Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSebagai negara yang berdasarkan hukum demokrasi, partisipasi masyarakat di Indonesia merupakan bagian penting dalam menjalankan fungsi kenegaraan. Untuk Selain itu, Indonesia telah menjamin hak untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran secara lisan dan tertulis dalam konstitusi. Sayangnya, orang yang masih berbicara menentang atau mengkritik tentang masalah publik sering diintimidasi dan dibungkam melalui jalur hukum, terutama di masalah lingkungan. Hal ini dilakukan dengan mengajukan gugatan atau pelaporan kriminal terhadap orang-orang yang berpartisipasi dalam partisipasi publik.Membungkam melalui jalur hukum disebut sebagai Strategis Gugatan Terhadap Peran Serta Masyarakat (SLAPP). SLAPP bisa menghalangi orang dalam menjalankan kebebasan berbicara dan hak mereka untukpartisipasi publik. Untuk melindungi partisipasi publik ini, Indonesia telah menegakkan ketentuan Gugatan Anti Strategis Terhadap Partisipasi Masyarakat (anti-SLAPP) di bawah hukum lingkungan. Namun, tidak jelas apakah istilah anti-SLAPP dapat menolak gugatan atau penuntutan dan memberikan perlindungan hukum dari bahaya SLAPP. Tujuan dari tesis ini adalah untuk meninjau undang-undang yang berkaitan dengan anti-SLAPP dan penerapan ketentuan anti-SLAPPSLAPP di Indonesia. Tesis ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan komparatif terhadap peraturan anti-SLAPP di beberapa negara.ABSTRACTAs a country based on democratic law, public participation in Indonesia is an important part in carrying out state functions. In addition, Indonesia has guaranteed the right to associate and assemble, express thoughts orally and in writing in the constitution. Unfortunately, people who still speak out against or criticize about public issues are often intimidated and silenced through legal channels, especially on environmental issues. This is done by filing criminal lawsuits or reporting against people who participate in public participation.Silencing through legal channels is known as the Strategic Lawsuit Against Community Participation (SLAPP). SLAPP can prevent people from exercising their freedom of speech and their right topublic participation. To protect this public participation, Indonesia has enforced the Anti-Strategic Lawsuit Against Public Participation (anti-SLAPP) provisions under environmental law. However, it is not clear whether the term anti-SLAPP can deny a lawsuit or prosecution and provide legal protection from the harm of SLAPP. The purpose of this thesis is to review the laws relating to anti-SLAPP and the application of anti-SLAPP provisions SLAPP in Indonesia. This thesis uses normative juridical research with a comparative approach to anti-SLAPP regulations in several countries."

"Anti Strategic Lawsuit Against Publik Participation merupakan suatu ketentuan yang ditujukan untuk melindungi partisipasi masyarakat dari adanya upaya pembungkaman melalui sarana litigasi. Dalam konteks hukum Indonesia ketentuan ini ditujukan untuk melindungi hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dan dapat ditemukan dalam Pasal 66 UUPPLH. Walaupun telah diatur dalam suatu ketentuan Undang-Undang namun dalam kenyataannya masih saja ditemukan masyarakat yang dituntut ketika memperjuangkan hak atas lingkungan. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai permasalahan mulai dari belum jelasnya konteks partisipasi yang dilindungi, sulitnya penegakan hukum terkait ketentuan Anti SLAPP serta tidak jelasnya kedudukan ketentuan Anti SLAPP dalam hukum pidana Indonesia. Dalam penelitian ini, digunakan metode Yuridis Normatif dengan pendekatan undang-undang, konseptual dan kasus. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa partisipasi yang dapat dilindungi disini adalah konteks partipasi yang terdapat dalam UUPPLH dan Undang-Undang Pencegahan Perusakan Hutan selama partisipasi ini ditujukan untuk memperjuangkan hak atas lingkungan hidup  yang baik dan sehat, serta memenuhi syarat sebagai partisipasi yang layak dilindungi. Terkait dengan penegakan hukum Anti SLAPP belum sepenuhnya dapat dilaksanakan di Indonesia karena berbagai kelemahan dan permasalahan yang ditemukan dalam prakteknya. Selanjutnya terkait dengan kedudukan ketentuan Anti SLAPP dalam hukum pidana Indonesia, untuk menjadikan ketentuan ini dapat diimplementasikan dengan baik maka Anti SLAPP perlu dijadikan sebagai salah satu alasan penghapus pidana.Kata Kunci: Anti Strategic Lawsuit Against Public Participation, Hak Atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat, Pasal 66 UUPPLH.

---

Anti Strategic Lawsuit Against Public Participation is a provision intended to protect public participation from silencing efforts through litigation. In the context of Indonesian law, this provision is aimed at protecting the right to good and healthy environment and can be found in Article 66 of the law No. 32 of 2009 concerning Environmental Management and Protection. Even though it has been regulated in a provision of the Law, in reality, people are still being prosecuted when fighting for the right to the environment. This can be caused by various problems ranging from the unclear context of protected participation, the difficulty of law enforcement related to Anti-SLAPP provisions and the unclear position of Anti-SLAPP provisions in Indonesian criminal law. In this research, the normative Juridical Method is used with a legal, conceptual and case approach. The results of this study conclude that participation that can be protected here in the context of participation contained in the environmental law and the Law on Prevention of Destruction of Forests during this participation aimed at fighting for the right to a good and healthy environment and fulfilling the requirements for participation that is worth protecting. Regarding Anti-SLAPP law enforcement, it cannot yet be fully implemented in Indonesia due to various weaknesses and problems found in practice. Furthermore, related to the position of Anti-SLAPP provisions in Indonesian criminal law, to make this provision can be implemented properly, Anti-SLAPP needs to be used as one of the reasons to eliminate punishment.Keyword: Anti Strategic Lawsuits Against Public Participation, Right to Good and Healthy Environment, Article 66 of Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Management and Protection."

"Proses penegakan hukum tidak dapat dilepaskan dari peran serta masyarakat tempat hukum tersebut diterapkan. Partisipasi dan dukungan masyarakat dalam proses penegakan hukum semakin nyata saat rasa keadilan di dalam masyarakat terusik ditambah dengan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap para penegak hukum dalam menangani perkara pidana. Salah satu wujud dukungan masyarakat dalam proses penegakan hukum adalah munculnya opini publik baik melalui media massa maupun media sosial. Tesis ini membahas mengenai bentuk peran serta masyarakat dalam proses penegakan hukum, sikap para penegak hukum dalam mengakomodir opini publik yang muncul dalam proses penegakan hukum serta pengaruh opini publik dalam proses penegakan hukum. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang didukung penelitian empiris. Sedangkan analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai data pendukung.Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan di Indonesia telah membuka peluang peran serta masyarakat dalam proses penegakan hukum. Secara umum peran serta masyarakat dalam proses penegakan hukum lebih banyak diarahkan pada upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Penelitian ini menunjukkan bahwa para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya telah berusaha mengakomodasi opini publik yang disampaikan oleh masyarakat namun dalam prakteknya tidak semua opini publik yang berhubungan dengan proses penegakan hukum berpengaruh terhadap hasil akhir proses penegakan hukum. Profesionalitas para penegak hukum sangat diperlukan untuk memilah opini publik tanpa harus mengganggu pelaksanaan tugasnya dalam upaya melaksanakan penegakan hukum.

---

Law enforcement process is inseparable from the role of the community wherein the law is applied. The participation and support from the community in the enforcement of law become more evident when something disturbs their sense of justice and when their trust towards the law enforcement officers efforts in handling criminal cases has decreased. One example of community's support towards law enforcement is the emergence of public opinion in mass and social media. This thesis discusses the forms of public participation in the law enforcement process, the stance of law enforcement officers in accommodating the public opinion emerging in the law enforcement process, and the effect of such public opinion. The research applies a legal normative method which is supported by empirical studies. Meanwhile, the analysis in this research is made by using the secondary data as the main data and using the primary data as the supporting data.

The result of the research shows that the Indonesian laws and regulations have opened up an opportunity for the community to participate in the law enforcement process. In general, the public participation in the law enforcement process focuses more on the criminal acts prevention. This research shows that in doing their duties, the law enforcement officers have attempted to accommodate public opinion. However, in the practice, not all of the public opinion related to the law enforcement process can have any effect on the final result of the law enforcement process. Professionalism of the law enforcement officers is necessary to sort out public opinion without disrupting the performance of their duties in enforcing the law."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai perlindungan konsumen terhadapserangan balik pelaku usaha atas penggunaan hak kebebasan berpendapat olehkonsumen. Serangan balik tersebut dikenal dengan istilah Strategic LawsuitAgainst Public Participation (SLAPP). Di Indonesia belum memiliki peraturankhusus mengenai perlindungan konsumen terhadap SLAPP tersebut. Karena itu,di sini penulis mengangkat negara Amerika Serikat, khususnya negara bagianCalifornia yang telah memiliki peraturan khusus mengenai perlindungan SLAPPtersebut yaitu Anti-SLAPP Statute section 425.16. Penulis merasa Indonesia perlujuga memiliki peraturan mengenai Anti-SLAPP karena sudah terdapat kasuskasusdi Indonesia mengenai pelaku usaha yang melakukan gugatan balik kepadakonsumennya karena konsumen tersebut menuntut haknya melalui mengeluarkanpendapat di muka umum atau mengajukan gugatan kepada pelaku usaha tersebutke pengadilan. Dengan tidak adanya peraturan khusus mengenai Anti-SLAPPtersebut, dikhawatirkan SLAPP tersebut dapat membungkam partisipasi publikterhadap keikutsertaannya dalam permasalahan publik.

---

Abstract This paper discusses the protection of consumers against In addition to themeaning behind the acronym SLAPP, Strategic Lawsuit Against PublicParticipation, that described as actions without substantial merit brought againstindividuals or groups with the intention of silencing the opponents, interferingwith the defendants' past or future exercise of constitutionally protected rights.Therefore, here the authors raised the United States, especially the state ofCalifornia which has had special rules concerning the protection of the Anti-SLAPP Statute section 425.16. The author thought that Indonesia should alsohave the Anti-SLAPP legislation because there have been cases in Indonesia onbusinesses that make counter claim to the consumers because consumers aredemanding their rights through an opinion in public or filed a lawsuit against thebusiness to court. In the absence of specific regulations regarding the Anti-SLAPP, SLAPP feared could chill public participation to participation in publicissues."

"Participation in the public sector is an important element of disabled people’s political rights. This paper explores the composition and practices of governmental disability-related advisory committees in Taiwan’s central and local governments. We used documentary analysis, focus groups, and in-depth interviews in our research, finding that the percentage of disabled people in governmental disabilityrelated advisory committees is very low; usually there are only one or two disabled committee members, in most instances with physical disabilities. Furthermore, there are no transparent criteria for the selection of disabled committee members. Accessibility and support are also rarely taken into account in these committees. In Taipei’s new direct election system, the Taipei city government has increased the number of disabled committee members and broadened coverage of different types of disabilities. However, many disabled persons still question the practices of direct election. Finally, this paper suggests that to further promote the civic participation of disabled persons in public policy, the government should increase the number of disabled people in governmental disability-related advisory committees, ensure a democratic selection mechanism, empower disabled people’s organizations, and provide accessibility and support for the participation of disabled people in public policies. A democratic, diverse, and accessible governmental committee will further support and protect the rights of persons with disabilities."

"Kabupaten Blitar dikenal sebagai daerah seribu candi. Namun anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk sektor pariwisata dan budaya sangat kecil sekitar 0,1% dari total APBDnya. Hal ini tidak sebanding dengan arti pentingnya peninggalan cagar budaya bagi penguatan jatidiri bangsa. Selain itu, merawat dan melestarikan cagar budaya yang sering dianggap selalu menjadi beban bagi pemerintah. Sehingga diperlukan upaya untuk memberdayakan situs cagar budaya sehingga minimal menjadi suatu cagar budaya yang profit center bahkan membiayai dirinya sendiri yakni dengan peran serta masyarakat.Hasil analisis spasial dan ekonomi memperlihatkan peran serta masyakarakat berdampak adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar situs melalui distribusi pendapatan, perluasan lapangan pekerjaan dan lepas dari kemiskinan. Selain itu didapatkan bahwa dalam hal perencanaan tata ruang belum terlihat adanya kontribusi dari aspek budaya dalam proses penyusunan RTRW sehingga menyebabkan pentingnya potensi dari cagar budaya bagi suatu wilayah tidak terlihat dan alih fungsi lahan cagar budaya menjadi fungsi lain akan lebih mudah terjadi.

---

Blitar district is known as the thousand temples. However, the budget spent by the government for the tourism and culture sector is very small about 0.1% of the total APBD. It is not proportional to the importance of cultural heritage relics for strengthening the nation's identity. In addition, care for and preserve the cultural heritage that is often considered to always be a burden for the government. So it is necessary to empower cultural heritage sites so that the minimum be a profit center of cultural heritage even support himself namely with public participation.Spatial and economic analysis results show the role and impact of community in their increased prosperity around the site through the distribution of income, expand employment opportunities and escape poverty. In addition it was found that in terms of spatial planning have not seen the contribution of the cultural aspect in the process of drafting the RTRW, causing the potential importance of the cultural heritage of an area not visible and land conversion into other functions of cultural heritage would be more apt to occur."

"Gerakan Jumat Bersih adalah suatu Gerakan Nasional yang bermaksud mewujudkan perilaku hidup bersih dan sehat dengan cara menggalakkan pembangunan dan penggunaan jamban, serta sarana kesehatan lingkungan lainnya oleh masyarakat berdasarkan nilai-nilai keagamaan dan budaya masyarakat, disertai bimbingan pemerintah. Melalui kegiatan ini upaya mewujudkan perilaku hidup bersih dan sehat dengan cara membangun dan mendorong masyarakat menggunakan jamban, serta sarana kesehatan lingkungan lainnya yang semula hanya dimotori oleh sektor kesehatan, telah mendapat dukungan politis menjadi gerakan yang menampilkan masyarakat Iuas sebagai pelaku utama, disertai bimbingan dan pengendalian oleh pemerintah. Presiden pada tanggal 12 Nopember 1994 bertepatan dengan Hari Kesehatan Nasional ke 30, telah memberikan dukungan komitmen politis dengan mencanangkan Gerakan Jumat Bersih. Dukungan komitmen politis tersebut secara berjenjang ditindak lanjuti oleh para Gubemur dan para Bupati seluruh Indonesia. Di Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis komitmen politis tersebut ditindaklanjuti dengan terbitnya Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tmgkat II Ciamis nomor 25 tahun 1995 tentang Petunjuk Pelaksanaan Gerakan Jumat Bersih di Kabupaten Ciamis. Pada kenyataannya komitmen politis tersebut. kurang menuunjukkan daya tingkit yang berarti dalam-percepatan pembangunan dan penggunaan sarana kesehatan lingkungan. Penggalakkan hunian saran kesehatan lingkungan oleh masyarakat Ciamis yang agamis, ternyata juga tidak menunjukkan adaaya pemberdayaan yang nyata. Salah satu penyebab terjadinya kondisi tersebut adalah kurangnya bimbingan secara serentak, terus-menerus dan berkesinambungan yang diberikan oleh Pemerintah setempat. Penelitian ini mencoba menganalisis pelaksanaan koordinasi lintas sektor dalam wadah Kelompok Kerja Operasional (POKJANAL) Gerakan Jumat Bersih di tingkat Kabupaten Ciamis, yang berdasarkan. Petunjuk Pelaksanaan, diberi tugas untuk .membantu Bupati Kepala Daerah dalam membina, mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan Gerakan Jumat Bersih di Kabupaten Ciamis. Dan studi kualitatif yang dilakukan, ternyata Kelompok Kerja Operasional (POKJANAL) Gerakan Jumat Bersih di tingkat Kabupaten Ciamis, menghadapi berbagai kendala pads masukan dan proses organisasi POKJANAL GIB, terutama sebagai akibat adanya keterbatasan sumberdaya serta kurangnya perolehan informasi, penyebarluasan informasi, dan pengolaban informasi. Hal dapat terlibat dari gambaran kelemahan dan hambatan koordinasi lintas sektor dalam wadah tersebut. Mengingat koordinasi lintas sektor dalam wadah tersebut belum menggarnbarkan Prinsip-prinsip Koordinasi dan belum menggambarkan suatu Koordinasi yang Efekti£ maka perlu ada upaya revitalisasi dan refungsionalisasi secara menyeluruh dan terpadu terhadap peran, tugas serta fungsi para pengelola Kelompok Kerja Operasional (POKJANAL) Gerakan Jumat Bersih di tingkat Kabupaten Ciamis.

---

The Clean Friday Movement is a nation wide movement, which has goals to develop clean and healthy behavior by stimulation to use and to build the simple water closet, and the other environment sanitation structure by community based upon the value of the religion as well as community the community culture and tradition with government supervision. Through this activity there are effort the hygienic and healthy behavior with the establish and stimulation community based to use the simple water closet, and also the other sanitation structure with at beginning was attending by the health sector, but today have again political support and have become the movement of the entire community based with acting as the other sector, with supervision and control by the government. The President on November 12th 1994, at 30th celebration of The National Health Day had give His Political commitment support with proclaiming "The Clean Friday Movement" acting as the national movement. His political movement support with be followed by the ladder Governors and the Regents whole country of Indonesia.

In the Ciamis regency the political commitment was brought in reality by the letter issue of The Ciamis Regent by number 26th at 1995 regarding the direction and guidance of The Clean Friday Movement implementation in Ciamis regency. The political commitment with were proclaimed in the ladder manner was obviously evidenced as a weak stimulation toward to build and using the environment sanitation structure in community based. The inciting action with goals for establishing to clean and sanitation hygienic structure in religious society of Ciamis did not produced the intended result.

This research uncloses there are weakness continues supervision and inconsistent direction doing by "Operational Working Committee of The Clean Friday Movement" at Ciamis regency level that Regent authorized them for supervising, directing and controlling this movement. From this qualitative study it is obvious that the Operational Working Committee of The Clean Friday Movement at Ciamis regency level is undergone several obstacles the input and the process that committee, especially as limited resource as well be little information, very low transmission information, and not processing information. That condition can be show us weakness and obstacle in that inter-sector cooperation in `The Operational Working Committee for The Clean Friday Movement' at Ciamis Regency level.

It can be showed that committee didn't full applied "Coordination Principle" and there are not effective coordination. The committee need revivalism and refunctions for act, duty, and function all of the board managers."

"Penelitian mengenai analisis tingkat partisipasi masyarakat dalam Program Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru dilakukan di SMPN 3 Pamulang dan SMPN 2 Curug Kabupaten Tangerang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggali secara mendalam mengenai pertama, tingkat partisipasi masyarakat; dan kedua faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat. Penelitian ini menggunakan Teori Kerangka Kerja Partisipasi Masyarakat oleh Sarah White (1996). Hasil penelitian menemukan: pertama, keterlibatan masyarakat di SMPN 3 Pamulang lebih tinggi dibandingkan SMPN 2 Curug. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program tersebut adalah sikap, sosial ekonomi, pelayanan pendidikan, hubungan dekat, transparansi, sandaran terhadap nilai agama, komunikasi, akuntabilitas, kebijakan sekolah gratis, dan fasilitas.

---

Research on the level of public participation analysis in the Program of Assistance to the New Classrooms carried out in SMPN 3 Pamulang and SMPN 2 Curug Tangerang regency uses a qualitative approach. The study is to explore in depth about the level of community participation, and the factors influencing people's participation. Based on the Framework Theory of Public Participation by Sarah White (1996), the result showed that the involvement of communities in the SMPN 3 Pamulang higher than SMPN 2 Curug; and the factors that influence people's participation in the program implementation is the attitude, social, economic, educational services, close relationships, transparency, the backrest of the value of religion, communication, accountability, free school policies, and facilities."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rendahnya partisipasi yang terjadi dalam pemberdayaan masyarakat perkotaan dan upaya-upaya untuk peningkatannya. Penelitian dilakukan pada kasus pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan PPMK di Kelurahan Kampung Rawa, Kali Baru, Tanjung Duren Selatan dan Melawai di DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara yang dalam penyelenggaraan pemerintahannya memiliki kekhususan, dengan menggunakan metode kualitatif. Pemilihan lokasinya didasarkan pada Indeks Potensi Kerawanan Sosial IPKS untuk mendapatkan gambaran dari beberapa struktur sosial masyarakat perkotaan. Hasil penelitian menunjukkan rendahnya partisipasi disebabkan oleh pengembangan partisipasi masih bersifat normatif, ketidaksesuaian penerima manfaat pada daerah tertentu, minimnya informasi, tidak kuatnya organisasi kemasyarakatan Lembaga Musyawarah Kelurahan, tidak berjalannya bantuan pemimpin lokal Ketua Rukun Warga dan Ketua Rukun Tetangga, dan tidak adanya pelatihan manajemen program. Hal tersebut diperburuk dengan rendahnya kepedulian masyarakat pada lingkungannya. Oleh karena itu, upaya yang dapat dilakukan selain tentunya peran pemerintah dan penggunaan e-governance, diperlukan juga peran dari Ketua Rukun Warga dan Ketua Rukun Tetangga sebagai penggerak dan juga perwakilan masyarakat.

---

This research aims to analyze the low participation in community empowerment of urban areas and efforts to improve it. It was implemented using a qualitative method in the Community Empowerment Program for Villages PPMK in the villages of Kampung Rawa, Kali Baru, Tanjung Duren Selatan and Melawai in DKI Jakarta, Indonesia which holds special rights in running its government. Those administrative villages were selected based on Social Insecurity Potential Index IPKS to give an overview of the urban social structure.

The results suggest a low level of participation because the development of the participation is still normative, incompliance of the target groups on certain areas, lack of information, weak community organization Village Consultative Council LMK, no assistance of the local leaders Chief of Neighborhood Association RT and Chief of Community Association RW, and lack of management training programs. It is exacerbated by the low awareness of the people on environment. Therefore, efforts that can be undertaken besides the roles of the Government and the implementation of e governance are the roles of Chiefs of the RTs and RWs as the driving force and representatives of the community."

"Wilayah Indonesia sebagian besar adalah perdesaan dengan mata pencaharian penduduk bekerja di sektor pertanian. Sayangnya, jumlah penduduk miskin terbesar juga terdapat di perdesaan. Beberapa Negara dewasa ini telah mengembangkan kepariwisataan sampai ke desa-desa dengan memajukan potensi lokal. Pariwisata diharapkan dapat memberikan peningkatan pendapatan dan penyerapan tenaga lokal, baik secara langsung maupun tidak langsung. Indonesia memiliki berbagai sumber daya alam dan budaya yang dapat menjadi daya tarik pariwisata. Salah satu yang juga dapat menjadi daya tarik adalah desa tradisional yang dikembangkan menjadi desa wisata. Kecamatan Borobudur di Provinsi Jawa Tengah terdapat Candi Borobudur yang menjadi salah satu warisan budaya dunia. Upaya pengentasan kemiskinan di desa-desa sekitarnya dilakukan dengan pemberdayaan masyarakat melalui desa wisata. Diharapkan pemberdayaan tersebut dapat mengurangi kemiskinan dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui desa wisata, serta untuk mengetahui sejauh mana dampak pemberdayaan tersebut dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

---

Indonesia's territory is mostly rural area with majority of residents work in agriculture. Unfortunately, the largest number of poor people stay in rural areas. Recently, many countries have developed tourism to promote the local potentials, and some of them developed tourism villages. Tourism is expected to deliver increased income to local people, either directly or indirectly. Indonesia has a variety of natural and cultural resources that could become tourist attractions. One that can also be the main attraction is a traditional village which developed into a tourism village.

There is Borobudur temple which became one of the world cultural heritage in Kecamatan Borobudur, Central Java. Empowering the community through community-based tourism is done for the purpose of poverty alleviation and welfare in the surrounding villages. This study is to identify community empowerment activities through tourism village, as well as to determine the extent of the impact of empowerment in improving the welfare of the community."