Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Peran penting pekerja rumah tangga (PRT) terhadap kehidupan sosial masyarakat dan ekonominegara masih kurang mendapat apresiasi dari pemerintah. Mereka rentan mengalami banyakkasus, seperti kekerasan fisik, verbal, ekonomi, psikis, dan seksual bahkan praktik jual-belimanusia. Kasus-kasus itu terjadi dikarenakan PRT tidak masuk dalam perlindungan UUKetenagakerjaan sebagai sebuah pekerjaan, sehingga banyak hak-hak PRT yang tidak dipenuhi,seperti mendapat gaji yang layak, batas waktu kerja yang jelas, serta merasa aman di tempatkerja. Kurangnya perhatian pemerintah pada PRT, membuat hidup mereka lekat dengankemiskinan. Kondisi tersebut disebabkan adanya pemahaman ekonomi mainstream yang malecentereddan economic machine. Ekonomi menjadi tidak manusiawi karena melepaskanpembahasan moralitas dan meminggirkan aktivitas domestik perempuan yang dinilai kurangproduktif, sehingga tidak layak diakui sebagai kegiatan ekonomi. Pemahaman itu ditolak olehekonomi feminis Nelson dan new objectivity yang menginginkan bentuk ekonomi tanpa biasgender dan lebih manusiawi. Metode kritik feminis digunakan untuk menjelaskan letak biasgender dalam ekonomi mainstream yang menjadi penyebab tidak adanya perlindungan hukumbagi PRT, kemudian menjelaskan kritik ekonomi feminis dan new objectivity Nelson.Kesimpulan yang diperoleh adalah permasalahan PRT dapat diselesaikan dengan newobjectivity Nelson yang mendorong pemerintah agar memberikan PRT perlindungan hukum untuk menjamin hak-haknya sebagai sebuah pekerjaan yang memiliki nilai ekonomi dan nilai tawar.

---

The important role of domestic workers on the social life and the countrys economy is not appreciated. They are susceptible to many cases, such as physical, verbal, economic, psychological and sexual violence and even human trafficking problem. These cases occur because domestic workers are not included in the law protection as a job, so many domestic workers rights are not fulfilled, such as getting a decent salary, a clear work deadline, and feeling safe in the workplace. Lack of government attention to domestic workers, making their lives close to poverty. This condition is due to the understanding of the male-centered mainstream economy and economic machine. The economy becomes inhuman because it releases discussion of morality and marginalizes womens domestic activities that are considered less productive, so that they are not worthy of being recognized as economic activities. That notion was rejected by Nelson's feminist economy and new objectivity who wanted economic without gender bias and more humanity. The feminist critique method is used to explain the location of gender bias in the mainstream economy which is the cause of the lack of legal protection for domestic workers, then explain the criticism of feminist economy and the new objectivity of Nelson. The conclusion is that the problem of domestic workers can be solved by Nelsons new objectivity which encourages the government to provide domestic workers with legal protection to guarantee their rights as jobs that have economic value and bargaining position."

"Terjadinya diskriminasi terhadap gender tertentu terutama pada perempuan salah satunya karena kebijakan-kebijakan yang digagas oleh institusi pemerintah. Persepsi datang karena pemerintah daerah menganggap kebijakan yang dibuat mampu melindungi perempuan. Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah, pemerintah daerah justru menghasilkan kebijakan yang melemahkan perempuan. Melalui metode structural, cultural, and standpoint feminist theories dan pendekatan pemikiran Susan Moller Okin dan Gayatri Chakravorty Spivak, artikel ini menganalisis Peraturan Daerah yang diskriminatif terhadap perempuan. Teori Sandra Harding ditujukan sebagai bentuk kritik permasalahan multikultural dari perspektif epistemologi feminis ketika mengandalkan pengetahuan yang dominan dalam pembentukan kebijakan daerah. Pendekatan pengalaman dalam wilayah feminis multikultur mensyaratkan mendengar pengalaman alih-alih menganggap institusi pemerintah sebagai sumber tunggal pengetahuan. Pertukaran pengetahuan melalui pengalaman diperlukan untuk membentuk Peraturan Daerah yang berkeadilan. Keterlibatan perempuan dalam pembentukan kebijakan daerah seperti yang dipaparkan Sandra Harding adalah bentuk penghargaan atas pengetahuan yang berbeda. Artikel ini merupakan kritik terhadap pembuat kebijakan Peraturan Daerah yang tidak berperspektif gender.

---

Occurring on certain types of opponents in women is one of them because of policies initiated by the government. Perception comes because the local government considers policies that are made capable of protecting women. In the Regional Regulation, the regional government issues a policy that attaches women. Through structural, cultural and feminist theoretical perspectives and through the discussion of Susan Moller Okin and Gayatri Chakravorty Spivak, this article analyzes Regional Regulations that discriminate against women. Sandra Hardings theory is intended as a critique of multicultural forms from the perspective of feminist epistemology compilation relying on dominant knowledge in regional policy formation. Gaining experience in a multicultural feminist area requires hearing experience instead of considering the government as the sole source of knowledge. Exchange of knowledge through experience is needed to make fair regional regulations. Related to women in regional policy making, as explained by Sandra Harding, is a form of appreciation for different knowledge. This article is a criticism of policy makers who are not gender perspective."

"Migrasi perempuan sebagai pekerja rumah tangga PRT telah menjadi sebuah fenomena hubungan internasional yang masih minim dibahas dalam literatur akademis. Pembahasan dalam literatur mengenai migrasi perempuan sebagai PRT seringkali terfokus kepada bagaimana mereka merupakan korban yang rentan terhadap berbagai subordinasi dan opresi. Perempuan PRT migran telah dijuluki sebagai pahlawan devisa dalam istilah populer di Indonesia, namun mereka masih direpresentasikan sebagai korban yang tidak berdaya. Tinjauan pustaka dalam tulisan ini memperlihatkan bahwa terdapat kesenjangan literatur dalam membahas keberdayaan yang dimiliki para perempuan PRT selama proses migrasi. Penelitian ini berupaya untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menyorot agensi yang dimiliki para perempuan PRT migran. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus feminis terhadap pengalaman enam perempuan PRT migran yang telah kembali ke Indonesia. Dengan menganalisis perjuangan para perempuan tersebut dalam memberdayakan diri mereka pada saat maupun setelah mengalami berbagai bentuk opresi, akan terlihat bagaimana agensi telah dimanifestasikan oleh para perempuan PRT migran selama migrasi. Pada akhirnya, penelitian ini mengungkapkan bagaimana perempuan PRT migran telah memanifestasikan keberdayaan mereka melalui pembuatan keputusan bermigrasi dalam struktur patriarkis, kemampuan untuk melawan struktur dengan aktivisme, serta dengan menjadi agen pembangunan dan perubahan bagi komunitasnya.

---

The migration of women as domestic workers has become an international relations phenomenon that still lacks academic attention. The literatures discussing about migration of women as domestic workers has focused on representing them as victims who are vulnerable towards many forms of subordination and oppression. Women migrant domestic workers have been commonly addressed as ldquo heroes of foreign exchange rdquo in Indonesia, yet they are also still represented as powerless victims. The literature review in this research shows that there is a literature gap in the discussion of women migrant domestic workers during the migration process. This research seeks to fill in that gap by highlighting the agency of women migrant domestic workers. This research uses the feminist case study method towards the experience of six women migrant domestic workers who have returned to Indonesia. The author believes that by analyzing the struggle of those women in empowering themselves both during and after oppression, it will show how agency is manifested by these women migrant domestic workers throughout the migratory process. Through this research, it will be revealed how women migrant domestic workers have manifested their empowerment through their decision to migrate in a patriarchal structure, their capability in defying structure through activism, and also through becoming agents of development and change for their communities. "

"Studi ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi upah pembantu rumah tangga di Indonesia dengan menggunakan data Sakernas tahun 2013. Hasil regresi OLS menunjukkan bahwa faktor umur, jenis kelamin laki-laki, berstatus kawin, tinggal di daerah perkotaan, berpendikan SMP dan SMA ke atas berturut-turut merupakan faktor yang berpengaruh menaikkan upah pekerja rumah tangga, sedangkan variabel pendidikan untuk SD ke bawah dan pelatihan kerja tidak memiliki pengaruh signifikan secara statistik.

---

This study aims to determine the factors that affect wages of domestic workers in Indonesia using data Sakernas 2013. OLS regression results indicate that age, male gender, marital status, living in urban areas, highly educated middle and high school is an influential factor to raise the wages of domestic workers, while education variable to SD down and vocational training has no statistically significant effect."

"Pekerja rumah tangga (PRT) memainkan peran penting dalam masyarakat modern di mana banyak individu tidak memiliki waktu untuk mengurus pekerjaan rumah tangga mereka. Menurut Badan Pusat Statistik, terdapat 54,29 juta penduduk Indonesia yang bekerja di sektor formal, dengan sebagian besar dari mereka bekerja lebih dari tiga puluh lima jam per minggu. Kondisi ini menyebabkan banyak pekerja formal merasa lelah dan membutuhkan bantuan PRT untuk menyelesaikan pekerjaan rumah tangga. Berdasarkan data dari International Labour Organization (ILO), pada tahun 2015 terdapat 4,2 juta PRT di Indonesia, menunjukkan tingginya ketergantungan masyarakat terhadap jasa mereka. Melalui Konvensi No. 189, ILO menekankan pentingnya perlindungan PRT di seluruh dunia. PRT sering bekerja dalam kondisi yang tidak diawasi dan hak-haknya mudah dilanggar. Di Indonesia, pekerja rumah tangga sering kali tidak memiliki kontrak kerja yang jelas, beban kerja yang tidak terukur, jam kerja yang tidak terbatas, upah rendah, dan tanpa jaminan kesehatan. Meskipun Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menetapkan hak-hak standar bagi pekerja, PRT seringkali dikecualikan dari perlindungan tersebut. Penelitian menunjukkan bahwa posisi tawar PRT yang lemah, kurangnya organisasi pekerja yang representatif, dan kebijakan pemerintah yang kurang responsif memperburuk situasi ini. Analisis ini akan mengacu kepada perlindungan hukum PRT di Indonesia dengan mempelajari hukum dari negara lain seperti Singapura, Hong Kong, dan Afrika Selatan untuk memberikan rekomendasi perbaikan. Penelitian ini menggunakan metode penulisan doktrinal dengan mengkaji sumber hukum primer dan sekunder. Data akan dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif analitis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai perlindungan hukum PRT di Indonesia dan memberikan rekomendasi untuk memperbaiki kebijakan yang ada agar lebih sesuai dengan standar internasional. Penelitian ini mendukung perlindungan yang lebih baik dan layak bagi PRT di Indonesia.

---

Domestic workers play a crucial role in modern society where many individuals don’t have the time to manage their household chores. According to the Badan Pusat Statistik, there are 54.29 million Indonesians working in the formal sector, with most of them working more than thirty-five hours per week. This condition causes many formal sector workers to feel exhausted and in need of Dometic Workers to complete their household tasks. Based on data from the International Labour Organization (ILO), in 2015, there were 4.2 million Domestic Workers in Indonesia, indicating the high dependence of society on their services. Through Convention No. 189, the ILO emphasizes the importance of protecting Domestic Workers worldwide Domestic Workers often work in unmonitored conditions, making it easy for their rights to be violated. In Indonesia,Domestic Workers frequently lack clear employment contracts, have unmeasured workloads, unlimited working hours, low wages, and no health insurance. Although UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003concerning Manpower sets standard rights for workers Domestic Workers are often excluded from this protection. Research shows that the weak bargaining position of Domestic Workers the lack of representative worker organizations, and unresponsive government policies worsen this situation. This analysis will refer to the legal protection of domestic workers (DW) in Indonesia by studying the laws of other countries such as Singapore, Hong Kong, and South Africa to provide recommendations for improvement. This research employs a doctrinal writing method by reviewing primary and secondary legal sources. The data will be analyzed qualitatively and presented in a descriptive-analytical form. The results of this research are expected to provide a better understanding of the legal protection of Domestic Workers in Indonesia and offer recommendations for improving existing policies to align more closely with international standards. This research supports better and more appropriate protection for Domestic Workers in Indonesia."

"Pekerja rumah tangga (PRT) memainkan peran penting dalam masyarakat modern di mana banyak individu tidak memiliki waktu untuk mengurus pekerjaan rumah tangga mereka. Menurut Badan Pusat Statistik, terdapat 54,29 juta penduduk Indonesia yang bekerja di sektor formal, dengan sebagian besar dari mereka bekerja lebih dari tiga puluh lima jam per minggu. Kondisi ini menyebabkan banyak pekerja formal merasa lelah dan membutuhkan bantuan PRT untuk menyelesaikan pekerjaan rumah tangga. Berdasarkan data dari International Labour Organization (ILO), pada tahun 2015 terdapat 4,2 juta PRT di Indonesia, menunjukkan tingginya ketergantungan masyarakat terhadap jasa mereka. Melalui Konvensi No. 189, ILO menekankan pentingnya perlindungan PRT di seluruh dunia. PRT sering bekerja dalam kondisi yang tidak diawasi dan hak-haknya mudah dilanggar. Di Indonesia, pekerja rumah tangga sering kali tidak memiliki kontrak kerja yang jelas, beban kerja yang tidak terukur, jam kerja yang tidak terbatas, upah rendah, dan tanpa jaminan kesehatan. Meskipun Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menetapkan hak-hak standar bagi pekerja, PRT seringkali dikecualikan dari perlindungan tersebut. Penelitian menunjukkan bahwa posisi tawar PRT yang lemah, kurangnya organisasi pekerja yang representatif, dan kebijakan pemerintah yang kurang responsif memperburuk situasi ini. Analisis ini akan mengacu kepada perlindungan hukum PRT di Indonesia dengan mempelajari hukum dari negara lain seperti Singapura, Hong Kong, dan Afrika Selatan untuk memberikan rekomendasi perbaikan. Penelitian ini menggunakan metode penulisan doktrinal dengan mengkaji sumber hukum primer dan sekunder. Data akan dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif analitis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai perlindungan hukum PRT di Indonesia dan memberikan rekomendasi untuk memperbaiki kebijakan yang ada agar lebih sesuai dengan standar internasional. Penelitian ini mendukung perlindungan yang lebih baik dan layak bagi PRT di Indonesia.

---

Domestic workers play a crucial role in modern society where many individuals don’t have the time to manage their household chores. According to the Badan Pusat Statistik, there are 54.29 million Indonesians working in the formal sector, with most of them working more than thirty-five hours per week. This condition causes many formal sector workers to feel exhausted and in need of Dometic Workers to complete their household tasks. Based on data from the International Labour Organization (ILO), in 2015, there were 4.2 million Domestic Workers in Indonesia, indicating the high dependence of society on their services. Through Convention No. 189, the ILO emphasizes the importance of protecting Domestic Workers worldwide Domestic Workers often work in unmonitored conditions, making it easy for their rights to be violated. In Indonesia,Domestic Workers frequently lack clear employment contracts, have unmeasured workloads, unlimited working hours, low wages, and no health insurance. Although UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003concerning Manpower sets standard rights for workers Domestic Workers are often excluded from this protection. Research shows that the weak bargaining position of Domestic Workers the lack of representative worker organizations, and unresponsive government policies worsen this situation. This analysis will refer to the legal protection of domestic workers (DW) in Indonesia by studying the laws of other countries such as Singapore, Hong Kong, and South Africa to provide recommendations for improvement. This research employs a doctrinal writing method by reviewing primary and secondary legal sources. The data will be analyzed qualitatively and presented in a descriptive-analytical form. The results of this research are expected to provide a better understanding of the legal protection of Domestic Workers in Indonesia and offer recommendations for improving existing policies to align more closely with international standards. This research supports better and more appropriate protection for Domestic Workers in Indonesia."

"ABSTRAKStudi yang menggunakan metode penelitian yuridis normatif ini membahas mengenai Pekerja Rumah Tangga PRT dalam Hukum Ketenagakerjaan, khususnya Perlindungan. Mengenai tenaga kerja yang berlaku dalam hukum ketenagakerjaan adapun hubungan mengenai pekerja rumah tangga khususnya tentang perlindungan PRT yang tinggal dirumah majikan dan PRT yang tidak tinggal di rumah majikan. Pada umumnya orang yang memakai jasa PRT tidak memberikan kesejahteraan, sedangkan hukum ketenagakerjaan memberikan kesejahteraan kepada para pekerja formal dan informal. Setiap pekerja mempunyai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan dan majikan pun harus menghormati hak kewajiban dari PRT tersebut. Dengan demikian yang harus diperhatikan dari perlindungan PRT dengan menggunaka jasa PRT sesuai dengan hukum ketenagakerjaan. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa perlindungan PRT di Indonesia kurang mencakup semua PRT yang bekerja di posisi manapun yang bersifat kekeluargaan sampai bersifat atasan, bawahan dimana melakukan perlindungan harus melibatkan peran dari Rukun Tentangga RT sebagai aparat setempat.

---

ABSTRACTThis study uses a normative juridical research methods that deals with domestic workers in Labor Law, especially in protection. In regards to labor force that 39 s applicable in the labor law, as well as the relationship on domestic workers, Which focuses especially on the the protection of domestic workers living in the homes of employers and those who do not. In general, people who uses the services of domestic workers do not pride welfare to them, whilst in contrast, the labor law provides welfare to formal and informal workers. Every worker has the rights and obligations to do and the employer must respect the right of duty of each domestic workers. Thus, the protection of domestic workers should be considered with their services in accordance with the labor low. The results of this study indicate that the protection of domestic workers in Indonesia does not cover all domestic workers who are working in any position that is familial to superiors, subordinates where the protection must involve the role of Rukun Aboutga RT as the local officials."

"Kekerasan terhadap perempuan pekerja rumah tangga merupakan kekerasan yang terjadi di ranah publik. Kekerasan terhadap perempuan tidak hanya terjadi di kehidupan nyata, tetapi juga terjadi di media sosial. Melalui media sosial, perempuan pekerja rumah tangga dijadikan sebagai sebuah komoditas yang dieksploitasi untuk meraih lebih banyak penonton. Adapun kekerasan yang terjadi terhadap perempuan pekerja rumah tangga di media sosial ditunjukkan melalui visualisasi dan dialog dalam Web Series Pembantu Masa Gitu. Web Series Pembantu Masa Gitu merupakan web series dalam format film pendek yang dibuat oleh Studio Z. Web Series Pembantu Masa Gitu menampilkan viktimisasi primer terhadap tokoh perempuan pekerja rumah tangga dan memberikan representasi yang tidak sesuai dengan kenyataan mengenai perempuan pekerja rumah tangga. Dengan menggunakan metode analisis konten atau isi kualitatif yang dikaitkan dengan kriminologi visual, hasil analisis menunjukkan bahwa tokoh perempuan pekerja rumah tangga menerima pelecehan seksual di tempat kerja, objektifikasi seksual, dan stereotip gender. Teori feminis radikal kemudian digunakan untuk melihat patriarki sebagai penyebab utama dari penderitaan yang dialami oleh perempuan pekerja rumah tangga. Web Series Pembantu Masa Gitu dijadikan sebagai sebuah alat propaganda untuk Studio Z menyebarluaskan sistem patriarki melalui media sosial. Pada akhirnya, visualisasi kekerasan terhadap perempuan pekerja rumah tangga yang secara terangterangan ditampilkan di dalam Web Series Pembantu Masa Gitu menunjukkan bahwa Studio Z berusaha untuk menjustifikasi patriarki dan melanggengkan kekerasan terhadap perempuan pekerja rumah tangga.

---

Violence against women domestic workers is violence that occurs in the public sphere. Violence against women does not only occur in real life, but also occurs on social media. Through social media, women domestic workers are used as a commodity to be exploited to reach a wider audience. The violence that occurs against women domestic workers on social media is shown through visualization and dialogue in the Web Series Pembantu Masa Gitu. The Web Series Pembantu Masa Gitu is a web series in short film format made by Studio Z. The Web Series Pembantu Masa Gitu presents the primary victimization of women domestic workers and provides a representation that is not in accordance with the reality of women domestic workers. By using the method of content analysis or qualitative content associated with visual criminology, the results of the analysis show that women domestic workers receive sexual harassment in the workplace, sexual objectification, and gender stereotypes. Radical feminist theory is then used to see patriarchy as the main cause of the suffering experienced by women domestic workers. Web Series Pembantu Masa Gitu is used as a propaganda tool for Studio Z to disseminate the patriarchal system through social media. In the end, the visualization of violence against women domestic workers that is openly displayed in the Web Series Pembantu Masa Gitu shows that Studio Z is trying to justify patriarchy and perpetuate violence against women domestic workers."

"Melihat maraknya berita di media massa terkait tindak kekerasan majikan terhadap TKW-PRT, studi ini bertujuan untuk mengetahui relasi kekuasaan yang terjadi antara majikan dan TKW-PRT di Malaysia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Informan pada penelitian ini adalah majikan berwarganegara Malaysia dan TKWPRT Indonesia yang bekerja di Malaysia. Relasi kekuasaan yang terjadi antara majikan dan TKW-PRT bersifat eksploitatif. Faktor budaya, karakter individu, stereotipe, dan pengalaman mempengaruhi terjadinya relasi kekuasaan Pekerjaan sebagai TKW-PRT mengalienasi individu dari produk kerjanya dan masyarakat luas. Adanya kecenderungan terjadinya kesadaran palsu pada TKW-PRT sehingga mengorbankan pemenuhan kebutuhan dirinya. Konflik terjadi terkait hak-hak TKWPRT yang tidak dipenuhi majikan. Hubungan emosional berfungsi meredam konflik majikan dan TKW-PRT. Kesadaran kelas (class struggle) antara TKW-PRT belum terealisasi disebabkan oleh ketergantungan akan upah dari majikan.

---

As the news rampant in mass media related to the act of violence towards the Indonesian domestic workers (TKW-PRT), this study is intended to know the power relations that occur between employees and Indonesian domestic workers in Malaysia. This research is currently using the qualitative method. The informers in this study is the employee of Malaysian citizens and Indonesian domestic workers (TKW-PRT) from Indonesia works in Malaysia in order to view the power relations. Power relations that occur between employee and Indonesian domestic workers (TKW-PRT) is nature exploitative. The factor of culture, individual character, stereotype and experiences influence the occurrence of power relations of employment as the Indonesian domestic workers (TKW-PRT). Therefore, it will alienated the individual from her work product and societies. The occurrence of false consciousness towards the Indonesian domestic workers (TKW-PRT) until she sacrifice her self-fulfillment. Conflicts occur related to the rights of Indonesian domestic workers (TKW-PRT) that is not filled by the employee. Emotional relationship is functionate on muffling the conflict of the employee and the Indonesian domestic workers (TKW-PRT). Class consciousness (class struggle) between the domestic workers is still not being realised due to the demands of salary from employee."