Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pembentukan Lembaga Pemerintahan Non Struktural di Indonesia tidak diikuti dengan adanya cetak biru dalam pelembagaan lembaga pemerintahan non struktural dan beragamnya model peraturan yang membentuknya serta kewenangannya dalam membentuk peraturan perundangan-undangan. Skripsi ini membahas tiga permasalahan utama. Pertama, lembaga non struktural yang memiliki kewenangan untuk membentuk peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Kedua, dasar pembentukan lembaga lembaga pemerintahan non struktural dan kewenangannya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Ketiga, jenis kewenangan yang dimiliki oleh lembaga pemerintahan non struktural dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Penulis menggunakan lembaga KPU, KPK, KPPU dan BSSN sebagai bahan untuk dikaji dengan metode yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang seharusnya diinklusikan hanya sebagai kewenangan pemerintahan. Selanjutnya, penulis menganalisis ada 4 (empat) dasar pembentukan lembaga pemerintahan non struktural dan kewenangannya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu dibentuk dengan undang-undang dan memiliki kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan, dibentuk atas perintah undang-undang dengan undang-undang dan memiliki kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan, dibentuk atas perintah undang-undang dengan Keputusan Presiden namun tidak memiliki kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan dan dibentuk melalui Peraturan Presiden namun tidak atas perintah Undang-Undang dan tidak memiliki kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan. Hasil dari lembaga yang dikaji menunjukan bahwa KPU, KPK, KPPU dan BSSN adalah lembaga non struktural yang berada di bawah kekuasaan eksekutif, namun tidak semua memiliki kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan. KPU dan KPK memiliki kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan, sementara KPPU dan BSSN tidak memiliki kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan.

---

The establishment of Non Structural Government Institutions in Indonesia is not followed by a blueprint for institutionalizing Non Structural Government Institutions and the variety of laws that forming it and so its authority of forming laws and regulations. This thesis discusses three main problems. First, non-structural institutions that have the authority to form legislation under the law. Second, the basis for the formation of non-structural government institutions and their authority to forming laws and regulations. third, under the context of duties and functions to run the government, what kind of authority that held by non-structural government institutions in forming laws and regulations. The author uses KPU, KPK, KPPU and BSSN institutions as material to be studied through normative juridical approach method. The results of this study indicate that with the authority being possessed by the government to carry out executive functions and implement laws, the forming of law and regulations under the law shall be included limitedly as governmental authority. Furthermore, the author analyzes there are 4 (four) bases/models to establish Non Structual Government Institutions and its authority to form law and regulations, which is formed by law and has the authority to form legislation, formed by the order of the law and has the authority to form legislation, is formed at the order of the law with a Presidential Decree but does not have the authority to form legislation and is formed through a Presidential Regulation but is not ordered by the Law and does not have the authority to form legislation. The results of this research on the Institutions show that KPU, KPK, KPPU and BSSN are considered as executive authority non-structural institutions, but not all of these institutions have the authority to form legislation. KPU and KPK have the authority to form legislation, while KPPU and BSSN do not have the authority to form legislation."

"Proses harmonisasi peraturan perundang masih menemui beberapa persoalan, beberapa diantaranya seperti belum adanya pengaturan yang komperhensif di tingkat undang-undang, belum maksimalnya pengharmonisasian yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM, dan masih belum tepatnya mekanisme pengharmonisasian yang dilakukan selama ini. Permasalahan tersebut berimplikasi pada kualitas peraturan yang dihasilkan, diantaranya pembentukan peraturan menghabiskan waktu yang cukup lama dan peraturan masih tersandera dengan mekanisme harmonisasi yang diterapkan dewasa ini. Sehingga persoalan-persoalan tersebut perlu dilakukan penataan guna menghasilkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas. Penelitian hukum ini menggunakan bentuk yuridis normatif, dilakukan dengan pendekatan kualitatif, dengan menggunakan sumber hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bentuk kebijakan lainnya, serta sumber hukum sekunder berupa literatur dan informasi lain yang valid dan relevan, sehingga menghasilkan penelitian dalam bentuk perskriptif-analitis. Penataan yang diusulkan dalam penelitian ini berkaitan dengan mengatur proses harmonisasi peraturan perundang-undangan secara detail dalam undang-undang, penguatan peran naskah akademik sebagai bentuk pengharmonisasian dan pengembalian fungsi perancang pada kementerian atau lembaga. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat menjawab mengenai urgensi penataan proses harmonisasi peraturan perundang-undangan yang dapat mewujudkan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

---

The process of harmonization of laws and regulations still encounters several problems, some of which are the absence of comprehensive regulations at the level of laws, the harmonization carried out by the Ministry of Law and Human Rights has not been maximized, and the harmonization mechanisms that have been carried out so far have not been precise. These problems have implications for the quality of the regulations produced, including the formation of regulations that take a long time and regulations are still held hostage by the current harmonization mechanism. So that these problems need to be arranged in order to produce quality legislation. This legal research uses a normative juridical form, carried out with a qualitative approach, using primary legal sources in the form of legislation and other forms of policies, as well as secondary legal sources in the form of literature and other valid and relevant information, resulting in research in a descriptive-analytical form. . The arrangement proposed in this study relates to regulating the process of harmonization of laws and regulations in detail in laws, strengthening the role of academic texts as a form of harmonization and returning the designer's function to ministries or institutions. Therefore, this research is expected to be able to answer the urgency of structuring the process of harmonization of laws and regulations that can realize the formation of good laws and regulations."

"ABSTRAKPenelitian ini mengenai kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan pada suatu kementerian kemudian dari kewenangan tersebut dicoba dikaji mengenai pembentukan peraturan pelaksana terhadap peraturan menteri dalam kajian perundang-undangan menggunakan studi kasus Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal yang merupakan peraturan pelaksana atas peraturan menteri nomor P.55 tahun 2016 yang merupakan peraturan pengganti atas PErmen LHK Nomor P.28 tahun 2015. Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dengan menekankan pada penggunaan data sekunder atau studi kepustakaan bersifat eksplanatoris dengan dan menggunakan metode analisis data analisis kualitatis dengan simpulan berupa presiden memberikan sebagian kewenangannya kepada menteri yang telah ditunjuknya dan didalamnya terdapat kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memperlancar pelaksanaan pemerintahan dan terjadi dalam praktek kewenangan yang telah didelegasikan kemudian didelegasikan kembali kepada lembaga yang lebih rendah yang disebut sub delegation legislative power. Berdasarkan hal tersebut dalam pembentukan peraturan perundang-undangan memperhatikan hierarki dan kewenangan yang berlaku dan tidak mengatur hal yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggikata kunci : Pembentukan peraturan pelaksana, kewenangan dan hierarki.

---

ABSTRACTThis research concerning about the competency of ministry to make ministrial regulation. Further more from those ministrial regulation, it create implementation legislation as an example case study of Secretary Decree of Directorat General with use as an implementation regulation on Regulation of Minister Of Environment and Forestry No. P.55 years of 2016 which is replacing the regulation number P.28 years of 2015. This research uses literatures research by juridicial normative. and by emphasis on the use of secondary data or literature study with type of explanatory and using qualitative analysis data. The conclusion are President give some of his power to the minister he has appointed and in there is the authority of the formulation of legislation in accordance with the hierarchy of legislation which is applicable to facilitate the execution of government and the occurence in the exercise of delegated authority and then delegated back to another lower of legislation to concern about the hierarchy and authority in force and does not regulate things that have been regulated in the higher legislation"

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembedaan kewenangan lembagapemerintah non kementerian (LPNK) yang dibentuk Pemerintah atas perintahundang-undang dengan LPNK yang dibentuk Pemerintah tidak atas perintahundang-undang dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Dalampenelitian ini akan didalami atas dasar apa LPNK yang dibentuk Pemerintah tidakatas perintah undang-undang tidak memiliki kewenangan untuk membentukperaturan perundang-undangan atas nama LPNK tersebut. Selanjutnya, bagaimanakedudukan produk hukum yang ditetapkan oleh LPNK tersebut dalam sistemperundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitianhukum yuridis normatif.Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa pembedaankewenangan LPNK yang dibentuk Pemerintah atas perintah undang-undangdengan kewenangan LPNK yang dibentuk Pemerintah tidak atas perintah undangundangdalam membentuk peraturan perundang-undangan adalah karena atribusikewenangan, sebagai dasar konstitusional yang bersifat formal, hanya dapatdimiliki oleh badan, lembaga, atau komisi yang diberi kewenangan oleh UUD1945 atau undang-undang. Dengan demikian, hanya LPNK yang dibentukberdasarkan perintah UUD 1945 atau undang-undang lah yang memilikikewenangan membentuk peraturan perundang-undangan atas nama LPNKtersebut. Sedangkan LPNK yang dibentuk Pemerintah tidak atas perintah undangundangbukan merupakan lembaga yang berwenang untuk membentuk peraturanperundang-undangan. Dengan demikian, produk hukum yang dihasilkan bukanmerupakan jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalamPasal 8 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011, melainkan merupakan peraturankebijakan (beleidsregel) yang mengikat umum secara tidak langsung. Untuk itu,perlu dilakukan pencerahan kembali bagi kementerian dan LPNK mengenaisistem perundang-undangan Indonesia yang membatasi badan-badan apa sajayang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan. Penelitian ini jugamenyarakankan agar UU Nomor 12 Tahun 2011 mengatur dengan tegas materimuatan jenis peraturan perundang-undangan yang termasuk ke dalam Pasal 8 ayat(1) agar tidak semua materi muatan pengaturan dituangkan dalam bentukperaturan perundang-undangan dan diundangkan ke dalam Berita NegaraRepublik Indonesia

---

ABSTRACTThis research aims to analyze about any difference of the non-ministerialgovernment institutions (LPNK) constructed by the government under commandof act with the non-ministerial government institutions under non-mandatorydecree by act to formulate legislation. Questions of this research are what is thereasons of the under non-mandatory LPNK which has not the authority to makeregulations, and what is the status of the law products made by such LPNK in theIndonesian legislation system? This research is a normative juridical law methodThe results of this research show that reasons of differences between mandatoryLPNK and non-mandatory LPNK to formulate legislation are regard to theproblem of required attribution of authority as constitutional consideration formaking regulations is formally conferred by the Constitution of 1945 or an act toany board, institution, or commission. This means that only the mandatory LPNKhas exclusively authorized to make legislation, while the non-mandatory LPNKestablished by the government without order of the act is non-authorizedinstitutions. By this reason, the legal status of legislative products of the nonmandatoryLPNK are not kind of legislations referred to Article 8 paragraph 1 ofthe Act Number 12 of 2011, but only should be deemed as any kind of policy rules(beleidsregels), which has indirectly legally binding force. It is needed, therefore,to support legal awareness activities for the ministries and LPNK with regard tothe doctrine of Indonesian legislative system concerning to what institutions canbe conferred the attribution of authority of making regulations. Result of thisresearch also recommend for the Act Number 12 of 2011 to describe in detailswhat the legal substance can be included according to the Article 8 paragraph 1,in order to understand that not all legal substances can be drafted as regulationsand published in the State Bulletin of the Republic of Indonesia"

"Terjemahan istilah yang mengalami kehilangan dan tambahan tidak jarang ditemukan dalam dokumen hukum karena ketiadaan standardisasi terjemahan istilah hukum di Indonesia. Tesis ini memaparkan fenomena kehilangan dan tambahan dalam terjemahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Menerapkan metode studi pustaka, penelitian kualitatif ini dianalisis menggunakan analisis komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 19 istilah yang mengalami kehilangan dan lima istilah yang mengalami tambahan. Berdasarkan jenis makna, kehilangan diklasifikasikan menjadi lima, yakni makna leksikal, makna gramatikal, makna kontekstuaal/situasional, makna tekstual, dan makna sosial budaya. Sementara itu, tambahan yang terjadi hanya tambahan dalam makna leksikal. Faktor penyebab kehilangan ada empat, yaitu masalah kebahasaan, perbedaan budaya, dan sistem hukum/pemerintahan, istilah yang terikat pada sistem hukum, dan kemampuan penerjemah. Faktor penyebab tambahan ada dua, yaitu istilah yang terikat pada sistem hukum dan kemampuan penerjemah. Kehilangan yang dapat dihindari ditemukan pada 16 istilah, sementara kehilangan yang tidak dapat dihindari ditemukan pada lima istilah. Tambahan yang dapat dihindari ditemukan pada lima istilah, sementara tambahan yang tidak dapat dihindari tidak ditemukan. Kehilangan dan tambahan dalam penelitian ini sebagian besar menyebabkan kesalahpahaman karena pesan yang ada pada TSu tidak tersampaikan pada TSa. Semakin banyak kehilangan dan tambahan yang mengakibatkan kesalahpahaman, semakin rendah kualitas terjemahan istilah suatu dokumen dan sebaliknya.

---

Loss and gain in the translation of legal terminology are unavoidable as there is no standardization of English legal terminologies in Indonesia. This thesis aims to describe the process of loss and gain in the translation of Act Number 12 Year 2011 concerning the Establishment of Laws and Regulations. Applying literature study method, this qualitative research was analyzed by using comparative analysis. The results showed that there were 19 loss and five gain cases in the research. Grouped by the meaning type, there were five classifications of loss, namely loss in lexical meaning, grammatical meaning, contextual/situational meaning, textual meaning, and socio-cultural meaning. Meanwhile, gain cases were classified into one type of meaning, namely gain in lexical meaning. Furthermore, there were four factors that cause loss, namely linguistic problems, cultural and legal / government system differences, legal-system bound, and ability of translators. Factors causing gain were legal-system bound and the ability of translators. In addition, there were 16 avertable loss and five inevitable loss in this research. Avertable gain were found in five cases, while inevitable gain was not found. Most of loss and gain cases in this study led to misunderstanding because the TSu message was not properly conveyed to TSa. The more loss and gain leading to misunderstanding, the lower the quality of the terminology translation of a document and vice versa."

"Menurut Pasal 1 UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis. Penegasan oleh Pasal 1 UUD ini membawa berbagai macam konskuensi dalam bernegara. Salah satu nya adalah pembagian kekuasaan dalam negara kepada tiga fungsi, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Walaupun terdapat pembagian kekuasaan tersebut, UUD 1945 memberikan kekuasaan legislasi kepada Presiden sebagai eksekutif untuk mengeluarkan peraturan pemerintah yang dapat mengikat secara umum. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui mengenai konsep pemisahan kekuasaan di Indonesia, dan (2) mengetahui mengenai kedudukan, fungsi, dan karakteristik peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Presiden berdasarkan kewenangan atribusi UUD 1945 pada keadaan normal dengan peraturan yang dikeluarkan dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah dalam hukum positif, termasuk juga studi kepustakaan yang terkait dengan objek penelitian. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa peraturan pemerintah yang dikeluarkan dalam keadaan normal berlaku untuk menjalankan undang-undang, sehingga berkedudukan di bawah undang-undang serta memiliki karakteristik sebagaimana peraturan di bawah undang-undang. Sedangkan peraturan pemerintah yang dikeluarkan dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa berfungsi untuk menggantikan undang-undang secara sementara sehingga disejajarkan dengan undang-undang. Selain itu, peraturan pemerintah yang dikeluarkan dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa memiliki dua alasan pembentukan yang tidak saling terikat, yaitu karena adanya kegentingan internal atau adanya kegentingan yang berasal dari luar pemerintahan. Dengan ditemukannya dua alasan pembentukan tersebut dalam penelitian ini, maka perlu dilakukan kajian lebih mendalam mengenai peraturan pemerintah jenis kedua, yaitu yang dibentuk dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.

---

According to article 1 of the 1945 Constitution, the Unitary State of the Republic of Indonesia is a democratic rule of law. This clear statement brings various kinds of consequences in the state. One of which is to distribute power within the state into the legislative, executive, and judiciary. Although there is a distribution of powers, the 1945 Constitution provides legislation power for the President to issue government regulation that can bind legal subjects in the country. This study aims to find out (1) about the concept of distribution of power in Indonesia, (2) knowing about the position, function and characteristics of the regulations that is formed based on President's attribution authority within normal conditions and in a matter of coercive emergency. To achieve this goal, this study uses normative juridical methods, namely research that aims to examine the application of the rules in positive law, including literature studies related to the object of research. The results of this study indicate that government regulations which issued in a normal circumstances are applied to carry out the law, so it is placed under the law and has characteristics as it should be under the law. Whereas, the government regulation which issued in the case of coercive emergency is forced to function to replace the law on a temporary basis so that it is aligned with the law. In addition, government regulations which issued regarding the issue of coercive emergency have two reasons for its establishment that are not bound to one another, it is because of an internal concern or it is because a concern originating from outside the government. With the discovery of the two reasons for this establishment in this research, it is necessary to do a more in-depth study of the second type of government regulation, which is formed in the case of a matter of emergency."