Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 180971 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Haposan
"Dalam berinteraksi antar individu diatur dalam norma agar tidak terjadi kekacauan. Agar norma tersebut dapat mengandung sanksi, maka harus dituangkan dalam hukum atau dalam suatu peraturan perundang-undangan, ini disebut dengan norma hukum. Di dalam peraturan perundang-undangan tersebut terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Indonesia merupakan negara hukum, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Negara Hukum berarti segala kegiatan yang dilakukan berdasar pada hukum. Bila dipersempit segala kegiatan tersebut harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Kegiatan bisnis merupakan hal yang sangat penting bagi suatu negara, termasuk dan terutama di Indonesia. Aktivitas bisnis tersebut juga harus didukung dalam Undang-Undang. Bisnis yang dimaksud disini adalah bisnis yang dilakukan dalam Perseroan Terbatas. Pendirian Perseroan di Indonesia, dikategorikan sebagai awal langkah dari bisnis. Hal ini dikarenakan kegiatan bisnis yang sah di dalam hukum harus dilakukan sesuai dengan hukum. Demikian juga dengan segala kegiatan bisnis yang ingin dilakukan dalam skala seperti Perseroan Terbatas, harus dilakukan sesuai dengan Hukum yakni sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas. Pendirian Perseroan di Indonesia masih memerlukan modal dasar Perseroan, walaupun telah diubah dalam Peraturan Pemerintah namun masih terdapat ketidakjelasan di dalamnya. Tidak seperti Singapura dan Vietnam, yang sudah terdapat kejelasan dalam hal kemudahan berusaha di negara nya masing-masing. Hal ini tidak menguntungkan para calon pendiri Perusahaan di Indonesia, padalah apabila semakin banyak perusahaan 'start up' yang berdiri maka akan semakin menguntungkan negara. Dengan begitu akan semakin banyak kegiatan ekonomi atau bisnis di dalam negara. Hal ini dapat dilakukan dengan mempermudah akses bagi calon para pendiri Perusahaan untuk mendirikan Perseroan. Kemudahan yang dimaksud adalah dalam syarat modal dasar Perseroan, supaya tidak menjadi penghalang atau batu sandungan bagi calon para pendiri Perseroan. Dengan demikian juga mungkin akan berdampak pada peringkat Indonesia di 'easiness of doing business ranking' yang dikeluarkan oleh 'World Bank'. Namun bukan peringkatnya yang terpenting melainkan kemudahan berusaha agar Indonesia dapat lebih sejahtera dengan banyaknya kegiatan bisnis melalui banyaknya Perusahaan yang berdiri di Indonesia. 

In interacting between individuals is regulated in the norm so as not to cause chaos. In order for the norms to contain sanctions, it must be stated in law or in a statutory regulation, which is called legal norms. The laws and regulations are contained in the laws and regulations. Indonesia is a legal state, as stated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The rule of law means all activities are carried out based on law. It is narrowed down that all these activities must be based on Law. Business activities are very important for a state, including and especially in Indonesia. These business activities must also be supported in the Act. The business referred to here is business which carried out in a Limited Liability Company. The establishment of the Company in Indonesia is categorized as the initial step of the business activities. This is because legitimate business activities in the law must be carried out in accordance with the law. The establishment of the Company in Indonesia still requires the Company's authorized capital, even though it has been amended in a Government Regulation but there is still uncertainty in it. Unlike Singapore and Vietnam, there is clear in terms of easiness of business in their respective countries. This does not give benefit the prospective founders of the Company in Indonesia, even if more and more start-up companies are established, it will benefit more to the state. On that way there will be more economic or business activities within the country. This can be done by facilitating access for prospective Company founders to establish the Company. The ease in question is in terms of the Company's authorised capital, so as not to become a barrier or stumbling block for the prospective founders of the Company. Thus it might also have an impact on Indonesia's ranking in the easiness of doing business ranking issued by the World Bank. However, it is not the most important ranking but the ease of doing business so that Indonesia can be more prosperous with the many business activities through the many companies that stand in Indonesia.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
T52686
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Aufi Qonitatus Syahida
"Penelitian ini membahas mengenai pernyataan pendirian Perseroan Terbatas Perorangan berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas yang telah diubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja beserta tantangan pada implementasi penerapan surat pernyataan Perseroan Terbatas Perorangan di Indonesia. Pemerintah mengeluarkan pengaturan baru dengan sistem omnibus law yang disebut Undang-Undang Cipta Kerja, mengatur bahwa pendirian perseroan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil dapat didirikan oleh satu orang dan pendiriannya tidak menggunakan akta notaris, melainkan cukup pernyataan pendirian yang didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai tantangan pada implementasi penerapan pernyataan pendirian Perseroan Terbatas Perorangan menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas yang telah diubah Undang-Undang Cipta Kerja. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum normatif. Adapun analisa data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan bersifat eksplanatoris. Hasil penelitian yang dapat disimpulkan bahwa tujuan dari diaplikasikannya konsep Perseroan Terbatas Perorangan di Indonesia adalah untuk memisahkan harta PT dengan harta para pendiri dalam pelaksanaannya. Salah satu kelebihan yang diberikan oleh Perseroan Terbatas Perorangan adalah dengan memberi kemudahan berusaha melalui simplifikasi tahapan dan tata cara pendiriannya melalui pernyataan pendirian. Kemudahan tersebut ternyata masih terdapat kendala terkait pendirian Perseroan Terbatas Perorangan karena belum ada media yang memfasilitasi pendirian Perseroan Terbatas Perorangan. Oleh karena itu penulis memberikan saran kepada Pemerintah baiknya segera menyelesaikan perancangan sistem online pendirian Perseroan Terbatas Perorangan agar dapat diterapkannya Perseroan Terbatas Perorangan di Indonesia. Pemerintah dalam pengesahan peraturan dapat menyelaraskannya dengan teknologi informasi.

This study discusses the statement of the establishment of an Individual Limited Liability Company based on the Limited Liability Company Law which has been amended by the Job Creation Act along with the challenges in implementing the statement letter of Individual Limited Liability Company in Indonesia. The government issued a new regulation with an omnibus law system called the Job Creation Act, stipulating that the establishment of a company that meets the criteria for Micro and Small Enterprises can be established by one person and its establishment does not use a notary deed, but only a statement of establishment registered with the Ministry of Law and Human Rights. . The problem raised in this study is about the challenges in implementing the statement of establishment of an Individual Limited Liability Company according to the Limited Liability Company Law which has been amended by the Job Creation Act. To answer these problems, normative legal research methods are used. The data analysis was carried out qualitatively with an explanatory approach. The results of the study can be concluded that the purpose of applying the concept of an Individual Limited Liability Company in Indonesia is to separate the assets of the PT with the assets of the founders in its implementation. One of the advantages provided by an Individual Limited Liability Company is to provide ease of doing business through simplification of the stages and procedures for its establishment through a statement of establishment. With this convenience, it turns out that there are still obstacles related to the establishment of an Individual Limited Liability Company because there is no media that facilitates the establishment of an Individual Limited Liability Company. Therefore, the author advises the Government to immediately complete the design of the online system for the establishment of an Individual Limited Liability Company so that an Individual Limited Liability Company can be implemented in Indonesia. The government in ratifying regulations can harmonize them with information technology.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Amrul Khair Rusin
"Tesis ini mengkaji hubungan hukum dalam perusahaan grup, terutama antara induk perusahaan dan anak perusahaan, dan pertanggungjawaban induk perusahaan atas perbuatan hukum anak perusahaan menurut hukum perseroan yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode preskriptif yuridis, dengan mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, maupun putusan pengadilan ataupun pendapat para ahli, sehingga didapatkan satu temuan yang akan bermanfaat dalam praktek. Berdasarkan pengakuan yuridis atas kemandirian badan hukum perusahaan maka tiap-tiap perusahaan dalam perusahaan grup merupakan badan hukum mandiri (separate legal entity) yang menimbulkan konsekuensi hukum dalam hal terjadi perbuatan hukum maka pertanggungjawaban hanya melekat pada perusahaan yang melakukan perbuatan hukum tersebut (limited liability). Namun keterkaitan antara induk perusahaan dengan anak perusahaan dalam grup perusahaan mengakibatkan induk perusahaan dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai akibat adanya kesatuan entitas perusahaan (corporate entity). Sebagai suatu badan hukum yang mandiri, maka sifat pertanggungjawaban terbatas merupakan prinsip fundamental keberadaan artificial person perseroan. Sifat pertanggungjawaban ini tidak bersifat mutlak. Pengadilan bisa mengesampingkan sifat pertanggungjawaban terbatas ini, dan memberlakukan pertanggungjawaban pribadi induk perusahaan. Prinsip limited liability dari induk perusahaan dapat ditembus dengan doktrin piercing the corporate veil, sehingga induk perusahaan dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas pengurusan anak perusahaan. Pengaturan eksistensi perusahaan grup terutama dalam hubungan antara induk perusahaan dan anak perusahaan, tidak sekedar realitas bisnis melainkan juga realitas hukum, karenanya merupakan suatu keniscayaan diadakan pembaharuan hukum; adalah tidak logis, pengaturan perseroan dalam bentuk tunggal diterapkan pada perseroan dalam bentuk jamak namun senyatanya satu kesatuan.

This thesis examine the legal relationship in group companies, especially between parent companies and subsidiaries, and examines the parent company liability for the legal actions undertaken by the subsidiary. This study uses a prescriptive jurisdiction, by reference to legal norms contained in laws and regulations, and court decisions or opinions of the experts, and the findings hopefully will be useful in practice. Based on the judicial recognition of the independence of the legal entity of the company, each company within the group companies are separate legal entity. This raises the legal consequences in the event of legal action then the liability attached only to companies that perform the legal actions (limited liability). However, the relationship between the parent company with subsidiaries in the group resulted in the parent company can be held accountable for the company as a result of a corporate entity. As an independent legal entity, limited liability is a fundamental principle of the existence of an artificial person company. The nature of this liability is not absolute. The court could rule out this limited liability, and impose personal liability to holding company. The principle of limited liability of a parent company can be penetrated by the doctrine of piercing the corporate veil, so the parent company can be held accountable for the management of subsidiaries. The existence of the group companies, especially in legal relationship between parent company and subsidiary, not just a business reality but also the reality of the law, therefore it was necessary to reform the law. It is not logical, setting the singular company applied to the company in the plural but in fact one entity."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T41870
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dickxon Tandy
"Skripsi ini membahas mengenai jenis-jenis perlindungan yang diatur di dalam hukum kepailitan Indonesia untuk debitur yang masih solven, terutamanya bagi debitur yang berupa badan hukum perseroan terbatas. Penelitian secara kualitatif ini dilakukan untuk mencari tahu mengenai upaya apa yang dapat ditempuh oleh seorang debitur yang masih solven apabila ia dipailitkan. Pembahasan mengaitkan kepailitan terhadap perseroan sebagaimana diatur di dalam UU no. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas dengan UU no 37. Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Penelitian menunjukan bahwa upaya yang dimaksud sangatlah terbatas; seharusnya terdapat pengaturan yang berbeda untuk debitur yang masih solven.

This paper discusses about various types of protections, especially for solvent Limited Liability Company debtors, regulated in Indonesia Insolvency Law. The purpose of this study is to find out about the various measure a solvent debtor could afford to take if it bankrupted. Within, also discussed about the interconnection between effects of bankruptcy as is regulated in Law No. 37 of 2004 and similar regulations in Law No 40 of 2007. Finding shows limited measure could be taken by a debtor when such occasion arises; as such, there needs to be a separate regulation for such debtor.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015
S60654
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Assila Amelia
" ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai Paket Kebijakan Ekonomi XII yang dikeluarkan Pemerintah dalam rangka meningkatkan kemudahan melakukan usaha di Indonesia. Peningkatan kemudahan melakukan usaha dalam hal ini diukur melalui peringkat dalam indeks Ease of Doing Business yang dikeluarkan oleh Bank Dunia. Selain itu, untuk melihat kegunaan dan keberhasilan Paket Kebijakan Ekonomi XII, dilakukan perbandingan hukum terkait prosedur pendirian perseroan terbatas serta insentif yang diberikan Pemerintah kepada penanam modal dengan negara Singapura dan Jerman yang merupakan negara-negara dengan sistem hukum dan level perkembangan yang berbeda. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan keseluruhan proses penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini menunjukan bahwa Paket Kebijakan Ekonomi XII berhasil meningkatkan kemudahan melakukan usaha di Indonesia yang dibuktikan dengan adanya kenaikan peringkat Indonesia dalam indeks Ease of Doing Business, namun apabila dibandingkan dengan Singapura dan Jerman sebagai negara-negara dengan tingkat kemudahan usaha yang lebih baik, masih terdapat beberapa hal yang dapat diperbaiki Indonesia terutama dalam hal kompleksitas prosedur pendirian perseroan terbatas.
ABSTRACT This thesis is made to show the enforcability of Indonesia 39 s 12th Economic Policy Package issued by the goverment in order to improve the ease of doing business in Indonesia. In this case, the Ease of Doing Business Index made by World Bank is used as one of the benchmarks to measure Indonesia 39 s ease of doing business level. Moreover, to see the usefulness and the success of the 12th Economic Policy Package, a law comparison is done in this research regading the procedure of establishing a limited liability company and the incentives provided by the government for investors between Indonesia, Singapore, and Germany. These countries were chosen as the subjects of comparison due to the difference in legal system as well as levels of development. The entire process of research is conducted through a qualitative normative juridical method. This study shows that Indonesia 39 s 12th Economic Policy Package has managed to improve the ease of doing business in Indonesia as proven by the increase in Indonesia 39 s rangking in the Ease of Doing Business Index. However, when compared with Singapore and Germany as countries with better ranks in ease of doing business, there are some things that can and should be improved by Indonesia, especially in regards to its complexity in the procedures of establishing a limited liability company."
Depok: Universitas Indonesia, 2017
S66180
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nisa Azzahra
"ABSTRACT
This thesis discusses how concurrent position between director and shareholder in a Limited Liability Company arises several issues in regards to the corporate governance. The focus is on the internal balance of powers within a corporation, related to the separation of control and ownership amongst the organs under Company Law. Universally, company encompasses three elements, the financier, the management, and superintendent. Harmonization of the three functions is required in order to create a well managed company to achieve its purpose as a business entity. However, such harmonization would be difficult to be accomplished if there is conflict of interest due the absence of strict separation between control and ownership. Besides a well arranged Company Law, implementation of good corporate governance is needed as the tool to support the embodiment of harmonization along with the check and balances between the organs. This thesis is using a juridical normative literature study as the research method that reflects the law as the guidance and direction in the implementation of every sector of social and public life to set order and justice, especially in terms of law that is pertaining to economy business law specifically related to corporation. In Indonesia, most shareholders or even controlling shareholders also served as the Board of Directors, or even act as the company rsquo s President Director. Based on the discussion earlier, it concludes that failure to have separated control and ownership, results in weak accountability and control structures, abuse of power, and poor information disclosure between stakeholders of the Company. Therefore, boundaries shall be set in the form of more stringent legal provisions and strict enforcement of law, for such separation.

ABSTRAK
Skripsi ini membahas tentang bagaimana posisi rangkap oleh direktur dan pemegang saham di Perseroan Terbatas menimbulkan beberapa masalah dalam hal tata kelola perusahaan, yang terkait dengan pemisahan kontrol dan kepemilikan di antara organ-organ. Secara universal, perusahaan mencakup tiga unsur, penyandang dana, unsur pengelola, dan unsur pengawas. Harmonisasi ketiga fungsi tersebut perlu diwujudkan agar perusahaan dapat berjalan dengan baik untuk mencapai tujuannya sebagai badan usaha. Namun harmonisasi itu akan sulit untuk diwujudkan jika ada benturan kepentingan karena tidak adanya pemisahan yang ketat antara kontrol dan kepemilikan. Oleh karena itu, penerapan tata kelola perusahaan sebagai sistem dimana perusahaan diarahkan dan dikendalikan, selain hukum perusahaan yang disusun dengan baik, diperlukan sebagai alat untuk mendukung terealisasikan nya harmonisasi serta checks and balances antar organ perusahaan Skripsi ini menggunakan normatif yuridis studi literatur sebagai metode penelitian yang mencerminkan hukum sebagai pedoman dan arahan dalam pelaksanaan setiap sektor kehidupan sosial dan masyarakat untuk mengatur ketertiban dan keadilan, terutama dalam hal hukum yang berkaitan dengan bidang ekonomi. Hukum yang secara khusus terkait dengan korporasi. Di Indonesia kebanyakan pemegang saham atau bahkan pemegang saham pengendali juga duduk dikursi Direksi, atau bahkan bertindak sebagai Presiden Direktur perusahaan. Berdasarkan pembahasan yang dibuat, telah sampai pada kesimpulan bahwa kegagalan untuk memiliki kontrol dan kepemilikan terpisah, biasanya akan mengakibatkan lemahnya akuntabilitas dan struktur pengendalian, kesewenang-wenangan oleh pihak terkait, dan pengungkapan informasi serta transparansi yang buruk karena orang dalam akan memiliki akses untuk semua informasi dan tidak termotivasi untuk mengungkapkannya kepada pemangku kepentingan lainnya di Perusahaan. Oleh karena itu, batas-batas yang jelas harus dibuat dalam bentuk ketentuan hukum dan penegakan hukum yang lebih ketat terkait pemisahan tersebut."
2017
S68103
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
David Widiantoro
"Tesis ini dilatarbelakangi oleh maraknya pembuatan penjaminan atas saham dalam perseroan terbatas tertutup untuk jaminan suatu hutang berdasarkan lembaga jaminan gadai selama ini, sementara berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, pembuatan jaminan atas saham dapat juga dilakukan dengan menggunakan lembaga jaminan fidusia. Oleh karenanya hal itu menimbulkan pertanyaan bagi penulis, mengapa para pihak pada umumnya, atau penerima jaminan atas saham pada khususnya, lebih memilih lembaga jaminan gadai daripada menggunakan lembaga jaminan fidusia. Apakah keunggulan penggunaan lembaga jaminan gadai dibandingkan lembaga jaminan fidusia. Apakah memang lembaga jaminan gadai memberikan perlindungan hukum yang lebih baik dibandingkan lembaga jaminan fidusia.
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Oleh karena itu, lebih lanjut tesis ini akan membahas mengenai tinjauan yuridis mengenai konsep saham, lembaga jaminan gadai dan lembaga jaminan fidusia, prosedur gadai saham dan fidusia atas saham serta perbandingan perlindungan hukum yang diberikan oleh ketentuan perundang-undangan bagi pemegang jaminan atas saham dalam perseroan terbatas tertutup berdasarkan konsep lembaga jaminan gadai dan lembaga jaminan fidusia. Hasil penelitian dalam tesis ini adalah bahwa lembaga jaminan gadai lebih baik digunakan untuk penjaminan atas saham dalam perseroan terbatas tertutup dibandingkan lembaga jaminan fidusia.

The background of this research is that nowadays there is so many granting of shares as debt collateral in the form of pledge of shares in the closed limited liability company, whereas based on Law No. 42 Year 1999 concerning Fiduciary Security, the granting of shares as debt collateral might be given in the form of fiduciary security. This fact, therefore, raise questions for the writer, why the concerned parties in general, or the grantee or the holder of the shares collateral in this matter, prefer to use security institution of pledge other than the security institution of fiduciary security. What the advantages of using the security institution of pledge other than the security institution of fiduciary security are. Whether security institution of pledge shall give legal protection better than the security institution of fiduciary security.
The research method for this thesis is judicial normative. Therefore, further, this thesis shall discuss the legal review regarding the legal concept of shares, security institution of pledge and security institution of fiduciary security, the procedure of security institution of pledge of shares and security institution of fiduciary security upon shares, and also the comparative legal protection given by the laws and regulations to the holder of collateral upon shares in the closed limited liability company based on the security concepts of pledge and fiduciary security. The research result is that the security institution of pledge of shares shall be better than the security institution of fiduciary security upon shares.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
T28255
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Zenita Soraya
"Skripsi ini membahas mengenai penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas pada suatu Perseroan Terbuka menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Adapun fokus penelitian yaitu bagaimana suatu PT TBK menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas menurut UUPT dan menganalisis apakah prosedur hukum pemberhentian anggota Dewan Komisaris pada PT. Megapolitan Development Tbk dalam Putusan No.103/PDT.G/2011/PN.JKT.SEL. telah memenuhi pinsip transparansi dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam UUPT. Hasil penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif menunjukkan bahwa prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemberhentian anggota Dewan Komisaris harus dilakukan dengan mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham. Yang kemudian kesepakatan tersebut harus dituangkan dalam Akta Rapat Umum Pemegang Saham dan pertanggungjawabannya dituangkan dalam laporan dari Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan PT.

This thesis discusses about the principles of transparency and accountability in the public company under the Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Company. The focus of the research is how a public company apply the principles of transparency and accountability by the Company Law and legal procedures to analyze whether the dismissal of members of the Board of Commissioners of PT. Megapolitan Development Tbk in State Court Decision No.103/PDT.G/2011/PN.JKT.SEL. has met the principles of transparency and accountability as stipulated in the Company Law. Results of studies using normative methods shows that the principles of transparency and accountability in the discharge of the members of the Board of Commissioners has to do with the mechanism of the General Meeting of Shareholders. Then the agreement must be set forth in the General Meeting of Shareholders Deed and accountability outlined in the report of the Board of Directors and Board of Commissioners for the management and supervision of the company."
2014
S54159
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Berliana Guci Fahmy
"ABSTRACT
Penelitian ini membahas mengenai pengaturan mengenai bentuk pertanggungjawaban yang dapat dimintakan kepada Beneficial Owner dari suatu Perseroan Terbatas dengan merujuk kepada peraturan perundang undangan yang berlaku. Penelitian ini mencoba menganalisis pihak yang dapat ditetapkan sebagai Beneficial Owner serta bentuk pertanggungjawaban yang dapat dimintakan kepadanya dengan merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menambah pengetahuan hukum di bidang ekonomi mengenai Beneficial Owner serta ditujukan untuk memperluas wawasan masyarakat mengenai Beneficial Owner di Indonesia. Beneficial Owner merupakan konsep kepemilikan yang berasal dari negara Inggris pada masa perkembangan trust law. Konsep Beneficial Owner kemudian berkembang secara luas, baik dalam ranah internasional maupun nasional. Indonesia menerbitkan Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 yang mewajibkan setiap Korporasi untuk menetapkan Beneficial Owner, namun UUPT tidak mengatur mengenai keberadaan Beneficial Owner. Perbedaan antara Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 dalam memahami keberadaan Beneficial Owner akan memberikan pengaruh pada Perseroan, salah satunya mengenai bentuk pertanggungjawaban. Hasil dari penelitian ini menerangkan bahwa pihak yang dapat ditetapkan sebagai Beneficial Owner ditentukan berdasarkan dua sudut pandang berbeda serta bentuk pertanggungjawaban yang dapat dimintakan kepada Beneficial Owner tergantung kepada perbuatan yang melibatkan kerugian. Saran dari penelitian ini adalah regulator sebaiknya melakukan penyesuaian peraturan perundang-undangan sehingga tidak menciptakan ketidakpastian hukum

ABSTRACT
This research discusses about the regulation regarding the form of Beneficial Owners accountability in Limited Liability Company by referring it to the Indonesias applicable laws and regulations. Beneficial Owner is a concept that orginally came from United Kingdom during the development of the trust law. Then, the concept of Beneficial Owner developed widely in international and national spheres, including Indonesia. Indonesia then issued the Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 which requires every Corporation, including the Limited Liability Company to establish a Beneficial Owner. That regulation is different from UUPT, because UUPT doesnt even acknowledge the existence of Beneficial Owner. The difference between Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 and UUPT in understanding the existence of a Beneficial Owner will give some impact to the Company, such as in terms of Beneficial Owners accountability. Therefore, this research with a normative juridical methode attempts to analyze which parties that can be designated as Beneficial Owner and also the forms of accountability that can be requested to the Beneficial Owner by referring to the applicable laws and regulations. This reseacrh aims to increase the legal knowledge regarding Beneficial Owner and to broaden publics insight into Beneficial Owner in Indonesia. The results of this study is explaining the parties that can be appointed as Beneficial Owner is determined based on two different perspectives, and the form of accountability that can be requested to the Beneficial Owner are depends on the actions caused it losses. The suggestion from this research is for the regulatos should make some adjustments to laws and regulations so it will not create a legal uncertainity."
2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>