondary,tertiary, and secondary data to support the use of interviewing techniques toinvestigators Institution Kepolisian Resort West Java special section Women andChildren Protection Unit. The results showed that in the settlement of domesticviolence cases in the current actions taken by the investigator using the path Penaland Penal mediation. Penal mediation is not recognized in the book of the law ofcriminal procedure Criminal Code , but in practice the authorities often offer apeace effort that is based in Jakarta Police chief circulars about the handling ofcases through alternative dispute resolution ADR , where consideration of takingpenal action path is obtained to achieve justice and legal certainty, whilemediation is obtained for the creation of penal justice and expediency in cases ofdomestic violence. Thus concluded the role of police officers in the investigationof domestic violence cases is a very important role in the realization of theimplementation process of law in order to minimize cases of domestic violencethat has occurred."

"ABSTRAKTesis ini membahas hasil penelitian tentang analisis pendekatan kearifan lokal dalampenanganan perkara pidana di wilayah hukum Kepolisian Sektor Andir Bandung.Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif-kualitatif yang bersumber dari dataprimer dan sekunder dengan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan carawawancara mendalam, wawancara pakar, observasi dan telaahan dokumen. Hasilpenelitian menunjukkan bahwa Pendekatan kearifan lokal masyarakat adat Bandungditerapkan dalam penanganan tindak pidana oleh Unit Reskrim Polsek Andir melaluimusyawarah mufakat yang menjunjung tinggi nilai karuhun berdasarkan falsafahsilih asih, silih asah dan silih asuh. Penyidik Polsek Andir dalam menangani perkarapidana memfasilitasi musyawarah mufakat antara pelaku dan korban sertakeluarganya dalam rangka mencapai perdamaian. Apabila kedua belah pihak telahberdamai dan korban mencabut atau menarik laporan polisi yang dibuatnya, makapenyidikan dihentikan dan perkaranya dinyatakan selesai. Selain itu hasil penelitianjuga menunjukkan bahwa Dalam tahap penyidikan pra adjudikasi maka kearifanlokal yang sejalan dengan KUHAP dan UU Kepolisian adalah kearifan lokal yangdapat memberikan manfaat optimal dari suatu penyelesaian perkara pidana yaitu rasakeadilan dan kepastian hukum bagi para pihak sebagaimana digagas oleh pendekatankeadilan restoratif. Kearifan lokal pada dasarnya merupakan bentuk peraturan yangkeberadaan dan keberlakuannya diakui oleh masyarakat setempat. Akan tetapipenggunaan pendekatan kearifan lokal di lingkungan Polri belum menjadi kebiasaanmengingat masih belum tegasnya pengaturan ini di dalam hukum acara pidananasional. Pasal 18 UU Kepolisian merupakan landasan yang sah bagi penyidik untukmenghentikan penyidikan yang sedang dilakukannya atas suatu perkara pidana yangterjadi di wilayah hukum setempat. Tindakan ini dilakukan dengan pertimbanganbahwa perselisihan antara pelaku dan korban telah selesai. Pelaku mengakuikesalahannya dan korban menerima permintaan maaf yang diajukan oleh pelakusehingga hubungan antara para pihak kembali pulih yang pada akhirnya akanmendorong terciptanya situasi yang kondusif di wilayah setempat

---

ABSTRACTThis thesis discusses the results of research on the analysis of local wisdom approachin handling criminal cases in the jurisdiction of Police Sector Andir Bandung. Thisresearch is conducted by descriptive qualitative method that comes from primary andsecondary data with data collection method which is done by in depth interview,expert interview, observation and document review. Result of research indicate thatApproach of indigenous wisdom of indigenous people of Bandung applied inhandling of crime by Unit Crimes Andir Police Subdivision through consensusmufakat that uphold value of karuhun based on philosophy of silih asih, silih asahand silih asuh. Andir police investigators in handling criminal cases facilitatedeliberation between consecutors and victims and their families in order to achievepeace. If both parties have made peace and the victim revokes or withdraws thepolice report he made, then the investigation is suspended and the case is declaredover. In addition, the results of the study also showed that in the investigation stage pre adjudication the local wisdom in line with the Criminal Procedure Code and thePolice Act is the local wisdom that can provide optimal benefits from a criminal casesettlement that is the sense of justice and legal certainty for the parties as initiated bythe approach restorative justice. Local wisdom is basically a form of regulationwhose existence and validity are recognized by the local community. However, theuse of local wisdom approach within the Indonesian National Police has not becomea habit since the regulation is still unclear in the national criminal procedure law.Article 18 of the Police Law is the legal basis for investigators to stop theirinvestigations into a criminal case that occurs in the local jurisdiction. This action isdone with the consideration that the dispute between the perpetrator and the victimhas been completed. The perpetrator acknowledges his guilt and the victim acceptsthe apology filed by the perpetrator so that the relationship between the parties willrecover which will ultimately lead to the creation of a conducive situation in the localarea."