Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dengan tingkat belanja yang sama di bidang pendidikan atau kesehatan, beberapa daerah memiliki pencapaian IPM yang baik sementara daerah lainnya mengalami ketertinggalan. Hal tersebut menunjukkan terdapat faktor lain yang mempengaruhi pencapaian IPM. Human Development Report 2016 secara khusus menekankan bahwa Indonesia harus memberikan perhatian serius terhadap mekanisme akuntabilitas lokal. Hal ini menimbulkan pertanyaan bagaimanakah peran akuntabilitas pemerintah daerah terhadap pembangunan manusia di Indonesia. Dengan menggunakan Hausman Taylor estimator, penelitian ini menguji peran akuntabilitas dan pengeluaran publik menggunakan data panel tingkat kabupaten/kota di Indonesia selama periode 2012-2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja publik secara tersendiri tidak berkorelasi signifikan terhadap IPM. Namun, ketika tata kelola dilibatkan, belanja kesehatan publik efektif dalam meningkatkan IPM di daerah yang akuntabilitasnya baik, dan sebaliknya tidak efektif di daerah dengan akuntabilitas yang rendah.

---

With the same level of spending in the field of education or health, some regions have good HDI achievements while some other regions are lagging behind. This shows that there are other factors that contribute to the achievement of the HDI. The Human Development Report 2016 specifically emphasizes that Indonesia must improve service delivery and give serious attention to local accountability mechanisms. This raises the question of how the role of local government accountability for human development in Indonesia. Using Hausman Taylor estimator, we estimate the effect of public spending and accountability from the district panel data in Indonesia over the period 2012-2016. The results in this paper suggest that public expenditure alone is not sufficient in achieving human development outcome. However, when governance is involved, public expenditure in the health sector is effective in increasing HDI in districts with high local government accountability, and vice versa is not effective in districts with low accountability."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh anggaran lingkungan dan tata kelola pemerintah daerah terhadap kualitas lingkungan dan kualitas pembangunan manusia. Penelitian ini dilakukan pada pemerintah daerah di seluruh Indonesia pada tahun 2014. Dengan menggunakan deforestasi dan lahan kritis sebagai ukuran kualitas lingkungan hidup, penelitian ini menemukan anggaran lingkungan berpengaruh positif terhadap kualitas lingkungan hidup. Penelitian ini juga menemukan tata kelola pemerintah daerah akuntabilitas, partisipasi dan komitmen berpengaruh positif terhadap kualitas lingkungan hidup. Selain itu juga ditemukan pengaruh tidak langsung anggaran lingkungan, akuntabilitas, partisipasi dan komitmen pemerintah daerah terhadap kualitas pembangunan manusia melalui kualitas lingkungan hidup. Hasil penelitian ini menunjukkan peran penting anggaran lingkungan hidup dan tata kelola pemerintah daerah yang baik untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan kualitas pembangunan manusia di Indonesia.

---

ABSTRACTThis study investigates the impact of environmental budget and local government governance on environmental and human development qualities. This study is conducted on local governments of all over the regencies/cities in Indonesia. Using deforestation and degradation land as proxies for environmental quality, we document positive relationships between environmental budget and the quality of the environment. Further, there is a positive relationship between local government governance accountability, participation, commitment and human development quality. Finally, we find that environmental quality indirectly affects the relationship between environmental budget, local government governance and the quality of human development. The results of this study indicate the important roles of environmental budget and local government governance to improve environmental quality and the quality of human development in Indonesia"

"Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh kualitas auditor dan pengawasan legislatif terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan, temuan dan opini audit.Penelitian ini mengembangkan pengukuran indeks kualitas auditor yang menggabungkan pengalaman, pelatihan, motivasi, dan pendidikan auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).Sampel penelitian adalah pemerintah daerah di Indonesia yang menerbitkan laporan keuangan auditan dari tahun 2010-2012.Hasil pengujian empiris membuktikan adanya pengaruh langsung kualitas auditor dan pengawasan legislatif terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan, serta pengaruh tidak langsung terhadap temuan dan opini audit melalui tindak lanjut hasil pemeriksaan. Hasil ini menunjukkan bahwa auditor yang berkualitas mampu menghasilkan rekomendasi yang tepat sehingga dapat ditindaklanjuti oleh entitas yang diperiksa.Pengawasan legislatif yang kuat mendorong pengawasan yang lebih ketat atas pengelolaan keuangan daerah sehingga pemerintah daerah semakin berkomitmen untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan. Semakin banyak rekomendasi yang ditindaklanjuti, kualitas laporan keuangan pemerintah daerah akan semakin baik yang ditunjukkan dengan semakin berkurangnya temuan audit dan semakin besar peluang pemerintah daerah memperoleh opini wajar tanpa pengecualian.Implikasi penting dari penelitian ini adalah auditor dapat berperan meningkatkan implementasi rekomendasi melalui pemberian rekomendasi tepat yang dapat menyelesaikan permasalahan auditee.Untuk itu, BPK harus terus berupaya meningkatkan kompetensi sumber daya pemeriksa dengan mempertimbangkan semua aspek penting yang terbukti memengaruhi kualitas auditor.Fungsi pengawasan oleh DPRD juga dapat ditingkatkan melalui penetapan jumlah anggota DPRD yang ideal agar terbentuk kemampuan kolektif yang memadai dalam menciptakan pengawasan yang efektif.

---

The purpose of this study is to analyze the effect of auditor quality and legislative oversight on the follow-up of audit recommendations and audit findings/opinion. This study develop auditor quality index that comprehensively combine experience, training, motivation and education of the Audit Board of the Republic of Indonesia in conducting audit. Sample used in this study is Indonesia?s local governments? that issued audited financial statement from 2010-2012.The empirical test result shows that there is a direct effect between auditor quality and legislative oversight on the follow-up of audit recommendations, as well as indirect effect on audit findings/opinion. High quality auditor is able to produce high quality recommendations that can be followed by the audited entity. Strong legislative oversight encourages closer monitoring over local government financial management so that local governments more committed to following up the audit recommendation. The higher the audit recommendations are acted upon, the better the quality of local government financial statements as shown by decrease in audit findings and higher probability to achieve unqualified audit opinion.Important implication of this research is that auditor can perform significant contribution to increase follow-up of audit recommendation by formulating proper recommendation. The Audit Board of the Republic of Indonesia should continue improving auditor competencies considering all important aspect proven to have positive impact on auditor quality. Monitoring role by legislative member could be also increased by determining ideal number of legislative member in order to establish collective ability necessary to conduct effective oversight."

"ABSTRACTPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh belanja pemerintah terhadap probabilitas korupsi dengan moderasi akuntabilitas dan kinerja. Dengan menggunakan data korupsi pada buku tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK tahun 2009-2016 atas tindak korupsi di tahun anggaran 2009-2014 yang dilakukan oleh aparatur pemerintah daerah dan telah memiliki kekuatan hukum tetap. Hasil penelitian ini menemukan bahwa, belanja pemerintah tidak berpengaruh terhadap probabilitas korupsi. Implikasinya, pemerintah perlu meningkatkan perhatian terhadap korupsi selain jenis penyalahgunaan anggaran seperti gratifikasi, penyuapan, penggelapan, pemborongan dan pemerasan. Adapun variabel moderasi akuntabilitas dan kinerja, menunjukkan bahwa moderasi tersebut tidak mempengaruhi hubungan belanja dengan korupsi.

---

ABSTRACTThis study aims to analyze the effect of government expenditure against the probability of corruption with moderation of accountability and performance. By using corruption data from Corruption Eradication Commission Komisi Pemberantasan Korupsi KPK annual report year 2009 2016 for corruption in fiscal year 2009 2014 conducted by local government apparatus and has had permanent legal force. The results of this study find that government expenditure does not affect the probability of corruption. It implies the government to improve their attention on other corruption types such as gratification, bribery, extortion, chartering and embezzlement. The moderation of accountability and performance find that moderation does not affect the relationship of expenditure with corruption."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai peran mediasi akuntabilitas dalam pengaruh desentralisasi fiskal dan temuan audit terhadap kinerja Pemerintah Daerah di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dan diolah dengan bantuan SEM LISREL versi 8.8. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder dan melibatkan 720 Pemerintahan Kabupaten dan Kota di Indonesia pada tahun 2011 dan 2012. Hasilnya membuktikan bahwa opini mampu berperan sebagai mediasi dalam pengaruh desentralisasi fiskal dan temuan audit terhadap kinerja Pemerintah Daerah di Indonesia. Kata Kunci : desentralisasi fiskal, temuan audit, kinerja, akuntabilitas, pemerintah daerah

---

ABSTRACTThis study aims to provide empirical evidence about the opinion role of mediation in the influence of fiscal decentralization and audit findings on the performance of local government in Indonesia. This is a quantitative research and analysis with SEM LISREL version 8.8. This research was conducted using secondary data and involving 720 District and the City Government in Indonesia in 2011 and 2012. The results prove that the opinion could play a role as a mediating the effects of fiscal decentralization and the audit findings on the performance of local government in Indonesia. Keywords fiscal Decentralization, Audit Findings, Performance, Accountability, Local Government"

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh akuntabilitas kinerja danefektivitas penyelenggaraan pemerintahan terhadap pertumbuhan ekonomiregional. Penelitian ini menggunakan rasio perubahan nilai hasil evaluasi LAKIPdan LPPD untuk mengukur akuntabiitas kinerja dan efektivitas penyelenggraanpemerintah daerah dari tahun 2014-2015. Sementara itu, untuk mengukurpertumbuhan ekonomi regional, peneliti menggunakan rasio perubahan PDRBtahun 2014-2015. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwaakuntabilitas kinerja berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pertumbuhanekonomi daerah. Sementara efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerahberpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

---

ABSTRACTThis research is aimed to examine the effect of performance accountability andgovernment effectiveness to regional economic growth. This research uses theratio of change in LAKIP and LPPD evaluation result to measure performanceaccountability and government effectiveness from 2014 to 2015. Meanwhile, formeasuring regional economic growth, researcher uses the ratio of change inGross Regional Domestic Product from 2014 to 2015. The results of this researchshow that performance accountability affect regional economic growth positivelybut insignificantly. Meanwhile government effectiveness positively andsignificantly affects regional economic growth."

"[ABSTRACTThe objective of this research is analyzing determinants accountability of local governments based on public choice theory The determinant factor accountability of local government consists of three main factors that represent the parties involved in the creation of local government rsquo s accountability they are the society the public officials mayor and bureaucrats These three parties are represented by the existence of civil society civil political processes and mechanisms as well as internal control in creating and overseeing the local government accountability The results of this study indicate that the three factors are broadly.

---

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk melihat faktor determinan akuntabilitaspemerintah daerah dengan menggunakan teori pilihan publik. Faktor determinanakuntabilitas pemerintah daerah terdiri dari tiga faktor utama yang mewakili pihakyang terlibat dalam penciptaan akuntabilitas pemerintah daerah yaitu masyarakat,pejabat publik, dan birokrat. Ketiga faktor tersebut diwakili oleh tingkatpendapatan,tingkat pendidikan dan tingkat pembangunan manusia serta faktor-faktorpolitik, dan faktor pengendalian internal dalam menciptakan dan mengawasiakuntabilitas pemerintah daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketigafaktor tersebut secara garis besar berpengaruh terhadap penciptaan akuntabilitaspemerintah daerah, meskipun terdapat beberapa proksi yang tidak konsisten dalampenciptaan akuntabilitas seperti tingkat pendidikan, dan jangka waktu pemilu.;The objective of this research is analyzing determinants accountability of localgovernments based on public choice theory. The determinant factor accountability oflocal government consists of three main factors that represent the parties involved inthe creation of local government?s accountability, they are the society, the publicofficials (mayor), and bureaucrats. These three parties are represented by theexistence of civil society civil, political processes and mechanisms, as well asinternal control in creating and overseeing the local government accountability. Theresults of this study indicate that the three factors are broadly affect the creation oflocal government accountability, although there are some proxies that are notconsistent in the creation of accountability such as level of education, and the periodof the election.;The objective of this research is analyzing determinants accountability of localgovernments based on public choice theory. The determinant factor accountability oflocal government consists of three main factors that represent the parties involved inthe creation of local government’s accountability, they are the society, the publicofficials (mayor), and bureaucrats. These three parties are represented by theexistence of civil society civil, political processes and mechanisms, as well asinternal control in creating and overseeing the local government accountability. Theresults of this study indicate that the three factors are broadly affect the creation oflocal government accountability, although there are some proxies that are notconsistent in the creation of accountability such as level of education, and the periodof the election., The objective of this research is analyzing determinants accountability of localgovernments based on public choice theory. The determinant factor accountability oflocal government consists of three main factors that represent the parties involved inthe creation of local government’s accountability, they are the society, the publicofficials (mayor), and bureaucrats. These three parties are represented by theexistence of civil society civil, political processes and mechanisms, as well asinternal control in creating and overseeing the local government accountability. Theresults of this study indicate that the three factors are broadly affect the creation oflocal government accountability, although there are some proxies that are notconsistent in the creation of accountability such as level of education, and the periodof the election.]"

"[Penelitian ini menganalisis hubungan Pendapatan Asli Daerah (PAD) denganefisiensi belanja pemerintah daerah di Jawa Tengah. Data yang digunakan berupadata panel dari tahun 2001 sampai 2012. Analisis dibagi dalam dua bagian yaitu tahappertama melakukan pengukuran efisiensi belanja dengan menggunakan DataEnvelopment Analysis (DEA). Pada tahap kedua dilakukan analisis regresi untukmengestimasi pengaruh tingkat kemandirian fiskal daerah dan determinan-determinanlainnya terhadap skor efisiensi belanja pemerintah daerah. Dari penelitian ini dapatdisimpulkan bahwa sesuai dengan teori desentralisasi fiskal modern, tingkatkemandirian fiskal daerah berkorelasi positif dengan skor efisiensi belanjapemerintah daerah. Artinya, semakin besar proporsi PAD dalam stuktur pendapatanmaka semakin tinggi efisiensi belanja pemerintah daerah tersebut., This thesis is conducted to analyze the relationship between fiscal decentralizationand local government spending efficiency in Central Java. This study utilizes thepooled data of local government and regional data for the period of 2001-2012. Thisstudy is conducted into two steps. The first step is to measure spending efficiencyusing Data Envelopment Analysis (DEA). In the second step, regression analysis isconducted to assess the impact of fiscal autonomy and other determinants onspending efficiency score. The result points out along with modern fiscaldecentralization theory that more fiscally autonomous as reflected by local ownedrevenue, encourages a better spending efficiency of local government. This can beconcluded that a higher proportion of local owned revenue on local revenue structureexhibits more efficient the local spending.]"

"Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi pengaruh belanja pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, Selain itu, studi ini juga menguji peran moderasi dinasti politik dan reelection pada hubungan antara belanja pemerintah daerah dan kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan melakukan regresi berganda dengan pendekatan fixed effect pada 2929 observasi selama 2010-2015, ditemukan bahwa belanja pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah namun berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pada pemerintah daerah berdinasti politik. Kemudian, dinasti politik terbukti memperlemah pengaruh positif belanja pemerintah daerah dan kinerja keuangan pemerintah daerah. Selain itu, reelection terbukti memperkuat pengaruh positif belanja terhadap kinerja keuangan pada seluruh pemerintah daerah dan memperlemah hubungan negatif belanja dan kinerja keuangan pada pemerintah daerah berdinasti politik. Temuan ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah pusat untuk merumuskan mekanisme untuk membatasi praktik dinasti politik karena berdampak buruk bagi kinerja pemerintah daerah.

---

This study aims to investigate the effect of local government spending on local government financial performance. In addition, this study also examines the moderating role of political dynasties and reelection on the relationship between local government spending and local government financial performance. By conducting multiple regressions with fixed effect approach on 2929 observation during 2010 2015, it was found that local government spending has a positive effect on local government financial performance, but it has a negative effect on financial performance of dynastic local governments. In addition, the political dynasty is proven to weaken the positive effect of local government spending on the financial performance of local governments. In addition, reelection is proven to strengthen the positive impact of spending on financial performance on all local governments and weaken the negative effect of spending and financial performance on dynastic local governments. These findings could serve as input for the central government to formulate mechanisms that would limit the practice of political dynasties because of their adverse impact on local government performance."

"Pemerintah daerah di Indonesia memiliki ketergantungan yang tinggi pada dana transfer dari pemerintah pusat. Untuk memahami isu ini, banyak penelitian yang telah dilakukan untuk memahami dampak dana transfer terhadap perilaku belanja pemerintah daerah. Namun, penelitian yang sudah ada hanya fokus pada dampak dari realisasi dana transfer. Studi ini menguji secara empiris pengaruh ekspektasi transfer terhadap perilaku belanja pemerintah daerah. Analisis empiris ini menggunakan seperangkat variabel ekonomi dan politik sebagai proxy ekspektasi transfer di 426 pemerintah daerah di Indonesia sepanjang 2009-2018. Hasil analisis menunjukkan bahwa alokasi dana transfer, meskipun telah diatur secara formal oleh Peraturan Pemerintah, dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan politik di luar formula. Penelitian ini juga mengonfirmasi bahwa ekspektasi transfer merupakan faktor yang relevan dalam memengaruhi belanja pemerintah daerah. Peningkatan ekspektasi transfer berasosiasi dengan meningkatnya belanja pemerintah daerah pada seluruh jenis dan fungsi. Pemerintah daerah yang berekspektasi mengalami kenaikan transfer cenderung memiliki tingkat belanja yang lebih tinggi.

---

Fiscal decentralization in Indonesia is characterized by high dependency of local governments on transfer funds from the central government as a source of revenue. In order to understand the behavior of local governments in spending transfer funds, a substantial amount of work has been done to estimate the impact of transfer funds on local government spending. However, existing research has so far only focused on the impact of the realization transfer funds. This study examines empirically the role of transfer expectation in affecting local government spending behavior. The empirical analysis employs a set of political and economic variables to proxy transfer expectations in 426 local governments in Indonesia across 2009-2018. This research found that transfer allocation, even when enshrined in a law, appear to be influenced by economic dan political factors beyond the formula. The analysis also confirms that transfer expectations are relevant determinant of local government spending. Our findings suggest that an increase in expected transfers is associated with increase in local government spending across type and functions. Local governments expecting a higher level of transfer tend to react with a higher level of expenditure."