Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Overbooking merupakan salah satu strategi bisnis maskapai penerbangan untuk menjual tiket pesawat melebihi kapasitas pesawat guna mengoptimalkan pendapatan. Ketidakjelasan pengaturan overbooking di Indonesia cenderung membuat maskapai penerbangan berargumen bahwa adanya penolakan boarding penumpang dalam suatu penerbangan disebabkan oleh kesalahan teknis yang mengakibatkan adanya perubahan jenis pesawat. Di sisi lain, penumpang memiliki akses terbatas ke informasi yang diberikan oleh maskapai. Selama ini, penumpang yang ditolak boarding hanya dilihat sebagai bentuk penundaan penerbangan yang penanganannya diatur dalam standar prosedur operasional maskapai. Oleh karena itu, dalam tugas akhir ini penulis mengulas tentang praktek overbooking dalam penjualan tiket pesawat dari perspektif hukum perlindungan konsumen. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menganalisis regulasi, berbagai literatur, dan kasus yang ditemukan. Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik overbooking dapat merugikan penumpang yang tidak dapat terangkut karena kapasitas pesawat yang sudah penuh. Kemudian, pengaturan pemindahbukuan yang tidak jelas di Indonesia mencederai hak penumpang untuk mendapatkan informasi yang sebenarnya. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah perlu merumuskan regulasi terkait overbooking yang dapat mengakomodir perlindungan konsumen di sektor penerbangan seperti di Uni Eropa dan Amerika Serikat.

---

Overbooking is one of the airline's business strategies to sell airplane tickets beyond the capacity of the aircraft in order to optimize revenue. The ambiguity of overbooking arrangements in Indonesia tends to make airlines argue that there is a refusal to board a passenger on a flight due to a technical error resulting in a change in aircraft type. On the other hand, passengers have limited access to information provided by the airline. So far, passengers who have been refused boarding have only been seen as a form of flight delays where the handling is regulated in the airline's standard operating procedures. Therefore, in this final project the author reviews the practice of overbooking in airplane ticket sales from the perspective of consumer protection law. The author uses a normative juridical research method by analyzing regulations, various literatures, and cases found. This research shows that the practice of overbooking can be detrimental to passengers who cannot be transported because the aircraft's capacity is already full. Then, unclear book-entry arrangements in Indonesia injure passengers' right to get real information. Based on this, the government needs to formulate regulations related to overbooking that can accommodate consumer protection in the aviation sector, such as in the European Union and the United States."

"Dalam kasus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Mandala Airlines membawa konsekuensi bagi konsumen, dimana ganti rugi yang diberikan kepada konsumen pemegang tiket yang belum sempat menggunakan tiketnya adalah berupa saham kepemilikan dalam Mandala Airlines. Dari penelitian kasus ini diperoleh hasil bahwa Mandala Airlines belum memberikan perlindungan yang semestinya bagi konsumen sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dari uraian ditas, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsekuensi yuridis bagi kepentingan konsumen dalam putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Mandala Airlines. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang bersifat hukum atau berupa norma hukum tertulis. Untuk menjembatani kondisi konsumen dengan posisi tawar yang lemah, maka Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 sangat diperlukan, sedangkan terjadinya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, hukum yang tersedia adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

---

Suspension of Payment of Mandala Airlines brings consequences for consumers, where the compensation provided to the consumer ticket holders who have not had to use the ticket is in the form of stock ownership in Mandala Airlines. From this case study obtained results that Mandala Airlines has not given proper protection for consumers in accordance with that stipulated in Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection. From the description, this research aims to ascertain legal consequences for the interests of consumers in decision Suspension of Payment Mandala Airlines. This research used normative legal research method by examining literatures or other secondary data related to law and any form of written legal norms. To connect the consumer condition with a weak bargaining position, the Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection is necessary, while the Suspension of Payment, available law is Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Payment."

"Praktik Denied Boarding pada maskapai penerbangan menjadi salah satu praktik yang diberlakukan kepada masyarakat. Denied boarding terjadi ketika maskapai menolak mengizinkan seorang penumpang yang sudah memiliki tiket untuk naik pesawat yang sama karena alasan operasional atau kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau aspek hukum yang melindungi konsumen dalam kasus denied boarding khususnya kasus involuntary denied boarding serta menganalisis kepatuhan maskapai terhadap regulasi perlindungan konsumen yang berlaku. Metode pendekatan yuridis normatif dan empiris digunakan dalam penelitian ini. Data sekunder dianalisis melalui peraturan perundang-undangan, penyelsaian kasus terkait, serta dokumentasi dan kebijakan internal maskapai penerbangan terkait perlindungan konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Indonesia belum terdapat kerangka hukum yang ditetapkan dengan jelas untuk melindungi konsumen dari praktik involuntary denied boarding yang tidak adil dan merugikan, juga terkait implementasi dan kepatuhan maskapai penerbangan terhadap regulasi perlindungan konsumen masih menimbulkan permasalahan. Dalam penelitian ini akan disajikan juga ketentuan dan bentuk implementasi terkait kasus involuntary denied boarding dari luar negeri yakni dari Malaysia, Uni Eropa dan Amerika Serikat. Akan diberikan deskripsi tentang tantangan hukum yang dihadapi oleh konsumen dan upaya hukum yang dapat diambil untuk menegakkan hak-hak mereka. Rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas regulasi dan penegakan hukum dalam melindungi konsumen dari involuntary denied boarding juga dibahas. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka sebagai konsumen penerbangan dan mendorong maskapai penerbangan untuk lebih mematuhi peraturan perlindungan konsumen yang berlaku demi menciptakan pengalaman penerbangan yang lebih adil dan bermartabat bagi semua pihak. Dengan meningkatnya kesadaran dan kepatuhan, diharapkan praktik denied boarding pada maskapai penerbanganbisa memiliki resolusi terbaik, memberikan manfaat positif bagi konsumen dan industri penerbangan secara keseluruhan.

---

Denied Boarding practice in airlines has become one of the practices imposed on society. Denied boarding occurs when an airline refuses to allow a passenger who already has a ticket to board the same flight due to operational or policy reasons. This research aims to review the legal aspects that protect consumers in cases of denied boarding, particularly in cases of involuntary denied boarding, and analyze airlines' compliance with applicable consumer protection regulations. Normative and empirical juridical approaches are used in this study. Secondary data is analyzed through legislation, case settlements, as well as documentation and internal policies of airlines related to consumer protection. The research findings indicate that in Indonesia, there is no clearly established legal framework to protect consumers from unfair and detrimental involuntary denied boarding practices, and issues related to the implementation and compliance of airlines with consumer protection regulations persist.This study also presents provisions and implementation forms related to involuntary denied boarding cases from foreign countries, namely Malaysia, the European Union, and the United States. Descriptions of legal challenges faced by consumers and legal remedies available to enforce their rights will be provided. Recommendations to enhance the effectiveness of regulations and law enforcement in protecting consumers from involuntary denied boarding are also discussed.This research aims to increase public awareness of their rights as airline consumers and encourage airlines to better comply with applicable consumer protection regulations, creating a fair and dignified flying experience for all parties involved. With increased awareness and compliance, it is hoped that denied boarding practices in airlines can be resolved in the best possible way, bringing positive benefits to consumers and the aviation industry as a whole."

"Skripsi ini membahas mengenai prosedur keterlambatan yang harus dilakukan oleh pihak Lion Air sebagai bentuk perlindungan konsumen bagi para penumpang. Keterlambatan maskapai penerbangan menjadi masalah setiap tahunnya dalam dunia penerbangan di Indonesia. Analisis ini dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 89 Tahun 2015 Tentang Penanganan Keterlambatan (Delay Management) Pada Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal Di Indonesia. Lion Air tidak responsif dalam penanganan keterlambatannya, hal ini membuat pemerintah turun tangan dalam masalah ini sehingga Lion Air secepatnya memberikan alasan keterlambatan tersebut dan memberikan kompensasi kepada para penumpang pada hari ketiga. Hal ini melanggar ketentuan-ketentuan yang tertera dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Menteri Perhubungan tersebut. Kasus ini dikaitkan pula dengan ketentuan jangka waktu pemberian kompensasi yang tidak diatur dalam peraturan menteri ini. Sehingga dapat disimpulkan Pihak Lion Air terlambat dalam penanganan ini walaupun tanggung jawab dalam pemberian kompensasi sudah dilakukan.

---

This study discusses the delay procedure that must be taken by Lion Air as a form of consumer protection for passengers. Airlines delay has become an annual problem in air transport business in Indonesia. This study discusses such problem by analyzing Law no. 8 of 1999 on Consumer Protection and Regulation Minister of Transportation no. 89 of 2015 on Flight Delay Management on Scheduled Commercial Air Transport Business Entity in Indonesia. The unresponsive Lion Air had only provided the reason for the delay and compensation for the passengers on the third day of delay, after directly pushed by the Government. Such action violated Consumer Portection Law and the Regulation Minister of Transportation. This study also discusses the time period for the obligation to give compensation which is not regulated under the Regulation Minister of Transporation. In conclusion, Lion Air was late in handling the problem despite the compensation that they had provided."

"Permasalahan dalam skripsi ini ialah bagaimana permasalahan terkait barang bawaan penumpang baik itu bagasi kabin dan bagasi tercatat yang dialami oleh konsumen pengguna jasa angkutan udara di Indonesia, apakah maskapai penerbangan Qatar Airways dapat memberikan tanggung jawab atas hilangnya bagasi kabin milik Leo Mualdy Christoffel, serta bagaimana pelaksanaan tanggung jawab dari pihak maskapai penerbangan Qatar Airways dalam kasus Qatar Airways v Leo Mualdy Christoffel. Bentuk penulisan yang dilakukan dalam penelitian ini ialah penelitian yuridis normatif dengan cara menganalisis bahan pustaka atau dokumen siap pakai. Hasil penelitian menjelaskan bahwa permasalahan yang kerap terjadi terkait dengan barang bawaan penumpang maskapai penerbangan ialah terjadinya kehilangan terhadap barang bawaan penumpang baik bagasi tercatat maupun bagasi kabin. Maskapai penerbangan Qatar Airways dapat memberikan tanggung jawab terhadap kerugian yang dialami oleh konsumen karena tindakan yang dilakukan oleh Qatar Airways yang telah lalai dalam menerapkan pelayanan jasa serta standar mutu yang sangat merugikan konsumen. Qatar Airways sebagai pelaku usaha penerbangan harus bertanggung jawab untuk melakukan ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh konsumen menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Penerbangan. Penulis memiliki beberapa saran terkait permasalahan dalam skripsi ini yaitu Kementerian Perhubungan harus menindak tegas segala bentuk pelanggaran karena hal tersebut merugikan konsumen penerbangan di Indonesia, perlunya perlindungan hukum terhadap penumpang pesawat udara sebagai konsumen yang merasa hak-hak nya dirugikan, serta maskapai Qatar Airways harus meningkatkan sistem keamanan dalam kabin pesawat dengan penyediaan alat pengamanan dalam kabin serta pihak maskapai harus menindak secara tegas oknum-oknum yang melakukan pencurian.

---

The problem explained within this thesis is about the carriages carried by passengers of airline companies whether it 39 s listed baggage or cabin baggage experienced by indonesian users of international airline service, whether Qatar Airways capable of the liability caused by the loss of baggage belonging to Leo Mualdy Christoffel that was stored on the cabin, and how the liability is enforced. The Writing form for this thesis is normative juridical, by analyzing Literatures and ready documents. The research points out the problem that is often experienced with passenger 39 s baggage is the loss of carriages whether it 39 s listed or not cabin. Qatar Airways airline service may give responsibility for losses suffered by consumers due to the action taken by Qatar Airways which has been negligent in applying the standard of service and quality that is very detrimental to consumers. Qatar Airways as flight business operators should be responsible for conducting compensation for losses suffered by consumers under the Consumer Protection Law and the Law on Aviation. The author has suggestions related to problems in this thesis which is for the Ministry of Transportation must take stern action against any violation because it is detrimental to consumers low in Indonesia, the need for legal protection against air passengers as consumers feel the rights of its impaired, Qatar Airways must improve security systems within the aircraft cabin with the provision of security equipment in the cabin and the airline should minimize those who commit theft."

"Tidak terima perlakuan diskriminatif tersebut, Ridwan layangkan gugatan perbuatan perdata kepada Lion Air. Selain itu, Ridwan juga mengugat PT Angkasa Pura II dan Kementerian Perhubungan di pengadilan. Bagaimana pengaturan terhadap pelayanan maskapai penerbangankepada konsumen yang memiliki keterbatasan fisik (cacat) di Indonesia, serta Apakah putusan No. 231/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst. sudah sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada di Indonesia, untuk menjawab permasalahan tersebut dengan menggunakan metode penelitian normatif, yang menekankan pada penggunaan data sekunder atau berupa norma hukum tertulis. Dengan menggunakan bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat pada masyarakat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah undang-undang serta peraturan dibawahnya serta bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi bahan hukum primer serta implementasinya, yaitu bulu, makalah, skripsi, laporan penelitian, dan artikel hukum, sehingga dapat diketahui Indonesia sudah memiliki beberapa instrumen peraturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan hukum terhadap penumpang pesawat udara, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, Peraturan Pemerintah No. 70 tahun 2001 Tentang Kebandarudaraan, Keputusan Menteri No. KM 48 tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Bandar Udara Umum serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

---

No thank those discriminated against, Ridwan layangkan civil action lawsuit to Lion Air. In addition, Ridwan also mengugat PT Angkasa Pura II and the Ministry of Transportation in court. How regulation of airline services penerbangankepada consumers who have physical limitations (disability) in Indonesia, and this decision No.. 231/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst. is in conformity with the provisions of the existing regulations in Indonesia, to address these problems by using normative research, which emphasizes the use of secondary data or the form of a written legal norms. By using primary legal materials are materials that have the force of law binding on society and the materials used in this study are the laws and regulations under it as well as secondary legal materials are materials that provide information or other matters relating to the content of the material primary law and its implementation, the feathers, papers, theses, research reports, and articles of law, so as to know Indonesia already has several instruments of legislation that gives legal protection to passenger aircraft, including law No. 1 Year 2009 on Flights, Government Regulation. 70 year 2001 about airport affairs, Ministerial Decree. KM 48 of 2002 on the Implementation of Public Airport and Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai bagaimana perlindungan hukum yang diberikanterhadap pemegang tiket sebagai kreditor PT. Mandala Airlines dalam haldikabulkannya PKPU, dan bagaimana dampak hukum terhadap PT. MandalaAirlines atas dikabulkannya permohonan PKPU. Penelitian ini menggunakanpendekatan yuridis normatif. Penulis memperoleh kesimpulan bahwa padadasarnya lembaga PKPU memang ditujukan memberikan perlindungan hukumbagi kreditor dalam bentuk jaminan pembayaran yang adil secara pro rata.Dikabulkannya PKPU menyebabkan beberapa akibat hukum bagi debitor yaituberpindahnya kewenangan mengurus harta, hak untuk melakukan pemutusanhubungan kerja, terhadap perjanjian untuk menyerahkan barang dan terhadapdebitor penyewa serta akibat hukum lainnya yang berhubungan terhadap utangutangdebitor.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the legal protection of the ticket holders as creditors of PTMandala Airlines consequent to the granting of its PKPU, and the legal impact forPT Mandala Airlines upon the granting of its PKPU. This thesis uses normativejuridical as its research method. Author concludes the purpose of PKPU itself is togive creditors a legal protection in the form of a guarantee of pro rata payments.The granting of PKPU results in legal impacts such as authority changeover, theright of work termination, the hand-over goods to the debtor and other legalimpacts relating to the debtors’ debts."

"Skripsi ini membahas mengenai dugaan pelanggaran praktek diskriminasi yangdilakukan oleh PT. Garuda Indonesia, Tbk (Garuda Indonesia) sebagaimana yangdiatur pada Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. GarudaIndonesia, sebagai maskapai yang dipilih oleh banyak konsumen, didugamelakukan praktek diskriminasi dalam melakukan penjualan tiket rute Middle EastAsia. Perkara ini kemudian menggunakan perubahan perilaku sebagai prosespenanganan perkara untuk pertama kalinya sejak diatur pada Peraturan KomisiPengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019. Dalam penelitian ini, penulismenganalisis mengenai pembuktian dari dugaan pelanggaran tersebut sertapenerapan dari perubahan perilakunya. Metode penelitian yang digunakan adalahyuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Dari penelitian yang dilakukan,penulis memperoleh kesimpulan bahwa dugaan pelanggaran praktek diskriminasitidak dapat dibuktikan dan dalam penerapan perubahan perilaku ditemukanbeberapa permasalahan. Dengan demikian, menurut penulis diperlukan adanyapedoman yang mengatur lebih lanjut mengenai perubahan perilaku.

---

This thesis discusses the alleged infringement of discriminatory practices conducted

by PT. Garuda Indonesia, Tbk (Garuda Indonesia) as stipulated in Article 19 letter

d of Law Number 5 Year 1999. Garuda Indonesia, as the chosen airline by many

customers, is suspected of engaging in discriminatory practices in selling tickets for

Middle East Asia routes. This case then uses a change of behavior as a case handling

process for the first time since it is regulated in the Regulation of The Commission

for the Supervision of Business Competition Number 1 Year 2019. In this research,

the author analyzes whether the alleged infringement could be proven and how the

change of behavior is implemented. The research method used is normative

juridical with a qualitative approach. From the research conducted, the author

concluded that the alleged infringement of discriminatory practices could not be

proven and several problems were found in using the change of behavior. Thus,

according to the author, there is a need for guidelines that further regulate the

change of behavior."

"ABSTRAKUU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan mewajibkan setiap penyediajasa angkutan udara untuk menyediakan asuransi dalam bentuk Asuransi JasaRaharja. Di samping menerapkan Asuransi Jasa Raharja, Lion Air menyediakansistem pertanggungan yang disebut Asuransi Perjalanan Lion Air. Denganmenggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian ini mengkaji status AsuransiPerjalanan Lion Air merujuk pada Asuransi Jasa Raharja sebagai asuransi wajib,pemenuhan hak-hak konsumen pengguna jasa, serta perlindungan terhadapkonsumen yang tidak membayar Asuransi Perjalanan Lion Air. Pengumpulan datamelalui kuesioner menunjukkan sebagian besar responden tidak mengetahuiadanya Asuransi Jasa Raharja dalam jasa penerbangan dan tidak membacaketerangan lebih lanjut mengenai Asuransi Perjalanan Lion Air sebelummelakukan transaksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Asuransi PerjalananLion Air merupakan asuransi tambahan; hak atas informasi serta hak untukmendapat pembinaan dan pendidikan konsumen tidak dipenuhi; serta tersedianyapertanggungjawaban dari pihak penyedia jasa penerbangan dan Jasa Raharga bagikonsumen yang tidak membayar Asuransi Perjalanan Lion Air. Dengan demikian,disarankan agar penyedia jasa pengangkutan memberikan informasi yang jelasdan tidak rumit, di sisi lain mendorong konsumen memperlengkapi diri akaninformasi mengenai jasa yang ditawarkan.

---

AbstractLaw No. 1 Year 2009 on Aviation stipulated that carriers shall be obligatedto insure their liabilities towards passengers in the form of Jasa Raharja Insurance.Aside from providing Jasa Raharja Insurance, Lion Air provides Lion Air TravelInsurance. Based on qualitative research method, this study examines the status ofLion Air Travel Insurance related to Jasa Raharja Insurance; the fulfillment ofconsumer rights as well as the protection of consumers who do not pay for LionAir Travel Insurance. The questionnaires showed that most of the respondentswere not aware of the existence of Jasa Raharja Insurance in aviation service anddid not read further details about Lion Air Travel Insurance before transaction.The study showed that Lion Air Travel Insurance is an additional insurance;consumer?s rights on information and education are not fulfilled; and the vestedliability on Jasa Raharja along with the carrier to provide insuance for consumerwho does not pay for Lion Air Travel Insurance. Therefore, carrier should give aclear information for the consumers. On the other hand, consumers areencouraged to equip themselves with the information on the services offered."