Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Latar Belakang: Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, Pemerintah Kota Tangerang Selatan mengimplementasikan transaksi nontunai pada penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah termasuk pembayaran honor surveyor jentik DBD. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan transaksi nontunai pada pembayaran honor surveyor jentik DBD di Kota Tangerang Selatan pada tahun 2018.Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui telaah dokumen yang diperkuat dengan wawancara mendalam dan diskusi kelompok terarah. Didapatkan informan sebanyak 20 orang dari latar belakang peran yang berbeda. Teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode digunakan untuk cross check data informan. Analisis disajikan dalam bentuk empirical problem tree.Hasil: Evaluasi transaksi nontunai pada pembayaran honor surveyor jentik DBD mengalami keterlambatan hingga 6 bulan. Penelusuran lebih lanjut ditemukan adanya hambatan komunikasi pada un-fully information, sehingga terjadi panic disorder dan denial mechanism. Pada aspek birokrasi ditemukan perubahan SOP pola dan cara pembayaran berdampak berkas-berkas SPJ in-complete, data penerima invalid, dan nomor rekening inactive, serta multi-level verification yang lama. Aspek sumber daya ditemukan kuantitas dan kualitas SDM tidak memadai, sehingga terjadi high workload. Adanya fasilitas internet banking corporate (IBC) dapat mempercepat proses pembayaran, namun masih kekurangan fitur saving, verification, dan validation, serta jumlah ATM yang kurang. Aspek disposisi ditemukan kecenderungan kebijakan Pemkot tanpa tahapan atau zero cashless transaction dan honor surveyor DBD yang rendah. Aspek kondisi lingkungan ditemukan dukungan infrastruktur teknologi, kondisi geografis, dan bank BJB, namun menghadapi hambatan pada poor banking habits. Pada capaian program penanggulangan DBD diketahui terjadi incidence rate penyakit DBD secara signifikan, meskipun capaian Angka Bebas Jentik (ABJ) telah diraih dengan baik.Kesimpulan: Transaksi nontunai pada pembayaran honor surveyor jentik DBD belum berjalan secara efektif yang berakibat terjadinya keterlambatan pembayaran. Disarankan kepada Pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk menggunakan aplikasi berbasis android atau financial technology (fintech) agar transaksi dapat berjalan lebih cepat dan mudah digunakan, serta menyiapkan support system-nya.

---

Background: To realize good governance, the Government of South Tangerang City implements cashless transaction in revenues and expenditures of regional finance including honorarium payments of dengue larvae surveyor. This study aims to evaluate the implementation of cashless transaction on honorarium payments of dengue larva surveyors in South Tangerang City in 2018.Method: This study use a qualitative approach. Data was obtained through document review which was strengthened by in-depth interviews and focus group discussion. It was found 20 informants from different backgrounds. It use the techniques of source and method triangulations to cross check the informants data. The analysis was presented by form of empirical problem tree.Result: The evaluation of cashless transaction on honorarium payments of dengue larvae surveyors has been delayed for 6 months. The advanced searching was found communication problem un-fully information, inducing the panic disorder and denial mechanism. Bureaucratic aspects were found procedure changes of pattern and method payment affecting in-complete SPJ files, invalid recipient data, inactive account numbers, and long-time of multi-level verification. Resource aspects were found inadequate on the quantity and quality of human resources, resulting in high workload. The facility of internet banking corporate (IBC) can speed up the payment process, but lacks of saving, verification, and validation features, and less number of automated machine teller (ATM). Disposition aspects were found Government tendency on zero cashless transaction and low of honorarium of dengue larvae surveyor honorariums. Environmental aspects were found the supports of technology infrastructure, geographical conditions, and BJB bank, but faced obstacles up in poor banking habits. The DHF prevention program were achieve a significant incidence rates of dengue disease, even though larva free amount (ABJ) has been achieved well.

Conclusion: Cashless transactions on honorarium payments of dengue larvae surveyors have not implemented yet effectively which happen delay payments. The recommendation for Government of South Tangerang City to use an Android-based application or financial technology, so that the transactions can be implemented faster and easier to use, and prepare the support system."

"Penyakit demam berdarah dengue DBD masih merupakan masalah kesehatan yang serius di Indonesia karena hampir terjadi setiap tahun DBD juga masih menjadi masalah kesehatan di Kota Tangerang Selatan Incidence rate IR DBD di Kota Tangerang Selatan adalah sebesar 52 per 100 000 penduduk 2011 60 per 100 000 penduduk 2011 dan 54 per 100 000 penduduk 2013 Skripsi ini membahas mengenai gambaran penyakit demam berdarah dengue DBD menurut variabel epidemiologi yaitu variabel orang variabel tempat dan variabel waktu serta hubungannya dengan kepadatan penduduk dan angka bebas jentik di Kota Tangerang Selatan tahun 2011 - 2013 Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan studi ekologi Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama 2011 - 2013 penderita DBD terbanyak adalah jenis kelamin laki laki pada golongan umur 15 tahun dan kasus tertinggi terjadi di bulan Desember 2011 dan bulan Juni 2012 dan 2013 Penelitian menunjukkan bahwa tidak cukup bukti untuk membuktikan bahwa antara kepadatan penduduk dan angka bebas jentik berhubungan dengan incidence rate IR DBD di Kota Tangerang Selatan tahun 2011 - 2013.

---

Dengue hemorrhagic fever (DHF) is still a serious health problem in Indonesia because almost happens every year. DHF is also still a health problem in Tangerang Selatan City. Incidence rate (IR) of DHF in Tangerang Selatan city was 52 per 100,000 inhabitants (2011), 60 per 100,000 inhabitants (2011) and 54 per 100,000 inhabitants (2013). This thesis discusses the overview of dengue hemorrhagic fever (DHF) according to the epidemiological variables (person, place, time) variables and its relation to population density and larvae-free numbers in Tangerang Selatan City in 2011-2013. This study is a descriptive research approach to ecological studies. The results showed that during 2011 - 2013 is the highest DHF male gender, the age group > 15 years and the highest cases occurred in December (2011) and June (2012 and 2013). Research shows that there is sufficient evidence to prove that the population density and larvae-free numbers associated with incidence rate (IR) of DHF in Tangerang Selatan City in 2011-2013."

"Demam Berdarah Dengue (DBD) merupakan penyakit demam akut dengan pendarahan minor atau mayor, trombositopenia, dan kebocoran plasma yang disebabkan oleh virus dengue dan ditularkan oleh vektor nyamuk Aedes aegypti. WHO mencatat sejak tahun 1968-2009, Indonesia menjadi negara urutan pertama di Asia Tenggara dengan kasus DBD terbanyak dan urutan kedua di dunia. Di tahun 2015, Kemenkes RI telah mencatat peningkatan jumlah Kabupaten/Kota yang terjangkit DBD di Indonesia. Dari 384 Kabupaten dan Kota meningkat menjadi 446 Kabupaten dan Kota. Salah satu Kabupaten/Kota dengan kasus DBD yang tinggi adalah Kota Tangerang Selatan. Bahkan, pada tahun 2014, Kota Tangerang Selatan menjadi penyumbang kasus DBD terbanyak di Provinsi Banten dengan 768 kasus. Terdapat faktor-faktor yang dapat menjadi penyebab tingginya kasus DBD, yaitu faktor iklim, kepadatan penduduk, dan populasi nyamuk. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara faktor iklim, kepadatan penduduk, dan Angka Bebas Jentik (ABJ) dengan kejadian DBD di Kota Tangerang Selatan tahun 2016-2021. Penelitian ini menggunakan desain studi ecological time series dengan metode kuantitatif dan analisis korelasi dan regresi linear ganda. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan; Badan Pusat Statistik Kota Tangerang Selatan; dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Hasil dari penelitian ini adalah terdapat hubungan yang signifikan antara suhu, kelembaban, dan ABJ dengan kejadian DBD di Kota Tangerang Selatan tahun 2016-2021 (p = 0,016; r = -0,282) (p = 0,000; r = 0,506) (p = 0,000; r = -0,558), sementara untuk curah hujan dan kepadatan penduduk menunjukkan hasil tidak signifikan dengan kejadian DBD di Kota Tangerang Selatan tahun 2016-2021 (p = 0,064; r = 0,220) (p = 0,759; r = -0,037). Dari hasil regresi linear ganda, didapatkan hasil bahwa variabel yang masuk model akhir adalah variabel kelembaban dan ABJ dan dapat menjelaskan 39,9% variasi variabel dependen kejadian DBD (R square = 0,399). Variabel yang paling berpengaruh terhadap kejadian DBD di Kota Tangerang Selatan tahun 2016-2021 adalah variabel kelembaban.

---

Dengue Hemorrhagic Fever (DHF) is an acute febrile disease with minor or major bleeding, thrombocytopenia, and plasma leakage caused by the dengue virus and transmitted by the Aedes aegypti mosquito vector. WHO noted that from 1968-2009, Indonesia became the first country in Southeast Asia with the most dengue cases and the second in the world. In 2015, the Indonesian Ministry of Health has recorded an increase in the number of districts/cities infected with dengue fever in Indonesia. From 384 regencies and cities, it increased to 446 regencies and cities. One of the districts/cities with high dengue cases is South Tangerang City. In 2014, South Tangerang City became the largest contributor to DHF cases in Banten Province with 768 cases. There are factors that can be the cause of high dengue cases, namely climate factors, population density, and mosquito populations. The purpose of this study was to determine the relationship between climatic factors, population density, and larval free rate (LFR) with the incidence of DHF in South Tangerang City in 2016-2021. This research uses an ecological time series design study with quantitative methods and correlation analysis and multiple linear regression. This study uses secondary data from the South Tangerang City Health Office; Central Bureau of Statistics of South Tangerang City; and the Meteorology, Climatology and Geophysics Agency (BMKG). The results of this study are that there is a significant relationship between temperature, humidity, and LFR with the incidence of DHF in South Tangerang City in 2016-2021 (p = 0.016; r = -0.282) (p = 0.000; r = 0.506) (p = 0.000 ; r = -0.558), while rainfall and population density showed insignificant results with the incidence of DHF in South Tangerang City in 2016-2021 (p = 0.064; r = 0.220) (p = 0.759; r = -0.037). From the results of multiple linear regression, it was found that the variables that entered the final model were humidity and LFR variables and could explain 39.9% of the variation in the dependent variable of DHF incidence (R square = 0.399). The most influential variable on the incidence of DHF in South Tangerang City in 2016- 2021 is the humidity variable."

"Di Indonesia upaya pengurangan sampah dilakukan melalui TPS3R dan bank sampah dengan target nasional sebesar 30 pada periode 2017-2025 berdasarkan Peraturan Presiden No.97 Tahun 2017. Akses masyarakat terhadap pelayanan tersebut baru mencakup 79,8 di seluruh Indonesia dengan akses terbanyak dirasakan oleh penduduk kota dibanding desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persentase sampah yang terolah di TPS3R dan bank sampah berdasarkan sebarannya di 3 kota, Kota Depok, Kota Bogor, dan Kota Tangerang Selatan Tahun 2018. Jenis penelitian adalah deskriptif yang bersumber dari data pencatatan, kebijakan daerah, dan berita resmi pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persentase efektivitas pengurangan sampah ke TPA di ketiga kota belum mencapai target yakni masih dibawah 5. Ketersediaan akses terhadap TPS3R yang paling baik adalah Kota Tangerang Selatan sementara Kota Depok mempunyai ketersediaan akses terhadap bank sampah yang paling baik. Nilai efektivitas pengurangan sampah tertinggi diraih oleh Kota Depok yang mempunyai peraturan daerah terkait 3R. Kota dengan alokasi dana terhadap pengelolaan sampah terbesar adalah Kota Depok, namun Kota Bogor dengan alokasi dana sebesar 2.2 dapat mencapai nilai efektivitas setengah dari nilai efektivitas Kota Depok dan persentase pembinaan dan pemantauan yang paling besar di antara ketiga kota lainnya. Kota Tangerang Selatan dengan cakupan pelayanan TPS3R yang paling baik mempunyai nilai efektivitas terendah meskipun nilai Indeks Pembangunan Manusia adalah tertinggi. Nilai efektivitas yang dicapai ketiga kota belum memenuhi target pengurangan sampah nasional dengan persentase efektivitas diraih TPS3R lebih tinggi dibanding bank sampah.

---

In Indonesia, waste reduction efforts are done through TPS3R and waste bank with a national target of 30 in the period 2017 2025 under Presidential Regulation No.97 Year 2017. An effective waste reduction effort can be measured by two indicators, namely primary indicators through the percentage of recycled waste, and other indicators related to legal, monitoring, financial, service coverage, and community participation. This research aims to know the percentage of waste managed in TPS3R and waste bank in 3 cities, Depok City, Bogor City, and South Tangerang City. The type of this research is cross sectional which sourced from recording data, regional policy, and official government news.

The results showed that the percentage effectiveness of waste reduction to landfill in three cities has not reached the target that is still below 5. The highest effectiveness of waste reduction by TPS3R and waste bank was achieved by Depok City which had 3R related local regulation.

The city with largest budgeting allocation for waste management is Depok City, but Bogor City with a budget allocation of 2.2 can achieve the value of half effectiveness of Depok City and the highest percentage of training and monitoring from government among the three cities.

South Tangerang City with the best coverage of TPS3R services has the lowest effectiveness value despite its high Human Development Index value. The effectiveness of the three cities still not yet reached a national target of waste reduction efforts with the percentage of effectiveness achieved by TPS3R higher than the waste bank."

"Tujuan penulisan tesis ini adalah untuk mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit internal berbasis risiko pada Inspektorat Pemerintah Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang. Selain itu juga untuk mengetahui langkah-langkah meminimalkan risiko yang dilaksanakan oleh Inspektorat selaku aparat pemeriksa intern pemerintah daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah interviu/wawancara dengan menggunakan kuesioner. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan audit internal berbasis risiko pada Inspektorat Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang belum sesuai dengan teori tentang audit berbasis risiko, sehingga perlu dilakukan langkah-langkah yang mengarah pada perencanaan audit berbasis risiko dan dilaksanakan sesuai rencana. Saran kepada Inspektorat Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang untuk menerapkan perencanaan audit berbasis risiko sesuai teori yang ada demikian juga kepada Pemerintah Pusat untuk membuat pedoman audit berbasis risiko sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

---

The purpose of this thesis was to evaluate the planning and implementation of risk-based internal audit in government inspectorate of South Tangerang City and district. But also to determine the risk mitigation measures implemented by the inspectorate as an internal examiner of local government officials. The methods used in this study were interviewed using a questionnaire. This study concluded that the planning and implementation of risk-based internal audit in government inspectorate of South Tangerang City and district is not in accordance with theory of risk-based internal audit, so, it is necessary to take measures that lead to a risk-based audit planning and carried out according to plan advice to government inspectorate of South Tangerang City and district was to implement a risk-based audit planning appropriate existing theory and suggested to the central government to create a risk-based audit reports consistent with the government regulation number 60 years 2008 about Govermental System of Internal Control. "

"Tesis ini membahas implementasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat pada pendudukusia produktif di Tangerang Selatan pada tahun 2018. Variabel penelitian mengacu padateori impelementasi kebijakan Edwards III, yaitu aspek implementasi, komunikasi,disposisi, sumber daya dan struktur birokrasi. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitik dengan pendekatan kualitatif. Penelitian dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen. Pelaksanaan penelitian ini adalah pada bulan April-Juni 2018 di Tangerang Selatan. Mengacu pada Inpres 1 tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada informan yang bertanggung jawab untuk kegiatan Germas di tingkat daerah, yaitu kepala daerah yang dapat didelegasikan kepada sekretaris daerah dan atau kepala Bappeda sertapelaksana terkait dengan kegiatan Germas yang diteliti. Dengan mempertimbangkan kemampuan laksanaan penelitian baik dari aspek pengetahuan, sumber daya dan waktu penelitian, maka lingkup penelitian dibatasi pada kegiatan penyediaan ruang terbuka hijau dan sarana aktivitas fisik di dalamnya, sehingga informan yang diteliti dipersempit menjadi informan dari instansi yang bertanggungjawab pada Germas dan mempunyaitugas dalam kegiatan penyediaan ruang terbuka hijau dan sarana aktivitas fisik padaruang terbuka hijau. Hasil penelitian disimpulkan bahwa secara umum ada beberapa hal yang perlu diperbaiki terkait implementasi Germas pada penduduk usia produktif di Tangerang Selatan dikarenakan implementasi Germas masih dititikberatkan ke dinas kesehatan, belum ada pelibatan kebijakan Germas dalam dokumen perencanaan kebijakan daerah, belum ada kajian dan mapping kegiatan Germas, belum ada perdatentang Germas, serta belum ada supervsisi dan monitoring Germas. Dari segi disposisi, pemerintah Tangerang Selatan berkomitmen untuk menyediakan sarana aktivitas fisikseabagai bagian dari perwujudan Tangerang Selatan sebagai kota layak huni dan berwawasan lingkungan.

---

This thesis discusses the implementation of Healthy Living Community Movement at productive age population in South Tangerang in 2018. The research variables refer to Edwards III policy implementation theory, namely implementation aspect, communication, disposition, resource and bureaucratic structure. This research is descriptive analytic research with qualitative approach. The research was conductedthrough in depth interviews, observation, and document review. The implementation ofthis research is April June 2018 in South Tangerang. Referring to Presidential Instruction 1 year of 2017 on Healthy Living Community Movement, the scope of thisresearch is limited to informants responsible for Germas activities at the regional level,ie heads of regions that can be delegated to regional secretaries and or heads ofBappeda and implementers related to Germas activities. Considering research capability both from the aspect of knowledge, resources and time of research, the scope of research is limited to the activities of providing green open spaces and physical activity facilities in it, so that the informants studied are narrowed down to informants from the agencies responsible for Germas and have tasks in the provision of activities green open space and means of physical activity in green open space. The result of the research concluded that generally there are some things that need to be corrected related to the implementation of Germas in the productive age population in South Tangerang because the implementation of Germas is still focused on the local health departement, there has been no policy involvement of Germas in regional policy planning documents, no studies and mapping of Germas activities yet there is a regional regulation on Germas, and there has been no supervision and monitoring of Germas. In terms ofdisposition, the South Tangerang government is committed to providing the means ofphysical activity as part of the realization of Tangerang Selatan as a liveable andenvironmentally sound city."

"Latar Belakang. Perilaku memilah sampah oleh rumah tangga masih cenderung rendah. Hal ini disebabkan oleh 2 faktor yaitu kurangnya motivasi dalam diri dan kondisi dari luar yang tidak mendukung untuk melakukan pemilahan sampah. Penelitian ini bertujuan ingin mengetahui hubungan antara program pemilahan sampah di wilayah kerja TPS3R dengan perilaku memilah sampah di rumah tangga di Kota Depok, Bogor dan Tangerang Selatan. Faktor lainnya yang diduga terkait dengan pemilahan sampah di rumah tangga antara lain karakteristik rumah tangga yaitu usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, jenis pekerjaan, luas bangunana, dan luas lahan. Uji statistik yang digunakan adalah Uji chi-square dan regresi logistik.. Hasil menunjukkan bahwa program pemilahan sampah di wilayah kerja TPS3R adalah faktor yang paling dominan terkait dengan perilaku memilah sampah oleh rumah tangga. Sehingga perlu adanya perencanaan dan pelaksanaan program pemilahan sampah untuk mengurangi timbulan sampah.

---

Background. Waste sorting behaviour by household is still tending to low. This is caused by 2 factors namely lack of motivation from themselves and condition from outside that does not support to do waste sorting. This study aims to find out that waste sorting program in works area of temporary waste dump based on reduce, reuse, recycle TPS3R can encourage household to sort their waste in Depok, Bogor, and South Tangerang City. Another factors that predicted to have relation with waste sorting behaviour by household among others household characteristic that consist of age, sex, education level, household monthly income, employment, house size, and land size.

This study will use chi square and regression logistics test as statistic tests. Results showed that waste sorting program in works area of TPS3R is a dominant factor to encourage waste sorting behaviour by household. So there should have been planning and implementation of the waste sorting program to reduce pileup waste."

"

Penelitian ini mengkaji tentang proses partisipasi anak dalam pembangunan dan pengaruhnya terhadap proses pembuatan kebijakan publik di Kota Tangerang Selatan. Dengan desain studi kasus Forum Anak Kota Tangerang Selatan, penelitian ini melihat bagaimana sebuah kelembagaan Forum Anak dan bentuk partisipasinya dalam pembangunan berpengaruh terhadap proses pembuatan kebijakan publik tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan anak di ruang publik. Dari perspektif teori roda partisipasi Paul Stephenson, Forum Anak Kota Tangerang Selatan telah berada pada tahap kolaborasi dengan penguatan kerja sama antara anak dan orang dewasa. Keberadaan Forum Anak Kota Tangerang Selatan juga berpengaruh terhadap kebijakan Kota Layak Anak (KLA) melalui usulan program dan kegiatan yang disampaikan dalam Musrenbang dan dimasukan dalam dokumen perencanaan pemerintah daerah. Penelitian ini melihat bahwa demokrasi harus memberikan ruang bagi anak untuk terlibat di dalamnya terutama dalam proses pembuatan kebijakan publik yang berhubungan dengan mereka. Keterlibatan anak tersebut dilakukan melalui sebuah wadah partisipatif bernama Forum Anak.

 

---

This study examines the process of childrens participation in development and its influence on the process of making public policy in the City of South Tangerang. With the case study design of the South Tangerang City Childrens Forum, this research looks at how a Children Forum organization and forms of participation in development involve the process of making public policy about everything related to children in public spaces. From the perspective of Paul Stephensons participation wheel theory, the South Tangerang City Childrens Forum has relied on collaboration with children and adults. The South Tangerang City Children Forum also support the City of Eligible Cities (KLA) policy through the approval of programs and activities submitted in the Musrenbang and included in local government planning documents. This research sees that democracy must provide space for children to be involved in the process of making public policies relating to them. Childrens involvement is carried out through a participatory forum called the Childrens Parliament.

 

"

"Latar Belakang: Tesis ini membahas pengembangan Sistem Informasi Kewaspadaan Dini DBD diDinas Kesehatan Kota Padang.Tingginya angka kesakitan dan kematian DBD mengakibatkan dampak sosial danekonomi. Usaha penanggulangan DBD belum efektif dan efisien menekan kejadian DBD. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengembangkan prototipe SistemInformasi Kewaspadaan Dini DBD, sehingga dapat diketahui adanya potensi resikoDBD di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Padang. Metode: Pengembangan sistempada penelitian ini menggunakan System Development Life Cycle SDLC metodeRapid Application Development dengan pilihan model sistem prototiping. Hasil:Pengembangan sistem informasi dilakukan dengan melibatkan pengguna, sehinggasesuai dengan kebutuhan pengguna. Input sistem dilakukan oleh puskesmas dan kader.Penyajian informasi berupa tabel, grafik dan peta yang menampilkan situasi resikoDBD di wilayah kerja Kota Padang. Sistem informasi ini dapat diakses secara onlinemelalui smartphone maupun komputer. Kesimpulan: Pengembangan sistem informasikewaspadaan DBD dapat memudahkan pengambilan keputusan dan perencanaan diDinas Kesehatan Kota Padang.

---

Background: High morbidity and mortality of dengue fever result in social and economicimpact. Dengue prevention efforts have not been effective and efficient to suppress the incidenceof DHF. This study aims to design and develop prototype Early Alertness Information SystemDHF, so it can be known the potential risk of DHF in the work area of Padang City HealthOffice.

Method: System development in research using System Development Life Cycle SDLC method of Rapid Application Development with choice of prototyping system model.

Results: The development of information systems is done by involving the users, as needs ofusers. System input is done by puskesmas and cadres. The data is processed and analyzedautomatically by the system, then verified by the health service for subsequent display on thedashboard page. Dashboard form consists of tables, charts and maps showing the situation ofDHF risk in the work area of Padang City. This information system can be accessed online viasmartphone or computer.

Conclusions: Development of Early Alertness Information SystemDHF can facilitate decision making and planning in Padang City Health Office."

"Kota Tangerang Selatan merupakan kota dengan pertumbuhan penduduk paling tinggi di Provinsi Banten dan salah satu kota dengan laju pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia. Hal ini menyebabkan semakin banyaknya kebutuhan lahan di Kota Tangerang Selatan yang membuat semakin banyaknya perubahan lahan menjadi lahan terbangun di Kota Tangerang Selatan. Gedung-gedung dan aspal yang ada di perkotaan memberikan kontribusi besar terhadap suhu permukaan yang tinggi, sehingga dapat mempengaruhi tingkat kenyamanan manusia. Penelitian ini bertujuan untuk melihat perubahan tutupan lahan yang terjadi di Kota Tangerang Selatan tahun 2004, 2008, 2013, dan 2018, serta pengaruhnya terhadap suhu permukaan darat dan tingkat kenyamanan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah citra Landsat TM (2004 dan 2008) dan OLI-TIR (2013 dan 2018) untuk melihat tutupan lahan, kerapatan bangunan, kerapatan vegetasi, dan suhu permukaan darat; dan data lapangan berupa suhu udara dan kelembapan udara untuk mendapatkan indeks kenyamanan. Penelitian ini menggunakan metode decision tree, NDBI, NDVI, LST, dan THI dalam pengolahan data. Hasil menunjukkan bahwa perubahan tutupan lahan menjadi lahan terbangun menyebabkan peningkatan suhu permukaan darat sekitar 0,4-0,7°C per tahun di Kota Tangerang Selatan, yang kemudian berdampak pada penurunan tingkat kenyamanan. "