Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Independensi dan imparsialitas arbitrator merupakan hal yang harus dimiliki oleh anggota Majelis Arbitrase dalam mengadili dan memutus perkara, sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 14 ayat 1 Konvensi ICSID. Apabila persyaratan tersebut tidak terpenuhi, para pihak yang berperkara diberikan kesempatan untuk mengajukan permohonan diskualifikasi atas anggota Majelis Arbitrase dalamperkara yang bersangkutan berdasarkan Pasal 57 Konvensi ICSID. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pihak berwenang dalam lembaga ICSID menerapkan Pasal 57 Konvensi ICSID dalam mengadili dan memutus permohonan diskualifikasi anggota Majelis Arbitrase. Penelitian dilakukan dengan metode penelitian normatif yang dianalisis secara kualitatif yang disampaikan bentuklaporan deskriptif. Penulis menyimpulkan bahwa dalam penerapannya, pihak berwenang dalam lembaga ICSID merujuk pada frasa manifest lack di dalam Pasal 57 Konvensi ICSID atas kualitas yang termuat pada frasa may be relied uponto exercise independent judgment yang disyaratkan untuk dimiliki oleh anggota Majelis Arbitrase di dalam Pasal 14 Konvensi ICSID dalam memutus permohonan diskualifikasi anggota Majelis Arbitrase pada suatu perkara. Ketentuan frasa manifest lack tersebut secara umum dianggap terpenuhi apabila terdapat fakta atau bukti yang dapat menimbulkan keragu-raguan (reasonable doubt) terhadapsikap independen dan imparsialitas anggota Majelis Arbitrase yang bersangkutan, sehingga anggota Majelis Arbitrase tersebut dapat didiskualifikasi sebagai anggotaMajelis Arbitrase dalam perkara yang diadilinya.

---

Independency and impartiality of an arbitrator that serves as member of an Arbitral Tribunal are required pursuant to Article 14 Paragraph 1 of ICSID Convention. If such requirements are not fulfilled, ICSID Convention provides a mechanism that allows both parties in a dispute to request a disqualification of member of anArbitral Tribunal pursuant to Article 57 of ICSID Convention. The purpose of this research is to analyze how authorized party in ICSID institution apply Article 57 of ICSID Convention in deciding a request of disqualification of member of an Arbitral Tribunal. This research is carried out in a normative research principle. The writer concludes that in its application, authorized party in ICSID institution relies on manifest lack of qualities in may be relied upon to exercise independent judgment that are required of member of an Arbitral Tribunal. It is widely accepted that manifest lack of such qualities is considered to be fulfilled if there are any facts or proofs that raise a reasonable doubt towards independency and impartiality of such member of an Arbitral Tribunal, hence disqualifying such Arbitral Tribunal member would be an appropriate thing to do."

"Pasal 41 ayat 5 Peraturan Arbitrase ICSID memberikan kewenangan kepada Majelis Arbitrase untuk menyaring perkara yang memenuhi unsur "manifestly without legal merit." Penulis melakukan kajian terhadap tiga dari dua puluh lima putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Arbitrase ICSID terhadap keberatan yang diajukan berdasarkan Pasal 41 ayat 5 Peraturan Arbitrase ICSID. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dalam penulisannya. Penelitian ini Penulis lakukan untuk menjelaskan secara jelas dan lengkap aspek Hukum Perdata Internasional dan hasil interpretasi Majelis Arbitrase ICSID terhadap Pasal 41 ayat 5 Peraturan Arbitrase ICSID, khususnya terhadap unsur "manifestly without legal merit," pada perkara Global Trading Resource Corporation and Globex International, Inc. v. Ukraine Perkara ICSID Nomor ARB/09/11 , Rachel S. Grynberg, Stephen M. Grynberg, Miriam Z. Grynberg and RSM Production Corporation v. Grenada Perkara ICSID Nomor ARB/10/6 , dan Accession Mezzanine Capital L.P. and Danubius Keresked h z Vagyonkezel Zrt. v. Hungary Perkara ICSID Nomor ARB/12/3.

---

Rule 41 (5) of ICSID Arbitration Rules gives Tribunal the authority to dismiss a case which is manifestly without legal merit. This thesis contains the analysis on three out of twenty five award or decisions rendered by Tribunal on the objection which invoked Rule 41 (5) of ICSID Arbitration Rules. The research for this thesis is conducted in a normative legal research method. It is the intention of this thesis to describe the aspects of Private International Law and the outcome of Tribunal's interpretation on Rule 41 (5) of ICSID Arbitration Rule, specifically regarding the element of "manifestly without legal merit," in the cases of Global Trading Resource Corporation and Globex International, Inc. v. Ukraine ICSID Case No. ARB/09/11, Rachel S. Grynberg, Stephen M. Grynberg, Miriam Z. Grynberg and RSM Production Corporation v. Grenada (ICSID Case No. ARB/10/6), dan Accession Mezzanine Capital L.P. and Danubius Kereskedohaz Vagyonkezelo Zrt. v. Hungary (ICSID Case No. Nomor ARB/12/3)."

"International Centre for Settlement of Investment Dispute (ICSID) menjadi salah satu pilihan popular untuk penyelesaikan sengketa investasi internasional antara negara dengan investor. Konvensi Washington 1965, sebagai konvensi yang mengamanatkan dibentuknya forum tersebut memberi kewajiban kepada Majelis Arbitrase untuk menerapkan hukum yang berlaku sesuai dengan Pasal 42 ayat (1) Konvensi Washington, hanya saja, interpretasi pasal tersebut tidaklah tanpa kontroversi. Tulisan ini akan membahas mengenai hukum mana yang berlaku dalam perkara internasional dalam forum ICSID menurut Pasal 42 ayat (1), baik dalam perkara berdasarkan traktat maupun perkara berdasarkan kontrak, serta menganalisis metode Majelis Arbitrase pada Putusan ICSID No.ARB/10/7, Putusan ICSID No.ARB /07/26, Putusan ICSID No.ARB/09/18 dan Putusan ICSID No.ARB/06/13, dalam menafsirkan pasal tersebut dalam hal terdapat pertentangan kewajiban internasional, antara kewajiban negara sebagai host state dan kewajiban negara menurut hukum internasional selain hukum investasi internasional dalam perkara berdasarkan traktat, dan apabila hukum internasional dianggap oleh para pihak sebagai hukum yang berlaku dalam perkara berdasarkan kontrak. Tulisan ini menyimpulkan bahwa terdapat perkembangan penafsiran dari maksud perancang konvensi (travaux preparatoires) dalam 12 tahun terakhir.

---

International Centre for Settlement of Investment Dispute (ICSID) is popular option of Investor-State Dispute Settlement. Washington Convention 1965 which laid down the foundation of the forum gives mandate to arbitral tribunal to apply the proper law as stipulated on Article 42(1) of the Convention. However, the interpretation of aforementioned article is not without controversy. This writing analyses the applicable law according to Article 42(1) Washington Convention on treaty-based dispute and contract-based dispute, and further analyses the methods used to interpreting the aforementioned article by arbitral tribunal in ICSID Award No. No.ARB/10/7, ICSID Award No.ARB /07/26, ICSID Award No.ARB/09/18 and ICSID Award No.ARB/06/13, in case of apparent conflict of international obligation  on treaty-based dispute and  in case of claim of international law as applicable law on contract-based dispute. This writing concludes that there is a development of interpretation, departing from travaux preparatoires, in the last 12 years."

"Tesis ini membahas penggunaan Ketertiban Umum (Public Policy) untuk membatalkan putusan arbitrase asing yang diatur di dalam Pasal V (2) Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award 1958. Pelaksanaan putusan arbitrase merupakan hal krusial karena eksekusi putusan merupakan esensi diadakannya arbitrase. Tiap-tiap negara memberlakukan Ketertiban Umum (Public Policy) secara berbeda, termasuk Indonesia yang belum memiliki konsensus melihat lingkup Ketertiban Umum (Public Policy). Antara Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung memiliki konsepsi berbeda mengenai Ketertiban Umum (Public Policy) Indonesia. Hal ini menjadi sebuah problema dimana pihak yang dikalahkan menggunakan alasan Ketertiban Umum (Public Policy) untuk menunda atau membatalkan eksekusi putusan.

---

This thesis is aimed to prescribe the practice of using Public Policy doctrine to annul foreign arbitral awards as were allowed under Article V (2) of the Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award 1958. The enforcement of an award is crucial and essential to arbitration proceedings. Different states will treat Public Policy differently, including Indonesia whom has yet to reach a consensus in defining what Public Policy should be used in foreign arbitration award enforcement. There are still discrepancy between Indonesian District Court and Supreme Court on the matter of what constitutes as Indonesian Public Policy. These discrepancies created a gaping loophole which are exploited by the party (parties) to delay or to annul the enforcements of the foreign arbitration award. "