Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini menjelaskan mengenai pelaksanaan reformasi birokrasi dalam sistem perizinan penyelenggaraan telekomunikasi yang merupakan bentuk pelayanan publik pada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformasi birokrasi merupakan langkah penting dalam me-redefinisi birokrasi dalam kehidupan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, reformasi birokrasi di bidang telekomunikasi menunjang kinerja pelayanan perizinan penyelenggaraan telekomunikasi dimana reformasi birokrasi telah memberikan kerangka perbaikan birokrasi dalam menunjang kinerja birokrasi yang menekankan orientasi pelayanan kepada masyarakat dalam upaya mewujudkan suatu Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik. Adapun dalam pelaksanaannya, reformasi birokrasi pada sektor perizinan masih memiliki beberapa kendala, yaitu melalui penerapan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau Online Single Submission sehingga perlu untuk diperbaiki dan lebih ditingkatkan.

---

This thesis describes the implementation of bureaucratic reform in licensing telecommunications operations system which is a form of public service at the Directorate General of Post and Informatics Operations, Ministry of Communication and Informatics. This research was conducted by applying normative juridical method. The results of the study showed that bureaucratic reform is an important step in redefining bureaucracy in the society. In its implementation, bureaucratic reform in the telecommunications sector supports the performance of licensing services in telecommunications operations where bureaucratic reform has provided a framework for improving bureaucracy in supporting bureaucratic performance that emphasizes service orientation to the community in an effort to realize Good Governance. As for its implementation, bureaucratic reform in the licensing sector still has several obstacles, namely through the implementation of the electronic integrated business licensing services or Online Single Submission so that it needs to be improved and further improved."

"Di tengah penurunan pertumbuhan pendapatan industri telekomunikasi, operator telekomunikasi harus berusaha meningkatkan revenue usahanya dan menekan cost operational agar mampu bertahan dan bersaing dimasa mendatang. Banyaknya operator telekomunikasi yang mengembangkan bisnis pada market yang sama membuat ruang gerak operator telekomunikasi semakin terbatas. Permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah menurunnya pendapatan operator telekomunikasi dimana salah satunya diindikasikan karena besarnya biaya regulatory charges yang membebani cost operational operator telekomunikasi. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis terhadap regulatory charges operator selular yang berlaku saat ini dan hubungannya terhadap pendapatan operator, dengan menggunakan pemodelan sistem dinamik dan statisik.Dari hasil penelitian diperoleh bahwa regulatory charges bukan penyebab utama terjadinya penurunan pendapatan operator telekomunikasi. Menurunnya pertumbuhan industri telekomunikasi saat ini lebih disebabkan karena keputusan atau kebijakan pertumbuhan investasi jaringan selular dengan tingkat pertumbuhan (growth rate) yang tinggi dimasa lalu, dengan melakukan kegiatan eksploitasi oleh banyak perusahaan telekomunikasi sehingga mengakibatkan pangsa pasar telekomunikasi di Indonesia mencapai saturasi dalam waktu yang singkat.

---

Along with declining revenue growth in the telecommunications industry, the telecommunication operators must continue in adopting new technologies and utilize its network to accommodate future telecommunication services. Therefore, the operator forced to increase their business revenue and reduce operational cost. As the Indonesian telecommunication industry is crowded with many operators fighting over limited market and resources, indicates that the telecommunication market is heading towards saturation. The main issues raised in this research is the declining in revenues of telecommunications operators, one of which is indicated of the regulatory charges that impacting to operational cost. This research is focusing to analyze current operator regulatory charges and its relation to operator revenues, using the dynamic system modeling approach and statistic.The result showed that the regulatory charges is not the main cause of declining in revenues of telecommunications operators. A dramatic celular telecommunication investment growth in the past with high exploitation activities, however, has contributed fierce competition of market shares among many mobile operators. As the result, Indonesia's telecommunication market has lost some of its glory and become saturated within a relatively short period of time."

"Telekomunikasi merupakan salah satu sektor industri strategis dalam penyediaan layanan publik untuk menyampaikan informasi. Dalam era globalisasi dan liberalisasi, sektor ini memegang peranan penting mendukung dan meningkatkan persaingan bisnis dan perekonomian. Sistem pengiriman pesan (messaging system) yang telah ada saat ini sudah banyak dikenal dan dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat baik berupa voicemail, faks, e-mail, SMS dan lain-lain.Menangkap perkembangan ini, PT. Telkom Divre II memanfaatkan peluang tersebut dan menawarkan suatu solusi yang akan mengintegrasikan berbagai bentuk messaging system ke satu sistem, dikenal dengan nama Telkom Informasi Lintas Media (Telkom Infolima) dibangun melalui teknologi UMS (Unified Messaging System).Dalam tesis ini mencoba menyajikan analisa peluang bisnis messages bagi PT. Telkom Divre II dilihat dari berbagai aspek, yaitu aspek pasar, aspek pesaing, aspek internal organisasi, aspek regulasi dan aspek teknis. Analisa dilakukan melalui pengolahan data dari berbagai sumber yang ada. Analisa strategi bisnis messages didasarkan pada analisa SWOT yang memperhatikan kekuatan, kelemahan internal, ancaman eksternal serta peluang yang ada, analisa kelayakan investasi dengan menggunakan metode payback period, internal rate of return, net present value dan profitability index. Dalam mengimplementasikan produk Telkom InfoLima ini dibutuhkan juga perencanaan pemasaran di antaranya segmentasi pasar, menentukan target pasar dan melakukan positioning agar bisa merumuskan strategi bauran pemasaran yang merupakan strategi pemasaran.Dari hasil analisa peluang bisnis messages ini dapat disimpulkan bahwa produk Telkom InfoLima, di mana PT. Telkom dalam rangka untuk mencapai tujuan menjadi full service and network provider dengan kemampuan multi service bundling serta berusaha untuk menjadi leader dalam bisnis InfoCom agar dapat memimpin persaingan dan mempertahankan tingkat volume serta pendapatan. Berdasarkan hasil analisa SWOT, kelayakan investasi dan analisa bauran pemasaran tampak bahwa bisnis messages ini layak untuk diimplementasikan.

---

Telecommunication is one of the strategic industry preparation public service bringing the information. In this era of globalization and liberation this sector has grabbled part of important thing for sending information and increasing competition and economy. The messaging system in this era, has been knowing and used by the community whether its voicemail, fax, email, SMS and others. Responding that, PT. Telkom Divre 11, advantage the opportunities and offering a solution to integrate many kind of messages system into one system, known as Telkom Informasi Lintas Media (Telkom InfoLima) which developed by Unified Messaging Systems concept.

The opportunity of messages business for PT. Telkom Divre II Jakarta, consider by market aspect, competitor aspect, internal organization aspect, regulated aspect and technical aspect. Strategy business messaging based on SWOT analyzed which included internal strong and weakness, external threats and also the opportunities from any available sources. Feasible studies of investment through payback period internal rate of return, net present value and profitability index method. In implemented the Telkom InfoLima product needs marketing planning too, including market segmentation, market targeting and positioning market, then it could be formulated marketing mix as part of marketing strategy.

From opportunity messages business analyze, have end result that product of Telkom InfoLima, in purpose to be full service and network provider with ability multi service bundling and to become a leader in Information and Communication business, stronger in the competition, maintaining volume level and earning for Telkom. As the result of SWOT analyzed, study of investment and marketing mix strategy, the business of unified messaging systems as known as Telkom InfoLima is feasible to be implemented."

"Online Single Submission (OSS) merupakan sistem pelayanan publik yang mengintegrasikan sistem-sistem perizinan yang dimiliki olek kementrian/lembaga non-kementrian dan pemerintah daerah. Pembentukan sistem OSS bertujuan untuk meningkatkan indeks kemudahan berusaha (EODB) agar investasi dalam negeri ikut meningkat. Sistem OSS berjalan di setiap tingkat pemerintahan, mulai dari pusat, provinsi, dan kota. Sistem yang berintegrasi dengan OSS adalah JakEVO. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk melihat sistem tata kelola OSS yang berjalan di DKI Jakarta menggunakan pendekatan Multi-level Governance (MLG) dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasinya. Tiga aspek MLG yaitu desentralisasi, spatial fit, partisipasi, serta komponen kunci Digital-Era Governance digunakan untuk menganalisis implementasi integrasi OSS dengan JakEVO. Hasil penelitian menunjukkan, sistem OSS menyentralisasi kewenangan perizinan berusaha ke tingkat pusat. Terdapat regulasi ditemukan, di mana PP 24/2018 bertentangan dengan UU Penanaman Modal dan UU Pemerintahan Daerah, serta KBLI yang dirujuk OSS berbeda dengan yang dirujuk DPMPTSP DKI Jakarta. Partisipasi aktor non-pemerintahan tidak ditemukan dalam perencanaan kedua sistem, namun ada dalam pengawasan dan evaluasi. Integrasi hanya berbentuk integrasi data, sedangkan JakEVO sudah mengintegrasikan back office. Lalu, desain sistem OSS dan JakEVO yang tidak mengambil perspektif pelaku usaha. Terakhir OSS telah digitalisasi secara penuh, sedangkan JakEVO baru terdigitalisasi sebagian. MLG dalam kebijakan pelayanan publik daring perlu mempertimbangkan kemampuan literasi digital masyarakat karena mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan. Persoalan-persoalan dalam OSS 1.0 telah diatasi oleh OSS Risk Based berdasarkan UU Cipta Kerja, PP 5/2021, dan PP 6/2021, namun dampak implementasinya belum terlihat hingga saat ini.

---

Online Single Submission (OSS) is a public service system that integrates licensing systems owned by ministries/non-ministerial institutions and local governments. The establishment of the OSS system aims to increase the ease of doing business index (EODB) so that domestic investment also increases. The OSS system runs at every level of government, starting from the center, province, and city. The system that integrates with OSS is JakEVO. Therefore, this study aims to look at the OSS governance system that runs in DKI Jakarta using the Multi-level Governance (MLG) approach and what factors influence its implementation. Three aspects of MLG, namely decentralization, spatial fit, participation, and the key components of Digital-Era Governance are used to analyze the implementation of OSS integration with JakEVO. The results of the study show that the OSS system centralizes business licensing authority to the central level. There are regulations found, where PP 24/2018 contradicts the Investment Law and the Regional Government Law, and the KBLI referred to by OSS is different from that referred to by the DKI Jakarta DPMPTSP. The participation of non-governmental actors is not found in the planning of the two systems, but is in monitoring and evaluation. The integration is only in the form of data integration, while JakEVO has integrated the back office. Then, the design of the OSS and JakEVO systems that do not take the perspective of business actors. Finally, OSS has been fully digitized, while JakEVO has only been partially digitized. MLG in online public service policies needs to consider the digital literacy ability of the community because it affects the effectiveness of policy implementation. The problems in OSS 1.0 have been addressed by OSS Risk Based based on the Job Creation Law, PP 5/2021, and PP 6/2021, but the impact of its implementation has not yet been seen."

"ABSTRAKTeknologi digital atau Teknologi Informasi dan Komunikasi TIK telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Perkembangan teknologi saat ini juga dipengaruhi atas konvergensinya layanan penyiaran, telekomunikasi dan informatika. Seiring dengan konvergensinya layanan TIK maka jumlah penggunaan perangkat telekomunikasi yang berupa terminal bagi pengguna akan semakin meningkat seperti contohnya smartphone. Seperti halnya negara lain, Indonesia menerapkan type approval untuk perangkat telekomunikasi. Kecenderungan type approval diperkirakan juga akan semakin meningkat mengingat tren Internet of Things IoT . Pengujian merupakan tahapan paling lama dalam proses sertifikasi yaitu selama 17 hari dari 23 hari waktu proses sertifikasi perangakat telekomunikasi. Untuk mempercepat proses sertifikasi dan simplifikasi regulasi maka dikeluarkan kebijakan sertifikasi dengan cara Deklarasi Kesesuaian Declaration of Conformity untuk pesawat telepon seluler, komputer genggam dan komputer tablet. Pemerintah fokus terhadap tiga jenis perangkat tersebut karena secara market share ketiga produk tersebut paling banyak digunakan masyarakat. Kebijakan tersebut dianggap mempercepat alternatif sertifikasi akan tetapi lebih menguntungkan merek asing dibandingkan merek lokal dalam hal kesiapan laboratorium uji.Pada tesis ini, kebijakan sertifikasi alat dan perangkat telekomuniksi akan dievaluasi. Metode yang digunakan adalah Regulatory Impact Analysis RIA dan menghasilkan usulan solusi alternatif berupa pengkategorian perangkat telekomunikasi menjadi dua kategori yang terdiri dari Kategori 1 untuk perangkat menggunakan teknologi baru dan perangkat yang risiko tinggi apabila tidak sesuai seperti aspek keamanan, kesehatan dan dampak lingkungan dimana untuk Kategori 1 akan menerapkan skema Sertifikasi sementara Kategori 2 untuk kategori perangkat risiko rendah dan produk yang telah mature dimana untuk Kategori 2 akan diterapkan skema Supplier Declaration of Conformity SDoC .

---

ABSTRACTDigital Technology or Information and Communication Technology ICT has been progressing very rapidly. Current technological developments also affected on service convergence of broadcasting, telecommunications and informatics. As the convergence of ICT services, the number of telecommunications devices like customer premises equioment will be increased for example a smartphone. Like other countries, Indonesia applying for type approval for telecommunications equipment. The tendency of type approval expected to increase given the trend of the Internet of Things IoT . Testing is the longest stage of the certification process which is 17 days of the 23 day of telecommunication equipment certification time. To accelerate the certification process and simplification of regulation, certification policy is issued by Declaration of Conformity for mobile phone, handheld computer and tablet computer. The government focus on three types of these devices because the market share of these three products is the most widely used. The policy is considered to accelerate certification alternatives but more favorable to foreign brands than local brands in terms of test lab readiness.In this thesis, the certification policy of telecommunication equipment will be evaluated. The method used is Regulatory Impact Analysis RIA and developed the Alternative Solution the form of categorization of telecommunication equipment into two categories consisting of Category 1 for devices using new technologies and devices that are high risk if not appropriate such as aspects of safety, health and environmental impacts where Category 1 will apply the Certification Scheme and Category 2 for low risk device and mature products which for Category 2 will apply the Supplier Declaration of Conformity SDoC scheme."

"ABSTRAKPenyelenggara sistem elektronik dalam menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan sistem elektroniknya memiliki implikasi terhadap penggunanya yang tentunya memanfaatkan barang, jasa, atau fasilitas sistem elektronik tersebut. Implikasi tersebut dapat bersifat positif dan negatif bagi pengguna. Resiko yang mungkin ditimbulkan dapat berupa kerugian atau bahkan mengancam jiwa pengguna sistemelektronik tersebut. Perizinan menjadi sarana Pemerintah dalam mengendalikan dan mengawasi penyelenggaraan sistem elektronik agar tetap andal, aman dan bertanggungjawab. Dalam pelaksanaan perizinan tersebut, pengendalian oleh pemerintah dilakukan dengan mewajibkan pemenuhan persyaratan dan komitmen bagi penyelenggara sistem elektronik yang akan melakukan aktivitasnya sesuai denganperaturan perundang-undangan. Pendaftaran sebagai bagian dari perizinan juga diwajibkan bagi penyelenggara sistem elektronik dengan cara penerbitan tanda daftar apabila penyelenggara sistem elektronik telah memenuhi standar dan persyaratan terhadap sistem elektroniknya. Penulis menelaah sejauh mana perizinan tersebut telahditerapkan dan efektifitasnya dalam mengendalikan perilaku penyelenggara sistem elektronik melalui pemberian sanksi administratif sehingga patuh pada norma hukum positif.

---

ABSTRACTProviders of electronic systems in providing, managing, and / or operating electronic systems have implications for users who naturally utilize the goods, services, or facilities of the electronic system. These implications can be positive and negative for users. Possible risks can be in the form of losses or even life-threatening for electronic system users. Licensing is intended to be a means of the Government in controlling and overseeing the implementation of electronic systems to remain reliable, safe and responsible. In the implementation of these licenses, government control is carried out by requiring the fulfillment of requirements and commitments for electronic system operators who will carry out their activities in accordance with statutory regulations.Registration as part of licensing is also required for electronic system providers by issuing a registration certificate if the electronic system provider meets the standards and requirements of the electronic system. The author examines the extent to which these licenses have been applied and their effectiveness in controlling the behavior of electronic system providers through administrative sanctions so that they comply with positive legal norms."