Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sepanjang abad ke-19, seluruh wilayah Keresidenan Priangan merupakan kawasan terlarang (Verboden Kringen) bagi perdagangan opium. Segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan opium, seperti menjual, memiliki, mengimpor dan mendistribusikan opium, diklasifikasikan sebagai kegiatan ilegal. Hal ini justru memicu sejumlah kasus penyelundupan opium. Atas dasar pertimbangan untuk memerangi kasus penyelundupan opium dan atas dasar pertimbangan untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan konsumsi opium secara bertahap, serta meningkatkan pendapatan, memasuki awal abad ke-20 Pemerintah Kolonial mengubah kebijakan pelarangan perdagangan opium dengan menghapuskan perdagangan opium. perdagangan opium. status kawasan terlarang (Verboden Kringen) di wilayah Karesidenan Priangan. dan memperkenalkan kebijakan Opiumregie di wilayah tersebut. Dengan adanya perubahan kebijakan perdagangan candu tersebut, candu resmi menjadi komoditas perdagangan yang legal di wilayah Karesidenan Priangan dan telah memberikan sejumlah dampak baik bagi Pemerintah Kolonial maupun masyarakat khususnya di Kota Bandung dalam berbagai aspek.

---

Throughout the 19th century, the entire territory of the Priangan Residency was a forbidden area (Verboden Kringen) for the opium trade. All forms of opium-related activities, such as selling, possessing, importing and distributing opium, are classified as illegal activities. This has actually triggered a number of cases of opium smuggling. On the basis of considerations to combat opium smuggling cases and on the basis of considerations to reduce or even eliminate opium consumption gradually, as well as increase income, entering the early 20th century the Colonial Government changed the policy of prohibiting the opium trade by abolishing the opium trade. opium trade. the status of a prohibited area (Verboden Kringen) in the Priangan Residency area. and introduce Opiumregie policy in the region. With the change in the opium trade policy, opium has officially become a legal trading commodity in the Priangan Residency area and has had a number of impacts both for the Colonial Government and the community, especially in the City of Bandung in various aspects."

"Bandung di masa kolonial dikenal sebagai Parisnya Pulau Jawa atau yang populer dengan sebutan Parijs van Java. Sebutan itu memberikan kesan kota yang estetik dan dicintai oleh banyak orang bahkan hingga saat ini. Orang Belanda menyebut Bandung sebagai Een Western Enclave atau permukiman eksklusif bagi orang Barat yang membuat kota ini makin spesial. Penelitian ini berfokus pada perkembangan kota di Bandung pada awal abad ke 20, dari kota kecil di tengah perkebunan menjadi kota modern yang diakui dunia internasional. Bandung dicalonkan menjadi ibukota Hindia Belanda untuk menggantikan Batavia. Berbagai perubahan kota yang terjadi ikut berpengaruh pada tampilan estetika arsitektur dan kota. Namun, di balik gemerlap perkembangan yang pesat itu, terdapat sejumlah ide terkait estetika yang tidak saling berhubungan. Penelitian ini mencoba menjawab apa aja citra estetik yang ingin ditampilkan di Bandung saat dipersiapkan menjadi ibukota baru beserta alasanalasannya yang dikaji melalui teori estetika Immanuel Kant dan teori metropolis karya Georg Simmel. Dengan menggunakan metode yang diperkenalkan oleh Iain Borden dan rekan-rekannya dalam buku The Unknown City, terungkap sejumlah pandangan terkait estetika yang membentuk citra kota Bandung, seperti potensi alam, ide keteraturan, eksotisme, ambisi terhadap hal-hal baru, imajinasi kenyamanan Eropa di kota tropis, sekaligus ketakutan akan wabah penyakit yang mengancam imajinasi kolonial.

---

Colonial Bandung was known as the Paris of Java (Parijs van Java). It gives an impression of aesthetic and is adored by the people until present day. The Dutch named Bandung as Een Western Enclave or an exclusive neighborhood for the European. This research focused on the development of the city in the early twentieth century, from a small town near the plantation to a modern city that is globally known, even to be prepared as a capital city of Dutch East Indies. The development also changed the visual of architecture and the city. However, behind the rapid development of the city, there are some ideas in aesthetics that was unrelated.

This research tried to answer what is the image of aesthetics that was appeared in Bandung as the future capital city of Dutch East Indies. I learn it through the Aesthetic theory of Immanuel Kant and Metropolis of Georg Simmel. With the method that is introduced by Iain Borden and friends in the book The Unknown City, I found some views that is related to the aesthetic and the city, such as nature beauty, the urban planning and design principle, ambition to the tecnology and innovation, exoticism, imagination of the ideal tropics, as well as fears that threatened colonial imagination. "

"Kota Bandung yang pada awalnya merupakan sebuah wilayah tertutup mengalami kemajuan yang pesat pada era kolonial, banyak sekali tempat yang dibangun untuk menunjang kehidupan masyarakatnya seperti, sekolah, pasar, perumahan, pabrik, dan lain-lain, dengan demikian Karsten berencana untuk membangun jalur kereta api trem dan halte-haltenya sebagai penunjang kegiatan masyarakat Kota Bandung dalam beraktivitas setiap harinya. Sehingga permasalahan mengenai bagaimana lanskap perkeretaapian di Kota Bandung pada era kolonial dimaknai oleh masyarakat pada masa itu menjadi permasalahan penelitian ini menarik untuk dibahas. Dengan penelitian deskriptif-analitis, peneliti membagi data ke dalam dua jenis yaitu primer yang berupa hasil observasi lapangan dan sekunder yang merupakan data kepustakaan, menggunakan kerangka pemikiran arkeologi lanskap dan paradigma pasca prosesual mampu memecahkan masalah penelitian. Hasil penelitian mengemukakan bahwa adanya aspek kestrategisan dan keefektifan bagi para penumpang-penumpangnya yang merupakan masyarakat Kota Bandung maupun sekitar Kota Bandung. Halte-halte ini berpengaruh pada waktu tempuh masyarakat yang akan bepergian ke lokasi-lokasi tersebut menjadi lebih singkat dan memerlukan usaha yang lebih sedikit dibandingkan dengan jika tidak adanya halte yang berlokasi dekat dengan sarana-sarana publik tersebut. Kebaharuan pada penelitian ini adalah dalam interpretasinya yang berada dalam ranah pikiran para penduduknya, sehingga tidak hanya persoalan fungsionalnya saja.

---

Bandung which was originally an isolated area experienced a very rapid progress in the colonial era, many places were built to support the lives of its people such as schools, markets, housing, factories, etc., thus Karsten planned to build tram lines and its stops to support Bandung’s citizens in their daily activities. So that the problem of how the railroad system landscape in Bandung in colonial era interpreted by the community at that time for their daily lives becomes a very interesting research problem. With descriptive-analytical research, researchers divide the data into two types, namely primary in the form of field observations and secondary which constitute library data, using landscape archeological frameworks and post-processual paradigms capable of solving the problem of this research. The results of this study suggest that there are strategic and effectiveness aspects for the passengers who are residents of Bandung and around Bandung. The tram stops affect the travel time of the citizens who will travel to these locations to be shorter and require less effort compared to if there are no shelters located near the facilities these public facilities. The novelty of this research is in its interpretation which is in the realm of the minds of its inhabitants, so that it is not only a functional problem.

"

"Penelitian ini membahas mengenai upaya-upaya implementasi suatu kebijakan publik di Kota Bandung. Kebijakan Publik yang dimaksud adalah mengenai penerapan e-government dalam tata kelola pemerintahan untuk memberantas tindak pidan korupsi. Upaya pemberantasan korupsi ini merupakan kebijakan yang diambil oleh Walikota Bandung dengan memanfaatkan pengembangan dan optimalisasi Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan birokrasinya. Tujuan penelitian ini antara lain untuk membuktikan bahwa pengembangan kebijakan e-government yang dicanangkan oleh Ridwan Kamil sebagai Kepala Daerah terpilih dapat meminimalisir bahkan memberantas tindak pidana korupsi di Kota Bandung periode 2014-2018. Penyusunan dalam penelitian ini dikorelasikan dengan teori fraud prevention dari Tommie Singleton dan konsep implementing public policy (implementasi kebijakan public) dari George C. Edward. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan wawancara mendalam (indepth interview). Temuan penelitian ini menunjukan bahwa penerapan suatu kebijakan berbasiskan e-government dapat mengurangi dan mencegah tindak pidana korupsi di lingkungan birokrasi Kota Bandung. Dinamika mengenai politik anggaran dalam menjalankan kebijakan penggunaan e-government terjadi antara pemerintah Kota Bandung dan DPRD sebagai lembaga legislatif. Indikator keberhasilan penurunan tingkat pidana korupsi di Kota Bandung dibuktikan dari beberapa hal diantaranya nilai AKIP, opini BPK, nilai LPPD dan kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah Kota Bandung.

---

The study discussed the implementatios efforts public policy in Bandung. The intended public policy is the application of e-government in governance to eradicate corruption. The fight against corruption is a policy taken by the mayor of Bandung by leveraging the development and optimizing information technology and communication in its bureaucratic environment. The objective of the study is, among other things, to prove that the development of the e-government policy imposed by Ridwan Kamil as head of elected territory can minimize and eliminate corruption from the city of Bandung, 2014-2018. The publication in the study is correlated with the fraud prevention theory of singleton tommie and the conceptual public-policy of George c. Edward. The research method used is a qualitative method with deep interviews (indepth interviews). The findings suggest that the application of an e-government policy can minimize corruption in the environmental bureaucracy of Bandung. The dynamics of the budget issued by the DPRD can be proven by the Mayor of Bandung in implementing the e-government based policy. The indications of the success rate for the decline in the state's corruption in Bandung are evident from a number of these features: the AKIP value, LPPD opinion, and the public's commitment to the performance of the Bandung government.Keywords: e-government, implementing public policy, fraud prevention, AKIP value, BPK opinion, LPPD value"

"ABSTRAKPemerintah Kota Bandung membangun pusat kota baru dengan menetapkan konsepTechnopolis dalam penataan ruang Sub Wilayah Kota (SWK) Gedebage yang memilikifungsi sebagai Pusat Pelayanan Kota (PPK) Gedebage. Kebijakan pengembanganKawasan Teknopolis Gedebage memerlukan pendekatan berbeda karena terdapatbanyak faktor bersifat dinamis yang mempengaruhi keberlangsungannya. Penelitian inidilakukan untuk menganalisis unsur-unsur dynamic capabilities (thinking ahead,thinking again, dan thinking across) dalam kebijakan pengembangan KawasanTeknopolis Gedebage sebagai adaptive policy selama periode tahun 2013-2017.Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan kebijakanpengembangan Kawasan Teknopolis Gedebage merupakan kebijakan yang adaptif,sebagaimana dapat ditemukan proses-proses pembelajaran dan penyesuaian yangdilakukan terus-menerus oleh Pemerintah Kota Bandung. Hasil penelitian menunjukkanunsur-unsur dalam proses thinking ahead dan thinking across dapat digambarkan secaraoptimal, adapun unsur-unsur dalam proses thinking again tidak dapat digambarkansecara optimal. Peran dan pengaruh dominan dari Walikota Ridwan Kamil sebagaipemimpin yang dinamis, merupakan pengungkit terciptanya kebijakan pengembanganKawasan Teknopolis Gedebage sebagai kebijakan yang adaptif, yang disisi lainmerupakan penyebab belum ditemukannya empat dari lima aktivitas dalam prosesthinking again. Hasil penelitian menyarankan Pemerintah Kota Bandung perlumelakukan strategi dan upaya untuk menciptakan proses regenerasi keterampilankepemimpinan, sehingga aktivitas-aktivitas dalam proses thinking again dapat berjalansecara optimal.

---

ABSTRACTBandung city government is currently building a new city center by setting the conceptof Technopolis in the urban planning of Gedebage Sub-City Area that functions as a cityservice center. Policy for the development of Gedebage Technopolis Area requires adifferent approach as there are various dynamic factors that affect its execution. Thisstudy aimed to analyze the elements of dynamic capabilities (comprising of thinkingahead, thinking again, and thinking across) in the policy of Gedebage Technopolis Areadevelopment as an adaptive policy for the periods of 2013-2017. This study is aqualitative study. Results of this study proved that the policy of Gedebage TechnopolisArea development is in fact an adaptive policy as there are evidences of ongoingresearch and adjustments done by Bandung city government. Results of this study alsoshowed that elements within thinking ahead and thinking across processes are depictedoptimally, whereas elements within thinking again process is not depicted as optimal asthe other two processes. The dominant role and influence of Mayor Ridwan Kamil as adynamic leader is a lever in the formation of policy for the development of GedebageTechnopolis Area as an adaptive policy, while at the same time, forming as the reasonwhy there are still four out of five activities within thinking again process that have yetto be done. For future recommendations, these results suggest Bandung city governmentto urgently build and implement strategy and effort to be able to create regeneration forleadership capabilities, which results in activities within thinking again process can bedone optimally."

"Tugas akhir ini membahas perkembangan perbaikan sanitasi kota Bandung pada periode 1918-1929. Perbaikan sanitasi meliputi pembangunan infrastruktur pengadaan air bersih seperti pompa air dan pipa ledeng, penataan ulang tata kota, dan program perbaikan kampung-kampung pribumi oleh pemerintah kota Bandung. Meskipun pembangunan kota Bandung pada masa kolonial didasarkan terhadap pertimbangan pragmatis yaitu memberi kenyamanan bagi penduduk  “Eropa”, namun dalam penelitian ini akan diperiksa juga bagaimana dampaknya pembangunan sanitasi ini terhadap masyarakat pribumi kota Bandung. Penelitian menggunakan sumber primer berbentuk catatan resmi pemerintahan kolonial yang berupa Uitbreidingsplan Noord Bandoeng yang disusun oleh pemerintah kota Bandung, serta artikel-artikel yang berasal dari berbagai edisi De Preanger Bode dan Bataviaasch Nieuwsblad. Arsip didapatkan dari arsip yang disediakan oleh situs Delpher, KITLV dan Colonial Architecture EU, beserta sumber sekunder yang berbentuk penelitian terdahulu mengenai kota Bandung dan distribusi fasilitas air bersih di Hindia Belanda. Penelitian menemukan bahwa perjuangan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh pribumi dalam perbaikan sanitasi untuk masyarakat pribumi berhasil dalam skala yang terbatas.

---

This thesis discusses the development of sanitation improvements in the city of Bandung in the period 1918-1929. improvements in sanitation includes the construction of water-procuring infrastructure such as water pumps and plumbing, reorganization of city planning, and a program to improve indigenous kampung by the Bandung city government. Although the development of the city of Bandung during the colonial period was based on pragmatic considerations, namely providing comfort for the "European" population, this research will also examine the impact of this sanitation development on the indigenous people of the city of Bandung. The research uses primary sources in the form of official colonial government records in the form of Uitbreidingsplan Noord Bandoeng compiled by the Bandung city government, and articles from various editions of De Preanger Bode and the Bataviaasch Nieuwsblad. Archives were obtained from archives provided by the online sites Delpher, KITLV and Colonial Architecture EU, along with secondary sources in the form of previous research regarding the city of Bandung and the distribution of clean water facilities in the Dutch East Indies. The research found that the struggle carried out by indigenous figures to improve sanitation for indigenous communities was successful on a limited scale."

"Pencanangan Kota Layak Pemuda tidak bisa dilepaskan dari Program Nawacita Presiden RI Periode 2014-2019. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong terpenuhinya hak pemuda guna mengembangkan potensi dan perannya melalui penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan sebagai bagian dari pembangunan nasional. Kebijakan Kota Layak Pemuda yang dicanangkan Menteri Pemuda dan Olah Raga ini diharapkan dapat memperkuat pembinaan dan pemberdayaan pemuda di tiap wilayah Indonesia melalui pendampingan penyusunan regulasi kepemudaan, kompetisi, serta penghargaan. Kota Bandung menjadi kota percontohan. Kajian ini menggunakan pendekatan riset tindakan berbasis Soft Systems Methodology dengan tujuan menganalisis perumusan kebijakan Kota Layak Pemuda di Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Pemerintah Kota Bandung menurut Anderson 2010 . Hasil kajian menunjukkan indikator pengembangan Kota Layak Pemuda sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor 11 Tahun 2017 mengacu pada 4 empat kluster, yakni life, play, work/school dan health/welfare masih memerlukan rencana aksi. Untuk Pemerintah Kota Bandung sendiri telah melaksanakan fungsinya menuju Kota Layak Pemuda dengan penyediaan regulasi, anggaran, program dan partisipasi kepemudaan di dalam Perda No. 1 Tahun 2016 tentang Kepemudaan. Namun, masih perlu menambahkan BAB Kota Layak Pemuda dalam Peraturan Daerah tersebut. Keberlanjutan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia, khususnya Pemerintah Kota Bandung mengenai kebijakan Kota Layak Pemuda.

---

Declaration of Youth Friendly City can rsquo t be separated from the Indonesia Presidential Nawacita Program Period 2014 2019. This policy aims to encourage the fulfillment of youth rights to develop their potential and role through awareness, empowerment and development as part of national development. Youth Friendly City policy that launched by the Minister of Youth and Sports is expected to strengthen youth development and empowerment in each region of Indonesia through the assistance of the preparation of youth regulation, competition, and awards. Bandung became a pilot project city. This study uses an action research approach based on Soft Systems Methodology with the aim of analyzing policy formulation Youth Friendly City at the Ministry of Youth and Sport and Government of Bandung City by Anderson 2010 . The results show the development indicators Youth Friendly City as stated in Regulation of the Ministry of Youth and Sports No. 11 of 2017 refers to 4 four clusters, namely life, play, work school and health welfare still require action plans. For the Government of Bandung itself has carried out its function towards Youth Friendly City with the provision of regulations, budgets, programs and youth participation within Local Regulation No. 1 of 2016 about Youth. However, still need to add chapters Youth Friendly City in that Local Regulation. The sustainability of the results of this study is expected to be a reference for Local Government District City in Indonesia, especially the Government of Bandung City on Youth Friendly City policy."

"Skripsi ini membahas mengenai bentuk-bentuk rumah tinggal pada masa kolonial Belanda di Jalan Cipaganti, Bandung. Rumah-rumah di Jalan Cipaganti ini terletak di wilayah Bandung Utara dan pada masa lalu diperuntukkan bagi kalangan elit Eropa. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bentuk pengaruh arsitektur rumah tradisional Jawa Barat dan arsitektur rumah-rumah peninggalan kolonial Belanda di Menteng, Taman Kencana, dan Cihapit yang tercermin dalam unsur-unsur rumah di Cipaganti. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa rumah tinggal kolonial di Jalan Cipaganti mendapat pengaruh arsitektur rumah tradisional Jawa Barat dan rumah peninggalan kolonial Belanda pada bagian atas, badan, dan bawah bangunan. Rumah-rumah di Cipaganti juga memiliki ciri khusus yang tidak ditemukan pada rumah tinggal kolonial di daerah pembanding Menteng, Taman Kencana, dan Cihapit.

---

This undergraduate thesis discusses about colonial houses from early 20th Century at Jalan Cipaganti, Bandung. The houses on Jalan Cipaganti are located in North Bandung area and in the past were reserved for the European elite. This study aims to see the influence of traditional architecture of West Java and architecture of Dutch colonial heritage houses in Menteng, Taman Kencana, and Cihapit which is reflected in the elements of house in Cipaganti. This research is analytical descriptive. The results of this study explain that the colonial residence on Jalan Cipaganti get the influence of the architecture of traditional houses of West Java and the Dutch colonial relics on the top, body, and bottom of the building. The houses in Cipaganti also have special characteristics that are not found in the colonial residence in the comparative areas Menteng, Taman Kencana, and Cihapit."

"Perkembangan kota yang tanpa arah menyebabkan Kota Bandung memiliki masalah dalam perkembangan permukiman, khususnya permukiman kumuh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran mengenai pola persebaran permukiman kumuh di Kota Bandung. Identifikasi permukiman kumuh dilakukan dengan menggunakan citra satelit QuickBird 2007 dengan digitasi on-screen secara manual, serta didukung oleh pengecekan survey lapang dengan memperhatikan variabel kerapatan bangunan, tata letak dan ukuran atap rumah. Sedangkan variabel lainnya seperti kondisi bangunan, kondisi prasarana lingkungan dan kepadatan penduduk diperoleh melalui survey lapang dan data sekunder. Metode analisis yang digunakan meliputi teknik analisis tetangga terdekat untuk mengetahui pola persebaran permukiman kumuh dan buffer analisis untuk mengetahui jarak permukiman kumuh terhadap sungai. Pola persebaran permukiman kumuh di Kota Bandung sebagian besar membentuk pola acak dan cenderung mendekati daerahdaerah pusat kegiatan seperti perkantoran, industri, perdagangan dan jasa. Pola mengelompok terdapat di Wilayah Pengembangan Bojonegara, pola acak terdapat di Wilayah Pengembangan Cibeunying, Gedebage dan Karees, pola tersebar terdapat di Wilayah Pengembangan Tegallega dan Ujung Berung.

---

Disorganized city development in Bandung City has caused problems in the development of settlements, particularly slums settlements. This research focuses on pattern of distribution of slums settlement using spatial analysis which is includes the nearest neighbor and buffering analysis. In this research, an attempt has been made to identify and mapping of slums using QuickBird satellite imagery in 2007 and ground verification in assessing of slum environment. The slums were identified on the basis of visual interpretation and were captured manually using on-screen digitization method. For this purpose, interpretation variable like building density, layout, and roof size were used in detection process using QuickBird. While the other variable such as building condition, infrastructure, environmental conditions and population density were obtained from field survey and secondary data. This research indicates that pattern of distribution of slums settlement in Bandung city were mostly distributed as a random pattern and close to offices, industrial and also trade and services areas. Cluster pattern was found in region of Bojonegara, random pattern were found in development region of Cibeunying, Karees, and Gedebage, while scattern pattern were found in development region of Tegallega and Ujung Berung."

"Skripsi ini membahas mengenai perkembangan permukiman kolonial di Kawasan Braga Bandung. Kawasan ini berada di lokasi yang strategis yaitu di antara stasiun kereta api dan Jalan Raya Pos sehingga kawasan ini dijadikan sebagai suatu pemukiman pada masa kolonial. Pemukiman di kawasan ini berupa pertokoan, pusat hiburan, kantor dan pabrik. Sehubung dengan latar belakang permasalahan maka permasalahan penelitian yaitu, bagaimana perkembangan pemukiman yang ada di kawasan Jalan Braga dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan Kawasan Braga. Metode penelitian yang digunakan terdapat tiga tahap yaitu pengumpulan data, analisis, dan interprestasi. Setelah itu hasil dari penelitian ini berupa gambaran perkembangan permukiman di kawasan Braga dalam beberapa periode berdasarkan persebaran bangunan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

---

This undergraduate thesis discusses about the development of the colonial settlement area of Braga Bandung. This area is located in a strategic which is between the railway station and De Groote Postweg make this area serve as a settlement in the colonial period. The settlement in this area is shops, entertainment centers, offices, and factories. Based on the background of the problems that have been explained, the research problem is how the development of settlements in the Jalan Braga area and what are the factors that influence the development of the Braga area. The research method used there are three stages: data collection, analysis, and interpretation. After that the results of this study are in the form of a description of the development of settlements in the Braga area in several periods based on the distribution of buildings along with the factors that influence them."