Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh dan pengeluaran kesehatan pengaruh kebijakan desentralisasi fiskal terhadap harapan hidup masyarakat di daerah kabupaten/kota di Indonesia dengan menggunakan PDRB per kapita sebagai variabel kontrol. Penelitian ini menggunakan sampel 204 kabupaten/kota di Indonesia. Titik 1996 dan 1999 digunakan sebagai representasi sebelum menerapkan kebijakan desentralisasi fiskal dan periode 2005 dan 2006 digunakan sebagai representasi setelahnya implementasi kebijakan desentralisasi fiskal. Penelitian ini menggunakan regresi data panel dengan metode Random Effect Model (MER). Hasil regresi menunjukkan pengeluaran itu kesehatan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap harapan hidup masyarakat di wilayah kabupaten/kota di Indonesia. Dampak kebijakan desentralisasi fiskal telah efek positif dan signifikan terhadap harapan hidup orang-orang di daerah tersebut kabupaten/kota di Indonesia. Pemerintah kabupaten/kota di Indonesia dapat memaksimalkan potensi masing-masing daerah seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga peningkatan sumber pendapatan diharapkan dapat meningkatkan pengeluaran kesehatan. Dampak kebijakan desentralisasi fiskal terhadap usia harapan hidup dapat terjadi digunakan sebagai referensi oleh pemerintah kabupaten/kota di Indonesia untuk mengevaluasi sistem desentralisasi fiskal yang telah diterapkan.

---

Health expenditure influence of fiscal decentralization policies on community life expectancy in district/city areas in Indonesia by using per capita GRDP as a variable control. This study uses a sample of 204 districts/cities in Indonesia. Points 1996 and 1999 were used as representations before implementing fiscal decentralization policies and the periods 2005 and 2006 were used as representations afterwards the implementation of fiscal decentralization policies. This study uses panel data regression using the Random Effect Model (MER) method. Regression results indicate that health spending does not have a significant effect on peoples life expectancy in the district/city in Indonesia. The impact of fiscal decentralization policies has positive and significant effects on the life expectancy of people in the area regencies/cities in Indonesia. District/city governments in Indonesia can maximize the potential of each region such as Regional Original Revenue (PAD) so that an increase in revenue sources is expected to increase health expenditure. The impact of fiscal decentralization policies on life expectancy can occur used as a reference by district/city governments in Indonesia to evaluate the fiscal decentralization system that has been implemented."

"Desentralisasi fiskal dilaksanakan dengan keyakinan bahwa Pemerintah Daerah lebih memahami tingkat kebutuhan masyarakat di daerahnya dibandingkan dengan Pemerintah Pusat. Dengan kebijakan desentralisasi fiskal, Pemerintah Daerah diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata. Penelitian ini dilakukan karena semakin tingginya tuntutan masyarakat agar pemerintah memperhatikan kebutuhannya, terutama pendidikan yang kini menjadi kebutuhan utama bagi masyarakat dan bahkan termasuk dalam salah satu prioritas nasional.Kesimpulan dari penelitian ini adalah:1. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) pendidikan dapat meningkatkan pengeluaran pendidikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;2. Peningkatan pengeluaran pendidikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dapat meningkatkan aksesabilitas pendidikan oleh masyarakat;3. Kesejahteraan daerah kabupaten/kota dapat meningkatkan pengeluaran pendidikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan aksesabilitas pendidikan oleh masyarakat;4. Di daerah kaya, peningkatan pengeluaran pendidikan Pemerintah Kabupaten/Kota berpengaruh lebih besar terhadap peningkatan aksesabilitas pendidikan masyarakat daripada di daerah miskin;5. Kebijakan desentralisasi fiskal dapat meningkatkan aksesabilitas pendidikan oleh masyarakat.Fiscal decentralization carried out with the belief that local governments understand the needs of people in the region better than the Central Government does. With a policy of fiscal decentralization, local governments are expected to achieve a more equitable social welfare. This research was conducted because of the increasing demands of society that the government should pay attention to their needs, especially education that is now a major requirement for the community and even falls into one of national priorities.

The conclusions of this study are:

1. Increased own source revenue (PAD), general purpose grant (DAU) and special purpose grant (DAK) of education can increase educational spending by district/municipality local government;

2. Increased spending on education by district/municipality local government can improve the accessibility of education by the public;

3. The welfare of district/municipality can increase educational spending by district/municipality local government and accessibility of public education

4. In rich district/municipality, the increase in districts/cities local government education spending has a greater effect on increasing accessibility of public education than in poor district/municipality;

5. Fiscal decentralization policy can improve the accessibility of education by the community."

"Skripsi ini meneliti secara empiris pengaruh desentralisasi fiskal terhadap Angka Harapan Hidup yang merupakan salah satu indikator outcomes bidang kesehatan. Indikator desentralisasi fiskal yang digunakan adalah indikator dari segi pengeluaran, yaitu persentase realisasi belanja fungsi kesehatan terhadap total realisasi belanja pemerintah daerah di masing-masing provinsi. Selain itu penelitian ini juga meneliti faktor-faktor determinan yang juga mempengaruhi Angka Harapan Hidup, yaitu PDRB per kapita, rasio puskesmas per 100.000 penduduk, rasio tenaga medis per 100.000 penduduk, dan angka melek huruf. Penelitian ini menggunakan data panel 31 provinsi di Indonesia tahun 2005-2009 dengan pendekatan Fixed Effect Model. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persentase realisasi belanja fungsi kesehatan berpengaruh signifikan positif terhadap Angka Harapan Hidup. Faktor determinan PDRB per kapita, rasio puskesmas per 100.000 penduduk, dan angka melek huruf juga memiliki pengaruh signifikan positif terhadap Angka Harapan Hidup, sedangkan rasio tenaga medis per 100.000 penduduk tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Angka Harapan Hidup.

---

This study examines the impact of fiscal decentralization on life expectancy rate, one of health outcomes indicator. This research uses portion of health expenditure on total expenditure for each provinces as fiscal decentralization indicator. This study also examines the impact of determinant factors on life expectancy rate, those are GRDP per capita, ratio of puskesmas per 100.000 population, ratio of medical practitioners per 100.000 population, and illiteracy rate. This study uses panel data from 31 provinces in Indonesia for 2005-2009 with Fixed Effect Model approach.

The results showed that percentage of health expenditure affect life expectancy rate significantly positive. Determinant factors, GRDP per capita, ratio of puskesmas per 100.000 population, and illiteracy rate also affect life expectancy rate significantly positive, while ratio of medical practitioners per 100.000 population affect life expectancy rate not significantly."

"Desentralisasi fiskal dilaksanakan dengan keyakinan bahwa Pemerintah Daerah lebihmemahami tingkat kebutuhan masyarakat di daerahnya dibandingkan dengan PemerintahPusat. Dengan kebijakan desentralisasi fiskal, Pemerintah Daerah diharapkan dapatmewujudkan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata. Penelitian ini dilakukan karenasemakin tingginya tuntutan masyarakat agar pemerintah memperhatikan kebutuhannya,terutama pendidikan yang kini menjadi kebutuhan utama bagi masyarakat dan bahkantermasuk dalam salah satu prioritas nasional. Kesimpulan dari penelitian ini adalah: 1.Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana AlokasiKhusus (DAK) pendidikan dapat meningkatkan pengeluaran pendidikan oleh PemerintahKabupaten/Kota; 2. Peningkatan pengeluaran pendidikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kotadapat meningkatkan aksesabilitas pendidikan oleh masyarakat; 3.Kesejahteraan daerahkabupaten/kota dapat meningkatkan pengeluaran pendidikan oleh PemerintahKabupaten/Kota dan aksesabilitas pendidikan oleh masyarakat; 4. Di daerah kaya,peningkatan pengeluaran pendidikan Pemerintah Kabupaten/Kota berpengaruh lebih besarterhadap peningkatan aksesabilitas pendidikan masyarakat daripada di daerah miskin; 5.Kebijakan desentralisasi fiskal dapat meningkatkan aksesabilitas pendidikan olehmasyarakat."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh dari Intergovermental transfer khususnya dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Indonesia pada era desentralisasi fiskal. Selain dipengaruhi oleh DAU dan DAK, pertumbuhan ekonomi kab/kota di pengaruhi juga oleh pendapatan asli daerah (PAD) karena pada era desentralisasi fiskal daerah memiliki kewenangan sendiri dalam mengumpulkan pajak dan retribusi, serta dikontrol pula dengan variabel jumlah penduduk, investasi, indeks daya saing usaha daerah dan dummy wilayah yang kaya sumber daya alam (SDA) maupun yang tidak memiliki SDA.Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data panel dengan model random ejfect untuk 337 kabupaten/kota di Indonesia pada tahun 2003-2007 pada model 1 dan 131 kabupaten/kota pada tahun 2003-2005 untuk model 2 dan 3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DAK dan PAD berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota dan ini sesuai dengan hipotesis, sedangkan DAU tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi tetapi berpengaruh terhadap investasi.Hasil estimasi terhadap variabel kontrol investasi menunujukkan hubungan yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara variabel indeks daya saing usaha, jumlah penduduk dan dummy wilayah SDA tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Indonesia.

---

The objective of the study is to seek the impact if intergovemmental transfer especially the general fund allocation (DAU) and targetted fiind allocation (DAK) on the districts economic growth in Indonesia during the era of fiscai decentralization. Apart from the impact of these transfers, districts/local economic growth is also affected by regional income (PAD) since during fiscal decentralization era, districts have authorities to collect tax and retribution. Moreover, districts growth are also controlled by other variabels of population, investment, competitiveness index and dummy variables of either rich or poor natural resources.

The study employs panel data with random effect models which distinguished into three models. Model I uses data of 337 districts in Indonesia from 2003 to 2007, model 2 and 3 use data of 131 districts for the year of2003 to 2005. The result of the study proved the hypothesis that targetted fund allocation and regional income positively affect districts economic growth. Meanwhile, general fund allocation does not affect economic growth but do have effect on investment.

Estimation result shows that control variabels of investment shows positive relationship on economic growth. Meanwhile competitiveness index, population and dummy variables of natural resources have not significant impact on districts economic growth in Indonesia."

"Dengan menggunakan data panel 505 kabupaten/kota di Indonesia selama periode pelaksanaan desentralisasi dari tahun 2001-2017, penelitian ini bertujuan untuk menguji tentang indikasi konvergensi perekonomian antar daerah di Indonesia dan untuk mengetahui pengaruh kebijakan desentralisasi fiskal terhadap konvergensi pendapatan perkapita antar daerah di Indonesia. Indikator desentralisasi fiskal menggunakan indikator pendapatan dan indikator belanja daerah. Indikator pendapatan daerah terdiri dari pendapatatan asli daerah, dana bagi hasil, dan dana transfer. Indikator belanja daerah fokus pada belanja sektor pendidikan, sektor kesehatan, dan sektor infrastruktur. Menggunakan analisa konvergensi statis, penelitian ini menemukan bukti bahwa terjadi konvergensi pendapatan perkapita antar kabupaten/kota di Indonesia. Analisa konvergensi dinamis dengan model absolute convergence dan conditional convergence. Hasil estimasi model absolute convergence menunjukkan terjadinya konvergensi pendapatan perkapita antar kabupaten/kota di Indonesia dengan tingkat konvergensi sebesar 7 persen. Sedangkan hasil estimasi model conditional convergence menghasilkan tingkat konvergensi sebesar 19 persen ketika tenaga kerja, investasi, angka partisipasi pendidikan, dan indikator desentralisasi fiskal disertakan dalam model.

---

Using panel data of 505 regency/municipality in Indonesia during the implementation period of decentralization from 2001-2017, this study aims to examine indications of economic convergence between regions in Indonesia and to determine the effect of fiscal decentralization policies on the convergence of per capita income between regions in Indonesia. Fiscal decentralization indicators use income indicators and regional expenditure indicators. Regional income indicators consist of local revenue, revenue sharing funds and transfer funds. Regional expenditure indicators focus on spending on the education sector, the health sector, and the infrastructure sector.

Using a static convergence analysis, this study found evidence that there was a convergence of per capita income between regency/municipality in Indonesia. Analysis of dynamic convergence with absolute convergence and conditional convergence models. The absolute convergence model estimation results show the convergence of per capita income between regency/municipality in Indonesia with a convergence rate of 7 percent. While the estimation results of the conditional convergence model produce a convergence rate of 19 percent when labor, investment, education participation rates, and indicators of fiscal decentralization are included in the model."

"Volatilitas belanja rill pemerintah kabupaten/kota yang berasal dari ketidakpastian transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dapat memperburuk perekonomian kabupaten/kota. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh desentralisasi fiskal khususnya dari sisi penerimaan kemampuan fiskal terhadap tingkat volatilitas belanja rill pemerintah pada 230 kabupaten/kota di Indonesia. Kami membandingkan data sebelum dan sesudah implementasi Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang pemberian kewenangan pajak properti kepada kabupaten/kota. Hasil regresi menunjukkan bahwa semakin tinggi derajat desentralisasi fiskal maka cenderung menurunkan volatilitas belanja rill pemerintah kabupaten/kota.Selain itu, kami juga menemukan bukti bahwa setelah diberlakukannya regulasi pemberian pajak properti kepada kabupaten/kota maka kemampuan fiskal kabupaten/kota cenderung meningkat, sehingga volatilitas belanja rill pemerintah kabupaten/kota semakin menurun. Kami berargumen hal ini terjadi karena pajak properti merupakan sumber peneriman yang lebih dapat diprediksi, sehingga pemerintah kabupaten/kota tidak terlalu bergantung lagi kepada transfer dari pemerintah pusat untuk melakukan spending.

---

The volatility of expenditures sub local derived from central government transparency in transfers to local governments may aggravate the sub local economy. This study aims to analyze the effect of fiscal decentralization, especially from the revenue side fiscal capability to the level of volatility of local government spending in 230 sub local in Indonesia. We use two periods, before and after the implementation of Law no. 28 Year 2009, to analyze this research. Based on these data, the regression results indicate that the volatility of local government spending may decrease if the degree of fiscal decentralization increases, especially at the time when districts implement Law no. 28 2009.We argue that the high fiscal capacity of sub local is able to make the volatility of local government spending decrease as the sub local governments are less dependent on transfers from the central government to spend, especially since property taxes are outlined in Law no. 28 Year 2009 is given to sub local government, as responsive taxation can provide incentives for smooth spending for sub local government."

"Desentralisasi fiskal yang dilaksanakan sejak tahun 2001 telah membawa perubahan yang besar bagi tata kelola keuangan publik di Indonesia. Penelitian ini mencoba melihat pengaruh pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia terhadap ukuran pemerintah daerah provinsi [rasio antara pengeluaran pemerintah daerah provinsi (konsolidasi provinsi dan kabupaten kota) terhadap PDRB provinsi]. Hal tersebut sesuai dengan hipotesis yang dikemukakan oleh Brennan dan Buchanan (1980) dan Wallis dan Oates (1988) mengenai pengaruh desentralisasi fiskal terhadap ukuran pemerintah daerah.Selain melihat pengaruh desentralisasi fiskal terhadap ukuran pemerintah daerah provinsi, penelitian ini juga mencoba melihat pengaruh ukuran pemerintah daerah provinsi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah provinsi. Hal tersebut mengacu pada hipotesis yang dikemukakan oleh Armey (1995), bahwa ukuran pemerintah juga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model ekonometrika data panel untuk data dari 26 provinsi di Indonesia pada tahun 1995-2013.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal di Indonesia berpengaruh positif terhadap ukuran pemerintah daerah provinsi. Ukuran pemerintah daerah provinsi juga berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah provinsi. Namun, penelitian ini juga menunjukkan bahwa ukuran optimal dari pemerintah daerah provinsi yang memaksimumkan pertumbuhan ekonomi daerah provinsi belum/tidak terjadi di Indonesia berdasarkan data yang digunakan.

---

Fiscal decentralization which has been doing since 2001 brought massive transformation for the governance of the public finance in Indonesia. This research aimed to observe the effect of fiscal decentralization in Indonesia on provincial government size [ratio between provincial government expenditure (consolidation between province and district, city) on GDRP of province]. It was based on hypothesis by Brennan & Buchanan (1980) and Wallis & Oates (1988) about the effect of fiscal decentralization on subnational government size.

In addition to observing the effect of fiscal decentralization on provincial government size, this research also aimed to observe the effect of provincial government size on the regional economic growth. It based on hypothesis stated by Armey (1995) that government size is related to economic growth. Method of the research was econometric panel data modelling for data of 26 provinces in Indonesia from 1995 to 2013.

Result showed that fiscal decentralization in Indonesia had positive effect on provincial government size. Provincial government size also positively affected regional economic growth. However, this study showed that optimal size of provincial government in order to maximize regional economic growth had not or did not occur in Indonesia based on data used."

"Masalah ketimpangan pendapatan masyarakat yang semakin besar terjadi pada era desentralisasi. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh dana perimbangan (DBH, DAU, DAK) terhadap ketimpangan pendapatan masyarakat di 33 provinsi tahun 2006-2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DBH, DAU, dan rasio belanja APBD terhadap PDRB meningkatkan ketimpangan pendapatan masyarakat di daerah secara signifikan. Sedangkan DAK menurunkan ketimpangan pendapatan masyarakat di daerah secara signifikan. Sementara itu tingkat partisipasi sekolah di level universitas dan konstribusi sektor pertambangan terhadap PDRB meningkatkan ketimpangan, namun tidak signifikan dalam mempengaruhi ketimpangan pendapatan masyarakat. Sedangkan tingkat partisipasi sekolah di level SMU menurunkan ketimpangan pendapatan masyarakat namun tidak signifikan.

---

The problem of income inequality occurred greater in the era of decentralization. This study aimed to determine the effect of equalization funds (DBH, DAU, DAK) against income inequality in 33 provinces in 2006-2013. The results showed that DBH, DAU, and the ratio of budget expenditures to the GRDP increased income inequality in the region significantly. DAK decreased income inequality in the region significantly. The rate of enrollment at the university level and the mining sector's contribution to the GRDP increased income inequalities, but not significant. While enrollment in the high school level decreased income inequality but not significant."

"Penelitian ini menguji dampak kebijakan desentralisasi terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia  menggunakan analisa data panel dengan mengambil sampel data dari 33 propinsi dari periode 2005 - 2012.  Menggunakan estimasi model non – linear, dampak desentralisasi dapat dijelaskan melalui titik balik minimum dimana fiscal desentralisasi mempunyai dampak negatif maksimal terhadap tingkat kemiskinan. Penelitian ini menemukan bahwa dampak desentralisasi fiskal paling optimal ketika indeks desentralisasi sama dengan 34 persen. Dengan kata lain, dampak desentralasi fiskal terhadap pengurangan tingkat kemiskinan paling optimal terjadi ketika rasio akumulasi pengeluaran pemerintah daerah per kapita  disatu propinsi adalah sepertiga dari dari total pengeluaran pemerintahan per kapita di proprinsi tersebut

---

This study examines the effect of fiscal decentralization on poverty headcount rate in Indonesia by employing panel data analysis, which takes sample data form 33 provinces in Indonesia in the period 2005 – 2012. Using the non-linear estimation model, the effect of decentralization on poverty is captured from its turning point relation, which has maximum impact on decreasing poverty rate. This study finds that optimum effect of fiscal decentralization on poverty reduction occurs when the index of decentralization is equal to 34 percent. In other words, the highest impact of decentralization on poverty reduction is when the ratio of local government expenditure per capita is one third of the total government expenditure per capita."