Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"

Tesis ini membahas pengaturan perlindungan anak korban perkosaan (statutory rape) di peraturan perundang-undangan Indonesia yang pada saat ini masih mengatur tentang pengertian dan bentuk-bentuk tindak pidana perkosaan secara sempit. Serta penelitian ini juga melakukan studi perbandingan tentang pengaturan perlindungan anak korban perkosaan dengan Negara Filipina, Inggris dan Malaysia. Selain itu, dalam penelitian ini peneliti  juga melakukan analisa terhadap beberapa putusan pengadilan untuk melihat bagaimana peranan Hakim dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban perkosaan. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dan pendekatan perbandingan dengan mekanisme wawancara, dimana peneliti menganalisa Peraturan Perundang-Uundangan yang dikaitkan sejauh mana peraturan tersebut diterapkan dan berlaku di masyarakat. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Peraturan Perundang-Undangan tentang tindak pidana perkosaan di Indonesia yang berlaku saat ini belum memiliki pengaturan khusus dan masih mengatur secara sempit dari segi pengertian dan bentuk-bentuk tindak pidana perkosaan. Selain itu, terdapat beberapa perbedaan dalam pengaturan terkait tindak pidana perkosaan di Negara Indonesia dengan Negara Filipina, Inggris dan Malaysia. Serta perbedaan penjatuhan hukuman terhadap kasus perkosaan yang dilakukan dengan sukarela (statutory rape) dengan tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh keluarga terdekat anak korban.

---

This thesis discusses the regulation of the protection of child victims of rape (statutory rape) Indonesian legislation, which currently still regulates the definition and forms of criminal acts of rape in a narrow manner. As well as this study also conducted a comperative study of the regulation of the protection of child rape victims with Phillipine, British and Malaysian countries. Futhermore, in this study researchers also conducted an analysis of several court decisions to see how the role of the Judge in providing protection for children who were victims of rape. This study is study a normative juridicial and comparative approach to the interview mechanism. Where the researcher analyzes the laws and regulations that are related to the extent to wich the regulation is applied and apllies in the community. The results of the study reveal that the current legislation concerning the rape crime in Indonesia does not yet have a specific regulation and still regulates narrowly in terms of understanding and forms of rape. Furthermore, there are some differences in the regulation regarding the crime of rape in the state of Indonesia with the Philippines, Britain and Malaysia. And the difference in the imposition of penalties for rape cases carried out voluntarily (statutory rape) with criminal acts of rape carried out by the immediate family of the victim’s child.

"

"Skripsi ini bertujuan untuk melakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berkaitan dengan korban perkosaan guna memposisikan dan mengakamodasi perlindungan terhadap para korban tersebut. Peneliti melakukan analisis terhadap hukum adat Nagari Lunang terkait perlindungan terhadap korban perkosaan. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah berperspektif sosio-legal dengan melakukan analisis terhadap aturan terkait perlindungan korban perkosaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan CEDAW, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta dengan pengumpulan data yang dilakukan dengan beberapa cara, yaitu pengamatan, wawancara secara mendalam dengan bantuan instrumen berupa pedoman wawancara, dan dokumentasi dalam rangka mengungkapkan gejala-gejala dalam kehidupan di masyarakat seperti yang dipersepsikan oleh warga masyarakat Nagari Lunang tentang kondisi mereka sendiri. Perlindungan terhadap perempuan korban perkosaan baik secara yuridis maupun non-yuridis merupakan hal yang penting guna menjamin tegaknya rasa keadilan dalam masyarakat. Namun, hingga saat ini, perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan masih sangat minim, seperti yang ditunjukkan dari kurangnya komitmen negara dalam melindungi mereka. Untuk mewujudkan perlindungan yang dimaksudkan tersebut maka dibutuhkan suatu instrumen hukum yang dapat mengakamodir hak-hak perempuan atas kebenaran, keadilan dan pemulihannya secara utuh menyeluruh.

---

This undergraduate thesis aims to analyze the laws and regulations in Indonesia relating to rape victims to positioning and accommodate the protection of these victims. Researchers conducted an analysis of the customary law of Nagari Lunang related to the protection of rape victims. The method used in this study is a socio-legal perspective by analyzing the rules relating to the protection of rape victims regulated in Law Number 7 of 1984 concerning the ratification of CEDAW, Criminal Law Book, and Law Number 13 Year 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims, as well as by collecting data carried out in several ways, namely observation, in-depth interviews with the help of instruments in the form of interview guidelines, and documentation in order to express symptoms in life in the community as perceived by residents of Nagari Lunang about their own condition. Protection of women victims of rape both legally and non-legally is important to ensure the upholding of a sense of justice in society. However, until now, the protection of women victims of violence is still very minimal, as shown by the lack of state commitment to protect them. To realize the intended protection, a legal instrument is needed that can fully accommodate the rights of women to truth, justice, and its full recovery."

"Pemberitaan tentang anak laki-laki yang menjadi korban perkosaan seringkali mendapat tanggapan buruk oleh pembaca berupa komentar negatif. Hal tersebut dapat disebut sebagai secondary victimization terhadap anak laki-laki korban perkosaan. Munculnya tanggapan tersebut berhubungan dengan upaya patriarki untuk menegakkan mitos tentang perkosaan laki-laki di masyarakat atau disebut male rape myth. Untuk menjelaskan hal tersebut, penulis menggunakan konsep male rape myth dari Turchik dan mengelaborasinya dengan konsep secondary victimization dari Tavares. Data yang digunakan untuk menjelaskan fenomena ini diperoleh dari kolom komentar pada dua pemberitaan di media massa online TribunNews, dan dianalisis menggunakan metode analisis isi kualitatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa komentar buruk yang diberikan masyarakat merupakan bentuk secondary victimization terhadap anak laki-laki korban perkosaan. Komentar buruk tersebut muncul karena adanya upaya untuk menegakkan male rape myth dalam masyarakat patriarki. Pemberitaan tentang anak laki-laki yang menjadi korban perkosaan seringkali mendapat tanggapan buruk oleh pembaca berupa komentar negatif. Hal tersebut dapat disebut sebagai secondary victimization terhadap anak laki-laki korban perkosaan. Munculnya tanggapan tersebut berhubungan dengan upaya patriarki untuk menegakkan mitos tentang perkosaan laki-laki di masyarakat atau disebut male rape myth. Untuk menjelaskan hal tersebut, penulis menggunakan konsep male rape myth dari Turchik dan mengelaborasinya dengan konsep secondary victimization dari Tavares. Data yang digunakan untuk menjelaskan fenomena ini diperoleh dari kolom komentar pada dua pemberitaan di media massa online TribunNews, dan dianalisis menggunakan metode analisis isi kualitatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa komentar buruk yang diberikan masyarakat merupakan bentuk secondary victimization terhadap anak laki-laki korban perkosaan. Komentar buruk tersebut muncul karena adanya upaya untuk menegakkan male rape myth dalam masyarakat patriarki.

---

News about boy being a victim of rape is often get bad responses from readers in the form of negative comments. This can be referred as secondary victimization towards boy victim of rape. The emerge of these responses is related to patriarchal efforts to enforce false beliefs about male rape in society known as male rape myth. To explain this, the authors uses Turchik’s male rape myth concept and elaborates it with Tavares’ concept of secondary victimization. The data used to explain this phenomenon were obtained from the comments column on two news reports in the online mass media TribunNews, and analyzed using qualitative content analysis methods. The results of the analysis show that bad comments that given by the community are form of secondary victimization towards boy victim of rape. These bad comments arise because of efforts to enforce male rape myth in patriarchal society."

"Kejahatan perkosaan adalah satu bentuk kejahatan kekerasan yang sangat merugikan korban dan meresahkan masyarakat, apalagi beberapa tahun terakhir ini perkosaan meningkat terus di Indonesia tak terkecuali di Daerah Kotamadya Kupang. Hal seperti itu akan membahayakan perkembangan sosial perempuan, tentu rintangan bagi pembangunan. Oleh sebab itu kejahatan perkosaan harus dicegah. Salah satu upaya pencegahan adalah melalui ketentuan hukum pidana yang memperhatikan kepentingan pelaku, korban, masyarakat, dan negara. Namun hukum pidana yang berlaku sekarang masih kurang memperhatikan kepentingan korban perkosaan, karena itu perlu dibentuk kebijakan kriminal melalui hukum pidana yang bersifat integral. Membentuk kebijakan kriminal yang bersifat integral harus sesuai dengan budaya, hukum yang hidup dalam masyarakat, dan perkembangan hukum Internasional, sehingga perlu dilakukan penelitian. Penelitian ini penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif yakni untuk menggambarkan ketentuan perlindungan hukum terhadap korban perkosaan di Indonesia, implementasinya di Kotamadya Kupang dan kendala-kendala yang dihadapi dalam melakukan perlindungan hukum terhadap korban perkosaan di Kotamadya Kupang, serta mencari perspektif kebijakan hukum yang tepat dalam upaya perlindungan hukum korban perkosaan di Indonesia agar niiai keadilan terwujud dalam ketentuan hukum pidana. Perlindungan hukum terhadap korban perkosaan belum diatur secara layak dan wajar dalam hukum pidana sebagaimana nilai keadilan yang terkandung dalam Pancasila dan UUD' 1945. Pelaksanaan perlindungan hak-hak korban perkosaan sebagaimana ditentukan dalam hukum pidana belum semua diterapkan di Kotamadya Kupang. Faktor belum diterapkannya karena Undang-Undang, aparat penegak hukum, budaya masyarakat dan faktor sarana atau fasilitasnya. Berdasarkan keadaan itu hak-hak korban perkosaan yang harus diatur dan terintegrasi dalam kebijakan kriminal melalui hukum pidana Indonesia adalah hak mendapatkan restitusi dan atau kompensasi, bantuan hukum, psikolog, psikiater, ahli agama atau ahli lain yang mampu mengembalikan kepercayaan korban, mengembalikan nama baik korban, hak memperoleh informasi dan pelayanan yang layak dalam mengikuti perkembangan kasusnya, hak mendapat keamanan dalam melapor dan selama menjadi saksi."

"Keterangan korban sangat penting dalam memastikan keberhasilan penuntutan kasus dugaan pemerkosaan yang minim barang bukti. Literatur telah menunjukkan bahwa terdapat karakteristik keterangan korban tertentu yang dianggap kurang kredibel daripada yang lain. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh informasi hubungan korban-pelaku terhadap persepsi kredibilitas kasus perkosaan. Sebanyak 130 partisipan mahasiswa fakultas hukum dan perguruan tinggi ilmu kepolisian dengan rentang usia 17-30 tahun (M = 24.02; SD = 3.67) berpartisipasi dalam penelitian ini. Persepsi kredibilitas diukur melalui daftar pertanyaan yang diadaptasi dari penelitian Sumampouw dkk (2022). Informasi hubungan korban-pelaku dimanipulasi ke dalam kondisi stranger rape dan acquaintance rape. Hasil analisis independent sample t-test menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa kasus stranger rape tidak secara signifikan dipersepsikan lebih kredibel dibandingkan kasus acquaintaince rape.

---

Victims' statements are critical in ensuring successful legal prosecution of alleged rape cases that lack evidence. Literature has demonstrated that certain characteristics of rape victims' statements are considered less credible than others. This study aims to examine the effect of the victim-perpetrator relationship on the perceived credibility of rape allegation cases. A total of 130 law and police academy (STIK-PTIK) students with an age range of 17-30 years old (M = 24.02; SD = 3.67) participated in this study. Perceived credibility is measured through a list of questions adapted from a study by Sumampouw et al (2022). Information on the victim-perpetrator relationship is manipulated across stranger and acquaintance rape conditions. Independent sample t-test analysis showed that stranger rape is not significantly perceived as more credible than acquaintance rape.

"

"Perkosaan merupakan tindak pidana yang sangat meresahkan, kadang-kadang tindak pidana ini didahului atau disertai dengan tindak pidana lain, misalnya pencurian, bahkan pembunuhan. Modus operandi kejahatan ini semakin meningkat dari segi kualitasnya, kadang dilakukan dengan cara yang sangat biadab misalnya perkosaan dilakukan di depan sesama pelaku. Kerugian yang ditimbulkan tindak pidana ini tidak terbatas pada kerugian fisik saja melainkan juga kerugian nonfisik merupakan penderitaan yang sangat membebani kehidupan korban. Akibat tindak pidana perkosaan ini membuat korban tidak lagi menikmati kehidupan yang tenang karena selain ia merasa malu, merasa telah dinodai, merasa harga dirinya telah dihancurkan, merasa telah berdosa kepada Tuhan, ia selalu dikejar kecemasan dan kekuatiran akan masa depannya dalam kehidupan berumah tangga karena kegadisannya yang telah hilang bisa dipersoalkan oleh suami jika ia menikah. Selain penderitaan yang dialami karena peristiwa perkosaan yang menimpanya, dalam proses peradilan pidana yang selalu melibatkan korban mulai dari tahap penyidikan hingga pemeriksaan di pengadilan sebagai saksi, ternyata menambah tekanan psikologis bagi korban, artinya korban perkosaan menjadi korban ganda.Uraian di atas menunjukan betapa besarnya penderitaan yang dilami korban perkosaan sehingga hal ini menimbulkan pertanyaan: apakah ketentuan hukum pidana, baik hukum pidana materiel maupun hukum pidana formal telah memberikan perlindungan hukum terhadap korban perkosaan? apakah penerapan hukum pidana materiel maupun hukum pidana formal telah memberikan perlindungan hukum terhadap korban perkosaan?Permasalahan ini dapat dijawab bahwa baik hukum pidana materiel maupun hukum pidana formal dalam pengaturan maupun penerapannya belum memberikan perlindungan hukum terhadap korban perkosaan, karena ketentuan yang mengatur tentang korban kejahatan termasuk korban perkosaan ternyata memiliki kelemahan dan kekurangan, bahkan ketentuan yang sudah ada tidak jelas sehingga sulit diimplementasikan untuk melindungi kepentingan korban kejahatan. Untuk itu ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan korban kejahatan ini perlu ditinjau kembali untuk direvisi atau dibuat peraturan pemerintah atau peraturan pelaksanaan yang jelas, sehingga dapat memberi perlindungan hukum bagi korban kejahatan umumnya terutama korban perkosaan."

"Viktimisasi Sekunder merupakan suatu proses dimana korban mengalami kembali proses menjadi korban ketika bersentuhan dengan sistem peradilan pidana (formal) dan masyarakat (informal). Penulisan ini bertujuan untuk melihat pengalaman viktimisasi sekunder perempuan korban perkosaan, dampaknya terhadap korban, dan bagaimana viktimisasi sekunder tersebut bisa terjadi, yang direpresentasikan dalam serial Netflix Unbelievable. Penulisan ini menggunakan teori feminis radikal dan metode analisis isi kualitatif dalam menganalisis serial tersebut yang terdiri dari 8 episode. Hasil analisis menunjukkan bahwa perempuan korban perkosaan telah mengalami pengalaman buruk seperti dieksklusikan dari hukum, diragukan dan dipertanyakan kredibilitasnya, tidak dipercaya, direndahkan, diintimidasi, diancam, dan dipaksa mengakui bahwa ia berbohong. Pengalaman tersebut merupakan bentuk dari viktimisasi sekunder yang kemudian membuat korban mengalami berbagai dampak negatif dalam hal psikologis, relasional, dan finansial. Viktimisasi sekunder yang dialami korban terjadi karena adanya penerimaan rape myth yang menganggap perempuan berbohong terkait perkosaan yang dialaminya (she lied). Hasil analisis juga menunjukkan bahwa serial ini telah mematahkan rape myth lainnya yang meliputi perempuan ingin diperkosa dan menikmatinya (she enjoy rape); dan perempuan memprovokasi perkosaan melalui pakaian dan perilaku mereka (she asked to be raped). Pada akhirnya, analisis juga menunjukkan bahwa akar dari segala penderitaan perempuan korban perkosaan adalah patriarki yang sudah melembaga dalam setiap aspek kehidupan.

---

Secondary Victimization is a process where victims experience the process of being victims again when they come into contact with the criminal justice system (formal) and society (informal). This writing aims to look at the experience of secondary victimization of rape victims, their impact on victims, and how this secondary victimization can occur, which is represented in the Netflix series Unbelievable. This writing uses radical feminist theory and qualitative content analysis methods in analyzing the series which consists of 8 episodes. The results of the analysis show that women victims of rape have experienced bad experiences such as being excluded from the law, doubting and having their credibility questioned, distrusted, humiliated, intimidated, threatened, and forced to admit that they lied. This experience is a form of secondary victimization which then makes the victim experience various negative impacts in terms of psychological, relational, and financial. The secondary victimization experienced by the victim occurs because of the acceptance of the rape myth which assumes that women lied about the rape they experienced. The results of the analysis also show that this series has broken other rape myths which include women enjoying rape; and women asked to be raped. In the end, the analysis also shows that the root of all the suffering of women victims of rape is patriarchy which has been institutionalized in every aspect of life."

"Perkosaan anak merupakan fenomena yang terjadi pada lingkungan domestik antara pelaku dengan anak. Korban dipandang sebagai anak yang belum memiliki kapasitas dan pengetahuan untuk mempertimbangkan risiko yang timbul akibat terjadinya perkosaan. Perkosaan adalah tindakan yang tidak disukai oleh masyarakat, sehingga untuk dapat menjelaskan gejala tersebut diperlukan metode yang tepat untuk menelitinya. Penulis mencoba menganalisis pola hubungan sosial antara pelaku dan korban terhadap penanganan kasus perkosaan di Polda Metro Jaya pada periode tahun 2021-2022 dengan menggunakan teori The Criminal and His Victim dan The Relationship Between Victim-Perpetrator. Subjek penelitian anak sebagai korban perkosaan dengan skala waktu dimulai antara 1 Januari 2021 dan 31 Desember 2022 yang dilaporkan kepada Sub Direktorat Remaja, Anak dan Wanita (Subditrenakta) Polda Metro Jaya. Ketika dikatakan dalam The Criminal and His Victim bahwa anak menempati beberapa posisi sosial, mereka tidak memiliki posisi negosiasi yang tinggi sehingga rentan menjadi korban serta didalam The Relationship Between Victim-Perpetrator bahwa hubungan antara pelaku dan korban akan menentukan jumlah kejadian perkosaan, durasi hubungan, tingkat pemaksaan, motif, kesempatan, serta berapa lama waktu yang dibutuhkan korban untuk melaporkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan hasil menunjukkan bahwa perkosaan dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan sosial dengan korban dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti hubungan sosial pelaku dan korban, sosiodeografi pelaku dan korban, kondisi pelaku, jumlah pelaku, tempat kejadian dan hubungan pelapor dengan korban. Hasil penelitian ini dapat menjadi pengetahuan bahwa tingkat hubungan pelaku dan korban terjadinya perkosaan dapat membentuk suatu pola perkosaan yang dipengaruhi oleh berbagai keadaan yang terjadi sebelum perkosaan terhadap anak itu terjadi.

---

Perkosaan anak merupakan fenomena yang terjadi pada lingkungan domestik antara pelaku dengan anak. Korban dipandang sebagai anak yang belum memiliki kapasitas dan pengetahuan untuk mempertimbangkan risiko yang timbul akibat terjadinya perkosaan. Perkosaan adalah tindakan yang tidak disukai oleh masyarakat, sehingga untuk dapat menjelaskan gejala tersebut diperlukan metode yang tepat untuk menelitinya. Penulis mencoba menganalisis pola hubungan sosial antara pelaku dan korban terhadap penanganan kasus perkosaan di Polda Metro Jaya pada periode tahun 2021-2022 dengan menggunakan teori The Criminal and His Victim dan The Relationship Between Victim-Perpetrator. Subjek penelitian anak sebagai korban perkosaan dengan skala waktu dimulai antara 1 Januari 2021 dan 31 Desember 2022 yang dilaporkan kepada Sub Direktorat Remaja, Anak dan Wanita (Subditrenakta) Polda Metro Jaya. Ketika dikatakan dalam The Criminal and His Victim bahwa anak menempati beberapa posisi sosial, mereka tidak memiliki posisi negosiasi yang tinggi sehingga rentan menjadi korban serta didalam The Relationship Between Victim-Perpetrator bahwa hubungan antara pelaku dan korban akan menentukan jumlah kejadian perkosaan, durasi hubungan, tingkat pemaksaan, motif, kesempatan, serta berapa lama waktu yang dibutuhkan korban untuk melaporkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan hasil menunjukkan bahwa perkosaan dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan sosial dengan korban dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti hubungan sosial pelaku dan korban, sosiodeografi pelaku dan korban, kondisi pelaku, jumlah pelaku, tempat kejadian dan hubungan pelapor dengan korban. Hasil penelitian ini dapat menjadi pengetahuan bahwa tingkat hubungan pelaku dan korban terjadinya perkosaan dapat membentuk suatu pola perkosaan yang dipengaruhi oleh berbagai keadaan yang terjadi sebelum perkosaan terhadap anak itu terjadi.

---

Child rape is a phenomenon that occurs in the domestic environment between the perpetrator and the child. Victims are children who do not have the capacity and

knowledge to consider the risks that arise as a result of rape. Rape is an act that society does not like, so to be able to explain this phenomenon, an appropriate method is needed to examine it. The author tries to analyze the pattern of social relations between perpetrators and victims regarding the handling of rape cases at Polda Metro Jaya in the 2021-2022 period by using The Criminal and His Victim and The Relationship Between Victim-Perpetrator theories. The research subjects were children as victims of rape with a time scale starting from 1 January 2021 to 31 December 2022 which was reported to the Sub Directorate for Youth, Children and Women (Subditrenakta) Polda Metro Jaya.

When it is said in The Criminal and His Victim that children occupy several social

positions, they do not have a high negotiating position so they are vulnerable to becoming victims and in The Relationship Between Victim-Perpetrator that the relationship between the perpetrator and the victim will determine the number of rape incidents, the

duration of the relationship, the degree of coercion, motive, opportunity, and how long it took the victim to report. This study used a quantitative approach and the results showed that rape was committed by people who had social relations with the victim. It was influenced by several factors, such as the social relationship between the perpetrator and the victim, the sociodeography of the perpetrator and the victim, the condition of the

perpetrator, the number of perpetrators, the scene of the incident and the relationship between the complainant and the victim. The results of this study can be knowledge that the level of relationship between the perpetrator and the victim of rape can form a pattern

of rape which is influenced by various circumstances that occurred before the rape of a child occurred."