Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara jaminan kesehatan nasional mengupayakan peningkatan mutu pelayanan kesehatan untuk peserta. Salah satu caranya adalah melakukan survei kepuasan yang disebut Walk Through Audit (WTA). Tujuan dari WTA adalah terhimpunnya data kepuasan peserta yang sesuai dengan sasaran pokok Peta Jalan JKN tahun 2019, yaitu indeks kepuasan peserta 85%. Umpan balik akan diberikan oleh BPJS Kesehatan pada FKTP sehingga diketahui Area of Improvement (AOI) yang dapat ditingkatkan oleh FKTP tiap bulan. Tujuan penelitian ini adalah diketahuinya implementasi WTA di wilayah BPJS Kesehatan Kantor Cabang Jakarta Utara. Penelitian menggunakan metode kualitatif. Hasil penilaian menunjukkan bahwa pelaksanaan WTA sudah cukup baik namun masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya terutama masalah komunikasi umpan balik. Perlu adanya sosialisasi dan kajian lebih lanjut untuk mengoptimalkan pelaksanaan WTA.

---

BPJS Kesehatan as Social Health Insurance provider aims to improve the quality of health services for members. One way is to conduct a satisfaction survey called Walk Through Audit (WTA). The aim of the WTA is to gather participant satisfaction in accordance with the JKN Road Map principal target in 2019, which is 85% participant satisfied with the health care service. Feedback will be given by BPJS Kesehatan to primary healthcare facilities so that the Area of Improvement (AOI) can be identified based on monthly case. The purpose of this research is to evaluate the implementation of WTA in the BPJS Kesehatan North Jakarta Branch. Research uses qualitative method. The assessment shows that the WTA implementation is fair enough but there are still many constraints in its implementation, especially the feedback. Socialization and further studies are needed to optimize the WTA implementation."

"Skripsi ini membahas mengenai pelaksanaan Skrining Riwayat Kesehatan di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Jakarta Selatan. Skrining Riwayat Kesehatan merupakan bentuk deteksi dini untuk suatu penyakit kronis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui capaian kegiatan Skrining Riwayat Kesehatan di tahun 2018.  Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa adanya masalah dari sisi komunikasi, sumber daya, sikap implementor, dan implementasi kegiatan Skrining Riwayat Kesehatan. Peneliti menyarankan untuk BPJS Kesehatan harus melakukan sosialisasi Skrining Riwayat Kesehatan kepada seluruh peserta melalui berbagai media seperti TV, Youtube, dan media sosial lain, melakukan perencanaan SDM, memaksimalkan penggunaan fitur Skrining Riwayat Kesehatan di Mobile JKN dan Website BPJS Kesehatan.

---

The focus of this study is the Implementation of Health Historical Screening at BPJS Kesehatan, Branch Office, South Jakarta, 2018. Health Historical Screening is a form of early detection for a chronic diseases. The purpose of this study is to find out the achievement of Health Historical Screening in 2018. This research is qualitative descriptive interpretive. Research result indicate that there are issues regarding of communication, resources, the attitude of implementor, and the implementation of health historical screening. The researcher suggests that BPJS Kesehatan must conduct the health historical screening to all participants through various media such as TV, Youtube, and other social media, do Human Resources planning, maximize the use of  health historical screening features on Mobile JKN and the BPJS Health Website."

"Penelitian ini membahas mengenai upaya pelaksanaan Skrining Riwayat Kesehatan di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Bekasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui capaian Skrining Riwayat Kesehatan di tahun 2018 serta tantangan dan hambatan yang dialami. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu dengan melakukan wawancara mendalam dan observasi.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya pelaksanaan Skrining Riwayat Kesehatan masih belum optimal, yang sebagian besar berasal dari variabel komunikasi dan sumber daya. Sedangkan pada variabel disposisi dan struktur birokrasi sudah terlaksana dengan cukup baik.

---

This study discusses the efforts of Health Historical Screening in BPJS Kesehatan Bekasi Branch Office. This study aims to find out the achievement of Health Historical Screening in 2018 as well as the challenges and obstacles experienced. This study uses qualitative research method, through in depth interview and observation.

The results of this study indicate that the efforts of Health Historical Screening are still not optimal, which mostly come from communication and resource variables. While the disposition and bureaucratic structure variable has been done quite well."

"ABSTRACTBerdasarkan Peraturan Presiden No. 19 Tahun 2016, keterlambatan pembayaran iuran akan dikenakan denda sebesar 2,5 dari biaya pelayanan rawat inap untuk setiap bulan tertunggak. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan evaluasi input, proses, dan output dari pelaksanaan kebijakan denda pelayanan rawat inap di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Depok tahun 2018. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan metode wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen. Hasil penelitian yang didapatkan adalah meningkatnya jumlah kasus denda yang terjadi sejak awal pelaksanaan kebijakan. Studi membuktikan bahwa dalam kurun waktu lima kuartal terjadi peningkatan jumlah kasus denda rata-rata sebesar 9 per kuartal di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Depok. Peningkatan jumlah kasus denda tersebut juga diiringi oleh peningkatan jumlah peserta Pekerja Bukan Penerima Upah PBPU dengan rata-rata sebanyak 6 per kuartalnya. Jumlah peserta PBPU yang menunggak iuran jaminan kesehatan juga cenderung meningkat walaupun terdapat penurunan signifikan pada kuartal ketiga. Peningkatan jumlah kasus denda tersebut disebabkan oleh ketersediaan input yang kurang serta pelaksanaan proses yang belum maksimal. Kegiatan pengingatan iuran masih belum didukung oleh fasilitas dan tenaga yang memadai, serta terdapat kendala dalam pengoperasionalan SMS Blast. Selain itu, kendala yang terjadi dari segi peserta JKN adalah masih rendahnya tingkat kesadaran dalam membayar iuran jaminan kesehatan secara tepat waktu.

---

ABSTRACTBased on the newest regulation, Presidential Decree No. 19 2016, the coverage of national health insurance becomes inactive if premiums payment are overdue for over one month. The overdue participants have to pay any outstanding premiums to reactivate. Within 45 days of reactivating coverage, any in patient treatment will incur a penalty. The penalty is 2,5 of treatment cost multiplied by number of months inactive. This study aims to obtain an evaluation of inputs, processes, and outputs of the implementation on the penalty regulation in BPJS Kesehatan Depok Branch Office in 2018. The type of research is qualitative by using in depth interview method, observation, and document review. The study revealed that number of penalties increase since the beginning of policy implementation. The result shows that in the period of five quarters, there has been an increase in the average number of penalties by 9 per quarter in BPJS Kesehatan Depok Branch Office. The increase of penalties was also aligned by an increase of Non Salaried Employee PBPU number by an average of 6 per quarter. The number of PBPUs in arrears of health insurance premiums also tended to increase despite a significant drop in the third quarter. The increase in the number of penalty is due to the availability of less input and the implementation of the process that has not been maximized. The premium reminder activities are still not supported by adequate facilities and personnel, and there are also constraints in the operation of SMS Blast. In addition, the constraints that occur in terms of JKN participants are still low levels of awareness in paying dues in a timely manner. "

"Penyakit Tidak Menular (PTM) merupakan penyebab utama global dan terdapat kenaikan prevalensi PTM di Indonesia. PTM mendominasi pola penyakit penderita rawat jalan rumah sakit menurut golongan umur 45-75 tahun di Kota Depok. Program Rujuk Balik (PRB) dimaksudkan sebagai alat kendali mutu dan biaya oleh BPJS Kesehatan dalam menangani peserta penyakit kronis yang sudah dinyatakan stabil dengan merujuk kembali pasien ke faskes primer. Tujuan penelitian ini ingin mengetahui implementasi pelaksanaan PRB di wilayah kerja BPJS Kesehatan KC Depok. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara mendalam kepada pelaksana PRB. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi program rujuk balik masih belum optimal dilihat dari angka capaian yang masih dibawah target/potensi, hambatan ketersediaan obat, serta sistem aplikasi yang kurang terintegrasi antara BPJS, faskes, maupun apotek.

---

Non-Communicable diseases (NCD) the leading cause of death globally and there is increasing prevalence of NCD in Indonesia. NCD dominates hospital out-patients disease by age 45-75 in Depok. The Counter-Referral Program (CRP) is a program intended as cost and quality tool by BPJS Kesehatan in managing patients with chronic disease that has been declared stable then referring the patients back to the primary health care. The purpose of this research is to understand the implementation of CRP in working area of BPJS Kesehatan Depok. This research was conducted using qualitative method by in-depth interview. The result showed that the implementation of CRP has not yet concluded running optimally referred to lower outcome number than the target/potential number, unavailability of medicines, and unitegrated information system among BPJS Kesehatan, health care and pharmacy institutions."

"Di era JKN, FKTP berperan sebagai penjaga gerbang yang salah satunya bertujuan untuk menyaring rujukan. Berdasarkan data PMP BPJS Kesehatan KC Jakarta Selatan tahun 2018, jumlah kunjungan peserta sebanyak 22,14% dari kasus yang dirujuk, melebihi batas maksimum rasio rujukan yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan, yaitu 15%. Selain itu, terdapat 3 dari 130 FKTP yang masih memiliki rasio rujukan non spesialis lebih dari 5%, dengan rata-rata 6,32%. Hal ini menunjukkan FKTP belum berfungsi secara maksimal sebagai penjaga gerbang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang berhubungan dengan angka rujukan FKTP di wilayah kerja BPJS Kesehatan KC Jakarta Selatan tahun 2018. Penelitian ini menggunakan desain penelitian cross sectional dengan analisis univariat dan bivariat menggunakan metode Independent Samples T. tes dari data sekunder yang diperoleh dari aplikasi BI BPJS Kesehatan dan formulir kredensial / rekredensialing self assessment FKTP. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proporsi jenis kelamin peserta perempuan yang berkunjung dan aspek sarana dan prasarana memiliki hubungan yang signifikan dengan angka rujukan di FKTP. Berdasarkan penelitian ini juga diketahui bahwa lima diagnosis medis yang paling banyak dirujuk adalah penyakit kronis seperti hipertensi baik yang disertai maupun tidak disertai gagal jantung, diabetes melitus tipe II, gagal jantung kongestif, dan stroke. Sehingga perlu optimalisasi program BPJS Kesehatan yang fokus melayani peserta dengan penyakit kronis seperti PRB dan Prolanis. Selain itu, perlu adanya perbaikan dan kelengkapan sarana dan prasarana yang memadai untuk memberikan pelayanan kesehatan.

---

In the JKN era, FKTP has a role as a gate keeper, one of which aims to filter referrals. Based on data from the PMP BPJS Kesehatan KC South Jakarta in 2018, the total number of participant visits was 22.14% of cases referred, which had exceeded the maximum limit of the referral ratio set by BPJS Kesehatan, which was 15%. In addition, there are 3 out of 130 FKTPs that still have a non-specialist referral ratio of more than 5%, with an average of 6.32%. This shows that FKTP has not functioned optimally as a gate keeper. The purpose of this study was to determine what factors are related to the FKTP referral rate in the work area of ​​BPJS Kesehatan KC South Jakarta in 2018. This study used a cross sectional study design with univariate and bivariate analysis using the Independent Samples T test from secondary data obtained from BI BPJS Health application and FKTP self-assessment credentialing / rekredensialing form. The results of this study indicate that the gender proportion of female participants who visit and aspects of facilities and infrastructure has a significant relationship with the referral rate of FKTPs. Based on this study, it is also known that five medical diagnoses that are mostly referred to are chronic diseases such as hypertension, either accompanied or not accompanied by heart failure, type II diabetes mellitus, congestive heart failure, and stroke. So it is necessary to optimize BPJS Health programs that have a focus on serving participants with chronic diseases such as DRR and Prolanis. In addition, it is necessary to repair and complete adequate facilities and infrastructure to provide health services."

"ABSTRAKMulai Januari 2014, Indonesia telah menerapkan sistem Jaminan Kesehatan Nasional JKN . JKN diselenggarakan oleh Badan Penyelenggaraann Jaminan Kesehatan Nasional JKN . Dimulainya sistem jaminan kesehatan menyebabkan banyaknya antrian yang terjadi di kantor Cabang BPJS Kesehatan 2500 pengunjung perhari pada 2015 sehingga melatarbelakangi BPJS Kesehatan meluncurkan program inovasi yaitu aplikasi Mobile JKN pada November 2017. Saat ini peserta BPJS Kesehatan baru mencapai 1 yang menggunakan aplikasi Mobile JKN dan juga masih banyaknya pengembangan fitur yang ada dalam aplikasi Mobile JKN. Hal tersebut yang melatarbelakangi penelili untuk mengetahui gambaran implementasi penggunaan aplikasi Mobile JKN di fasilitas kesehatan tingkat pertama provider BPJS Kesehatan Cabang Jakarta Selatan. Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu wawancara mendalam dan observasi. Hasil dari penelitian ini adalah pengguna aplikasi Mobile JKN menyatakan bahwa penggunaan aplikasi Mobile JKN sangat bermanfaat dan memudahkan peserta BPJS Kesehatan dalam mengakses informasi dan pelayanan BPJS Kesehatan dan masih banyak masukan saran untuk pegembangan aplikasi Mobile JKN, namun aplikasi Mobile JKN telah memberikan manfaat bagi peserta dan juga petugas BPJS Kesehatan.

---

ABSTRACTStarting in January 2014, Indonesia has implemented a National Health Insurance JKN system. JKN is organized by the National Health Insurance Agency JKN . Starting of the health insurance system caused a lot of queues in the BPJS Kesehatan office 2500 visitors in a day in 2015 so that the background of BPJS Kesehatan launched the innovation program, there is the JKN Mobile application in November 2017. Currently BPJS Kesehatan participants reach 1 who use the Mobile JKN application and also there are still many feature developments in the JKN Mobile application. This background of the researcher to find out overview of implementation of the Mobile JKN application usage in the primary healthcare provider of BPJS Kesehatan South Jakarta. This research method is qualitative research. The method used in data collection is in depth interviews and observation. The results of this study are JKN Mobile application users stated that the use of the JKN Mobile application is very useful and makes it easier for BPJS Health participants to access BPJS Health information and services and there are still many suggestions for developing the JKN Mobile application, but the JKN Mobile application has provided benefits to participants and also BPJS Kesehatan officers."

"Program Kader JKN-KIS telah berjalan selama satu tahun, sejak April 2017 di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Depok. Penagihan dan pengumpul iuran pada kelompok PBPU menjadi tujuan utama dari program tersebut. Penelitian ini membahas efektivitas implementasi program Kader JKN-KIS melalui evaluasi input, process, dan output di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Depok tahun 2018. Jenis penelitian ini adalah kualitatif menggunakan wawancara mendalam, Focus Group Discussion FGD, dan telaah dokumen. Variabel yang diteliti menggunakan gabungan Model CIPP Context, Input, Process, Product dan Model George Edward III. Hasil dari penelitian menunjukkan komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi, dan kegiatan program Kader JKN-KIS sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan pedoman pelaksanaan serta terdapat peningkatan angka kolektabilitas kelompok PBPU dari 61,32 menjadi 68,80 pada bulan Januari 2018 dan tersisa 25,59 jumlah penduduk kota Depok yang belum terdaftar sebagai peserta JKN. Walaupun demikian terdapat beberapa hal yanng perlu ditingkatkan dalam program ini, yaitu pengelolaan kembali SDM dan peninjauan kembali insentif untuk Kader.

---

National Health Insurance JKN KIS Cadre Program has been running for one year, since April 2017 in BPJS Health Depok Branch Office. Billing and collection of contributions to PBPU group are the main objectives of the program. This study discusses the effectiveness of JKN KIS Cadre program implementation through input, process, and output evaluation in BPJS Kesehatan Depok Branch Office 2018. This type of research is qualitative using in depth interview, Focus Group Discussion FGD , and document review. The variables studied use a combination of CIPP Model Context, Input, Process, Product and George Edward III Model.

The result of the research shows that communication, resources, disposition, bureaucracy structure, and program activity of Kader JKN KIS have been run well and in accordance with the implementation guidelines and there is an increase of collectability rate of PBPU group from 61.32 to 68.80 in January 2018 and the remaining 25.59 of the total population of Depok city that has not been registered as a participant of JKN. Nevertheless, there are several things that need to be improved in this program, namely the re management of human resources and incentive review for the Cadre. "

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui impelementasi Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Jakarta Timur Tahun 2016. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan telaah dokumen.Penelitian menunjukkan bahwa ada masalah dalam sisi komunikasi, sumber daya, sikap implementor, struktur birokrasi dan implementasi kegiatan Prolanis. Peneliti menyarankan agar dilakukan upaya perbaikan dalam hal sosialisasi, komitmen penyediaan obat, pembuatan SOP pelaksanaan kegiatan Prolanis, anggaran khusus Prolanis dan sebuah aplikasi yang menunjang kegiatan Prolanis.

---

The purpose of this research is to determine Implementation of Chronic Disease Management Programe (Prolanis) at BPJS Kesehatan, Branch Office, East Jakarta, 2016. This study used qualitative method, data collection is done through in-depth interviews, observation and documents analysis.

Result of this study found that there are problems in communication, resources, bureaucracy structure, attitude implementor and implementation of activities Prolanis. Researches suggest that do improvements in terms of socialization, the commitments, manufacture of SOP implementation, budgets of all activities prolani and an application programe for prolanis."

"Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode wawancara mendalam dan telaah dokumen. Tempat penelitian dipilih berdasarkan FKTP yang berada pada zona aman dan zona tidak aman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan utama dalam pelaksanaan kebijakan adalah pada indikator angka kontak, hambatan menengah pada indikator prolanis, dan hambatan kecil pada indikator RRNS. Seluruh FKTP sudah cukup baik pada variabel sumber daya kewenangan dan disposisi, namun masih belum baik pada variabel struktur birokrasi. Perbedaan FKTP yang berada pada zona aman dengan zona tidak aman terdapat pada variabel komunikasi, keikutsertaan PJ indikator pada pertemuan dengan BPJS, dan pemahaman seluruh petugas FKTP. Perbedaan klinik dengan puskesmas terdapat pada variabel sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sumber daya fasilitas.

---

This research is qualitative study which use indepth interview and document review methods. The places of this research are choosen by primary health care that in safe zone and unsafe zone. The result of the research show that the biggest struggle of implementing the policy is the contact indicator, the middle is prolanis indicator, and the smallest is RRNS indiactor. All the primary care are good enough at resource of authority and disposition, but are not good yet at bureaucratic structure variable. The differences between primary health care in safe zone with unsafe zone are at communication variable, the absence of indicator’s PIC of meeting with BPJS, and knowledge of all staffs about the policy. The differences between clinic with primary care are variable of human resource, money, and facilities."