Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh kualitas komite audit terhadap PT penggunaan skema penetapan harga transfer yang dilakukan oleh perusahaan multinasional di Indonesia. Indonesia dengan tujuan penghindaran pajak. Penelitian dilakukan pada perusahaan perusahaan multinasional di Indonesia yang terdaftar di BEI pada periode 2010-2017 dengan lihat interaksi antara perbedaan tarif pajak dengan volume transaksi dengan para pihak terkait dengan beban pajak perusahaan saat ini. Kualitas komite audit dalam penelitian ini diukur menggunakan indeks yang terdiri dari tiga komponen utama, yaitu aktivitas komite audit, ukuran komite audit dan kompetensi komite audit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada indikasi penggunaan skema penetapan harga transfer untuk penghindaran pajak perusahaan multinasional di Indonesia dalam transaksi pembelian dengan pihak terkait. Penelitian itu juga menunjukkan bahwa kualitas komite audit melemahkan penggunaan praktik harga transfer untuk penghindaran pajak melalui transaksi pembelian dengan pihak-pihak terkait.

---

This research was conducted to determine the effect of audit committee quality on use of transfer pricing schemes carried out by multinational companies in Indonesia with the aim of tax avoidance. Research conducted on the company multinationals in Indonesia which were listed on the IDX in the period 2010-2017 with see the interaction between the tax rate difference with the volume of transactions with parties related to the company's current tax burden. The quality of the audit committee in this study was measured using an index consisting of the three main components, namely audit committee activity, audit committee size and audit committee competency. The results showed that there were indications use of transfer pricing schemes for corporate tax avoidance multinational in Indonesia in purchasing transactions with related parties. Research it also shows that the quality of the audit committee weakens the use of practice transfer pricing for tax avoidance through purchase transactions with parties related."

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah perusahaan terdiversifikasi mempunyai tingkat penghindaran pajak yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan terfokus. Selain itu penelitian ini juga menguji efektivitas komite audit dalam melemahkan hubungan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan terdiversifikasi. Regresi data panel digunakan sebagai metode dalam penelitian ini. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan perusahaan manufaktur sebagai sampelnya dengan lima tahun observasi yaitu dari tahun 2010 hingga 2014. Hasil pengujian menyimpulkan bahwa perusahaan terdiversifikasi terbukti melakukan penghindaran pajak yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan terfokus, jika penghindaran pajak diukur dengan TA Lim. Hasil berbeda ditemukan jika menggunakan pengukuran CETR. Selain itu penelitian ini juga meyimpulkan bahwa efektivitas komite audit tidak terbukti mampu melemahkan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan terdiversifikasi. Pengukuran diversifikasi yang hanya menggunakan satu proksi menjadi kelemahan dalam penelitian ini.

---

This study aims to examine whether the diversified firms exhibit higher tax avoidance than focused firms. In addition, this study also examines the effectiveness of audit committees in discouraging tax avoidance in diversified firms. Panel data regression is used as a method in this study. Secondary data is used, with the manufacturing company as a sample with five years observation, 2010 to 2014. The results concluded that the firms diversified exhibit higher tax avoidance than the focused firm, if tax avoidance was measured by TA Lim. Different results observed when using CETR measurement. In addition, this study also concludes that the effectiveness of the audit committee are not proven to weaken the tax avoidance by the diversified firm. Measurement of diversification which uses only one proxy is the weaknesses in this study."

"Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi hubungan antara aktivitas transfer pricing yaitu pengeluaran research and development, multinasionalitas, dan pemanfaatan tax haven serta efektivitas komite audit terhadap transfer pricing aggressiveness. Transfer Pricing Aggressiveness dalam penelitian ini diperlihatkan oleh aktivitas-aktivitas yang dilakukan perusahaan secara terstruktur untuk menghindari pajak perusahaan secara grup dalam jumlah besar. Kegiatan transfer pricing yang agresif tercermin dari banyaknya transaksi yang tidak arm?s length antara pihak-pihak terkait. Transfer pricing yang agresif ini ditunjukkan dengan menggunakan indeks transfer price yang merupakan pengungkapan atas transaksi-transaksi yang berkaitan dengan transfer pricing dengan pihak berelasi. Sampel penelitian ini menggunakan perusahaan multinasional non keuangan yang terdaftar di BEI pada rentang tahun 2011 hingga 2013. Hasil penelitian membuktikan bahwa aktivitas transfer pricing yang ditandai dengan adanya pengeluaran research and development memiliki pengaruh secara negatif terhadap transfer pricing aggressiveness. Sementara itu, multinasionalitas dan pemanfaatan tax haven terbukti memiliki pengaruh secara positif terhadap transfer pricing aggressiveness. Hasil penelitian juga membuktikan bahwa efektivitas komite audit terbukti memiliki pengaruh negatif terhadap transfer pricing aggressiveness.

---

This research aims to investigate the relationship between transfer pricing activities, which are the research and development expenditure, multinationalities, and the utilization of tax havens as well as the effectiveness of the audit committee against the transfer pricing aggressiveness.

Transfer pricing aggressiveness in this study are shown by the activities of the companies, which are structured to avoid corporate tax group in large numbers. Aggressive transfer pricing activities reflected in the number of transactions that are not arm's length between related parties. Transfer pricing aggressiveness is shown by transfer pricing index, which is the disclosure of transactions relating to transfer pricing with related parties. The sample of this research is multinational companies that are listed in the Indonesian Stock Exchange from 2011 to 2013.

The results prove that the transfer pricing activity characterized by the research and development expenditure have a negative influence on transfer pricing aggressiveness. Meanwhile, multinationalities and utilization of tax havens have a positive influence on transfer pricing aggressiveness. The results also demonstrate that the effectiveness of the audit committee proved to have a negative effect on transfer pricing aggressiveness."

"Penelitian ini meneliti pengaruh kualitas komite audit yang diukur dari independensi, keahlian di bidang akuntansi dan keuangan, jumlah rapat, dan jumlah anggota, terhadap kualitas pelaporan keuangan perusahaan dengan kualitas audit sebagai variabel moderasi. Pengukuran kualitas pelaporan keuangan menggunakan tiga dimensi yaitu persistensi, prediktabilitas, dan rata-rata, dan spesialisasi industri. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum independensi, serta keahlian di bidang akuntansi dan keuangan berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan. Jumlah rapat tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan dan jumlah anggota berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan. Kualitas audit dengan pengukuran tipe auditor eksternal secara umum memperkuat hubungan antara kualitas komite audit dengan kualitas laporan keuangan, sedangkan biaya audit rata-rata dan spesialisasi industri relatif lemah dalam mempengaruhi hubungan antara kualitas komite audit dan kualitas laporan keuangan dari sampel perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2008 dan 2009.

---

The purpose of this research is to examine and investigate the impact of audit committee quality measured by audit committee independence, audit committee financial expertise, number of meeting, and audit committee size on the quality of company financial reporting with audit quality as a moderating variable. This research uses three measurements for financial reporting quality which are persistency, predictability, and conservatism whereas audit quality measured by auditor types, weighted audit fees, and industry specialization. The results of this research prove that, in general, audit committee independence and financial expertise give positive impact on financial reporting quality. Number of meeting does not give significant impact. Meanwhile, audit committee size has a negative correlation with financial reporting quality in general. Audit quality as a moderating variable which measured by external auditor types, in general, strengthens the relationship between audit committee quality and financial reporting quality, while weighted audit fee and industry specialization relatively weak influence the relationship between audit committee quality and financial reporting quality from all companies listed in Indonesia Stock Exchange for the year 2008 and 2009."

"Salah satu bentuk perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan multinasional khususnya yang berbentuk subsidiary company adalah dengan transfer pricing melalui skema cash pooling. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan skema cash pooling yang dilakukan oleh subsidiary company di Indonesia dan permasalahan yang timbul dari penerapan skema tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Tujuan penelitian ini bersifat deskriptif. Hasil penelitian ini adalah penerapan skema cash pooling masih menimbulkan sengketa. Permasalahan yang timbul adalah adanya potensi koreksi atas DER, tingkat bunga, charge tambahan, dan koreksi dikarenakan wajib pajak tidak membuat transfer pricing dokumen. Diharapkan pemerintah dapat menerbitkan peraturan yang mengatur mengenai DER.

---

Tax planning by multinational companies especially in the form of subsidiary company through transfer pricing by cash pooling. This study aims to provide an overview of appliance transfer pricing schemes on cash pooling by subsidiary company in Indonesia and the problems arising from the appliance of the scheme The method used is a qualitative study.

The results of this is there is still dispute in appliance this scheme. Problems arising from the appliance of the scheme are there will be a correction of DER, interest rate, additional charge, and correction cause by company didn’t make a transfer pricing documentation. It is expected that the government may issue regulations about DER."

"Skripsi ini dibuat atas dasar pemikiran penulis tentang adanya peluang manipulasi pajak penghasilan dengan mekanisme transfer pricing. Peluang tersebut sangat besar bagi perusahaan multinasional yang berada di bawah peraturan-peraturan pajak di beberapa negara yang berbeda. Tujuan penulis mengangkat masalah di atas adalah membuktikan adanya peluang manipulasi transfer pricing tersebut. bagaimana mekanisme manipulasi yang umum dipergunakan. motivasi apa yang mendasari dilakukannya tindakan masipulasi tersebut. serta membahas Direktorat Jendera l Pajak Ind onesia untuk menutup manipulasi transfer pricing di atas. kesiapan peluang Hetode penelitian yang penulis pergunakan adalah studi kepustakaan dan wawancara untuk mendapatkan informasi faktual ten tang adanya peluang manipulasi transfer pricing yang menjadi topik pembahasan skripsi. Kesimpulan yang penulis dapatkan adalah peluang dilakukannya manipulasi transfer pricing di Indonesia cukup besar, mengingat perangkat yang dipersiapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Indonesia belum cukup tangguh untuk mengatasi hal di atas. Tetapi organisasi beberapa penyempurnaan peraturan dalam lingkungan Ditjen Pajak dan struktur mengarah pada penanganan masalah di atas secara lebih serius. Penanganan masalah di atas tidak dapat dilimpahkan selurUhnya kepada Ditjen Pajak, melainkan diperlukan pula dukungan pemerintah untuk menciptakan iklim perekonomian yang stabil sehingga motivasi dilakukannya manipulasi pajak dapat ditekan. Kesadaran perusahaan multinasional untuk tidak melakukan manipulasi juga perlu digugah, mengingat tindakan tersebut dapat mengakibatkan ketidakharmonisan hubungan dengan pemerlntah."

"Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh kepemilikan saham dan tata kelola perusahaan terhadap audit fee pada perusahaan perbankan di Indonesia. Sampel penelitian ini menggunakan metode unbalanced panel dan terdiri dari 107 firm year pada periode 2012-2016 pada perusahaan yang mengungkapkan audit fee di laporan tahunan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan keluarga dan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap audit fee. Pengaruh tidak signifikan pada kepemilikan keluarga juga terjadi karena adanya alignment effect dan entrenchment effect yang saling menghilangkan pengaruh satu sama lain. Lalu, kepemilikan pemerintah berpengaruh negatif signifikan terhadap audit fee. Hal ini karena pengawasan dari pemerintah akan menekan risiko perusahaan sehingga menurunkan audit fee. Dalam penelitian ini juga ditemukan bahwa peran dewan komisaris mampu memperlemah hubungan negatif kepemilikan pemerintah terhadap audit fee. Sementara, peran komite audit belum mampu memoderasi pengaruh kepemilikan saham terhadap audit fee. Uji sensitivitas menunjukkan bahwa institusional sebagai ultimate shareholder berpengaruh positif terhadap audit fee. Investor institusional akan menuntut audit berkualitas sebagai bentuk asurans.

---

This study aims to examine the effect of share ownership and corporate governance on audit fees in banking companies in Indonesia. The sample of this study uses unbalanced panel method and consists of 107 firm year in period 2012 2016 at company that disclose audit fee in annual report. The results show that family and institutional ownership has no significant effect on the audit fee. The insignificant influence on family ownership also occurs because of the alignment effect and entrenchment effect that eliminate each other 39s influence. Then, government ownership has a significant negative effect on the audit fee. This is because supervision from the government will reduce the risk of the company so as to lower the audit fee. It is also found in this study that the role of board of commissioners is able to weaken the negative relationship of government ownership to the audit fee. Meanwhile, the role of the audit committee has not been able to moderate the effect of share ownership on the audit fee. The sensitivity test shows that the institutional as ultimate shareholder positively influences audit fee. Institutional investors will demand quality audits as a form of assurance."

"[Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh keahlian keuangan yang diukurberdasarkan pengalaman di bidang akuntansi, supervisi dan keuangan terhadapmanajemen laba dengan peran status (lulusan universitas elit, tingkat gelarpendidikan, dan kepemimpinan ganda) sebagai variabel moderasi. Manajemenlaba diukur dengan menghitung abnormal akrual menggunakan model Kasznik(1999). Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa keahlian keuangan komite audit tidak terbukti mempengaruhi manajemen laba. Peran status komite audit yang lebih tinggi dibandingkan status manajemen juga tidak terbukti dapat memperkuat pengaruh keahlian keuangan komite audit terhadap manajemen laba.

---

, The aim of this research is to examine the impact of financial expertise audit

committee measured by audit committee experience in accounting, supervision,

financial on earnings management with the role of status (elite university, degree

education, and multiple directorship) as a moderating variable. This research use

measurement discretionary accruals for earnings management with use model

Kasznik (1999). The result of this research shows that audit commite financial

expertise has no significant impact on earnings management. Audit committee

status higher in management status also relatively no influence the impact of

financial literacy audit committee and earnings management.]"

"Kecenderungan perusahaan multinasional mempergunakan perjanjian alokasi biaya untuk merencanakan dan membentuk perjanjian komersial internasional menunjukkan tendensi kenaikan. Dan jika direncanakan dan ditata dengan sistematis, perjanjian ini dapat mengatasi kesulitan dan komplikasi masalah transfer pricing dalam transaksi internasional. Alokasi biaya antar unit-unit usaha grup perusahaan multinasional umumnya menggunakan metode biaya tidak langsung dalam pembebanannya, yang mengacu pada prinsip dan metode OECD. Indonesia, dalam hal ini juga menganut kesamaan prinsip dan metode dalam menentukan harga pasar yang wajar dalam transaksi hubungan istimewa.Penulis melakukan penelitian deskriptif terhadap perjanjian alokasi biaya antar unit usaha perusahaan multinasional, melalui studi literatur yang bersumber dari buku-buku teks, artikel, masalah, karya ilmiah, laporan, majalah/bulletin, peraturan-peraturan yang berhubungan dengan alokasi biaya; baik peraturan yang berlaku di Indonesia maupun peraturan yang berlaku pada beberapa negara OECD dan non OECD sebagai perbandingan untuk mengetahui sejauh mana kebijakan pajak terhadap prilaku perusahaan multinasional dalam aktivitasnya melalui perjanjian alokasi biaya, implikasi dan indikasi transfer pricing melalui perjanjian tersebut. Data sekunder untuk menunjang penelitian deskriptif yang dilakukan berdasarkan pengalaman penulis pada perusahaan-perusahaan multinasional, khususnya PT. XYZ, dengan mempelajari perjanjian alokasi biaya clan laporan keuangan PT. XYZ sebagai tahapan awal evaluasi ada tidaknya mekanisme transfer pricing yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.Perkembangan dan peranan perusahaan multinasional dapat mempengaruhi perdagangan internasional dan pajak penghasilan suatu negara, melalui mekanisme transfer pricing yang tidak terlepas dari fenomena usaha grup perusahaan multinasional melakukan ekspansi dengan kecenderungan mengoperasikan usahanya secara desentralisasi. Hal ini tidak terlepas dari keinginan grup perusahaan untuk mencapai tujuan penghematan pajak, melalui ekspor/impor, pelayanan jasa oleh induk perusahaan ataupun unit usaha yang ditunjuk oleh grup perusahaan melalui alokasi biaya, royalti, dan pinjaman dengan bunga oleh induk perusahaan melalui perbankan; dimana penulisan ini difokuskan pada perjanjian alokasi biaya. Prinsip arm's length merupakan acuan dasar dari otoritas pajak suatu negara dalam menempatkan transaksi hubungan istimewa antar unit usaha grup perusahaan multinasional, dimana prinsip tersebut dapat mengeliminasi faktor keuntungan maupun kerugian sepihak dari transaksi hubungan istimewa; walaupun demikian prinsip arm's length tidak efektif pada usaha yang terintergrasi dan bersifat khusus.OECD memberi petunjuk penanganan transfer pricing harus selaras dengan prinsip arm's length dengan beragam tatacara, dari perbandingan transaksi sampai pada metodemetode peniaian yang dapat dilakukan oleh otoritas pajak suatu negara pada saat melakukan pemeriksaan pajak terhadap unit-unit usaha grup perusahaan multinasional yang berdomisili di negara tersebut. Beragam metode juga dilakukan oleh perusahaan dalam menerapkan mekanisme transfer pricing pada transaksi hubungan istimewa dengan unit-unit usahanya. Salah satu metode yang paling umum digunakan adalah metode cost-based, dan modifikasi metode ini juga sering digunakan baik oleh otoritas pajak maupun grup perusahaan yaitu metode cost-plus.Otoritas pajak berbagai negara menaruh perhatian yang sangat besar terhadap mekanisme transfer pricing, khususnya perjanjian alokasi biaya; dimana dokumentasi merupakan data pendukung utama untuk menentukan prinsip arm's length atas transaksi hubungan istimewa; dengan pengalihan tanggung jawab pembuktian kepada wajib pajak. Indonesia, dalam hal ini belum memperluas cakupan peraturan perpajakannya sehubungan dengan transfer pricing antar pihak yang mempunyai hubungan istimewa; namun peraturan yang ada masih mengacu pada petunjuk OECD tahun 1979. Hal ini terlihat dari peraturan yang masih berlaku, antara lain: Keputusan Dirjen Pajak nomor KEP-01/PJ.7/1993 dan Surat Edaran Dirjen Pajak nomor SE-04/PJ.7/1993.Peraturan yang berlaku di Indonesia seyogyanya telah dapat mengakomodir pemeriksaan sehubungan dengan masalah transfer pricing umumnya dan alokasi biaya khususnya; namun dalam pelaksanaannya para pemeriksa masih berpatokan pada Pasal 6 dan Pasal 9 UU PPh nomor 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 17 tahun 2000. Perlunya pengaturan lebih lanjut, dalam hal tanggung jawab pembuktian, pembatasan jangka waktu kerugian usaha untuk mencapai keseimbangan dan keadilan alokasi penghasilan pajak; serta memperluas cakupan Keputusan Dirjen Pajak No. Kep-62/PJ/1995 dengan memasukkan Wajib Pajak dalam negeri karena kesamaan bentuk dan manfaat alokasi antara alokasi biaya untuk bentuk usaha tetap (BUT) dan Wajib Pajak dalam negeri.Peningkatan kualitas para pemeriksa pajak dalam penguasaan peraturan perpajakan sehubungan dengan transfer pricing, kerjasama antar instansi terkait di Indonesia dan pihak otoritas pajak negara lainnya, serta tindak lanjut para pembuat kebijakan dan peraturan perpajakan merupakan hal yang disarankan.

---

Mainstream of multinational companies are increasingly using Cost Contribution Agreements to structure and plan their international commercial agreements. And if structured and documented properly, these agreements can provide with solution to difficult and complicated transfer pricing issues in global business. Cost contribution among the business units of multinational company generally use method of indirect expenses in its encumbering, what related to principal and method of OECD. Indonesia, in this case also embraces equality of principal and method in determining the arm's length price in the special relationship transactions.

A writer conduct an descriptive research to Cost Contribution Agreements among the business units of multinational company, through study of literature from textbooks, articles, working papers, journals, reports, bulletins, regulation which deal with cost contribution; even regulation going into effect in Indonesia and also the regulation going into effect in OECD and non OECD countries as comparison to know how far the tax policy effected to multinational companies in its activity through Cost Contribution Agreements, implication and indication of transfer pricing through the agreements. The secondary data to support descriptive research done by pursuant to experience of a writer at multinational companies, specially PT. XYZ, learnedly the Cost Contribution Agreements and financial statement of PT. XYZ as the first step of evaluation that no mechanism of transfer pricing which is disagree with rule going into effects.

Growth and roles of multinational companies can influence international trades and income taxes of an countries, through mechanism of transfer pricing which is not quit of phenomenon effort the group of multinational companies in conduct expansion with tendency operate effort by decentralized. This matter is not quit of desire of the group of companies to reach target of tax savings, through exports/imports, service activities by parent companies and or business units which showed by the group of companies through costs contribution, royalties, and loans with interests by parent companies through banking; where this writing focused at Cost Contribution Agreements. The arm's length principle represent elementary reference from tax authority of a country in placing the special relationship transactions of the business unit of a group multinationals efforts, where the principle can eliminate of advantage factors and also unilateral losses from the special relationship transactions; even though the arm's length principle is not effective at the integrated efforts and have the special characters.

OECD give an guideline in handling transfer pricing have to be in harmony with the arm's length principle at the ways of immeasurable, from comparison of transaction come up with method of assessment which can be done by the tax authority of a country at the time of conducting the tax audit to the business unit of a group multinational company which living in the country. The method also has done by company in applying mechanism of transfer pricing at the special relationship transactions with business units efforts. One of method, which most commonly used is cost-based method, and modification of this method also often used by the tax authority and also a group of company that is cost-plus method.

The tax authorities of various countries put a profound interests to mechanism transfer pricing, specially the Cost Contribution Agreements; where documentation represent as a main supporting data to determine the arm's length principle for the special relationship transactions; with transfer of verification responsibility to a Taxpayer. Indonesia, in this case not extended the taxation regulation coverage yet, referring to transfer pricing between a parties having a special relationship, but the existing regulations still relate with OECD Guideline for the year of 1979. This matter seen from the regulations which still go into effect, for example: Tax Director Decision Letter number KEP-O1/PJ.7/1993 and Tax Director Circular Letter number SE-04/PJ.7/1993.

The regulation going into effect in Indonesia have earned to accommodate audit properly referring to transfer pricing problem generally and the cost contribution specially; but in its execution all tax auditors still based on Section 6 and Section 9 Income Tax Law number 7 of the year 1983 as have been altered by the Law number 17 of the year 2000. The importance of furthermore arrangement, in the case of responsibility verification, restriction of business losses duration to reach justice and balance of tax income allocation, and also extend the coverage of Tax Director Decision Letter number Kep-62/P3/1995 with included Domestic Taxpayers because the equality form and the allocation benefit among the cost contribution to Permanent Establishment and Domestic Taxpayers.

Improvement of all tax auditors quality in hand of mastery the taxation regulation referring to transfer pricing, cooperation among the related institutions in Indonesia and the tax authorities of other countries, and also follow-up of the taxation regulation and policy maker represent suggested matters."