Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini akan membahas tentang bagaimana perusahaan melakukan tindakan melindungi kawasan konservasi dalam memanfaatkan tenaga panas bumi untuk penggunaan tidak langsung. Energi panas bumi telah diakui sebagai energi bersih yang berpotensi untuk diganti batubara, tetapi sampai sekarang penggunaannya belum dioptimalkan karena ada hambatan pengembangan panas bumi. Tenaga panas bumi banyak ditemukan di kawasan konservasi yang bertentangan dengan konservasi lingkungan. Hukum Panas Bumi Energi No. 21 Tahun 2014 membawa perspektif baru di mana pemanfaatan panas bumi tidak lagi dipahami sebagai aktivitas penambangan, yang kemudian membuka peluang bagi perusahaan untuk mengembangkan proyek panas bumi untuk memasok kebutuhan energi masyarakat. Dalam kegiatan operasionalnya, proyek - proyek panas bumi juga dapat membawa manfaat tambahan untuk perusahaan yang berpartisipasi dalam mekanisme pembangunan bersih, sedang diverifikasi oleh UNFCCC. Selain itu, pemanfaatan panas bumi di kawasan konservasi juga harus seimbang dengan cara pelestarian lingkungan. Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang energi bersih, perlindungan kawasan konservasi harus diprioritaskan dan juga memerlukan tambahan proyek mekanisme pembangunan bersih. Untuk mengatasi lainnya Kendalanya, pemerintah mungkin juga merancang kebijakan baru tentang panas bumi harga listrik, yang responsif terhadap warga dan juga perusahaan.

---

This research will discuss about how companies take action to protect conservation areas in utilizing geothermal power for indirect use. Geothermal energy has been recognized as clean energy that has the potential to be replaced by coal, but until now its use has not been optimized due to obstacles geothermal development. Geothermal power is commonly found in conservation areas that conflict with environmental conservation. Geothermal Energy Law No. 21 of 2014 brings a new perspective on where geothermal utilization is it is no longer understood as a mining activity, which then opens up opportunities for companies to develop geothermal projects to supply community energy needs. In its operational activities, geothermal projects can also bring additional benefits to companies participating in the clean development mechanism are being verified by the UNFCCC. In addition, the use of geothermal energy in conservation areas must also be balanced with environmental preservation. As a company engaged in the clean energy sector, protection of conservation areas must be prioritized and also require additional clean development mechanism projects. To overcome other constraints, the government might also design new policies on geothermal electricity prices, which are responsive to citizens and also companies."

"Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memperkuat ketahanan energi nasional, upaya strategis pemerintah Indonesia adalah memanfaatkan sumber energi terbarukan dan menarik investasi. Peraturan perundang-undangan diterbitkan guna menunjukkan keseriusan menarik investor dan memberi kepastian hukum. Aspek perizinan menjadi salah satu fokus utama pengaturan kebijakan tersebut. Panas Bumi sebagai salah satu alternatif investasi energi terbarukan dan adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi menjadi dasar penyelenggaraan Panas Bumi dengan pengaturan pembagian kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta melibatkan partisipasi masyarakat. Dalam pelaksanaannya, ditemukan hambatan terkait implementasi peraturan terkait panas bumi, persyaratan kesepakatan harga sebelum kegiatan eksplorasi dilakukan, dan tidak adanya pengawasan yang menjamin penyelenggaraan panas bumi sesuai dengan tujuan pemerintah. Terkait pengaturan harga, perbedaan pandangan antara nilai keekonomian dan deviasi kesepakatan sulit mendapat titik temu dan memakan waktu, sehingga solusi kebijakan akselerasi diharapkan agar penyelenggaraan Panas Bumi dapat berjalan optimal. Berdasar hal tersebut penelitian ini menganalisis secara kritis mengenai (1) Bagaimana pengaturan pemanfaatan Panas Bumi di Indonesia terkait regulasi perizinan pemanfaatan tidak langsung Panas Bumi berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 pada periode 2014-2019; (2) Bagaimana proses dan hambatan peraturan perundang-undangan perizinan penyelenggaraan Panas Bumi dalam penerapannya di PLTP Gunung Talang, PLTP Way Ratai dan PLTP Gunung Lawu? (3) Bagaimana akselerasi penyelenggaraan Panas Bumi yang ideal sesuai amanah pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945)? Metode pendekatan yang akan diterapkan dalam rangka menjawab permasalahan dan tujuan penelitian ini adalah pendekatan penelitian yuridis normatif. Secara yuridis, hasil penelitian menunjukkan terdapat benturan regulasi dimana pelaksanaan peraturan perundangan tidak sama dengan pelaksanaannya. Perbedaan antara hukum sebagai produk dan hukum sebagai praktik atau pelaksanaan. Ada keterpisahan dan ketidakselarasan antara hukum sebagai peraturan atau doktrin dengan hukum sebagai praktek konkret. Hal tersebut dapat disebabkan peraturan yang tidak jelas, peraturan yang banyak (over regulasi) namun tidak fokus, dan dapat pula karena kesalahtafsiran dalam penerapan hukum atau kebijakan. Dalam kajian mendalam, ditemukan kejanggalan bahwa regulasi yang lengkap tidak dapat menjamin keadilan dan kepastian hukum, karena adanya kemungkinan perbenturan kepentingan, dan dapat juga karena kurangnya kesadaran dan nilai moral dalam penegakan hukum tersebut. Oleh karena itu, untuk optimalisasi penyelenggaraan Panas Bumi, maka selain pentingnya sinkronisasi regulasi dan sektor terkait, pentingnya efisiensi atau penyederhanaan perizinan, dan urgensi pengembangan kebijakan akselerasi perizinan penyelenggaraan Panas Bumi, salah satu poin penting adalah adanya konsekuensi moral dalam konsistensi penyusunan dan pelaksanaan hukum dalam menjamin optimalnya penerapan regulasi dalam aktualisasinya. Dengan selarasnya regulasi guna kepastian hukum, melalui penerapan nilai moral guna keadilan penegakan hukum bagi seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan Panas Bumi tidak langsung, maka tujuan kesejahteraan rakyat serta memperkuat ketahanan energi nasional dapat menjadi kenyataan.

---

As an effort to improve the welfare of the people and strengthen national energy security, strategic efforts of the Government of Indonesia is utilizing the resources on renewable energi and attracting investment. Legislation is issued to show the seriousness of investment issue and providing legal certainty. The licensing aspect is one of the main focuses of the policy and regulation. The principle of Geothermal energy as an alternative renewable energy investment and the existence of Law Number 21 of 2014 concerning Geothermal becomes the basis for the implementation of geothermal energy. It divides central and regional authorities and regulates community participation. In its implementation, there were shortcomings related to the terms of the price agreement before the exploration activities could be carried out. The difference views between economic values and agreement deviation is difficult to find and time consuming, so that the acceleration policy solution is expected in order to the operation of geothermal can run optimally. This study, therefore, critically analyzes about 1) How is the regulation of geothermal utilization in Indonesia related to the regulation of permits for indirect use of geothermal based on Law Number 21 of 2014 in the year 2014-2019; 2) What are the processes and obstacles in the regulation of licensing of geothermal management in their application in the PLTP Gunung Talang, PLTP Way Ratai, and PLTP Gunung Lawu?; 3) What is the ideal acceleration of the operation of geothermal energy in accordance with the mandate of article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution? The method that will be applied in order to address the problems and objectives of the study is normative juridical approach. In legal terms, the result of the study indicate that there are conflicting regulations in which the implementation of laws and regulations is not the same as the implementation. There is a difference between law as a product and the law as practice. There is separation and discrepancy between law as a rule/doctrine and law as a practice. This can be caused by unclear regulations, too many regulations (obesity), unfocused and conflicting interests, and it could be due to lack of awareness and moral values in law enforcement. Therefore, to optimize the operation of geothermal energy, in addition to the importance of synchronizing regulations and related sectors, and the development of geothermal energy licensing acceleration policies, one important point is the moral consequences in the consistency of the scrutinize and implementation of laws in ensuring the optimal application of regulation in their actualization. With the harmonization of regulations for legal certainty, with the application of moral values for fairness of law enforcement, the goal of people‘s welfare and strengthening national energi security can become a reality."

"Proses peralihan kewenangan izin pemanfaatan panas bumi secara tidak langsungberdasarkan regulasi Panas Bumi di Indonesia dimulai pada saat diterbitkannya Undang- Undang Nomor 21 tahun 2014 tentang Panas Bumi, didalam undang undang tersebut kewenangan perizinan pengusahaan paans bumi dibagi menjadi 2 (dua) yaitu kewenangan perizinan pemanfaatakan paans bumi secara langsung diserahkan kepada pemerintah daerah sesuai dengan lokasi wilayahnya sedangkan untuk pemanfaatan pengusahaan panas bumi secara tidak langsung kewenangannya dialihkan yang semula dari Pemerintah daerah menjadi ke Pemerintah Pusat. Proses pengalihan kewenangan perizinan dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atas dasar bahwa Undang-Undang Nomor 27 tahun 2003 tentang Panas Bumi tidak berjalan dengan efektif, karena beberapa daerah tidak nampak adanya keseriusan dalam mewujudkan pembangunan energy panas bumi yang merupaka energy yang ramah lingkungan dapat di perbaharui dan untuk kedepannya dapat dijadikan alternative sebagai pengganti energy fosil.

---

The process of transferring the authority of the geothermal utilization permit indirectly

based on the Geothermal regulation in Indonesia began at the time the issuance of Law

Number 21 of 2014 concerning geothermal energy, in this law the authority to permit the

use of geothermal energy is divided into 2 (two), namely the authority to permit the use

of cash. The land is directly transferred to the regional government in accordance with

the location of the area, while for the utilization of geothermal exploitation, the authority

is transferred indirectly from the regional government to the central government. The

process of transferring licensing authority from the regional government to the central

government is based on the fact that Law Number 27 of 2003 concerning geothermal does

not run effectively, because some regions do not appear serious in realizing the

development of geothermal energy which is environmentally friendly energy that can be

renewed and in the future, it can be used as an alternative as a substitute for fossil energy."

"Skripsi ini membahas mengenai pola pengusahaan panas bumi berdasarkan peraturan perundangan sebelum tahun 2003, UU No. 27 Tahun 2003 dan UU No. 21 Tahun 2014. Analisis dalam skripsi ini berfokus pada pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pemanfaatan tidak langsung panas bumi menurut kedua undang-undang tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desentralisasi urusan di bidang panas bumi menjadi salah satu penghambat optimalisasi pemanfaatan panas bumi sebagai sumber energi listrik. Oleh sebab itu, pengaturan bahwa pengelolaan panas bumi kembali dilakukan oleh pemerintah pusat berdasarkan UU No. 21 Tahun 2014 adalah suatu langkah yang tepat.

---

This thesis discussing about geothermal resources management under the regulation before 2003, under the Law Number 27 of 2003 and the Law Number 21 of 2014. The focus of the analysis is the division of authority between the central government and local governments related to the utilization of geothermal in indirect use. The result of this analyisis shows that the decentralization of geothermal resources management to the local goverments has become one of the obstacles of its optimalization. Therefore, it will be better if the central government hold the authorithy of geothermal management, as already regulated by the Law Number 21 of 2014."

"

Indonesia kaya akan energi panas bumi sehingga pemanfaatannya perlu ditingkatkan untuk mendukung diversifikasi energi yang ramah lingkungan. Dengan menggunakan heat pipe sebagai perangkat transfer panas dalam pemanfaatan langsung energi panas bumi untuk pengeringan diharapkan akan mengatasi beberapa kendala dalam usaha meningkatkan penggunaan energi tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki kinerja termal dari penggunaan heat pipe heat exchanger (HPHE) sebagai alat transfer panas dari fluida panas bumi temperatur rendah ke udara panas untuk pengeringan. Komoditas yang dipilih untuk percobaan adalah daun teh. Simulator fluida panas bumi (air panas) menggunakan air yang dipanaskan dengan pemanas berkapasitas 9000 Watt dan dialirkan dengan pompa. Heat pipe yang digunakan memiliki panjang 700 mm dengan diameter luar 10 mm, fluida kerja dalam heat pipe menggunakan air dengan filling ratio 50%, jumlah heat pipe yang digunakan adalah 42 buah yang sebagai HPHE. Untuk menambah luas bidang perpindahan panas, di sisi kondensor HPHE dipasang fin dengan jumlah 181 pcs. Fin terbuat dari aluminium dengan ketebalan 0,105 mm dengan ukuran 76 x 345 mm. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai efektifitas HPHE terbesar yaitu 79,59 % didapat ketika menggunakan temperatur air panas 60°C, dan kecepatan udara inlet 0.2 m/s. Efektifitas HPHE terkecil yaitu 66% didapat ketika menggunakan temperatur air panas 40°C, dan kecepatan udara inlet 0.6 m/s. Model matematika Page adalah model terbaik untuk merepresentasikan perilaku pelayuan daun teh PTPN VII, sehingga penggunaan HPHE pada pemanfaatan langsung energi panas bumi temperatur rendah untuk pelayuan daun teh, dapat diterima dan layak untuk digunakan.

---

Indonesia is rich in geothermal energy and needs to be improved to support environmentally friendly energy diversification. Using heat pipes as a heat transfer device in direct use of geothermal energy for drying is expected to overcome several challenges in increasing energy use. The purpose of this study was to test the thermal performance of the use of a heat pipe heat exchanger (HPHE) as a means of transferring heat from low enthalpy geothermal fluid to hot air for drying. The agricultural product that has been choosen is tea leaves. The geothermal fluid (hot water) simulator uses heated water with a capacity of 9000 Watts and is flowed by a pump. The heat pipe used has a length of 700 mm with an outer diameter of 10 mm, a hot working fluid pipe using water with a filling ratio of 50%, the number of heat pipes used is 42 pieces which are HPHE. To increase the heat replacement area, fins are installed on the side of the HPHE condenser with 181 pcs. Fin is made of aluminum with a thickness of 0.105 mm with a size of 76 x 345 mm. The results showed the greatest effectiveness of HPHE was 79.59% obtained by compilation using 60° C hot air temperature, and inlet air velocity of 0.2 m / s. The effectiveness of HPHE which was increased by 66% was obtained using a hot air temperature of 40 ° C, and an inlet air velocity of 0.6 m / s. Page`s mathematical model is the best model to represent the protection of the tea leaves of the PTPN VII variety, using HPHE in direct use of low temperature geothermal energy for tea leaves, is acceptable and useful to use.

"

"Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki potensi sumber daya panas bumi terbesar di dunia. Akan tetapi, hal tersebut belum termanfaatkan dengan optimal dikarenakan biaya investasi yang tergolong cukup tinggi. Maka perlu dilakukan peningkatan penelusuran mengenai daerah-daerah potensi panas bumi. Salah satu metode untuk meningkatkan penelusuran daerah potensi panas bumi adalah metode penginderaan jauh. Pada penelitian ini digunakan metode penginderaan jauh dengan memanfaatkan data citra Landsat-8 dan Digital Elevation Model (DEM) yang kemudian data tersebut diolah menjadi peta Land Surface Temperatur (LST), peta Normalized Difference Vegetation Index (NDVI), dan peta Fault Fracture Density (FFD). Peta-peta tersebut kemudian diintegrasikan dengan peta geologi dan manifestasi panas bumi menjadi peta potensi panas bumi untuk dapat mengetahui besaran area yang memiliki prospek panas bumi. Salah satu daerah dengan potensi panas bumi adalah daerah Parangwedang yang terletak di Kecamatan Parangtritis, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Daerah tersebut memiliki potensi panas bumi yang dapat terlihat dengan adanya manifestasi berupa mata air panas. Selain itu, di Parangwedang memiliki nilai LST yang tinggi, nilai NDVI yang sangat rendah, dan nilai FFD yang sedang. Ditemukannya litologi berupa lava andesit juga menandakan pernah adanya aktivitas vulkanisme sehingga tersimpan energi panas bumi. Sehingga daerah Parangwedang memiliki nilai prospek energi panas bumi.

---

Indonesia is one of the countries that has the greatest potential for geothermal resources in the world. However, this has not been utilized optimally due to relatively high investment cost. So it is necessary to increase exploration of geothermal potential areas. One of the methods is using remote sensing. In this study, remote sensing methods were used by utilizing Landsat-8 imagery data and Digital Elevation Model (DEM) which then processed into Land Surface Temperature (LST) map, Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) map, and Fault Fracture Density (FFD) map. These maps are integrated with geological map and geothermal surface manifestation to become geothermal potential maps so it can determined the area that has geothermal prospects. One of the areas with geothermal potential is in Parangwedang which is located at Parangtritis District, Special Region of Yogyakarta. This area has geothermal potential which can be seen by the manifestation of hot springs. In addition, Parangwedang has a high LST value, a very low NDVI value, and a moderate FFD value. Lava andesite that are found in Parangwedang indicates volcanic activity thereby storing geothermal energy. Therefore Parangwedang has a prospect value for geothermal energy."

"Indonesia merupakan negera kepulauan yang dilewati oleh jalur gunung api dunia (ring of fire), sehingga menjadi pemilik sekitar 40% potensi panas bumi dunia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang dilakukan dengan studi kepustakaan. Adapun penelitian ini membahas mengenai pemanfaatan panas bumi sebagai energi terbarukan yang dapat menurunkan emisi gas rumah kaca. Penelitian ini terfokus pada penganalisisisan sejumlah peraturan terkait serta melihat efektivitas metode Clean Development Mechanism (CDM) yang dijalankan di Indonesia. CDM merupakan metode yang dapat dijalankan negara berkembang untuk melaksanakan proyek pengurangan emisi. Pada akhirnya, terlihat bahwa penggunaan panas bumi sebagai energi terbarukan mendatangkan manfaat berupa turunnya emisi gas rumah kaca di Indonesia dengan jumlah yang fantastis.

---

Indonesia is an archipelagic state, which passed by world?s volcanic line (ring of fire), thus becoming the owner of approximately 40% of the world?s geothermal potential. This research uses normative juridical method, which is done with literature studies. This research studies about the utilization of geothermal as a renewable energy, which can reduce the greenhouses gas emissions. This research focused on analyzing a number of regulations along with looking on Clean Development Mechanism (CDM) method that is executed in Indonesia. CDM is a method that can be run by developing countries to implement emission reduction projects. In the end, it appears that using geothermal as a renewable energy brings benefits in the form of decrease in greenhouse gas emissions in Indonesia with a fantastic amount."

"Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut atas impor Barang Kena Pajak untuk kegiatan pemanfaatan panas bumi merupakan kebijakan untuk mendukung program pemerintah terkait ketersediaan listrik. Sebelumnya atas impor tersebut telah diberikan fasilitas dibebaskan. Industri pertambangan yang mendapatkan fasilitas ini hanya industri panas bumi. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti ingin menganalisis kebijakan fasilitas tersebut ditinjau dari asas netralitas dan asas keadilan dan menganalisis implikasi diberikannya fasilitas tersebut terhadap beban Pajak Penghasilan dan administrasi perpajakan bagi usaha panas bumi rezim lama dan rezim baru. Metode penelitian yang digunakan pada skripsi ini adalah metode penelitian kualitatif. Data yang digunakan diperoleh dengan cara melakukan wawancara mendalam dengan beberapa narasumber yang dianggap relevan dengan permasalahan yang diangkat. Berdasarkan hasil analisis, fasilitas Pajak Pertambahan Nilai tersebut tidak sesuai dengan asas netralitas dan asas keadilan karena mendistorsi pilihan industri dalam melakukan impor barang, adanya kemungkinan barang yang diimpor oleh usaha panas bumi tidak benar-benar digunakan untuk kegiatan operasi panas bumi, serta menimbulkan perlakuan pajak yang berbeda dengan industri pertambangan lainnya. Implikasi fasilitas ini adalah meningkatnya Pajak Penghasilan Badan bagi rezim lama dan menurunnya Pajak Penghasilan Badan bagi rezim baru, serta lebih menghemat waktu dan biaya dalam proses pengajuan fasilitas Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut dibandingkan fasilitas dibebaskan.

---

Non-collected Value Added Tax on imports of Taxable Goods for geothermal utilization activities is a policy to support government program related to electricity availability. Previously, the import had been given a Value Added Tax Exempted Facility. The mining industry that gets this facility is only the geothermal industry. Based on this background, researchers want to analyze the facility policy in terms of the principles of neutrality and the principle of justice, as well as to analyze the implications of these facility to the income tax expense and tax administration for the geothermal bussiness in the old & new regime. The research method used in this paper is a qualitative research method. The data used in this thesis is obtained by conducting in-depth interviews with several speakers who are considered relevant to the issues raised. Based on the analysis, Value Added Tax facilities that are not collected on imports of Taxable Goods are not in accordance with the principle of neutrality and tax justice, because they distort the choice of industry in importing taxable goods. There is a possibility that taxable goods imported by geothermal businesses are not actually used for activities in geothermal operations, and cause different treatment with other mining industries. The implication of this non-collected VAT facility is the increase in corporate income tax for the old regime and the decline in corporate income tax for the new regime, and it saves time and costs in the process of submitting facilities compared to the VAT facility that was previously applied."

"Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan studi kepustakaan. Penelitian ini membahas mengenai kebijakan pengembangan kegiatan pengusahaan energi panas bumi di kawasan hutan konservasi di masa mendatang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan kegiatan pengusahaan energi panas bumi di kawasan hutan konservasi Indonesia saat ini memiliki permasalahan mendasar mengenai adanya ketidaksingkronan pengaturan dua kebijakan Pemerintah yang saling berkaitan, yakni kebijakan di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan di bidang konversi energi nasional, khususnya pengusahaan energi panas bumi. Penelitian ini berusaha untuk menganalisis sinergisasi substansi peraturan perundang-undangan di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan konversi energi nasional, khususnya pengusahaan energi panas bumi yang dituangkan dalam UU Nomor 5 Tahun 1990 dan UU Nomor 27 Tahun 2003. Harmonisasi kedua peraturan tersebut kemudian dituangkan dalam kerangka kebijakan terpadu yang dapat mendukung pengembangan kegiatan pengusahaan energi panas bumi di kawasan hutan konservasi di masa mendatang.

---

This research use juridical-normative analysis method with literature studies. This research studies about development policy of geothermal energy practice in Indonesian conservation forest area. This research shows that in recent times, geothermal energy development in conservation forest area possesses several problems concerning to the asynchronous regulation energy conversion, especially on geothermal energy development. This research seeks to analyze the harmonization of legal substances on conservation of natural resources and national energy conversion, especially on geothermal energy development, which are regulated in Law No. 5 Years 1990 and Law No. 27 Years 2003. Afterwards, such legal harmonization has to be standardizes in form of legal frameworks to encouraged geothermal energy development in conservation forest area in the future."

"Panas Bumi adalah energi terbarukan yang ramah lingkungan. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki potensi Panas Bumi terbesar di dunia. Namun sampai dengan saat ini Indonesia belum mampu melakukan pengembangan kegiatan usaha Panas Bumi secara optimal. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi, Indonesia mengharapkan agar pemanfaatan energi Panas Bumi dapat dilakukan secara optimal. Faktanya pengembangan energi Panas Bumi sebagai alternatif energi pengganti energi fosil tidak banyak mengalami kemajuan yang signifikan. Oleh karena itu, pada tahun 2014 Pemerintah Indonesia mengganti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi tersebut dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi. Atas permasalahan tersebut, Penulis merumuskan beberapa permasalahan sehubungan dengan tidak maksimalnya kegiatan usaha Panas Bumi khususnya dalam hal penggunaan lahan pada kawasan hutan dan penawaran lelang wilayah kerja. Penulis melakukan penelitian kepustakaan dengan mengkaji data-data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, buku dan wawancara dengan narasumber yang terkait. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas atas keadaan pengembangan Panas Bumi saat ini agar di masa yang akan datang pengembangan kegiatan usaha Panas Bumi dapat berkembang lebih baik.

---

Geothermal is an environmentally friendly renewable energy. Indonesia is one of the countries in the world who have the highest potential of Geothermal. However, until now Indonesia has not been able to develop Geothermal business activities optimally. By the issuance of Law Number 27 Year 2003 regarding Geothermal, Indonesia expects that the utilization of Geothermal can be optimal. In fact the developments of Geothermal as an alternative energy to replace fossil energy have no significant progress. Therefore, in 2014, Government of Indonesia replaced Law Number 27 Year 2003 regarding Geothermal with Law Number 21 Year 2014 regarding Geothermal. For such issue, the Author formulate some of the principal issues related to the nonoptimum of Geothermal business activities especially regarding to the land utilization on forestry area and the bidding offer of working area. The Author conduct literature research by reviewing secondary data such as laws, regulations, books, and interviews with related resource person. This research hopefully may deliver a clear picture of Geothermal development condition nowadays in order to conduct a better development of Geothermal business activities in the future."