Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 202383 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Yosua Martin Teguh
"ABSTRAK
Dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia terdapat fenomena kurang/lebih bayar dana bagi hasil sumber daya alam mineral dan batubara yang menimbulkan utang dan piutang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab bagaimana fenomena tersebut bisa terjadi serta dampaknya. Penelitian studi kasus dilakukan dengan pendekatan kualitatif terhadap data keuangan, peraturan, dan wawancara dengan responden terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena tersebut secara umum disebabkan oleh kebijakan dan perencanaan yang kurang memadai. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran penyebab, kondisi dan dampak fenomena tersebut sehingga dapat mengurangi potensi kurang/lebih bayar dana bagi hasil, serta peningkatan transparansi antar pemerintah.

ABSTRACT
In implementing fiscal decentralization in Indonesia there is a phenomenon of less/over payment revenue sharing funds from mineral and coal resources that create debt and receivables between the Central Government and the Regional Government. This study aims to answer how this phenomenon can occur and its effects. Case study research is conducted with a qualitative approach towards financial data, regulations, and interviews with related respondents. The results of the study indicate that this phenomenon is generally caused by inadequate policies and planning. This study is expected to provide an overview of the causes, conditions and impacts of this phenomenon so that it can reduce the potential for less/over payment revenue sharing funds, as well as increase transparency among governments.
"
2019
T53740
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Benri Sjach
"Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis Perubahan Pola Bagi Hasil Rumah Makan Minang (RMM) di Jakarta dari pola musyarakah menjadi pola campuran dengan memfokus pada faktor-faktor yang menyebabkannya dan implikasi dari perubahan itu terhadap pengelolaannya. RMM yang sejak semula dikelola secara musyarakah kini berubah menjadi campuran yaitu campuran antara pola musyarakah dan konvensional. Dalam pola musyarakah, semua anggota terlibat adalah kerabat danbertanggung jawab penuh terhadap operasi perusahaan dan keuntungan dinikmati bersama dan kerugian ditanggung bersama pula dalam suatu pola bagi hasil (profit and loss sharing). Dalam pola campuran anggota dan pegawai (bukan kerabat) berbagi dalam tanggung jawab; dari sisi penghasilan anggota mengikuti pola bagi hasil sedangkan pegawai (bukan anggota) mengikuti pola penggajian konvensional. Faktor-faktor yang menyebabkan perubahan pola yang dianalisis adalah variabel ekonomi dan variabel sosial yang terkait dengan perubahan pola usaha RMM. Variabel ekonomi RMM menyangkut pendapatan, biaya, dan keuntungan usaha dan pola pembagiannya; sedangkan variabel sosial menyangkut pengaruh perubahan tersebut terhadap: perubahan peran para aktor RMM dan hubungan antar mereka, efisiensi dan efektivitas pengelolaan RMM, penghasilan anggota dan pegawai, dan pola pengambilan keputusan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif; data dikumpulkan dengan cara wawancara mendalam, pengamatan, dan kuesioner. Triangulasi dilakukan terhadap setiap data yang dikumpulkan dengan maksud memvalidasi data itu, hasilnya adalah data dengan validitas yang tinggi, kemudian kesimpulan ditarik dari data yang telah valid itu.

This research is aimed to analyze the Sharing Pattern Changing On the Rumah Makan Minang (RMM) in Jakarta, from Musyarakah (partnership) pattern to mixed pattern that focuses on factors that contribute to it and its implications on its management. RMM was first managed using Musyarakah and then changed into mixed pattern as a combination between Musyarakah and conventional pattern. In Musyarakah pattern members involved are relatives and fully responsible for any operational affairs of the company and profit and loss are shared equally in a pattern called profit-and-loss sharing. In mixed pattern members and employees (not relatives) share responsibilities; members apply profit-and-loss sharing in revenue whereas employees (not relatives) apply conventional payment of wages. Factors that contribute to pattern changing of which analyzed are economic and social variables, relating to business pattern changing in RMM. RMM economic variable includes revenue, cost and business profit and its sharing pattern; while social pattern includes effect of the changing on: the role changing among RMM actors and the relationship among them, efficiency and effectivity of RMM management, revenue for members and employees and the decision making pattern. This is a qualitative research; data are collected through deep interviews, observations and questionnaires. Triangulation applies on collected data by means of validating the data, resulting high-validated data and eventually conclusions can be drawn."
Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2009
T25554
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Andhika Muchlis
"Kebijakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) adalah salah satu bentuk penerapan konsep earmarking di Indonesia. Sebagai penerima DBH CHT terbesar di Jawa Barat, Kabupaten Karawang berhasil memanfaatkannya untuk meningkatkan fasilitas kesehatan seperti pembangunan Rumah Sakit Khusus Paru dan Puskesmas Rawat Inap. Namun demikian, pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau tidak ada yang mencapai target anggaran dalam lima tahun terakhir. Oleh karena itu, penelitian ini mengevaluasi kebijakan pemanfaatan alokasi kebijakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Karawang dengan harapan hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan baru baik untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sehingga pemanfaatan DBH CHT kedepannya dapat direalisasikan lebih maksimal sesuai dengan regulasi yang berlaku. Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif. Penelitian ini menganalisis dengan enam kriteria evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh Dunn, yaitu efektivitas, efisiensi, responsivitas, kecukupan, perataan, dan ketepatan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pemanfaatan DBH CHT untuk aspek kesehatan telah dilaksanakan cukup baik. Namun demikian, untuk aspek kesejahteraan masyarakat dan penegakan hukum masih belum maksimal pemanfaatannya. Aspek kesejahteraan masyarakat, sulit untuk dimanfaatkan karena karakteristik Kabupaten Karawang belum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemudian, penegakan hukum sulit dimanfaatkan karena belum terjalinnya komunikasi yang baik antara pemerintah daerah dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai setempat.

The Policy Revenue Sharing of Tobacco Excise is one of the implementation concept of earmarking in Indonesia. As the largest recipient of the CHT DBH in West Java, Karawang Regency has succeeded in utilizing it to improve health facilities such as the construction of a Special Pulmonary Hospital and Inpatient Health Center. However, the utilization of the Revenue Sharing of Tobacco Excise has not reached the budget target in the last five years. Therefore, this study will evaluate the policy on the utilization of Revenue Sharing of Tobacco Excise Sharing Fund allocation in Karawang Regency with the hope that the results of this study can provide new knowledge for both the central government and local governments so that the utilization of DBH CHT in the future can be realized more optimally in accordance with the regulation. This study analyzes the six policy evaluation criteria proposed by Dunn which are effectiveness, efficiency, responsivity, adequacy, appropriateness, and equity. The results of this study indicate that the utilization of Revenue Sharing of Tobacco Excise for the health aspect has been implemented quite well. However, for the aspect of community welfare and law enforcement, the utilization is not optimal yet. The aspect of community welfare is difficult to utilize because the characteristics of Karawang Regency are not inline with the regulation. Moreover, Law enforcement is difficult to utilize because the communication between the local government and the local Customs and Excise Supervision and Service Office is not yet sufficient enough."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Firna Listiawati
"Laporan Skripsi ini bertujuan membahas proses mekanisme perolehan pendapatan Nilai Strategis Reklame NSR bagaimana proses pengakuan dan pencatatanya dalam laporan keuangan kendala kendala yang dihadapi oleh Biro Tata Ruang dan Lingkungan Hidup terkait perolehan NSR serta apa saja upaya upaya yang dapat direkomendasikan untuk mengatasi permasalahan yang ada Hasil laporan ini menunjukkan bahwa pengakuan dan pencatatan Nilai Strategis Reklame telah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku Namun masih terdapat berbagai kendala dalam perolehan NSR diantaranya adalah penentuan titik piutang yang belum jelas belum adanya unsur penagihan dan proses rekonsiliasi pendapatan yang memakan waktu cukup lama

The objective of this research is describe the process of mechanism of obtaining revenue of Billboard Strategic Value BSV to explain the calculation and recognition in the financial statements Constrains that faced by Biro Tata Ruang dan Lingkungan Hidup related on obtaining BSV and any attempts that can be recommended to overcome the constrains The results show that the calculation and recognition of BSV had compatible requirements of the regulation that stand However there are several constraints on obtaining BSV revenue the constraints are determine receivables recognition there is no billing system and the process of revenue reconciliation which takes a long time"
2014
S54345
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Amira Fatimah
"ABSTRACT
Konsep earmarking di Indonesia salah satunya diterapkan pada Kebijakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. Kabupaten Pasuruan merupakan salah satu pelaksana kebijakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Indonesia. Penelitian ini membahas mengenai Implementasi Kebijakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Pasuruan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian ini menganalisis dari sisi isi implementasi dan sisi lingkungan implementasi. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa pada sisi isi kebijakan berhubungan dengan perubahan Peraturan Menteri Keuangan yang tadinya dianggap lebih memiliki keuntungan bagi daerah penerima Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sekarang menyebabkan pelaksanaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembaku terlalu ketat, sedangkan dari sisi lingkungan implementasi adanya perbedaan interpretasi Peraturan Menteri Keuangan dan kurangnya komunikasi antara organisasi perngkat daerah pelaksana kebijakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Pasuruan menjadi penyebab tidak terserapnya Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dengan optimal.Konsep earmarking di Indonesia salah satunya diterapkan pada Kebijakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. Kabupaten Pasuruan merupakan salah satu pelaksana kebijakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Indonesia. Penelitian ini membahas mengenai Implementasi Kebijakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Pasuruan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian ini menganalisis dari sisi isi implementasi dan sisi lingkungan implementasi. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa pada sisi isi kebijakan berhubungan dengan perubahan Peraturan Menteri Keuangan yang tadinya dianggap lebih memiliki keuntungan bagi daerah penerima Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sekarang menyebabkan pelaksanaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembaku terlalu ketat, sedangkan dari sisi lingkungan implementasi adanya perbedaan interpretasi Peraturan Menteri Keuangan dan kurangnya komunikasi antara organisasi perngkat daerah pelaksana kebijakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Pasuruan menjadi penyebab tidak terserapnya Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dengan optimal.

ABSTRACT
The concept of earmarking in Indonesia is applied to the Revenue Sharing of Tobacco Excie. Pasuruan regency is one of the implementers of Revenue Sharing of Tobacco Excise in Indonesia. This research disscusses regarding The Implementation of the Revenue Sharing of Tobacco Excise in Pasuruan regency. The approach used is qualitative descriptive method. This study analyzes of the content of policy and the context of implementation. Results of this study is on the content of the policy related to the change of the Minister of Finance Regulation that was considered more advantageous for the recipent before than the new one because the new one is too tight, while from the context of policy has a difference of Minister of Finance Regulation on the interpretation between the local government and the central government who implement the regulation in Pasuruan regency is the cause of the absorption of funds that are not maximal. "
2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Surbakti, Anastasia Aginta
"ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kontrak bagi hasil tersebut dilihat dari sisi penerimaan negara dan beban yang harus ditanggung kontraktor K3S. Metode penelitian ini adalah kualitatif. Tujuan penelitian ini bersifat deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan ini memberikan kenaikan yang signifikan pada penerimaan negara dan beban yang harus ditanggu kontraktor. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa masih adanya ketidakpastian hukum atas peraturan pelaksana. Saran yang dapat diberikan adalah harus adanya peraturan pelaksana yang jelas serta harus ada insentif baru yang diberikan kepada kontraktor.

ABSTRACT
This research has goals to analyze the implementation of the new PSC gross split in terms of state revenue and the burden that must be borne by the contractors. The method of this research is qualitative. The purpose of this study is descriptive. The results of this study indicate that the policy gives significant increasement on state revenues and contractors burden. Also, this study indicate that there are no legal certainty in implementation regulation especially in tax regulation. An advice to resolve this issue is to implement the implementation regulation and give new insentifs for the contractors."
2016
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Syarah Syam Amir
"Penelitian ini membahas mengenai perimbangan keuangan pusat dan daerah dilaksanakan dalam hal bagi hasil SDA serta dampak penetapan bagi hasil SDA terhadap pendapatan daerah.Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Jawaban yang diperoleh dari dari hasil penelitian, pertama Perimbangan keuangan pusat dan daerah dilaksanakan dalam hal bagi hasil SDA sebagai salah satu wujud pelaksanaan otonomi daerah.Pada pelaksanaannya, Kementrian Keuangan melakukan kordinasi dengan kementrian teknis seperti Kementrian ESDM, Kementrian LHK, Kementrian Kelaulatan Perikanan dan KEMENDAGRI dalam hal penetapan batas wilayah dan daerah penghasil. Siklus dan penetapan DBH didasarkan pada RPMK mengenai perhitungan, penetapan DBH tahun berjalan dan tahun berikutnya yang diatur dalam PERPRES APBN mengenai perkiraan alokasi DBH. Kedua, dampak penetapan bagi hasil sumber daya alam terhadap pendapatan daerah menyebabkan ketergantungan daerah pada besaran DBH SDA yang diberikan oleh Pemerintah Pusat. Pengurangan anggaran yang tidak sesuai dengan target daerah serta kondisi kurang bayar pada DBH SDA mempengaruhi daerah dalam hal pemenuhan kebutuhan belanja daerah. Ketidakpastian Pemerintah pusat dalam pencairan anggaran dana bagi hasil menyebabkan daerah sebelum tutup tahun anggaran tidak dapat merasakan manfaat anggaran tersebut. Hal tersebut menjadi masalah penyerapan anggaran tiap tahun waktu penggunaan anggaran

This study discusses the central and regional financial balance regarding natural resource revenue sharing and the impact of determining natural resource revenue sharing on regional income. This research is prescriptive normative legal research. According to the research results, firstly, central and regional financial balance is carried out in terms of natural resource profit sharing to implement regional autonomy. In practice, the Ministry of Finance coordinates with technical ministries such as the Ministry of Energy and Mineral Resources, the Ministry of Environment and Forestry, the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries, and the Ministry of Home Affairs in determining regional boundaries and producing areas. The cycle and determination of DBH based on RPMK regarding the calculation and determination of DBH for the current year and the following year as regulated in the PERPRES APBN regarding the estimated allocation of DBH. Second, the impact of the determination of natural resource profit sharing on regional income causes regional dependence on the amount of DBH SDA provided by the Central Government. Budget reductions not in line with regional targets and conditions of underpayment in DBH SDA affect regions in terms of meeting regional expenditure needs. The uncertainty of the central government in the disbursement of the revenue-sharing budget causes areas before the end of the fiscal year to be unable to feel the benefits of the budget"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sinaga, Suhut Tumpal
"Penelitian ini menerapkan analisis dinamis untuk mengkaji buoyancy pajak Indonesia dan karakteristik respons asimetris, dengan menganalisis hubungan antara Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan beberapa variabel kontrol lainnya terhadap penerimaan pajak. Penelitian ini mengeksplorasi dinamika jangka panjang dan responsivitas berbagai jenis pajak, menggunakan teknik analisis dinamis untuk menilai pengaruhnya dalam data panel provinsi di Indonesia dari tahun 2015 hingga 2021. Dengan menggunakan uji Wald, penelitian ini mengevaluasi buoyancy dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh OP), Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan), dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap ekspektasi teoritis. Secara statistik, pada tingkat kepercayaan 99%, tidak dapat disangkal bahwa koefisien buoyancy jangka panjang sama dengan satu. Penelitian ini, menggunakan model PMG-ARDL, mengungkapkan tren yang konsisten: penerimaan pajak cenderung kembali ke keseimbangan, meskipun dengan variasi antar provinsi di Indonesia. PPh OP menunjukkan buoyancy dan kecepatan penyesuaian tertinggi, diikuti oleh PPN dan PPh Badan. Pengujian model asimetris menggunakan metode GMM mengungkapkan bahwa respons Pajak Total dan PPN terhadap ekonomi bersifat asimetris, tidak seperti PPh Badan dan PPh OP. Analisis ini memberikan wawasan tentang responsivitas yang beragam dari kategori pajak terhadap faktor ekonomi, memberikan wawasan berharga tentang dinamika fiskal. Selain itu, penelitian ini mengeksplorasi dampak perubahan struktural dalam sistem perpajakan, seperti program pengampunan pajak dan modifikasi tarif, menawarkan pelajaran penting untuk pembuatan kebijakan di masa depan. Dengan memahami determinan penerimaan pajak tingkat provinsi, penelitian ini memfasilitasi pemahaman tentang dinamika penerimaan pajak.

This study applies dynamic analysis to examines Indonesia's tax buoyancies and asymmetric response characteristics, by analyzing the relationship between Regional Gross Domestic Product (RGDP), along with several control variables, and tax revenues. It explores long-term dynamics and responsiveness of different tax types, utilizing dynamic analysis techniques to assess their influence in provincial panel data in Indonesia from 2015 to 2021. Employing the Wald-test, the research evaluates Personal Income Tax (PIT), Corporate Income Tax (CIT), and Value-Added Tax (VAT) buoyancies against theoretical expectations. Statistically, at 99% confidence level, it cannot be refuted that the long-term buoyancy coefficient equals one. The study, using the PMG-ARDL model, reveals a consistent trend: tax revenues tend to return to equilibrium, albeit with variations among Indonesian provinces. PIT displays the highest buoyancy and adjustment speed, followed by VAT and CIT. Asymmetric model testing using the GMM method reveals that the response of Total Tax and VAT to the economy is asymmetric, unlike CIT and PIT. This analysis sheds light on the diverse responsiveness of tax categories to economic factors, providing valuable insights into fiscal dynamics. Furthermore, the research explores the impact of structural changes in tax systems, such as tax amnesty programs and rate modifications, offering essential lessons for future policymaking. By understanding provincial-level tax revenue determinants, this study facilitates the development of informed tax strategies."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2024
D-pdf
UI - Disertasi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
"The purpose of this research was to analyze fiscal and proverty performance, (1) to analyze fiscal policy impact on poverty performance, and (2) to determine strategic policy on poverty in North Sumatra Province. Model of fiscal policy in North Sumatra Province was built with the dynamic simultaneous equation system and used 2SLS with SYSLIN and SIMNLIN procedures. In this study we also used pooled data in 1990-2007 period. The results of this study were (1) factors of fiscal performance in North Sumatra which were local tax and tax sharing were influenced by local GDP positively, on the other hand general alocation funds and local retribution were not influenced by local GDP, and (2) during fiscal policy, poverty performance decreased, which was interpreted with number of poor people in rural areas and number of poor in urban-poverty condition in urban area which was to decrease found and fluctuate, (3) in simulation section, decreased of illiteracy and health expenditure gave better impact on poverty and also increased local GDP in North Sumatra than other simulation. Finalally it was that Fiscal policy, especially in health and education sector, will stimulate quality social life in the future."
JEP 18:1 (2010)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Pakan, L. M. Ruth
1986
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>