Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Terdapat permasalahan yang timbul dalam pengelolaan Rumah Susun berupa perilaku dominasi yang dilakukan oleh Pelaku Pembangunan (developer). Hal ini terjadi akibat adanya disharmoni dalam peraturan yang ada, pelaku pembangunan seringkali mengumpat di balik multi-tafsir daripada frasa-frasa yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Skripsi ini selanjutnya membahas mengenai bagaimana batasan yang harus diperhatikan oleh pelaku pembangunan (developer) dalam pengelolaan rumah susun, serta membahas mengenai perlindungan hukum yang diberikan kepada para pemilik dan/atau penghuni akibat dominasi pengelolaan rumah susun yang dilakukan oleh pelaku pembangunan. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penilitian normatif yang berarti penelitian ini akan mengacu kepada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang berlaku dan mengikat pada masyarakat atau juga menyangkut kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Atas permasalahan tersebut, penulis menawarkan saran agar pelaku pembangunan dapat mematuhi peraturan terkait untuk meminimalisir terjadinya praktek dominasi pada pengelolaan rumah susun. Selain itu, penulis juga menyarankan agar pihak pemerintah melakukan tindakan tegas kepada pelaku pembangunan yang melakukan kesewenang-wenangan dalam pengelolaan rumah susun untuk melindungi hak-hak dari para pemilik dan/atau penghuni rumah susun.

---

ABSTRACTThere are several problems that arise in the management of condominiums in the form of domination behavior by Developers. This happens due to disharmony in existing regulations, developers often hide behind multi-interpretations rather than the phrases contained in the applicable laws and regulations. This thesis discussed about limitations that must be considered by the Developers in the management of condominiums and the legal protection provided to owners and/or residents of condominiums because of the dominance of the management of condominiums by Developers. The type of research used by the author is normative research, which means that this research will refer to legal norms that apply to the community or also concerning the prevailing habits in society. For these problems, the authors offer suggested that Developers must comply with relevant regulations to minimize the occurrence of dominance practices in the management of condominiums. In addition, the author also suggested that the Government must take firm actions against Developers who commit arbitrary management of condominiums to protect the rights of owners and/or residents of condominiums."

"Penelitian ini bertujuan untuk memahami tanggungjawab negara dalam penyelenggaraan rumah susun sebagai bagian dari lingkup pelayanan publik, sebagaimana rumah susun merupakan salah satu solusi untuk memenuhi kebutuhan dasar tempat tinggal yang tercantum pada Pasal 5 Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan juga sebagai solusi untuk mengatasi permukiman informal seperti permukiman kumuh, dan maka dari itu penyelenggaraan rumah susun merupakan bagian dari kepentingan umum dan kepentingan negara berdasarkan Pasal 18 Undang- Undang Pokok Agraria dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak- Hak Tanah dan Benda-Benda Yang Ada Diatasnya yang menyatakan kepentingan umum termasuk ”kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama rakyat”. Penelitian normatif ini dilakukan dengan melakukan studi literatur, peraturan perundang-undangan serta menggunakan data-data relevan, bersifat deskriptif dan berbentuk evaluatif, yakni menilai atau mengukur pelaksanaan pelayanan publik dan perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia dengan mempelajari kasus-kasus penyelenggaraan rumah susun di DKI Jakarta yakni Kalibata City dan TOD Tanjung Barat yang keduanya merupakan program pemerintah.

---

This research aims to comprehend the responsibility of the state concerning the provision of condominiums as part of public services, as provision of housing is stated in Article 5 of Public Services Act No. 25 of 2009. The provision of condominiums is one of the means that could be done as solution to meet the people’s need of housing and to overcome the problem of informal settlements such as slums in urban areas; and thus, the provision of condominiums is a part of the public interest, as stated in Article 18 of the Agrarian Act No. 5 of 1960 and Article 1 of Revocation of Land Rights and Objects Act No. 20 of 1961 that the public interest includes "the interests of the nation, the state, as well as the common interests of the people". This normative research is carried out by studying literatures and regulations, relevant data(s), and assesses the quality of the public services and good governance in Indonesia descriptively by evaluating cases of condominiums in DKI Jakarta, namely Kalibata City and TOD Tanjung Barat; both of which are programs of the government."

"Pengelolaan sampah merupakan salah satu masalah yang pelik untuk diselesaikan pemerintah. Salah satu tempat pengelolaan sampah yang cukup mendapatkan perhatian adalah Tempat Pengolahan Sampah Terpadu TPST Bantargebang yang dimiliki oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta. Fungsi dari adanya tempat pengelolaan sampah terpadu tersebut untuk menampung serta mendaur ulang sampah-sampah warga DKI Jakarta. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengelolaan sampah DKI Jakarta oleh Dinas Kebersihan DKI Jakarta di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu TPST Bantargebang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara mendalam dan studi dokumen. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di Bantargebang masih belum terlaksana dengan baik dilihat dari mekanisme pengelolaan, fasilitas pengelolaan dan dampak lingkungan serta sosial.

---

Waste management is one of the complicated issues the government needs to deal with. One of the waste management facilities which sufficiently received concern is Integrated Waste Treatment Facility at Bantargebang. The function of the facility is to accommodate and reduce the waste of DKI Jakarta's residents. This study's purpose is to analyze the waste management in Integrated Waste Treatment Facility at Bantargebang. This study's approach is qualitative with method of depth interview and document study. The result of this study showed that waste management in Bantargebang did not fully well materialize, it shows from how the mechanism of waste management, the waste management facility, and the environmental and social impact to the people around the facility. "

"Penyelenggaraan perizinan dalam rangka Penanaman Modal dilaksanakan melalui berbagai sistem bermula sebagai embrio pelayanan dengan nama/nomenklatur Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA) dimana dalam perkembangannya pelayanan itu tersebar dan memiliki aneka penamaan, mulai dari pelayanan bersama, Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) dan PTSA. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat hambatan dan belum dapat menjamin serta memberikan pelayanan yang sederhana, cepat, mudah, murah dan transparan bagi masyarakat dan pelaku usaha. Oleh karena itu diharapkan penyelenggaraan perizinan Penanaman Modal saat ini melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang merupakan salah satu urusan wajib pemerintahan di bidang Penanaman Modal yang dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah mampu memberikan perlindungan dan kepastian hukum, penyederhanaan proses pelayanan, pemberian pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti dan terjangkau serta mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, calon investor dan pelaku usaha. Tesis ini bertujuan menganalisis bagaimana penyelenggaraan PTSP bidang Penanaman Modal sebelum berlakunya Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan hal-hal apa saja yang menjadi hambatan dalam penyelenggaraannya serta menganalisis apakah penyelenggaraan PTSP bidang Penanaman Modal yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta setelah berlakunya Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah sesuai dengan sistem hukum berdasarkan struktur, substansi dan budaya hukum. Penelitian yang akan digunakan peneliti adalah bersifat eksploratif dan deskriptif. Metode yang Penulis gunakan adalah metode penelitian hukum normatif dan bersifat evaluatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan perizinan Penanaman Modal melalui PTSP sebelum berlakunya Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu masih terdapat hambatanhambatan yang ada dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam penyelenggaraan perizinan Penanaman Modal melalui PTSP setelah berlakunya Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah sesuai dengan sistem hukum berdasarkan sistem, substansi dan budaya hukum.

---

Investment licensing was implemented through various systems began as an embryo with the name/nomenclature One Roof Service (ORS) where the services were scattered and had various naming, ranging from joint service, One Stop Corporate Administration (OSCA) and ORS. However in its implementation there are still obstacles and have not been able to guarantee and provide as well as offer a service that simple, fast, cheap and transparently to the public and business operators. Hence it is expected that the implementation of investment licensing now through One Stop Service (OSS) which is one of the mandatory government affairs in the field of investment sector are delegated to local governments are able to provide protection and legal certainty, simplification service process, service delivery rapid, easy, cheap, transparent, definite and afforadable as well as facilitating the public, potential investors and business operators.

This thesis aims to analyze how the implementation of OSS investment before the enactment of local regulation, which was recorded in the Provincial Gazette as Local Regulation No. 12 Year 2013 on OSS Implementation and what things the obstacles in its commissioning and analyze whether conduct of the OSS investment undertaken by the Provincial Government of DKI Jakarta after the enactment of Local Regulation No. 12 Year 2013 on OSS Implementation were in line with the legal system based on the structure, substance and legal culture. The research will be used by researcher is exploratory and descriptive. The author use normative legal research methodology and tend to evaluative sense.

The results showed that the investment licensing through OSS prior to the Local Regulation No. 12 Year 2013 on OSS Implementation there are still barriers that exist and the Provincial Government of DKI Jakata through the enactment of Local Regulation No. 12 Year 2013 on OSS Implementation were in line with the legal system based on the system, substance and legal culture."

"ABSTRAKVolume sampah di DKI Jakarta yang cukup besar sekitar 21.234: m3 per hari (1988) memerlukan pengelolaan yang lebih baik. Sedangkan sarana prasarana yang dimiliki oleh Pemda untuk mengelola sampah tersebut masih terbatas. Namun demikian Pemda tetap harus menanganinya, karena selain sampah merupakan masalah lingkungan yang cukup serius juga karena Pemda adalah pengemban fungsi "Public Service" yang harus mampu menangani kebersihan sampah secara menyeluruh. Oleh karena itu Pemda mengambil inisiatif mengadakan swastanisasi sarnpah. Keberadaan Swasta sebagai mitra Pemda dalam pengelolaan sarnpah ini sangat dibutuhkan. Dari jumlah kelurahan yang ada di DKI Jakarta sebanyak 261 kelurahan pada tahun 1988/1989 baru 8 kelurahan dan Kawasan Monas yang diswastakan, dengan dikelola oleh empat (4) Perseroan Terbatas (PT). Penambahan daerah pelayanan yang dikelola oleh Swasta kurang cepat, terbukti hingga tahun 1994/1995 baru 28 kelurahan dan Kawasan Monas sedangkan volume sampah bertambah dengan cepat dan sudah mencapai 25.715 m3 (1994/1995). Hal inilah yang antara lain mendorong Penulis memilih topik ini, bagaimanakah efektivitas pengelolaan sampah oleh Swasta ?Tujuan penelitian ini adalah ingin mendapatkan gambaran tentang efektivitas swasta dalam mengelola sarnpah. Ingin mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi efektif atau tidak efektifnya pengelolaan sampah oleh Swasta. Ingin mengetahui apakah kebijaksanaan Swastanisasi pengelolaan sampah ini dapat diteruskan, ditingkatkan dan diperluas daerah pelayanannya atau justru sebaliknya. Penelitian ini diharapkan berguna sebagai masukan pada Pemerintah Daerah dalam mengevaluasi kebijaksanaan tentang Penanganan Dan Penanggulangan Sampah Oleh Swasta. Bagi Swasta hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai rangsangan untuk mempertinggi efektivitas dan efisiensi kerja. Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada perkembangan Ilmu Lingkungan, khususnya pada perkembangan Menejemen Persampahan. Untuk maksud tersebut, dilakukan penelitian pustaka, penelitian lapangan yang difokuskan pada Swasta dan Pemda di lima Wilayah Kota, dengan jenis penelitian "Policy Research" jika dilihat dari pendekatan penelitian dan Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif jika dilihat dari data yang diperoleh. Populasi penelitian ini adalah Pemda, pihak Swasta dan Rumah Tangga yang dilayani oleh Pemda maupun Swasta. Sampel ditarik dari populasi yang ada dengan Teknik "Cluster Purposif Sampling". Responden penelitian ini ditentukan dengan "Quota Random Sampling" pada karyawan PT Swasta, Pegawai Pemda dan Masyarakat yang jasa kebersihan sampahnya dilayani Swasta maupun Pemda. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner, wawancara, observasi dan studi pustaka serta analisis dokumen mengenai pengelolaan sampah di DKI Jakarta. Cara pengolahan dan analisis data dilakukan dengan analisis komparatif untuk membandingkan antara Swasta dengan Swasta di lima Wilayah Kota dan anatara Pemda dengan Pemda di lima Wilayah Kota dan akhirnya antara Swasta dengan Pemda. Dari hasil analisis diperoleh temuan, bahwa secara umum ternyata Swasta lebih efektif dibandingkan Pemda, dimana dari lima Wilayah Kota, empat diantaranya mendapat nilai lebih tinggi dari Pemda. Kenyataan ini dibuktikan dengan keadaan empat wilayah kota yang cukup bersih dan rapi. sementara satu wilayah kota yaitu Jakarta Utara masih terlihat sampah menumpuk di sumber sampah dan di LPS.Dengan demikian tesis ini memberikan rekomendasi agar semakin banyak kelurahan yang diswastanisasikan jasa kebersihan sampahnya, dengan peningkatan pengawasan dari Pemda, agar yang cukup efektif meningkat menjadi sangat efektif.;

---

ABSTRACT

Waste volume in DKI Jakarta is tremendous (about 21.234 m 3/day) and need better management. The infrastructure owned by the Local Government to manage the waste is limited. However, the local Government cannot evade the issue. Besides an environmental problem, the local Government function is to provide public service that must be capable of handling comprehensive cleanliness. Therefore, the local Government took the initiative in privatizing waste. The presence of private enterprises as the local Government partner in managing this waste is very much needed. From amount of 261 villages in DKI Jakarta on the year 1988/1989, only 8 villages and Monas zone are privatized, the management which is carried out by some 4 limited enterprises. Adding of services area by private management is too slow until on year 1994/1995 just 28 villages and Monas zone are proved while the volume of waste increase 25.715 m3 (1994/1995) fastly. This is, among others, that pushed the author to choose this topic, how the private enterprises to waste manage effectively.

The objectives of this study are to get a picture about the effectiveness of private enterprises in managing waste. In addition, the factors influencing the effectiveness or ineffectiveness of waste management by private enterprises, the privatization policy on waste management, could it be continued, promoted or their services extended to other areas or the reverse should be done. This study is hoped to be useful as input to the local Government in assessing its policy on handling and solving the waste problem by private enterprises.

For the enterprises, this study may be used as a stimulus to raise their work effectively and efficiency. The results of this study may contribute to the development of environmental science, especially the development of waste management.

To achieve results, literature study, field study focused on both private and government in five municipalities were undertaken. The approach taken was policy research. However, seen from the data obtained, it is a qualitative and quantitative study.

The population of this study is the local government and private enterprises and the households served by both the local government and private enterprises. The sample was taken by cluster purposive sampling technique. The respondents in this study were deter-mined by quota random sampling on personnel of PT Swasta, local government and the community whose waste cleanliness was served by either of the two.

Data collection technique was by using a questionnaire as instrument, interview, observation and literature study as well as documentary analysis on the management of waste in DKI Jakarta. The processing and analysis of data were carried out by comparative analysis to compare private and government achievements in the five municipalities and finally between the private enterprises and local government.

The findings obtained include that; in general, private enterprises are more effective compared to the local government. In the five municipalities, four have scored higher than the local government. This fact was proven that four municipalities are clean and ordered, whereas one municipality, namely North Jakarta, showed heaped of waste at the source and temporary locations. It is therefore recommended that more villages became privatized in the field of waste cleansing service. With increasing supervision from the local administration, the sufficiently effective accomplishment would eventually be fully effective."

"Pembangunan rusunawa merupakan salah satu solusi untuk menurunkan kawasan kumuh di Indonesia, namun pada kenyataannya masih terdapat beberapa rusunawa yang kondisinya kumuh dan tidak terawat. Penelitian ini meneliti faktor-faktor dalam manajemen pemeliharaan dan perawatan bangunan yang mempengaruhi terciptanya kondisi kekumuhan di rusunawa. Didapatkan bahwa faktor-faktor dominan yang mempengaruhi adalah tingkat kerusakan dan penurunan kualitas bahan bangunan, dan tingkat ketersediaan anggaran untuk kegiatan pemeliharaan dan perawatan bangunan. Berdasarkan hasil faktor dominan tersebut diusulkan sebuah strategi yang dapat diadopsi oleh Unit Pengelola Rumah Susun Provinsi DKI Jakarta untuk pemeliharaan dan perawatan rusunawa di Provinsi DKI Jakarta yaitu value based maintenance management.

---

The development of public-serviced apartment is one of the solutions to minimise slum areas, however there are still many public-serviced apartement that is in a slum condition. This research will review the factors in building maintenance that influence the creation of slum condition in public-serviced apartement. The factors dominating the creation of slum condition in public-serviced apartement are the level of damage and deterioration of a building and the level of budget availability. Based on the dominated factors, a building maintenance strategy is proposed to the Unit Pengelola Rumah Susun Wilayah III in DKI Jakarta Province which is value based maintenance management."

"Dalam mengatasi persoalan ketersediaan rumah bagi MBR, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengeluarkan kebijakan berupa pengenaan kewajiban kepada pengembang untuk menyediakan dan membiayai rumah susun sederhana/murah (RSS/M) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebanyak 20% dari luas efektif yang dikembangkan. Alternatif lain dalam pemenuhan kewajiban tersebut adalah konversi dalam bentuk dana yang dihibahkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini bertujuan menganalisis potensi nilai ekonomis dari pemenuhan kewajiban pengembang dalam penyediaan rumah susun sederhana bagi MBR yang muncul akibat kebijakan dimaksud dan membandingkan antara penyerahan dalam bentuk bangunan dengan konversi kewajiban dalam bentuk dana. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa potensi ekonomi dari kontribusi kewajiban pengembang mampu mengurangi backlog. Terdapat kesenjangan pandangan antara Pemerintah dan Pengembang dalam menentukan pilihan kebijakan. Konversi memberikan kemudahan bagi pengembang dalam memenuhi kewajibannya, karena nilai konversi lebih rendah jika dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk membangun RSS/M. Sementara Pemerintah Provinsi memandang konversi tidak dapat mengatasi persoalan sebenarnya dalam penyediaan RSS/M karena dana hasil konversi tidak bisa digunakan langsung untuk perbaikan layanan perumahan. Dana tersebut termasuk dalam Pendapatan Asli Daerah lain-lain yang sah, digunakan untuk pembangunan kota secara umum. Regulasi yang jelas dan penerapan yang konsisten disertai dengan sanksi, serta penegakkan hukum yang kuat diperlukan untuk menjamin ketersediaan hunian yang berimbang dengan mengutamakan rumah publik.

---

In addressing the issue of housing for low incomes communities, Jakarta Provincial Government has created policies that use obligation for developers to provide social housingfor low-income society as much as20% of the effective area developed. Another alternative in the fulfillment of this liability is conversion into funds that granted to the Jakarta Provincial Government. The purposes of the study are to analyzing the potential economic value for the fulfillment of the developer obligationson providingsocial housing for lowincome communities comes from the policy and comparing the submission in the form of a building with an obligation conversion in cash.

The result shows that economics potential of contribution liability of developers were able to reduce the backlog. There is a gap between the Government and developer point of view in determining the alternatives. Conversion facilitates the developers to meet its liability easily, because the conversion value is lower if it`s compared to the cost to build the social housing. While in fact Jakarta Provincial Government looked at the conversion cannot overcome the problems on providing social housing because the funds from the conversion cannot be used directly as a housing repairing services.

The funds included in legal others revenue, used to urban development in general. Clear regulation and consistent application accompanied by punishments, and strong law enforcement is required to ensure availability on providing housing that balanced with priority the public housing and at the other hand control the development of commercial housing."

"Tesis ini membahas tentang implementasi kebijakan peletakan reklame di provinsi DKI Jakarta, dengan melihat permasalahan-permasalahan berkaitan dengan masalah pada pola penyebaran reklame yang menyangkut dengan estetika kota atau keindahan kota, kebijakan yang berkaitan dengan peletakan reklame dan bagaimana peran pemerintah terhadap pengimplementasian kebijakan peletakan reklame di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tersebut. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa implementasi kebijakan peletakan reklame di DKI Jakarta belum berjalan secara efektif dan optimal. Masalah perijinan reklame dan administrasi pajak reklame hendaknya mendapat pengawasan serius dari pemerintah, masih ada beberapa reklame yang belum berizin atau yang menyalahi aturan tidak mendapat tindakan. Hal yang sering terjadi adalah lemahnya pengawasan dan penertiban yang terjadi sehingga menimbulkan beberapa contoh kasus yang merugikan, baik terhadap masyarakat (publik) maupun kepada pemerintah provinsi dalam hal ini Pendapatan Anggaran Daerah (PAD). Hal lain yang menjadi patut mendapat perhatian adalah upaya dari Pemprov DKI Jakarta melalui kebijakan kebijakan dalam membenahi empat faktor pendukung didalam keberhasilan implementasi kebijakan publik, dalam hal ini terkait kebijakan penyelenggaraan dan peletakan reklame.

---

The focus of this study is policy implementation of the advertising placement in DKI Jakarta by looking at the adverting placements issues which affected the beauty or the aesthetic of the city, policy which managed the advertising placement and how the government role to implementing the policy in DKI Jakarta. This research is qualitative descriptive interpretive. The data were collected by means of depth interview. The results of research suggesting that the implementation of the policy of the advertising placement in DKI Jakarta not yet operating effectively and optimal. The problem of tax administration and the licensing billboard ads should get serious supervision of the government because there are still some ads that has not been licensed or that which violating the rules. It often happens because of the lack of supervision and control of what happens and that generate some examples of cases of adverse, both to the community public as well as to the provincial government in this budget income local revenue. Another thing that deserves attention is being the city through the efforts of policy supporting policies to cope with the four factors in the success of the implementation of public policy, in this case related to the implementation and the advertising placement."

"Penelitian ini membahas mengenai pemberian bantuan keuangan kepada daerah penyangga oleh Provinsi DKI Jakarta yang dilakukan studi pada Kota Tangerang dan Kota Bekasi. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan efektivitas, pengelolaan, dan evaluasi bantuan keuangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian bantuan keuangan belum efektif, karena hasil yang didapatkan hanya berupa output, sedangkan outcome yaitu untuk mengatasi kemacetan dan banjir belum tercapai. Pengelolaan bantuan keuangan telah dilakukan dengan baik oleh Kota Tangerang dan Kota Bekasi, dan evaluasi juga sudah dilakukan oleh Provinsi DKI Jakarta dalam pemberian bantuan keuangan. Beberapa saran yang diberikan adalah perlunya peningkatan besaran dana untuk bantuan keuangan, perencanaan dalam pengelolaan keuangan harus lebih diperhatikan sehingga hasil yang didapatkan lebih terlihat, dan dibutuhkan adanya evaluasi yang lebih ketat dalam pemberian bantuan keuangan.

---

This research discusses with the granting of financial aid to the region a buffer by DKI Jakarta Province performed a study on the city of Tangerang and Bekasi. This research aims to describe the effectiveness, management and evaluation of financial aid. This research uses the post positivist approach with the types of descriptive research. The results of this study demonstrate that the granting of financial aid has not been effective, because the results obtained only in the form of the output, while the outcomes to address the traffic congestion and flooding has not been achieved. Management of financial aid has been done well by the city of Tangerang and Bekasi, and evaluation have also been conducted by DKI Jakarta Province in the granting of financial aid. Some of the advice given was the necessity of an increase in the amount of funds for financial aid, planning in financial management should be observed so that the results obtained are more visible, and required the existence of a more rigorous evaluation in awarding financial aid."