Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Yakyuu atau baseball merupakan olahraga nasional dari Jepang dan Amerika Serikat yang juga mempunyai andil dalam praktek diplomasi di antara kedua negara tersebuut. Selepas Perang Dunia II, Jepang tidak hanya kalah dari sekutu, bahkan negaranya juga dapat dikatakan hancur. Selain itu, dengan kompleksnya isu-isu yang dihadapi dan tantangan oleh langkah diplomasi bagi Jepang setelah takluknya mereka pada Perang Pasifik, memaksa Jepang untuk mencari alternatif baru dalam langkah diplomasinya. Salah satu cara Jepang melakukan diplomasinya adalah menggunakan diplomasi publik melalui diplomasi olahraga yakyuu. Penelitian ini mengangkat masalah bagaimana olahraga yakyuu digunakan Jepang terhadap Amerika menjadi sarana diplomasi kedua negara tersebut pada rentang tahun 1946 hingga 1952. Penelitian ini merupakan kajian kepustakaan dengan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini mengkaji kejadian yang berhubungan dengan yakyuu yang melibatkan Jepang dan Amerika, tetapi akan lebih condong dalam menganalisis diplomasi Jepang. Temuan yang diperoleh adalah terbuktinya adanya praktek multi-track diplomacy pada diplomasi yakyuu antar Jepang dan Amerika Serikat, membuktikan bahwa praktek diplomasi menggunakan soft-power dengan pemanfaatan jalur-jalur non pemerintah merupakan strategi yang cefektif untuk mencapai tujuan nasional Jepang, juga secara umum untuk membuat perdamaian atau rekonsiliasi pada kasus Jepang dan Amerika Serikat pada 1952.

---

Yakyuu and baseball is Japan and United States of America national sport, which plays big role in diplomacy between those two countries. After the Second World War, not only Japan were defeated by the Allied Forces, Japan were destroyed either. Furthermore, more complex the issues that Japan faced, thanks to the World War, forced Japan to look for another alternative diplomacy strategy. One diplomacy strategy that Japan could exploit is the sport diplomacy, which take form in yakyuu. This paper is a literature study with qualitative descriptive analysis method. This paper analyse yakyuu events that involves Japan and America with focus on Japans yakyuu diplomacy. Result of this research is mutli-track diplomacy practices are practiced in yakyuu diplomacy that involves Japan and America, proving soft-power diplomacy that involved non-government is an effective diplomacy strategy to fulfill Japans national goals. Also, multi-track diplomacy is an effective way to create peace, that in this case is reconciliation between Japan and America, in 1952."

"Tesis @America sebagai Diplomasi Publik Amerika Serikat di Indonesia ini membahas interpretasi pemerintah Amerika Serikat terhadap pemuda Indonesia yang dilembagakan melalui pendirian @america di Pacific Place dan media sosial. Penelitian ini adalah kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa @america ditargetkan pada pemuda Indonesia karena pemuda Indonesia memiliki posisi yang penting dan strategis bagi kepentingan Amerika Serikat. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa program dan acara di @america masuk kategori information framework, bukan relational framework.

---

Thesis @America as the United States Public Diplomacy in Indonesia discusses the interpretation of the United States government of the Indonesian youth which was then institutionalized through the establishment of @ America in Pacific Place and social media. This investigation is a qualitative study with descriptive design. The result shows that @america is targeted at the Indonesian youth since Indonesian youth has important and strategic position in relation to American national interests. The results of the study also show that the programs and events at @america can be categorized as an information framework, not a relational framework."

"Kajian ini menganalisis faktor-faktor yang mendorong Korea Utara menangguhkan uji coba persenjataan mereka selama tahun 2018. Pada tahun 2011 hingga 2017 adanya eskalasi uji coba persenjataan yang dilakukan oleh Korea Utara. Hal tersebut kemudian menimbulkan instabilitas kawasan Semenanjung Korea dan potensi ancaman bagi Amerika Serikat. Amerika Serikat sebagai negara yang terus memantau situasi kawasan Semananjung Korea khususnya sikap provokasi Korea Utara berupaya menerapkan diplomasi koersif melalui kebijakan ‘maximum pressure and engagement’ untuk menangani situasi tersebut. Dengan menggunakan teori efektivitas diplomasi koersif (ideal policy) dan metode penelitian analisis deskriptif, kajian ini menemukan bahwa penangguhan uji coba persenjataan oleh Korea Utara didorong oleh beberapa faktor yaitu ancaman (a threat of force), tenggat waktu (deadline), jaminan (assurance) dan imbalan (offer of carrots).

---

This study analyzes the factors that prompted North Korea to suspend their weapons tests during 2018. From 2011 to 2017 there was an escalation of weapons tests carried out by North Korea. This then causes instability in the Korean Peninsula region and a potential threat to the United States. The United States as a country that continues to monitor the situation in the Korean Peninsula region, especially North Korea's provocation, seeks to implement coercive diplomacy through the policy of 'maximum pressure and engagement' to deal with the situation. Using the theory of the effectiveness of coercive diplomacy (ideal policy) and descriptive analysis research methods, this study found that the suspension of weapons testing by North Korea was driven by several factors, a threat of force, deadlines, assurance and offer of carrots."

"Tesis ini membahas perbandingan perjanjian waralaba yang berlaku di Indonesia Indonesia, di mana aturannya tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 42 dari 2007 tentang Waralaba, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/MDAG/PER/9/2014 tentang Implementasi Waralaba dan terkait lainnya peraturan, dibandingkan dengan hukum waralaba yang berlaku di Amerika Serikat dan Jepang. Masalah ini ditinjau dari perbandingan hukum dengan yuridis normatif metode penelitian dan penulisan deskriptif. Data dalam penelitian ini diperoleh dari studi dokumen sebagai data utama dari penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia, Amerika Serikat dan Jepang memiliki karakteristik sendiri dan ada persamaan dan perbedaan dalam peraturan hukum tentang waralaba perjanjian. Dalam tesis ini, penulis akan mencari keberlakuan pengaturan mengenai perjanjian waralaba di Indonesia, Amerika Serikat dan Indonesia Jepang dan perbandingannya antara ketiga negara. Ini dilakukan untuk berkembang hukum Indonesia saat ini tentang perjanjian waralaba untuk mengikuti keuntungan dari hukum perjanjian waralaba yang berlaku di Amerika Serikat dan Indonesia Jepang.

---

This thesis discusses the comparison of franchise agreements that apply in Indonesia Indonesia, where the rules are listed in Government Regulation No. 42 of 2007 concerning Franchising, Regulation of the Minister of Trade No. 57/MDAG/PER/9/2014 concerning Implementation of Franchising and other related regulations, compared to franchising laws in force in the United States and Japan. This problem is seen from the comparison of legal and juridical normative research methods and descriptive writing. The data in this study were obtained from Study documents as the main data from qualitative research.

The results show that Indonesia, the United States and Japan have their own characteristics and there are similarities and differences in the legal regulations regarding franchise agreements. In this thesis, the writer will look for the validity of the regulation regarding franchise agreements in Indonesia, the United States and Indonesia, Japan and the comparison between the three countries. This is done to develop current Indonesian law regarding franchise agreements to follow the benefits of franchise agreement laws in force in the United States and Indonesia Japan."

"Tesis ini membahas mengenai studi perbandingan pengaturan joint ventures di Indonesia dengan beberapa yurisdiksi lain, yaitu Jepang, Singapura, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Studi perbandingan pengaturan joint ventures tersebut terutama ditinjau dari aspek hukum persaingan usaha. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan obyek penelitian berbasis norma hukum, baik dalam peraturan perundang-undangan maupun yang sudah secara kongkrit ditetapkan oleh hakim dalam kasus-kasus yang diputuskan di pengadilan. Pengaturan joint ventures dari aspek persaingan usaha di yurisdiksi tersebut belum dilakukan secara khusus melalui suatu undang-undang tersendiri, namun biasanya tersirat dalam pengaturan mengenai persaingan usaha tidak sehat dan antimonopoli. Hasil penelitian menyarankan sebaiknya Pemerintah Republik Indonesia mempertimbangkan untuk melakukan pengaturan secara khusus mengenai kerja sama antar pelaku usaha dalam bentuk joint ventures melalui peraturan perundang-undangan tersendiri. Pengaturan mengenai joint ventures tersebut sebaiknya menyelaraskan prinsip kebebasan berkontrak oleh para pihak dalam pembentukan joint ventures dengan aspek hukum persaingan usaha dan hukum perusahaan. Hal ini untuk menjamin kepastian hukum dan mendorong terciptanya persaingan usaha secara sehat serta mencegah timbulnya praktek monopoli dalam kerja sama antar pelaku usaha melalui pembentukan joint ventures.

---

This thesis discusses comparative study among some countries, which compare Indonesian joint ventures regulation with other jurisdiction from other countries, such as Japan, Singapore, United States of America, and European Union. This comparative study is reviewed from competition law aspect. This research employs descriptive research method with qualitative approach. To be more specific, this research employs normative research method. This research adapts legal norms for the object of research in legislation. In addition, the cases have been concretely established by the judge and have been decided in the court. Joint ventures regulation from business competition aspect has not been performed particularly through its own legislation but it is generally implicit in the regulation of an unfair business and anti-monopoly.

The result of the research suggest that Indonesian Government should consider doing a special arrangement of cooperation among business in the form of joint ventures through its own legislation. Joint ventures regulation should adapt the principle of contractual freedom by the parties in establishing of joint ventures to legal aspect competition and corporate law. This is aims to ensure legal certainty and encourage a fair competition. In addition, this can prevent monopolistic practice in partnership or business through the establishment of joint ventures."

"ABSTRAKKajian ini menganalisis penyebab dari gagalnya diplomasi koersif Amerika Serikat terhadap Iran pasca keluar dari Joint Comprehensive Plan of Actions (JCPOA). Tidak puas dengan JCPOA, pemerintahan Trump memutuskan untuk keluar secara sepihak dari kesepakatan tersebut kemudiansegera menerapkan diplomasi koersif kepada Iran dengan tujuan untuk membuat kesepakatan baru yang lebih komprehensif di luar JCPOA. Diplomasi koersif tersebut diimplementasikan melalui kampanye maximum pressureyang mengandalkan ancaman dan implementasi sanksi-sanksi keras kepada Iran. Maximum pressure tersebut kemudian diintegrasikan ke dalam strategi diplomasi koersif ultimatum (2018) dan gradual turning of the screw (2019). Dengan menggunakan teori efektivitas diplomasi koersif dan metode penelitian causal-process tracing, kajian ini menemukan bahwa penyebab dari gagalnya diplomasi koersif Amerika Serikat pada periode 2018-2019 adalah karena tidak terpenuhinya seluruh variabel-variabel efektivitas diplomasi koersif yaitu legitimasi tujuan, kewajaran dan konsistensi permintaan, kredibilitas ancaman, insentif, serta asimetri motivasi.

---

ABSTRACT

This study analyzes the failure of U.S. coercive diplomacy against Iran after U.S. withdrawal from the Joint Comprehensive Plan of Actions (JCPOA). Unsatisfied with the terms of the agreement in the JCPOA, the Trump administration decided to unilaterally withdraw from the deal in May 2018 and immediately employ coercive diplomacy against Iran with the objective of making a new and more comprehensive deal outside JCPOA. The use of coercive diplomacy by the U.S. was implemented through a maximum pressure campaign that relied both on threats and use of harsh sanctions that are integrated into two different strategy of coercive diplomacy, namely ultimatum in 2018 and gradual turning of the screw in 2019. Using the effectiveness theory of coercive diplomacy and causal-process tracing method, this study found that U.S. failure to achieve its policy objective is due to the non-fulfillment of effectiveness variables of the theory such as the legitimacy of the objective, the reasonability and consistency of the demand, the credibility of the threats, incentives, and asymmetry of motivation.

"

"ABSTRAK

Skripsi ini membahas shelf registration sebagai cara alternatif untuk melakukan penawaran umum saham. Beberapa penelitian empiris menunjukkan shelf registration dapat mengurangi biaya kepatuhan terhadap peraturan penawaran umum saham dan biaya modal. Penelitian ini membahas bagaimana aspek hukum praktek shelf registration di Amerika Serikat dan Jepang serta apakah peraturan tentang Penawaran Umum Berlanjut Obligasi atau Sukuk (Peraturan Bapepam No. IX.A.15) di Indonesia cukup mengakomodasi penerapan metode shelf registration saham ataukah Otoritas Jasa Keuangan perlu membuat regulasi baru. Penelitian yuridis normatif ini mengunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Berdasarkan hasil penelitian penulis berpendapat bahwa metode shelf registration perlu diterapkan di pasar modal Indonesia untuk meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas dalam rangka pelaksanaan penawaran umum yang dilakukan Emiten. Penulis juga merekomendasikan bagaimana ketentuan mekanisme shelf registration saham yang seharusnya.

---

ABSTRACT

This undergraduate thesis discusses shelf registration as an alternative method for stock offering. Several empirical studies indicated shelf registration can reduce compilance cost and capital cost. The purpose of this study is to understand the law aspect of United States' and Japan's shelf registration practice and whether existing regulation about Continuous Offering of Bond or Sukuk (Bapepam Rule IX.A.15) in Indonesia is sufficient to accommodate shelf offering of stock or Financial Service Authority need to make a brand new regulation. This juridical normative study use statutory approach and comparative approach. Based on study result, researcher suggest that shelf registration method should be implemented in Indonesian capital market to gain greater efficiency and flexibility in issuer's public offering. Researcher also suggest how the regulation of shelf registration mechanism of stock should be."

"

Proses pelimpahan kewenangan dari dokter kepada perawat di Indonesia sampai saat ini masih menjadi permasalahan. Undang-undang mengenai praktik keperawatan tidak mengatur dengan spesifik mengenai proses pelimpahan kewenangan ini, khususnya dalam tindakan medis. Hal ini menjadi fenomena yang memprihatinkan apabila dibandingkan dengan negara Amerika Serikat dan Jepang. Oleh karena itu penulis hendak menganalisis mengenai pengaturan kewenangan perawat dan dokter yang ada di Indonesia, Amerika Serikat, dan Jepang, serta pembagian kewenangan antara dokter dan perawat yang ada di Indonesia, Amerika Serikat dan Jepang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, yakni penelitian kepustakaan yang dilakukan terhadap aturan-aturan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis dengan tipe penelitian deskriptif. Penulis menemukan permasalahan di mana pola hubungan yang terjadi antara dokter dan perawat di Indonesia adalah hubungan atasan-bawahan, bukan hubungan kolaboratif seperti di Amerika Serikat dan Jepang. Hal ini didasarkan pada aspek sejarah, pendidikan, dan tidak jelasnya undang-undang mengatur mengenai pembagian kewenangan antara dokter dan perawat dalam suatu tindakan medis. Terhadap kondisi tersebut, pemerintah belum memberikan solusi terbaiknya. Sehingga penulis menyarankan dilakukannya judicial review mengenai pembagian kewenangan dari dokter kepada perawat dalam suatu tindakan medis.

---

The process of delegating authority from doctors to nurses in Indonesia is still a problem. The law regarding nursing practice does not specifically regulate the process of delegating this authority, especially in medical treatment. This is a sad phenomenon when compared to the United States and Japan. Therefore the author wants to find out how the authority of nurses and doctors in Indonesia, the United States, and Japan, and the division of authority between doctors and nurses in Indonesia, the United States and Japan. This study uses a juridical-normative research method, namely library research conducted on written and unwritten legal rules with descriptive research type. The author found a problem where the pattern of relationships that occur between doctors and nurses in Indonesia is a superior-subordinate relationship, not a collaborative relationship as in the United States and Japan. This is based on the historical, educational, and unclear aspects of the law governing the division of authority between doctors and nurses in a medical action. Regarding these conditions, the government has not provided the best solution. So the authors suggest doing a judicial review regarding the division of authority from doctors to nurses in a medical action.

"

"ABSTRAKPuncak perseturuan antara Jepang dan Amerika terjadi akibat kesepakatan yang tidak terjadi. Jepang menyerang Pearl Harbor, pangkalan militer Amerika yang berada di kepulauan Hawai secara mendadak dibawah pimpinan Yamamoto Isoroku. Akibat dari serangan Jepang terhadap Pearl Harbor ini, pecahlah perang pasifik yang menandai juga perang dunia II. Artikel ini menjelaskan secara rinci bagaimana relasi dimensi militer antara Jepang dan Amerika pascaperang dunia II yang dibatasi pada tahun 1951 sampai dengan 1980. Penelitian ini merupakan kajian kepustakaan dengan metode deskriptif analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengeboman Pearl Harbor berdampak besar bagi hubungan kedua negara terutama pada dimensi militer.

---

ABSTRACTThe culmination of the Japanese and American conflict was the result of an agreement that did not occur. Japan attacked Pearl Harbor, that was on an impromptu basis attack, in United States military base in the Hawaiian islands under the leadership of Yamamoto Isoroku. As a result of the Japanese attack on Pearl Harbor, the Pacific war broke out which also marked the Second World War. This article explains in detail how Japan and United States relations in the military dimension after World War II in 1951 to 1980. This study is a literature study with descriptive analysis method. The results of this study indicate that the bombing of Pearl Harbor had a major impact on the relations between the two countries, especially in the military dimension."

"Tesis ini membahas pengaruh krisis ekonomi Amerika Serikat terhadap nilai ekspor non migas Indonesia ke Amerika Serikat pada tiga sektor yaitu sektor pertanian, industri, dan pertambangan. Penelitian ini menggunakan regresi sebagai alat utama dalam estimasi model ekspor non migas Indonesia. Pendekatan yang digunakan untuk mengestimasi parameter model adalah pendekatan data panel. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa PDB Amerika Serikat, nilai tukar riil Rupiah terhadap USD dan krisis ekonomi di Amerika Serikat berpengaruh signifikan terhadap ekspor non migas. Terdapat komoditas pada sektor pertanian, industri, dan pertambangan tidak terpengaruh secara signifikan oleh krisis.

---

This thesis discusses the effect of the U.S. economic crisis on Indonesian non oil exports to the United States in three sectors, namely agriculture, industry, and mining. The study uses regression as a major tool in the estimation model of Indonesian non oil exports. The approach used to estimate the parameters of the model is a panel data approach.

The research concludes that the real Gross Domestic Product, real exchange rate of Rupiah against U.S. dollar and the U.S. economic crisis are significant to the Indonesian non oil exports to the United States. US economic crisis seems not significant to some commodities in every sectors being analyzed."