Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi yang terjadi di PT Pegadaian (Persero) pada tahun 2011 hingga 2018. Proses perubahan bentuk kelembagaan dari PERUM  ke Perseroan Terbatas merupakan babak baru bagi PT Pegadaian (Persero) menuju transformasi kelembagaan yang berdaya saing. Mengingat dengan disahkannya UU POJK NO 31 tahun 2016 yang menandai berakhirnya monopoli industri gadai dan tumbuhnya industri jasa keuangan yang semakin inklusif, sehingga eksistensi pertumbuhan perusahaan mengalami ancaman yang serius. Transformasi merupakan gagasan besar yang dipilih PT Pegadaian (Persero) dalam membingkai, menyusun, merevitalisasi, dan memperbaharui konsep bisnis perusahaan kedepan.. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif Studi Kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dengan divisi terkait, observasi lapangan, dokumentasi data dan studi literatur. Teknik analisa data pada penelitian ini menggunakan pendekatan content analysis. Hasil penelitian menemukan bahwa proses renewal dalam studi kasus ini menghasilkan business model baru.

 

---

This study aims to analyse the transformation happened in PT Pegadaian (A stated-owned company) during period of 2011-2018. This changing process from the form of state-owned company is conducted for the purpose of transforming the company into competitive era. With the legalisation of UU POJK No.31.2016. This Study uses a qualitative research with the approach of Case Study. Data Collection is conducted by in-depth interviews with related divisions. Data analysis techniques in this study used content analysis approach. The result of the study found that the renewal process in this case study resulted in a new business model

 

"

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi yang terjadi di PT Pegadaian(Persero) pada tahun 2011 hingga 2018. Proses perubahan bentuk kelembagaan dariPERUM ke Perseroan Terbatas merupakan babak baru bagi PT Pegadaian (Persero)menuju transformasi kelembagaan yang berdaya saing. Mengingat dengan disahkannyaUU POJK NO 31 tahun 2016 yang menandai berakhirnya monopoli industri gadai dantumbuhnya industri jasa keuangan yang semakin inklusif, sehingga eksistensipertumbuhan perusahaan mengalami ancaman yang serius. Transformasi merupakangagasan besar yang dipilih PT Pegadaian (Persero) dalam membingkai, menyusun,merevitalisasi, dan memperbaharui konsep bisnis perusahaan kedepan.. Penelitian inimenggunakan pendekatan penelitian kualitatif Studi Kasus. Pengumpulan datadilakukan dengan wawancara mendalam dengan divisi terkait, observasi lapangan,dokumentasi data dan studi literatur. Teknik analisa data pada penelitian inimenggunakan pendekatan content analysis. Hasil penelitian menemukan bahwa prosesrenewal dalam studi kasus ini menghasilkan business model baru

---

ABSTRACTThis study aims to analyse the transformation happened in PT Pegadaian (A statedownedcompany) during period of 2011-2018. This changing process from the form ofstate-owned company is conducted for the purpose of transforming the company intocompetitive era. With the legalisation of UU POJK No.31.2016. This Study uses aqualitative research with the approach of Case Study. Data Collection is conducted byin-depth interviews with related divisions. Data analysis techniques in this study usedcontent analysis approach. The result of the study found that the renewal process in thiscase study resulted in a new business model"

"Era perdagangan babas mengharuskan Pemerintah Republik Indonesia untuk bertindak lebih profesional dalam menjalankan roda pemerintahan dan menjauhkan dirt dart kepentingan individu atau kelompok tertentu, termasuk di dalamnya dalam rangka menjalankan roda perekonomian. Melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pemerintah berusaha untuk menjadi penggerak sekaligus sebagai contoh yang baik bagi rakyatnya dalam melakukan kegiatan bisnis. semi mengejar keuntungan yang sebesarbesarnya, Pemerintah memilih model perseroan terbatas sebagai kendaraan dalam menjalankan usahanya yang diimplementasikan dalam bentuk BUNN Persero.BUMN Persero sebagai badan hukum memiliki hak dan tanggung jawab pribaoi sebagaimana telah diatur dalam doktrin-daktrin perseroan terbatas, UU Perseroan Terbatas dan UU Badan Usaha Milik Negara. Untuk menunjang cita-cita luhur menjadi penggerak perekonomian yang baik, pemerintah berusaha senantiasa mengikuti aturan-aturan yang baik dan benar dalam menjalankan kegiatan usahanya, salah satunya adalah dengan mengimplementasikan doktrin pengelolaan perusahaan yang baik (good corporate governance) dalam BUN Persero. Doktrin tersebut menentukan langkah-langkah yang harus ditempuh demi menciptakan ikliin usaha yang baik.Namun di Indonesia seringkali pandangan mengenai kepentingan negara seolah merupakan alasan pembenar untuk menempuh jalan apapun, termasuk di dalamnya jalan yang melanggar asas-asas yang sebelumnya dijunjung tinggi dan dijadikan acuan. Urusan negara, urusan perusahaan dan korupsi semakin lama semakin dicampuradukkan pengertiannya sehingga menimbulkan kekacauan sistem peradilan dan iklim usaha di tanah air yang senyata nyatanya telah mengakibatkan kesimpangsiuran dalam putusan pengadilan.

---

Free-trade era requires the government of the Republic of Indonesia to act more professionally and distance itself from individual and group interest, especially in economic matters. The government hopes to utilize state owned enterprise to drive the economy and to act as a good model for other domestic enterprises. For greater profits, the government has chosen a limited company model as a vehicle to run its business organization in the form of limited state owned company (BUMN Persero).

State owned limited enterprise as a legal entity has its own rights and obligation as specified by limited liability company doctrine, law of Limited Liability Company and law of the State Owned Enterprise. The government in order to fulfill its role as economic driver always attempts to abide by the regulations such as implementing the principles of good corporate governance in the state owned limited enterprise. Such doctrine determines measures that need to be taken in order to ensure favorable business climate.

Nevertheless in Indonesia, state interest frequently is being used as a reason to justify measures that violate sound legal doctrines. For example, misunderstanding in regard to public and private realm of law, as well as incorrect interpretation of the definition of corruption has led to confusion in upholding the law."

"Penelitian ini membahas mengenai perkembangan yang dilakukan Pegadaian. Pelayanan merupakan hal penting dilakukan oleh PT Pegadaian (Persero), dengan adanya perubahan badan hukum dari Perum Pegadaian menjadi PT Pegadaian (Persero), juga terdapat pekembangan layanan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan teknik pengumpulan data survey dengan kuesioner. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pelayanan antara Perum Pegadaian dengan PT Pegadaian (Persero).

---

The focus of this study is development that happened in Pegadaian Branch Jatinegara. A service is an important thing which is conducted by PT Pegadaian (Persero). Within changes in legal entity from Perum Pegadaian to be PT Pegadaian (Persero), there is also development of the services. This research used quantitative approach with survey and questionnaire data collection techniques. The result of this research is indicated there are differences between the service of Perum Pegadaian and PT Pegadaian (Persero)."

"Peranan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan perekonomian nasional. Di samping memberikan kontribusi kepada penerimaan Negara dalam bentuk dividen, BUMN juga mempunyai peranan strategis lain yaitu menghasilkan barang dan/atau jasa kepada masyarakat, pelopor sektor usaha yang yang belum diminati swasta, pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan swasta juga turut mengembangkan usaha kecil/koperasi. Sebagai pengurus BUMN Perseroan, direksi memegang peranan yang sangat penting agar tujuan pendirian BUMN tercapai. Dalam mengurus perseroan, direksi harus mengambil berbagai keputusan bisnis yang memiliki risiko. Salah satu risiko yang mungkin terjadi adalah keputusan bisnis yang diambilnya merugikan perseroan. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memberikan perlindungan hukum kepada para direksi perseroan terbatas karena telah mengakomodasi doktrin fiduciary duty dan business judgment rule. Prinsip ini seharusnya juga berlaku di BUMN perseroan karena BUMN perseroan juga tunduk kepada prinsip-prinsip perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam UU PT dan UU BUMN. Ada dua masalah yang dianalisis menyangkut penerapan kedua doktrin tersebut dalam BUMN perseroan yaitu : bagaimana doktrin fiduciary duty dan business judgment rule yang berasal dari common law principles diserap dalam UU PT dan UU BUMN dan bagaimana penerapan doktrin tersebut dapat digunakan sebagai pembelaan diri direktur BUMN perseroan yang didakwa merugikan keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi. Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa business judgment rule dalam UU PT berlaku sebagai standar of review. Unsur-unsur dalam business judgment rule diserap dalam UU PT ke dalam beberapa kualifikasi. Pembelaan diri sebagaimana kualifikasi tersebut bersifat kumulatif. Keberlakuan business judgment rule untuk direksi BUMN perseroan mengalami pergeseran dari wilayah hukum privat menjadi wilayah hukum publik karena definisi keuangan negara di pasal 2 dan 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penerapan business judgment rule harus dilihat kasus demi kasus. Karena kualifikasi yang diserap dalam UU PT tidak secara jelas didefinisikan maka interpretasinya tergantung kepada pengetahuan hakim. Untuk itu perlu dilakukan sinkronisasi peraturan perundangan yang berkaitan dengan pengertian keuangan negara dan agar dilakukan kejelasan atas kualifikasi business judgment rule untuk meminimalkan perbedaan interpretasi hakim.

---

State-Owned Limited Liability Enterprise (SOE) has a very important role in developing national economic. In addition to give money to the state receipts inthe form of dividends, SOE has strategic roles in making public goods andservices, pioneer in some business sectors, a counterweight private power also developing small business. The SOE's board of directors holds a very important role to make sure that the purpose of SOE is achieved.In proposing the company, the board of directors shall take a variety of the business decision that bearing a risks. One of the risk that might happen to the business of his detrimental to the company. Law No.40/2007 on Limited Liability Company give a legal protection by accommodating the fiduciary duty and business judgment rule doctrines. Theseprinciples should also apply in SOE due to SOE is subject on limited liability company law. There are two problems concerning the application of that doctrines on SOE's : how the doctrines of fiduciary duty and business judgment rule comes from common law principles were absorbed in Law No.40/2007 on LimitedLiability Company and Law No.19/2003 on SOE? How the application of these doctrines can be used as self defense of SOE?s Director that charged in corruptioncase? From the research, we can concluded that the doctrines of fiduciary duty and business judgment rule we absorbed in Law No.40/2007 on Limited Liability Company and Law No.19/2003 on SOE. Business judgment rule doctrine was absorbed into several qualifications as a standard of review and it is a cumulative review. The application of that two doctrines to the SOE?s board of directors wereshifting from the area of private law to the public law area due to the definition of financial state scope according to article number 2 and 3 of the Law No.31/1999 jo Law No.20/2001 on Corruption Eradication. The application of business judgment rule should be seen a case by case. Because of qualifications that absorbed in Law No.40/2007 on Limited Liability Company wew not clearly defined, its interpretation depends on judge's understanding. So, we need a synchronization of all legislation that related to the definition of financial state scope and we also need to clarity on qualifications to do business judgment rule in order to minimize the difference between judge?s interpretation."

"Skripsi ini membahas mengenai pembentukan holding company BUMN yang ditinjau dari hukum persaingan usaha. Salah satu holding company BUMN yang telah terbentuk adalah PT Pupuk Indonesia (Persero). Perlu diselaraskan antara pembentukan holding company BUMN dengan prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta dilakukan penelitian terhadap dampak hukum yang mungkin timbul dengan dibentuknya holding company BUMN pupuk. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan menggunakan tipologi penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pembentukan holding company BUMN di Indonesia saat ini masih memiliki banyak kekurangan seperti tidak dilakukannya proses notifikasi dan masih berpotensi menimbulkan inefisiensi pendistribusian pupuk. Sehingga dibutuhkan kerjasama antara pemerintah, KPPU dan pelaku usaha agar pelaksanaan prosedur notifikasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

---

The focus on this study discuss about establishment of holding company of state owned enterprise for fertilizers, named PT Pupuk Indonesia (Persero), from the perspective of Indonesia anti monopoly and competition law. Therefore, the establishment of holding company need to be synchronized with the Law Number 5 of 1999 Corncerning The Ban on Monopolistic Practices and Unfair Business Competition and the impact that might be arise. This study is library research, which is done by using the tipology of juridical normative research. The result of this study shows that an establishment of state owned enterprise of holding company for fertilizers have not fulfilled the notification requirement and potentially cause inefficiency of the fertilizers distribution. Therefore, the cooperation between government, KPPU, and entrepreneurs is needed so that the notification requirement stratifies the Law Number 5 of 1999 Corncerning The Ban on Monopolistic Practices and Unfair Business Competition."

"Saat ini, terdapat rumah sakit berbentuk unit usaha yang didirikan dan dikelola oleh BUMN seperti Persero (PT Persero) yang jika dikategorikan menurut peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan rumah sakit, tergolong sebagai rumah sakit swasta. Namun, rumah sakit berbentuk unit usaha memiliki permasalahan seperti masalah penentuan pihak-pihak rumah sakit yang akan bertanggung jawab kepada pasien, masalah eksistensi atau keberlangsungan usaha yang tergantung pada keberadaan PT Persero dan masalah kedudukan yang sudah tidak sesuai lagi dengan amanat Undang-undang No. 44 Tahun 2009. Penelitian ini membahas mengenai tanggung jawab hukum rumah sakit berbentuk unit usaha dan upaya pemisahan tidak murni rumah sakit tersebut dari PT Persero agar menjadi rumah sakit swasta yang mandiri. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada rumah sakit berbentuk unit usaha, tanggung jawab terhadap kesalahan dokter dipikul oleh unit usaha rumah sakit, sedangkan tuntutan kerugian atas kesalahan tersebut menjadi tanggung jawab PT Persero. Selain itu, terkait proses hukum pemisahan terhadap rumah sakit berbentuk unit usaha PT Persero, pemisahan tersebut harus mendapatkan persetujuan dari Menteri BUMN, yang tata cara pemisahannya sesuai dengan tata cara menurut UU PT dan PP No. 27 Tahun 1998 serta memperhatikan aspek-aspek hukum terkait.

---

At the moment, there are numerous hospitals owned by state but classified as private hospital. However, it creates problem of liability and problems of inexpediency with hospital act mandatary. This research examines the liability of an hospital governed as a unit of a state-owned limited liability company and the process of the hospital splitting into private hospital. This research uses normative juridical method. The result of this research shows that, the liability for doctor?s wrongful act at the hospital is beard by business unit hospital, whereas the occurred claim damages of the wrongful act is beard by the state-owned limited liability company. With respect to the process of splitting, it must obtained approval from competent authority that is the Cabinet Minister of State-Owned Enterprise first, which then the procedure of the splitting must be compatible with limited liability company act and the state regulation No. 27/1998 as well as concern about splitting related legal aspect."

"ABSTRAKPerseroan Terbatas merupakan salah satu bentuk badan usaha yang berbadan hukum berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas di Indonesia. Dalam melakukan segala kegiatannya, Perseroan Terbatas tunduk pada ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas yang berlaku. Mulai dari pendirian hingga pembubaran, semuanya harus sesuai dengan ketentuan undang-undang tersebut. Pengalihan status badan hukum Perseroan Terbatas Rumah Sakit Pasar Rebo menjadi Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo tentunya juga harus tunduk pada ketentuan undang-undang tersebut. Proses pengalihan tersebut sebelumnya harus didahului oleh pembubaran dan likuidasi perseroan untuk menghilangkan status badan hukum yang dimiliki oleh Perseroan Terbatas Rumah Sakit Pasar Rebo. Namun proses pembubaran dan likuidasi tersebut tidak dilaksanakan hingga selesai oleh Perseroan Terbatas Rumah Sakit Pasar Rebo. Hal itulah yang kemudian menjadi fokus pembahasan dalam skripsi ini. Skripsi ini membahas pembubaran, likuidasi, serta pengakhiran status badan hukum perseroan ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Skripsi ini juga membahas mengenai dampak yang timbul sebagai akibat dari pengalihan status rumah sakit tersebut.

---

ABSTRACTLimited Liability Company is one of business entity incorporated under the Law of Limited Liability Company in Indonesia. In conducting all their activities, the Companies subject to the provisions of Limited Liability Company Act applies. Starting from the establishment until the dissolution, everything should be in accordance with the provisions of the legislation. The transfer of legal entity status of PT Rumah Sakit Pasar Rebo into Technical Implementation Unit of RSUD Pasar Rebo must be subjected to the provisions of the law. The transfer process previously must be preceded by the dissolution and liquidation of the company to eliminate the status of legal entity which is owned by PT Rumah Sakit Pasar Rebo. However, the process of dissolution and liquidation is not completed by PT Rumah Sakit Pasar Rebo. This thesis discusses the dissolution, liquidation, and termination liability legal entity in terms of legislation and regulations. This thesis also discusses the impacts that arise as a result of the transfer status of the hospital. "

"Penelitian ini menganalisis tentang Critical Success Factor yang berpengaruh terhadap implementasi sistem Enterprise Resource Planning (ERP) di PT XYZ dan peran stakeholder PT XYZ dalam mendukung keberadaan Critical Success Factor tersebut dilihat dari perspektif pengguna ERP di PT XYZ. Critical Success Factor dalam penelitian ini terdiri dari 13 faktor dan penulis dapatkan dari salah satu jurnal ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 13 faktor tersebut, semuanya berpengaruh terhadap implementasi ERP di PT XYZ. Penelitian juga menunjukkan bahwa peran stakeholder akan sangat menentukan keberhasilan implementasi ERP di suatu perusahaan.

---

This research analyzes Critical Success Factor that influence the implementation of Enterprise Resource Planning (ERP) system at PT XYZ and role of PT XYZ stakeholders in supporting the existence of these Critical Success Factor based on ERP users perspective at PT XYZ. These Critical Success Factor consist of 13 factors and obtained from one of scientific journal. This research shows that all of 13 factors had an impact on ERP implementation at PT XYZ. This research also shows that the role of stakeholders will greatly determine the success of ERP implementation in a company."