Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 82544 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Yuni Ariani
Kontribusi daerah melalui pemotongan langsung penerimaan pajak rokok dalam rangka menjamin kesinambungan program jaminan kesehatan = The contribution of local government through cigarette tax deduction in order to ensure sustainability of the health insurance program
"Pada tahun 2018, BPJS Kesehatan mempunyai masalah keuangan, dan untuk membantu kesinambungan penyelenggaraan program jaminan kesehatan, Pemerintah Pusat mengeluarkan paket kebijakan salah satu kebijakan tersebut adalah daerah diminta untuk berkontribusi melalui pemotongan Pajak Rokok. Tesis ini akan menganalisis bagaimana kedudukan Pajak Rokok dalam berkontribusi untuk mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional, dan bagaimana mekanisme pemotongan Pajak Rokok oleh Menteri Keuangan menurut peraturan perundang-undangan dibidang keuangan negara/daerah. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan bentuk deskriptif.
Hasil penelitian menjelaskan bahwa penerimaan Pajak Rokok sebagai hak daerah dapat digunakan dalam mendukung program jaminan kesehatan nasional karena dalam konsep Negara Kesatuan daerah ikut memiliki kewajiban dalam mendukung Pemerintah Pusat untuk memenuhi basic needs masyarakat. Pemerintah perlu memasukkan pengaturan terkait earmarking Pajak Rokok untuk mendukung program jaminan kesehatan dalam revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
In 2018, BPJS Kesehatan had financial problems, and to help the sustainable of health insurance programs, the Central Government issued the policies package, one of them was that local governments have to contribute through the deduction of Cigarette Taxes. This thesis will analyze how the position of Cigarette Tax in contributing to support the National Health Insurance program, and how the mechanism of the deduction of Cigarette Tax by the Minister of Finance according to the laws and regulations. This research was conducted using normative juridical method with descriptive form.
The results of the study explain that the acceptance of Cigarette Tax as a regional right can be used in supporting the national health insurance program because in the concept of the Unitary State the region also has an obligation to support the Central Government to fulfill the basic needs of the community. The government needs to include regulations related to Cigarette Tax earmarking to support health insurance programs in the revision of Law No. 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Levies."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
T53845
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nasution, Khairunnisa
Analisis perubahan struktur demografi dengan kesinambungan program jaminan kesehatan nasional = Analysis of demografic structural change with sustainability of national health insurance program
"ABSTRAK
Dalam 30 tahun terakhir dunia menua dengan cepat, jumlah penduduk usia 70 tahun ke atas meningkat dengan sangat signifikan. Penyebab utama dari penuaan penduduk adalah menurunnya laju pertumbuhan penduduk dan meningkatnya angka harapan hidup, trend tersebut akan terus berlangsung hingga beberapa dekade berikutnya. Penuaan populasi yang tidak dapat terhindarkan tidak hanya akan meningkatkan angka ketergantungan, tapi juga diprediksikan akan membawa dampak penurunan kinerja pada perekonomian dan peningkatan beban pada pengeluaran negara terutama pada jaminan pensiun dan kesehatan, padahal mulai Tahun 2019 Indonesia akan melaksanakan universal health cooverage. Dengan berpedoman pada data tahun 2014 dan menggunakan beberapa asumsi diperoleh perhitungan bahwa pengeluaran biaya kesehatan akan terus meningkat hingga 5 kali lipat dari tahun 2019 dan terjadi pergeseran yang tadinya pengeluran biaya kesehatan terbesar pada tahun 2019 ada pada kelompok umur 45 ? 54 tahun menjadi kelompok umur 75 tahun ke atas di Tahun 2100. Jika dibandingkan dengan sisi penerimaannya, BPJS Kesehatan sebagai badan yang melaksanakan Program Jaminan Kesehatan Nasional akan terus mengalami defisit walaupun besaran iuran peserta dinaikkan. Surplus hanya akan didapatkan jika pemerintah dapat mendorong perekonomian yang menyebabkan menurunnya peserta Penerima Bantuan Iuran dan meningkatnya peserta dari sektor formal juga melaksanakan langkah-langkah preventif bidang kesehatan yang akan menurunkan angka kesakitan.
ABSTRACT
In the last 30 years the world is aging rapidly, the population aged 70 years and older increased very significantly. The primary cause of the aging population is the declining rate of population growth and increasing of life expectancy, the trend will continue through the next few decades. The ageing population which can not be avoided not only will increase the rate of dependency, but also predicted to bring a slowdown in the economy and increase the burden on state spending, especially on pensions and health insurance, whereas started year 2019 Indonesia will implement universal health cooverage. With reference to the data year 2014 and using some assumptions derived calculations that health care expenditure will continue to increase up to 5 times more than in 2019 and there was a shift on health care expenditure which in 2019 the biggest cost will be in the age group 45-54 years will become the age of group 75 and above in the year 2100. When compared with the income, BPJS Health as institution which implement the National Health Insurance Program will continue to have a deficit even though the amount of contributions of participants increased. Surplus will only be obtained if the government can stimulate the economy resulting in lower participants of PBI and increasing participants of the formal sector also carry out preventive health care policy that will reduce morbidity."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2016
T44803
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Vicky Prayitno S
Kontroversi Pemanfaatan Pajak Rokok Dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan dan Pengaruhnya Terhadap Pembangunan Ekonomi Daerah = Controversy over the Utilization of Cigarette Tax in Presidential Regulation Number 82 of 2018 concerning Health Insurance and Its Effects on Regional Economic Development
"Oleh karena luasnya wilayah dan beragamnya masyarakat di Indonesia, sudah seharusnya ada pembagian kewenangan urusan pemerintahan antara peme-rintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah membutuhkan dana dalam menjalankan urusan pemerintahan dengan baik. Keuangan pemerintah daerah harus lebih diperhatikan dan diberikan kewenangan lebih seperti memperluas pu-ngutan pajak daerah. Pajak rokok merupakan salah satu perluasan pungutan yang diserahkan pemungutannya kepada Pemerintah Daerah berdasarkan UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Namun, terhadap pemanfaatannya pajak rokok yang tidak jelas menim-bulkan persoalan hukum, karena ada aturan lain yaitu Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (PERPRES JKS) yang menambahkan pemanfaatan pajak selain dari yang di atur dalam UU PDRD, yaitu untuk penda-naan program jaminan kesehatan yang diselenggrakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan). Ketidakpastian hukum tersebut akan menim-bulkan ketidakpercayaan para investor untuk berinfestasi di Indonesia, khususnya di daerah dan pembangunan ekonomi daerah akan terhambat. Sehinggga perma-salahan dalam penelitian ini adalah tetang pengaturan pajak rokok di Indonesia dan kontradiksi pemanfaatan pajak rokok dan pengaruhnya terhadap pembangu-nan ekonomi daerah. Penelitian ini dilakukan  menggunakan penelitian yuridis normatif dan pendekatan yang dilakukan adalah dengan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach). Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini dila-kukan dengan cara Penelitian Kepustakaan. Pengaturan pajak rokok di Indonesia diatur dalam UU PDRD. Undang-undang ini mengatur mengenai subjek pajak rokok, objek pajak rokok, dasar pengenaan pajak rokok, tarif pajak rokok, per-hitungan pajak rokok, dana bagi hasil rokok kepada kabupaten/kota. Ketentuan mengenai pemanfaatan pajak rokok untuk program jaminan kesehatan tersebut bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam UU PDRD, karena pemerintah pusat telah memberikan kewengan mengenai pajak rokok kepada pemerintah daerah melalui UU PDRD, sehingga pemanfaatan pajak rokok seharusnya dike-lola oleh pemerintah daerah. Tetapi, dengan adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 66P/HUM/ 2019, yang menyatakan bahwa pemanfaatan dalam ketentuan Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi. Putusan tersebut tidak mencerminkan keadilan di dalam masyarakat. Majelis Hakim seharusnya dalam memutuskan suatu perkara hukum seharusnya secara komprehensif dan mendalam.

Because of the vast territory and diversity of society in Indonesia, there should be a division of authority in government affairs between the central government and regional governments. Local governments need funds to carry out government affairs properly. Regional government finances should be paid more attention and given more authority such as expanding local tax collection. Cigarette tax is one of the expansion of levies handed over to local governments based on Law No. 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribu-tion (PDRD Law). However, the unclear use of cigarette taxes raises legal prob-lems, because there are other regulations, namely Presidential Regulation Number 82 of 2018 concerning Health Insurance (PERPRES JKS) which adds to the use of taxes other than those regulated in the PDRD Law, namely for funding health insurance programs. which is organized by the Health Social Security Adminis-tration (BPJS Kesehatan). This legal uncertainty will lead to distrust of investors to invest in Indonesia, especially in the regions and regional economic deve-lopment will be hampered. So that the problem in this research is about the regu-lation of cigarette taxes in Indonesia and the contradiction in the use of cigarette taxes and their effects on regional economic development. This research was con-ducted using normative juridical research and the approach taken was the statu-tory approach. Data collection techniques in this writing are carried out by means of library research. The cigarette tax regulation in Indonesia is regulated in the PDRD Law. This law regulates the subject of cigarette tax, cigarette tax object, the basis of cigarette tax imposition, cigarette tax rate, calculation of cigarette tax, cigarette profit sharing fund to regencies/cities. Provisions regarding the use of ci-garette tax for the health insurance program are contrary to the provisions stipu-lated in the PDRD Law, because the central government has granted authority regarding cigarette taxes to local governments through the PDRD Law, so the uti-lization of cigarette tax should be managed by the local government. However, with the Supreme Court Decree Number 66P / HUM / 2019, which states that the utilization in the provisions of Presidential Regulation No. 82 of 2018 on Health Insurance does not contradict the provisions in Law No.28 of 2009 concerning Regional Taxes and Retribution. The ruling did not reflect justice in society. The Panel of Judges should decide in a legal case in a comprehensive and in-depth manner."
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Riyhan Juli Asyir
Analisis strategi pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan penerimaan pajak parkir dalam rangka upaya mencapai target penerimaan pajak daerah tahun 2014 = The analysis of DKI Jakarta government strategy to increasing parking tax revenue in order to attempt of local tax revenue target in 2014
"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mendasari ditetapkannya target penerimaan Pajak Parkir tahun 2014 di DKI Jakarta dan strategi-strategi yang diterapkan untuk mencapai target penerimaan tersebut. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif dan termasuk dalam penelitian cross sectional dengan teknik pengumpulan data berupa studi literatur dan studi lapangan. Data tersebut dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menjadi dasar ditetapkannya target penerimaan Pajak Parkir tahun 2014 di DKI Jakarta ada 8 (delapan) macam, 7 (tujuh) macam adalah faktor-faktor objektif dengan satu faktor paling dominan adalah berdasarkan potensi pajak riil dan 1 (satu) faktor subjektif berupa faktor berdasarkan kepentingan-kepentingan politis aktor-aktor perumus kebijakan.
Strategi yang digunakan untuk meningkatkan Pajak Parkir adalah strategi dengan meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak melalui penyederhanaan sistem administrasi dan peningkatan mutu fiskus, strategi meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak melalui sosialisasi/penyuluhan, penagihan, pemeriksaan dan pengawasan serta strategi koordinasi antar instansi yang terkait dengan pemungutan Pajak Parkir.
This research aims to analyze the background factors to set Parking Tax revenue target in DKI Jakarta and implemented strategies to reach that revenue target. This research was conducted by using a qualitative approach with descriptive type and cross sectional study with the literature review and field research as the data collection techniques. That datas was analyzed using qualitative data analysis techniques.
The result of this research shows there are 8 (eight) kinds of factors which became the background of DKI Jakarta Parking Tax revenue target in 2014, 7 (seven) kinds are objective factors with one of the most dominant factor is the real tax potential and 1 (one) is subjective factor based on the political interests of the policy formulator.
The implemented strategies to increase Parking Tax are with strategies to upgrading the services to taxable person through administration system simplification and the enhancement of fiscus quality, strategies to upgrading tax consciousness and voluntary tax compliance of taxable person through socialization, tax billing, tax audit and tax oversight, then strategies about coordination among institutions who related with the parking tax collection."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2014
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ery Setiawan
Kontribusi cakupan jaminan kesehatan dan pengeluaran pemerintah untuk kesehatan terhadap outcome kesehatan = A contribution of health insurance coverage and government health expenditure on health outcomes
"Outcome kesehatan di Indonesia terutama pada Angka Kematian Bayi (AKB) dan angka kematian balita (Akaba) telah menunjukkan tren yang menurun dalam beberapa tahun terakhir. Namun, hal ini masih menjadi tantangan dalam mencapai target SDGs pada tahun 2030. Untuk meningkatkan outcome kesehatan tersebut, faktanya pengeluaran pemerintah untuk kesehatan telah meningkat secara bertahap dari 2010 sampai 2014. Selain itu, kita juga diperkenalkan dengan skema asuransi kesehatan nasional yang bertujuan untuk mencakup seluruh yang populasi. Dalam hal isu kelangkaan sumber daya, penelitian ini bertujuan untuk menguji variabel mana yang akan lebih berdampak untuk meningkatkan outcome kesehatan. Kami melakukan analisis data panel dengan 10 tahun kerangka waktu di tingkat provinsi. Penelitian ini melibatkan dua variabel target utama, antara lain adalah tingkat cakupan asuransi kesehatan dan pengeluaran governement untuk kesehatan. Selain itu, untuk memastikan bahwa ada banyak variabel lain yang mungkin mempengaruhi hasil kesehatan, maka kami juga menyertakan beberapa variabel kontrol. Hasil statistik menunjukkan bahwa baik AKB dan Akaba di wilayah Jawa secara signifikan dipengaruhi oleh tingkat cakupan asuransi kesehatan. Pada wilayah luar jawa, outcome kesehatan lebih dipengaruhi oleh intervensi kesehatan masyarakat seperti sanitasi, asupan energi dan penyediaan tenaga kesehatan. Maka rekomendasi kebijakan mengacu pada analisis statistik bahwa kita perlu menspesifikasikan intervensi antara regional Jawa dan luar Jawa. Untuk daerah yang belum berkembang dengan baik, kita perlu memperkuat penyediaan sisi penawaran pertama selain meningkatkan cakupan asuransi kesehatan. Sementara untuk wilayah regional jawa, kita dapat memperkuat cakupan jaminan kesehatan dan peningkatan kualitas layanan baik pada tingkat primer maupun sekunder.
Health outcome in Indonesia especially on Infant Mortality Rate (IMR) and Under Five Mortality Rate (U5MR) have showed a decreasing trend in the recent years. However, it is still hard to achieve the SDGs targets in 2030. For improving those outcomes, actually the government expenditure on health has increased gradually from 2010 until 2014. Besides, we also recognised to the national health insurance scheme which aimed to cover the entire population. In terms of the resource scarcity issue, this study aimed to examine which variables would be more impactful to improve the health outcomes. We performed a panel data analysis with 10 years time frame in province level. This study involved two main targeted variables, it were coverage level of health insurance and governement expenditure on health. Moreover, to ensure that there are many other variables which might affect the health outcome, then we also include some control variables. The statistical result showed that both IMR and U5MR in java region was significantly affected by the coverage level of health insurance. Rather than outside java region which more affected by any public health intervention such as sanitation, energy intake and health workers provision. Then the policy recommendation refers to the statistical analysis was that we need to specify the intervention between java and outside java. For the districts which has not been well developed, we need to strengthening the supply side provision first besides improving the coverage of health insurance."
2017
T48142
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Farra Rafiuddarojat
Tinjauan terhadap pelaksanaan jaminan sosial kesehatan dalam hukum administrasi negara melalui program BPJS kesehatan di Indonesia = Law review on the implementation of health social insurance in administrative law perspective through BPJS health program in Indonesia
"ABSTRAK
Skripsi ini meninjau tentang tanggung jawab pemerintah dalam melaksanakan
jaminan sosial melalui program BPJS Kesehatan dilihat dari perspektif Hukum
Administrasi Negara. Dalam hal ini, Pemerintah telah menetapkan dan menyatakan
bahwa masyarakat Indonesia harus mendaftarkan diri menjadi peserta BPJS
Kesehatan agar Pemerintah dapat menjamin hak sosial yang terdapat di dalam diri
mereka. Skripsi ini juga menganalisis Sistem Jaminan Sosial Nasional dilihat dari
Konsep Negara Kesejahteraan dan Konsep Negara Modern
ABSTRACT
This Paper discusses about the responsibility of the government in implementing
Health Insurance through BPJS Health Program seen from Administrative Law Perspective. In this case, Goverment already set and declare that Indonesian Community must register their own becoming a participant of BPJS Health Program so that Goverment can Guarantee a social rights for them. This thesis also analyzes the national security system seen from the concept of the welfare state and modern state perspective."
2016
S65163
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ghina Kamilia
Implementasi kebijakan pajak rokok : studi pada aktivitas pemerintah pusat dalam mempersiapkan pemungutan pajak rokok = Implementation of cigarette tax policy : studies in central government activities on preparing cigarette tax collection
"Skripsi ini membahas implementasi kebijakan pada aktivitas pemerintah pusat dalam mempersiapkan pemungutan Pajak Rokok. Pajak Rokok merupakan pajak daerah baru sebagai bentuk local taxing power. Pajak Rokok dipungut dengan model Piggyback Tax System yang jarang diterapkan di Indonesia sehingga membutuhkan persiapan dalam mekanisme pemungutan dan penyetorannya. Penelitian ini menggunakan teori yang dikemukakan oleh Charles O Jones tentang tahapan aktivitas dalam implementasi kebijakan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan paradigma post positivist melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pada aktivitas pemerintah pusat dalam mempersiapkan pemungutan Pajak Rokok dilakukan melalui dua tahap, yaitu aktivitas organisasi dan aktivitas interpretasi serta terdapat enam kegiatan utama penunjang aktivitas ini sejak tahun 2010 hingga tahun 2013. Secara keseluruhan implementasi kebijakan pada aktivitas pemerintah pusat dalam mempersiapkan pemungutan Pajak Rokok telah sesuai dengan tujuan yang diharapkan, meskipun terdapat kendala dalam aktivitasnya.
This thesis discusses the implementation of policy in central government activities on preparing Cigarette tax collection. Cigarette tax is a local tax as a new form of local taxing power. Cigarette taxes levied by Piggyback tax system models are rarely applied in Indonesia and thus require preparation in the collection and remittance mechanism. This study uses the theory proposed by Charles O Jones on stage in policy implementation activities. This study was performed using a post positivist paradigm through in-depth interview and literature study.
The results showed that the implementation of policy in central government activities on preparing Cigarette tax collection has done in two stages, activity of organization and activity of interpretation and also there are six main activities supporting this stages since 2010 to 2013. Overall, the implementation of policy in central government activities on preparing Cigarette tax collection has done as expected, although there are some constraints in execution."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2014
S54957
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Edwinsyah Putra
Strategi pemerintah kota Tangerang Selatan dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak hiburan = The strategy of South Tangerang’s local government in optimization of entertaiment tax
"Pajak Hiburan telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan bagi Pendapatan Asli Daerah Kota Tangerang Selatan. Selama dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 penerimaan Pajak Hiburan selalu mencapai dari target yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Tangerang Selatan. Dengan banyaknya penduduk Tangerang Selatan yang taraf hidupnya menengah keatas, maka hiburan sangat dibutuhkan dan merupakan potensi bagi penerimaan Pajak Hiburan. Penerimaan dari sektor Pajak Daerah sangat dipengaruhi oleh kemampuan organisasi perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam pemungutan Pajak daerah untuk mengoptimalkan potensi pajak daerah yang ada di wilayahnya guna meningkatkan penerimaan pajak daerah.
Dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak Hiburan, Pemerintah Kota Tangerang Selatan memiliki strategi yang dapat membantu dalam melaksanakan proses administrasi bagi penerimaan Pajak Hiburan secara optimal. Strategi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan terdiri dari ekstensifikasi dan intensifikasi. Namun dalam proses optimalisasi penerimaan Pajak Hiburan terdapat kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan, yaitu kendala eksternal dan kendala internal. Dari kendala yang dihadapi merupakan suatu hal yang harus diperbaiki agar dalam rangka penerimaan Pajak Hiburan menjadi optimal.
Entertainment tax has contributed significantly to the Revenue South Tangerang City. During from 2009 to 2013 Entertainment Tax receipts are always reaching of the targets set by the government of South Tangerang City. With many residents of the South Tangerang middle and upper living standards, it is much needed entertainment and a potential for tax revenues Entertainment. Local Tax receipts greatly influenced by the ability of the regional organization responsible for the collection of local taxes to optimize the potential of local taxes in their area in order to increase local tax revenue.
In order to optimize the Entertainment Tax receipts, South Tangerang City Government has a strategy that can assist in carrying out the administrative process for receiving optimally Entertainment Tax. Strategies implemented by the South Tangerang City Government consists of the expansion and intensification. But in the process of optimizing the Entertainment Tax receipts are the constraints faced by the Government of South Tangerang city, that is external constraints and internal constraints. The constraints faced is must be corrected in order to be optimal revenue of Entertainment Tax."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2013
S46431
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sinaga, Hendro Syahputra
Analisis peran pemerintah pusat dalam rangka meningkatkan kemandirian keuangan pemerintah daerah melalui peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) = analysis the role of the central government in order to improve the local financial independence through increased of local revenue
"Skripsi ini membahas mengenai peran pemerintah pusat dalam rangka meningkatkan kemandirian keuangan pemerintah daerah melalui peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Rasio kemandirian keuangan daerah dapat diukur dengan cara membagikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Total Pendapatan Daerah (TPD). Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan terdapat beberapa faktor kendala yang dihadapi pemerintah pusat dalam upaya meningkatkan kemandirian keuangan daerah, disertai dengan kebijakan yang didesain pemerintah pusat untuk membantu meningkatkan kemandirian keuangan daerah. Penelitian ini menyarankan perlu ada kebijakan lain untuk membantu meningkatkan kemandirian keuangan daerah, penguatan peraturan yang telah ditetapkan, serta visi yang jelas dan political will yang tinggi dari pemimpin daerah.
The focus of this study is the analysis the role of central government in order to improve the local finacial independence of local government through increase local revenue. The ratio of local financial independence can be measured by allowing local revenue to total revenue. This research is qualitative descriptive interpretive. This research result show that there are several factors constraints faced by the government in effort to increase the independence of the central financial area, along with the central government's policies to help improve the region's financial independence. This study suggests that there needs to be other policies to help improve the region's financial independence, strengthening the regulations that have been established, as well as a better vision and a great of political will from the local government leaders."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2013
S52570
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Putri Zevina Vijayanti
Implementasi program Jaminan Kesehatan Nasional di tingkat pelayanan kesehatan primer dalam aspek SDM kesehatan = Implementation of the national health insurance program at the level of primary health care in the aspect of health human resources
"Tugas Karya Akhir ini membahas mengenai implementasi program JKN di tingkat pelayanan kesehatan primer dalam aspek SDM kesehatan. Pelayanan kesehatan primer merupakan gerbang utama dalam mengakses pelayanan kesehatan di era Jaminan Kesehatan Nasional. Pelayanan kesehatan primer merupakan kata kunci untuk melihat keberhasilan program JKN. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi program JKN di tingkat pelayanan kesehatan primer dalam aspek SDM Kesehatan. Teori yang digunakan untuk menjelaskan penelitian ini antara lain implementasi kebijakan publik, jaminan kesehatan, dan pelayanan kesehatan. Penulisan Tugas Karya Akhir ini merupakan penelitian desk research dengan metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian ini adalah implementasi program JKN di tingkat pelayanan kesehatan primer dalam aspek SDM Kesehatan belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari jumlah, jenis, distribusi, dan mutu yang belum terpenuhi
This final task discusses about the implementation of the program JKN at the level of primary health care in the aspects of health human resources. Primary health care is a major gateway in accessing health services in the era of National Health Insurance. Primary health care is the key to seeing success the program. This study aims to determine the implementation of the program JKN at the level of primary health care in the aspect of health human resources. The theories used to explain this study include implementation of public policy, health insurance, and health services. This final task is a study desk research with methods of data collection through the study of literature. The result of this research is the implementation of the program JKN the level of primary health care in the aspect of health human resources is not gone well. It can be seen from the quantity, type, distribution, and quality that has not been fulfilled."
Depok: Universitas Indonesia, 2016
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>