Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKAcara Pemeriksaan Singkat yang diatur dalam Pasal 203 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHAP merupakan salah satu jenis acara pemeriksaan perkara yang pada pelaksanaannya tidak pernah digunakan terhadap perkara tindak pidana narkotika. Namun dalam praktiknya Kejaksaan Negeri Kota Bandung pada akhir tahun 2018 menggunakan acara pemeriksaan singkat terhadap perkara tindak pidana narkotika terhadap perkara diancam dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu penyalahguna narkotika golongan I, yang berupa tanaman ganja. Dengan dikeluarkannya Surat Edaran Jaksa Agung No. B-029/A/EJP/03/2019 mengenai Pelimpahan Perkara Tindak Pidana Narkotika dan Penyalahgunaan Narjotka dengan Acara Pemeriksaan Singkat (APS), menjawab pertanyaan terhadap penggunaan acara pemeriksaan perkara dalam Putusan No. 1/Pid.S/2019/PN.BDG yang memberikan vonis terhadap Terpidana penyalahgunaan narkotika dengan menggunakan acara pemeriksaan singkat yang telah sesuai dengan peraturan yang menjadi landasan pelaksanaan. Dan dengan adanya fakta bahwa terjadi kelebihan kapasitas terhadap Lembaga Pemasyarakatan yang disebabkan oleh adanya Terpidana Narkotika di Indonesia, penggunaan acara pemeriksaan singkat oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap perkara tindak pidana narkotika yang ditujukan kepada penyalaguna narkotika perlu memiliki fokus kepada rehabilitasi sosial dan medis didukung adanya peraturan yang khusus mengatur mengenai standar pelaksanaan pencegahan dan perawatan sosial dan medis terhadap para penyalahguna narkotika yang juga dapat mengurangi kelebihan kapasitas yang terjadi pada Lembaga Pemasyarakatan.

---

ABSTRACTThe Brief Examination Program that regulated in Article 203 of Law No. 8 of 1981 about Criminal Procedure Law or KUHAP is one of the examination case type of which in its implementation has never been used on narcotic crime cases. But in the end of 2018, the Bandung District Prosecutor used brief examination for narcotic criminal case against narcotic abuse that classified as class one, in the forms of cannabis plants which regulated in Article 127 paragraph (1) letter a of Law Number 35 of 2009 about Narcotics. With the issuance of Circular of Attorney General No. B-029 / A / EJP / 03/2019 about the Delegation of Criminal Narcotics Cases and Narcotic Abuses by using Brief Examination (APS), answering the questions regarding the use of case audits in Decision No. 1 / Pid.S/ 2019 / PN.BDG which gives verdicts against convicts of narcotics abuse by using brief examination programs that are in accordance with the regulations that are the basis for implementation. And the fact that there is a overcapacity on Penitentiary Institutions caused by the Narcotics Prisoners in Indonesia, the use of a brief examination by the Public Prosecutor of narcotics crime cases aimed at narcotics abusers needs to have a focus on social and medical rehabilitation supported by regulations that specifically regulating the standards for the implementation of prevention and social and medical care for narcotics abusers who can also reduce the overcapacity that occurs in prisons."

"Penyalahgunaan NARKOBA secara diagnostik dapat digolongkan menjadi suatu bentuk gangguan kejiwaan, dan secara hukum Islam segala sesuatu yang berkaitan dengan NARKOBA (memperdagangkan, memproduksi serta menggunakannya) tidak dengan tujuan yang diperbolehkan seperti dalam pengobatan, hukumnya menjadi haram dan segala kegiatannya dikategorikan sebagai perbuatan dosa.Seorang dapat menjadi penyalahguna NARKOBA bisa dikarenakan kegagalan dalam pemenuhan fungsi-fungsi yang ideal dalam dirinya. ditemukan bahwa adanya suatu pola kepribadian spesifik diantaranya adalah ketidakmampuan dalam mengatasi frustrasi, ketidakmampuan dalam mengatasi kecemasan dan tekanan merupakan pencetus kecanduan akan NARKOBA. Kecemasan sendiri bisa muncul melalui faktor penerimanan diri yang buruk serta ketidakmampuan untuk merasa nyaman dalam bertindak jujur terbuka di lingkungan sosialnya.Dalam konteks Psikologi Islami akhlak yang buruk akan kecanduan tersebut terlebih dahulu harus diketahui keadaan dan kondisi jiwanya. Hal itu dapat tergambarkan melalui suasana perasaan yang dimilikinya. Kecemasan dapat dikaitkan dengan kondisi penyerahan dirinya kepada sumber Kekuatan Agung yaitu Tuhan yang tergambarkan melalui tingkat tawakalnya dan juga terlihat dari bagaimana membina hubungan dengan orang lain yang tergambarkan melalui tingkat Perilaku Asertifnya.Penelitian ini dilakukan di Balai Kasih Sayang Pamardi Siwi (BKSPS) serta Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) Cibubur. Kedua tempat tersebut digunakan dengan asumsi bahwa setiap Mien yang mendapatkan pelayanan di kedua lembaga tersebut merupakan para pecandu NARKOBA yang sedang dalam proses recovery. Jumlah sample yang diperoleh peneliti sebanyak 95 pecandu, dengan rincian, 54 dari BKSPS dan 45 dari RSKO.Hasil penelitian ini menunjukkan dua hipotesa alternatif, yaitu : pertama, ada hubungan antara tawakal dangan kecemasan, kedua tidak ada hubungan antara perilaku asertif dengan kecemasan.Dengan mengetahui gambaran tawakaI akan dapat membantu pecandu untuk melepaskan diri dari permasalahan kecanduan, ketika mulai disadari ketidakberdayaannya di hadapan NARKOBA maka pecandu akan berusaha mencari bantuan. Pada tahap ini dengan memberikan suatu harapan dan keyakinan altar. penyerahan diri kepada Tuhan serta keberanian untuk menjaga akhlak dengan berani menolak tawaran penggunaan NARKOBA akan dapat mengurangi kecemasan pada diri mereka. Diharapkan pada gilirannya mereka akan terbantu dalam proses recovery untuk menuju kehidupan baru yang babas dari kecanduan.

---

Abuse of DRUGS can be diagnostically classified as a type of mental disorder while in the perspective of Islamic Law, it is anything associated with DRUGS (dealing, producing and consuming) for unauthorized purpose other than medical treatment, in other words, it is forbidden by religion and all such related activities shall be categorized as sinful acts.

A person is vulnerable to be a DRUGS abuser due to failure in fulfilling ideal functions in his/her own life. It is discovered that a pattern of specific personality includes inability to cope with frustration, inability to control nervousness and pressure will initiate addiction to DRUGS. Self-anxiety will emerge on account of poor self-acceptance factor and inability to feel comfortable to act honestly and open in his/her society.

In the context of Islamic psychology, poor morality to addiction can be first identified by taking into careful consideration into the individual mental state. This can be revealed from the emotional condition, Anxiety can be associated with his/her submission to the almighty God which can be represented by the level of Tawakal and the way how such individual maintain his/her relationship to other people as also shown by the level of Assertive Behavior.

This research was conducted in Balai Kasih Sayang Pamardi Siwi (BKSPS) and Drug Addiction Hospital (RSKO) Cibubur. The two places were selected assuming that each client obtaining services in such two institutions are DRUG Addicts in recovery process. The quantity of sample taken by the researchers totaled 95 male addicts, in more detail 50 from BKSPS and 45 from RSKO.

This research concluded two hypotheses. First; there is a relation between Tawakal and Anxiety, second, there is in relation between assertive behavior and Anxiety.

By identifying the view of Tawakal that helps the addicts to get rid of their addiction, realizing their being powerless for DRUGS, they will start to seek for help. At this stage, by giving hopes and confidence of submission to God and the courage to maintain their morality refusing the offer to use DRUGS will reduce their nervousness. In turn, they will be assisted during the recovery process leading to the new state of life free of addiction."

"Penelitian dalam tesis ini berfokus pada dasar dasar dibentuknya aturan wajib lapor bagi penyalah guna narkotika dilihat dari perspektif ketahanan nasional. Penanganan masalah narkotika selama ini kurang memperhatikan hak penyalah guna akan aspek kesehatan untuk selanjutnya mendapatkan akses rehabilitasi. Program wajib lapor pecandu narkotika yang diatur dalam Peraturan Pemerintah no 25 tahun 2011, merupakan turunan dari Undang undang 35 tahun 2009 tentang narkotika mengatur tentang kewajiban pecandu narkotika untuk melaporkan diri untuk mendapatkan rehabilitasi. Salah satu tujuan dari program ini adalah upaya dekriminalisasi terhadap penyalah guna narkotika agar penatalaksanaannya secara hukum dapat dibedakan dengan pengedar maupun bandar. Desain yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan metode wawancara dan pengamatan, menunjukkan kondisi pelaksanaan program wajib lapor dengan berbagai hambatan dalam pelaksanaannya.

---

The research in this thesis focuses on the basic foundation of the formulation of reporting rules for narcotics abuse seen from the perspective of national resilience. So far, management of substance abuse has been addressing less consideration over the patient 39 s health related right and further had access to rehabilitation. The mandatory reporting program for narcotics addicts set forth in Government Regulation No. 25 of 2011, is derived from Law 35 of 2009 on narcotics governing the duty of narcotics addicts to report themselves for rehabilitation.One of the objectives of the program is the decriminalization of narcotics abusers so that their management can be legally distinguished from dealers and dealers. The design used is qualitative descriptive with the method of interview and observation, indicating the condition of program implementation must report with various obstacles in its implementation."

"Pecandu Narkotika yang tidak terlibat dalam peredaran gelap narkotika berdasarkan hasil asesmen harus diberi tindakan rehabilitasi. Rehabilitasi dapat dilakukan secara sukarela atau secara wajib, sesuai dengan kondisi Pecandu Narkotika yang melaporkan diri/dilaporkan oleh keluarganya atau yang ditangkap/tertangkap tangan. Rehabilitasi dapat dilakukan di Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) dengan diadakan rangkaian Asesmen Terpadu Narkotika. Tindakan tersebut sebagai wujud dari upaya depenalisasi perkara Pecandu Narkotika. Namun, terhadapnya masih terdapat permasalahan dari aspek perundang-undangan yang menaunginya, serta aspek implementasinya. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, studi kepustakaan, dan dilengkapi dengan wawancara narasumber. Hasil penelitian mengungkap bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku masih belum ideal memberikan keadilan bagi Pecandu Narkotika yang tidak terlibat peredaran narkotika. Fungsi dari IPWL dan pelaksanaan proses Asesmen Terpadu Narkotika tidak berjalan optimal. Padahal keduanya merupakan hal yang penting dalam memberikan upaya depenalisasi bagi perkara Pecandu Narkotika berupa rehabilitasi. Oleh karena itu, payung hukum harus dibenahi agar keadilan dapat tercapai. Fungsi serta peran IPWL dan proses Asesmen Terpadu Narkotika harus diperkuat, sehingga dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya.

---

Narcotics addict involving in the drug or narcotics trafficking based on the results of the assessment must be treated with rehabilitation measures. Rehabilitation can be carried out either by voluntarily or compulsorily, according to the condition of the Narcotics Addict whether reporting himself and or is reported by family or those who are caught. Rehabilitation can be carried out at the Report Obligatory Recipient Institution (IPWL) by holding a series of Integrated Narcotics Assessment. This action is a form of efforts to depenalize Narcotics Addict case. However, there are still some problems regarding to the aspect of legislation that covers it, as well as aspects of its implementation.This research is a normative juridical study by examining statutory regulations, literature study, and thus completed with interviewing sources. The results reveal that prevailing laws and regulations are still not ideal to provide justice for Narcotics addicts who are not involved in narcotics or drug trafficking. The function of the IPWL and the implementation of the Integrated Narcotics Assessment process have not run optimally. Though, both are important things in providing depenalization efforts for the Narcotics Addict case in the form of rehabilitation. Therefore, the legal law must be addressed in order to achieved justice. The functions and roles of IPWL and the Integrated Narcotics Assessment process must be strengthened to emable them run properly."

"Penelitian ini berfokus pada peran CNT dalam melakukan deteksi dini dan langkah-langkah yang diambil oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk mengoptimalisasi fungsi CNT akan menyokong fungsi tugas yang diemban untuk melakukan penyelundupan NPP.Hasil penelitian menunjukkan bahwa CNT menganalisa seluruh dokumen, dengan bantuan teknologi yaitu sistem analisa target (target analyzing system) yang disebut Drugs Cargo Analyzing Unit (DCAU). DCAU merupakan bagian dari Customs Narcotics Intelligent System (CNIS) berupa sistem aplikasi penyaringan data PIB dan manifes secara transaksional dengan menggunakan parameter tertentu untuk membantu analis dalam menghasilkan target NPP pada kargo laut yang kini menjadi modus baru penyelundupan NPP. Prinsip DCAU dalam pengumpulan informasi (information gathering) adalah sebagai sebagai early warning dan early detection atas potensi penyelundupan NPP guna dilakukan penindakan. Siklus intelijen juga telah dijalankan CNT dalam pelaksanaan operasinya (siklus risk targetting). Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pun melakukan langkah optimalisasi dengan melakukan pemberian reward berupa premi terhadap tangkapan NPP dan peningkatan soft skill dengan workshop serta pendidikan dan pelatihan untuk anggota CNT.Dari hasil penelitian disarankan agar Direktorat Jenderal Bea dan Cukai lebih mengembangkan sistem teknologi DCAU karena DCAU merupakan titik awal pendeteksian dini terhadap indikasi adanya pelanggaran atau kemungkinan penyelundupan NPP. Selain itu perlu dilakukan peningkatan jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam CNT guna meningkatkan kinerja CNT dalam mengemban spesialisasi tugasnya dan penerbitan kebijakan lain diperlukan untuk mengoptimalkan kinerja CNT karena kebijakan yang ada saat ini baru bersifat sebagai payung hukum berdirinya CNT.

---

This research focuses on the role of the CNT in conducting early detection and the steps taken by the Directorate General of customs and Excise to optimize function will support the task function CNT arranged for smuggling NPP.The results showed that the CNT analyzes the whole document, with the help of technology, namely the system of target analysis (analyzing targets system) called Analyzing Drugs Cargo units (DCAU). DCAU is part of Customs Narcotics Intelligent System (CNIS) in the form of the application system of data filtration in transactional and PIB manifest by using certain parameters to assist analysts in generating target NPP on sea cargo now becomes the new NPP smuggling mode. Principle of the DCAU in collection of information (information gathering) is as as early warning and early detection of potential smuggling of NPP to do enforcement. Intelligence cycle also has carried out operations in the implementation of the CNT (cycle risk targetting). Directorate General of customs and Excise shall perform the optimization by doing reward in the form of granting premiums against NPP catches and improvement of soft skills with workshops as well as education and training for members of the CNT.From the research results it is recommended that the Directorate General of Customs and Excise further develop DCAU technological systems because DCAU is the starting point for early detection of indications of infringement or the possibility of smuggling NPP. In addition it is necessary to increase the amount and quality of human resources involved in the CNT in order to improve the performance of its task of carrying out the specialties within the CNT and the issuance of other policies needed to optimize the performance of CNT."

"Skripsi ini membahas dua permasalahan. Pertama, mengenai pelaksanaan pidana denda yang dijatuhkan bagi pelaku Illicit Traffic berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009. Kedua, mengenai tepat atau tidaknya perumusan ancaman pidana denda bernominal tinggi bagi pelaku Illicit Traffic pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 guna mencapai tujuan pemidanaan yang diharapkan oleh perumus undang-undang. Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan yang dipadu dengan penelitian lapangan, penulisan skripsi ini bertujuan untuk meninjau kembali ketepatan perumusan ancaman pidana denda bagi pelaku Illicit Traffic dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, dalam kaitannya guna mencapai tujuan yang diharapkan oleh undang-undang. Perumusan pidana denda dalam jumlah tinggi bagi pelaku Illicit Traffic pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 dibentuk guna meningkatkan fungsi prevensi umum dan represif sehingga dapat menekan angka penyalahgunaan dan peredaran narkotika dan prekursor narkotika. Namun, tingginya jumlah ancaman pidana denda justru menjadi salah satu faktor yang secara tidak disadari justru menghambat pelaksanaan pidana denda oleh para pelaku Illicit Traffic itu sendiri dan berakibat pada tidak tercapainya tujuan pemidanaan yang sebenarnya diharapkan.

---

The thesis mainly discusses about two problems. First, about execution of fines sanction for Illicit Trafficker of Narcotic Drugs which sentenced by Law of 2009 Number 35. Second, about exactness of fines for Illicit Trafficker of Narcotic Drugs which regulated by high amount in Law of 2009 Number 35 regarding on the purpose of sentencing which brought by the legislators. By combining the literature research method with the field research method, this thesis aims to review the regulation about the high amount of fines for Illicit Trafficker of Narcotic Drugs which regulated by Law of 2009 Number 35. The high amount of fines for Illicit Trafficker in this law is regulated by the thought of increasing the functions of punishment in deterrence and retributive ways, so it can reduce the number of illicit use and traffic of Narcotic Drugs. In the other hand, those high amounts of fines also being a factor, the legislators had not aware, which can pursues the execution of fines sanction itself and makes the purpose of sentencing unreachable."

"Dalam penulisan skripsi ini, penulis membahas mengenai pandangan hakim tentang rehabilitasi bagi terdakwa yang terbukti sebagai pecandu narkotika yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika dalam teori pemidanaan. Hal ini penting untuk menjawab sebenarnya dimana posisi rehabilitasi jika dibandingkan dengan teori pemidanaan. Dalam menemukan jawabannya, penulis menganalisis tujuh putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang didapat secara acak yang dakwaannya berkaitan dengan Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika. Selain menganalisis putusan, penulis juga melakukan wawancara untuk mendukung data-data sekunder yang penulis temukan dan pergunakan. Melalui metode tersebut, penulis mendapatkan suatu kesimpulan bahwa seorang yang menjadi pecandu narkotika pada dasarnya memiliki kewajiban untuk melaksanakan rehabilitasi. Selanjutnya, bagi sebagian besar hakim itu sendiri, rehabilitasi bagi Terdakwa yang terbukti sebagai pecandu narkotika yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika dipandang sebagai sanksi dalam golongan tindakan.

---

The Author discusess about judge viewpoint on rehabilitation of drug addicts which proven as drug addicts which convicted narcotics crime using punishment theory. This discustion will appear the position of rehabilitation in punishment theory. For finding the answer, the author analyses seven decisions which have been binding which is gotten at random which the indictment use article 127 paragraph (1) Narcotics Act. In addition, analyzing the decision, the authors also conducted interviews to support secondary data. Through these methods, the authors obtain a conclusion that a drug addict who became basically have the obligation to carry out the rehabilitation. Furthermore, for most of the judges themselves, rehabilitation for defendant proven a drug addict who was convicted of narcotics crime is seen as a punishment in action."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan peran serta keluarga dalam perawatan rehabilitasi dan tingkat kekambuhan klien penyalahgunaan NAPZA. Sampel terdiri dari 28 orang klien penyalahgunaan NAPZA yang ditentukan secara sample random sampling di Rumah Sakit Mitra Keluarga Jakarta. Berdasarkan uji statistik Pearson Product Moment Corelation didapatkan hubungan negatif antara peran serta keluarga dalam perawatan rehabilitasi terhadap tingkat kekambuhan klien penyalahgunaan NAPZA dengan r = - 0,19 Hal ini berarti tidak ada hubungan antara peran serta keluarga dengan tingkat kekambuhan klien penyalahgunaan NAPZA."

"ABSTRAKPenyalahgunaan NAPZA setiap tahunnya semakin merambah pasar anak muda remaja dan menjadi hal yang sangat mengkhawatirkan. Dampak penyalahgunaan NAPZA meliputi berbagai aspek khususnya jenis stimulan dan halusinogen di DIY. Peran orangtua terutama ibu sangat penting dalam merawat remaja pengguna NAPZA. Ibu merupakan sosok paling dekat dengan anak sehingga peran merawat remaja dengan masalah NAPZA sangat lekat dengannya. Pengalaman ibu tersebut belum digali secara dalam, sehingga tujuan penelitian ini yaitu untuk mendapatkan gambaran pengalaman ibu dalam merawat remaja pengguna NAPZA jenis stimulan dan halusinogen. Desain penelitian adalah kualitatif dengan pendekatan fenomenologi yang melibatkan delapan partisipan. Data dikumpulkan dengan indepth interview dan dianalisis menggunakan metode Colaizzi. Hasil penelitian didapatkan enam tema, yaitu respon berduka ibu oleh remaja pengguna NAPZA, dukungan orang terdekat memberikan motivasi dan kekuatan bagi ibu, mencari dan mempertahankan kesembuhan sebagai upaya ibu merawat remaja pengguna NAPZA, perilaku remaja sebagai penyebab penyalahgunaan NAPZA, perilaku remaja sebagai dampak penyalahgunaan NAPZA, serta beban yang dirasakan ibu sebagai akibat penyalahgunaan NAPZA oleh remaja. Hasil penelitian ini merekomendasikan bahwa ibu sebagai sosok paling dekat, merupakan kunci mencari dan mempertahankan kesembuhan remaja pengguna NAPZA dan sebagai fokus utama intervensi akibat penyalahgunaan NAPZA oleh remaja.

---

ABSTRACTDrug abuse annually reaches the youth market adolescents and becomes a very worried thing. Impact of drug abuse covers various aspects, especially types of stimulants and hallucinogens in Yogyakarta. The role of parents, especially mothers, is very important in taking care of adolescent drug users. Mother is the closest person to the child so that the role of caring for adolescents with drug problems is very attached to it. The mother 39 s experience has not been explored in depth, so the purpose of this research is to get a picture of mother experience in taking care of adolescent of drug user type of stimulant and hallucinogen. The study design was qualitative with a phenomenology approach involving eight participants. Data were collected by indepth interview and analyzed using Colaizzi method. The research result got six theme, that is mothers agony response by adolescent of drug user, support of the nearest person give motivation and strength for mother, seek and maintain healing as effort of mother to take care of adolescent drug user, adolescent behavior as the cause of drug abuse, adolescent behavior as the effect of drug abuse, and the burden felt by the mother as a result of drug abuse by adolescents. The results of this study recommend that the mother as the closest person, is the key to finding and maintaining the cure of adolescent drug users and as the main focus of intervention due to drug abuse by adolescents."

"Penanganan yang tepat bagi pecandu narkotika merupakan pembahasan yang seakan tidak pernah tuntas untuk dibicarakan, baik dalam perdebatan akademik maupun pada pelaksanaan suatu proses peradilan pidana. Seringkali tarik-menarik antara pendekatan kriminal melalui pelaksanaan instrumen pidana dengan pendekatan kesehatan melalui rehabilitasi tidak menemui titik keseimbangannya. Hal tersebut disebabkan oleh pendekatan kriminal yang masih mendominasi terlebih dengan adanya dukungan otoritas yang diberikan melalui kewenangan penegak hukum. Tak dapat disangkal bahwa peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika merupakan masalah serius dan membutuhkan penanganan yang khusus. Salah satunya adalah dengan menciptakan dan memperkuat regulasi, baik dalam skala nasional maupun internasional. Melalui penguatan regulasi tersebut turut juga diberikan perluasan kewenangan kepada aparat penegak hukum. Kewenangan tersebut pada tataran ideal seharusnya sejalan dengan kebijakan yang tepat dalam memandang pecandu narkotika. Pecandu narkotika merupakan pelaku kejahatan. Pola pikir demikian tidak hanya akrab ditemukan dalam interaksi di masyarakat umum namun juga melanda aparat penegak hukum bahkan pengadilan. Apabila diamati lebih dalam, antara pecandu narkotika dan pelaku tindak pidana narkotika terdapat perbedaan secara prinsipil. Pecandu narkotika justru merupakan korban dari penyalahgunaan narkotika. Urgensi diadakannya pembedaan adalah agar penanganan perlakuan kepada pecandu narkotika tepat sasaran. Sehingga pada jangka panjang, tidak hanya menghasilkan pemulihan bagi pecandu namun juga sebagai strategi dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika. Di sisi lain, ketidakcakapan dalam melakukan pembedaan ini berimbas cukup besar kepada penanganan tindakan dan perlakuan terhadap pecandu narkotika. Terutama apabila pecandu narkotika berhadapan dengan hukum. Status yang disandang pecandu narkotika sebagai pelaku tindak kejahatan seringkali berujung pada tindakan berupa pemenjaraan bukan pemulihan. Pecandu narkotika yang merupakan korban dari penyalahgunaan narkotika menjadi korban kembali (re-victimization), baik korban dalam proses hukum maupun korban dalam stigma negatif secara sosial. Pelaksanaan suatu proses peradilan pidana bagi pecandu narkotika dalam praktik memberikan penegasan terhadap dominasi pendekatan pidana tersebut. Pola pemidanaan berupa penjara masih cenderung diterapkan baik oleh penuntut umum dalam dakwaan dan tuntutan serta hakim dalam putusan. Meskipun ruang hakim untuk menempatkan pecandu narkotika pada lembaga rehabilitasi baik medis maupun sosial terbuka dengan lebar namun cenderung tidak dijalankan.

---

Proper treatment for drug addicts is a discussion that seemed never finished to talk about, both in academic debate and in the implementation of the criminal justice process. Often the attraction between the criminal approach through the implementation of a criminal instrument approach to health through rehabilitation did not see the point of balance. It is caused by a criminal approach that still dominates especially with the support of the authority given by law enforcement authorities.

It is undeniable that the trafficking and abuse of drugs is a serious problem and requires special handling. One way is to create and strengthen regulation , both nationally and internationally. By strengthening the regulation also helped the expansion of the authority given to law enforcement officials. The authority on the ideal level should in line with the appropriate policy of looking at drug addicts. A drug addict offenders. This mindset is not only found in the familiar interaction in the general population, but also hit the courts even law enforcement officials. When observed more in, among drug addicts and criminal narcotics there is a difference in principle. Drug addicts is precisely the victims of drug abuse. Urgency holding the distinction is that the handling of the treatment of drug addicts on target. So that in the long term, not only resulted in recovery for addicts, but also as a strategy in the prevention of drug abuse.

On the other hand, inability to carry out this distinction is large enough to affect the handling of the action and the treatment of drug addicts. Especially when dealing with the law of narcotics addicts. Status that carried the drug addicts as criminals often lead to action in the form of imprisonment not recovery. Drug addicts who are victims of drug abuse becoming a victim again ( re - victimization ), either the victim or victims in the legal process in a negative social stigma.

Implementation of the criminal justice process for drug addicts in the practice of giving confirmation of the dominance of the criminal approach. Prison sentencing patterns still tend to be applied both by the public prosecutor in the indictment and charges as well as the judge in the verdict. Although the judge's chambers to put drug addicts in institutions both medical and social rehabilitation with wide open but tend not to run."