Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKapailitan bukan suatu hal yang baru, karena menurut para sejarawan kepailitan sudah ada sejak abad ke-5 SM. Membahas mengenai kepailitan khsusunya di Indonesia tidak terlepas dari campur tangan para penjajah yang menerapkan peraturan mengenai hal tersebut. Dijajahnya Indonesia oleh Belanda 3,5 abad meninggalkan beberapa warisan hukum. Salah satunya mengenai hukum kepailitan. Saat ini pengaturan kepailitan di Indonesia diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pada tahun 2019 ini, PT.Kertas Leces yang notabennya adalah sebuah BUMN berbentuk persero dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga sampai pada tingkat akhir yaitu peninjauan kembali. Kasus ini merupakan kali pertama dalam sejarah suatu BUMN dinyatakan pailit. Terhadap suatu BUMN berbentuk persero berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, terhadap BUMN berbentuk Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Mengenai eksekusi harta pailit suatu BUMN berbentuk persero yang identik dengan perseroan terbatas tidak terdapat kekhususan yang dalam arti sama dengan perseroan terbatas lainnya kecuali terdapat aset pemerintah yang dipinjamkan (belum dipindah tangankan) kepada suatu BUMN yang tidak dapat dimasukan dalam boedel pailit sehingga tidak dapat dieksekusi."

"Tesis ini menjelaskan kendala-kendala yang dialami Kurator dalam eksekusi aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berbentuk Persero (BUMN Persero) dalam kepailitan di Indonesia. Penelitian ini menitikberatkan pada upaya Kurator dalam mengatasi permasalahan tersebut melalui pendekatan yuridis empiris, karena penelitian ini menemukan adanya disinkronisasi peraturan tentang kepailitan BUMN, yaitu antara UU Kepailitan dengan undang-undang lainnya, serta poin-poin dalam UU Kepailitan itu sendiri. Contoh yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah PT Kertas Leces (Persero) yang sudah terlanjur pailit dan mengalami penyitaan atas harta pailitnya. Selain itu, Penulis akan menggunakan pengaturan eksekusi kepailitan BUMN dari negara lain untuk menjadikan bahan analisa Penulis perihal perbandingan pengimplementasiannya dengan kasus hukum tersebut di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 2 (dua) tahap eksekusi aset – i) pengelolaan; dan ii) penyelesaian aset pailit. Namun masih terdapat kendala, baik internal maupun eksternal, dengan campur tangan pemerintah yang cukup besar. eksekusinya upaya Kurator untuk mengatasi kendala kepailitan BUMN Persero dengan mengirimkan surat kepada seluruh instansi terkait, menginventarisasi aset dan dokumen legal milik BUMN PT Persero (seperti halnya dalam kasus PT Kertas Leces (Persero)) yang dibutuhkan dalam proses aset dalam kepailitan.

---

This thesis describes the obstacles experienced by Curators in the execution of assets of State-Owned Enterprises (BUMN) in the form of Corporation (BUMN Persero) in bankruptcy in Indonesia. This study focuses on the Curators’ efforts to overcome these problems by using an empirical juridical approach, because this research finds a desynchronization of regulations regarding the bankruptcy of BUMN, namely between the Bankruptcy Law and other laws, as well as points in the Bankruptcy Law itself. An example that can be taken in this research is PT Kertas Leces (Persero) which is already bankrupt and has experienced confiscation of its bankrupt assets. In addition, the Author will use the bankrupt State-Owned Enterprise execution arrangements from other countries to make the Author’s analysis material as comparison of its implementation with the legal case in Indonesia. The results show that there are 2 (two) stages of asset execution, namely: i) management; and ii) settlement of bankrupt assets. However, there are still obstacles occurred, both internal and external aspects related with considerable government intervention. Execution of the Curator’s effort to overcome the constraints of the bankruptcy of BUMN Persero by sending letters to all relevant agencies, inventorying assets and legal documents belonging to BUMN Persero (as in the case of PT Kertas Leces (Persero) which are needed in the process of assets in bankruptcy."

"[ABSTRAKPenelitian tesis ini ditujukan untuk memahami batasan tanggung jawab Negara sebagai badan hukum publik sekaligus sebagai badan hukum privat, dalam menjalankan aktivitasnya. Ketika Negara melakukan penyertaan Modal dalam suatu BUMN Persero dalam bentuk kepemilikan saham, baik seluruhnya atau sebagian, maka pada prinsipnya posisi Negara adalah sebagai pemegang saham. Dalam penelitian ini dibahas mengenai bagaimana pembatasan tanggung jawab Negara dalam kasus kepailitan BUMN Persero, dikaitkan dengan Three Keywords Theory, dan upaya apa saja yang dapat dilakukan oleh Negara terhadap potensi kerugian yang dianggap sebagai risiko keuangan negara atau risiko fiskal dalam suatu kepailitan BUMN Persero. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif dengan analisis data secara kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan terhadap kekayaan Negara yang dipisahkan pada perusahaan Negara (BUMN Persero), maka segala bentuk penguasaan, risiko, dan tata kelola beralih kepada BUMN Persero. Konsekuensi hukumnya, terhadap risiko bisnis yang bakal muncul dalam pengelolaan BUMN Persero pada prinsipnya merupakan risiko bisnis, dan bukan risiko keuangan negara.Dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan tanggung jawab Negara dalam kasus kepailitan BUMN Persero, apabila ditinjau berdasarkan Three Keywords Theory dan teori pendukung lainnya, hanya sebatas pada jumlah kekayaan negara yang sudah dipisahkan dari APBN dan disetor sebagai modal BUMN Persero. Sebagai langkah antisipasi adanya potensi kerugian terhadap risiko bisnis, maka dalam kedudukannya sebagai pemegang saham, Negara dapat mengawasi dan turut serta berpartisipasi dalam penerapan prinsip good corporate governance (GCG) dalam BUMN Persero. Sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang saham dalam suatu perseroan, berdasarkan pengelolaan prinsip perusahaan yang sehat, maka Negara dapat meminta pertanggungjawaban hukum kepada Direksi atau bahkan melakukan upaya hukum melalui lembaga peradilan.

---

ABSTRACTThis thesis survey is aimed to understand the limitation of responsibility of a State as public legal entity as well as private legal entity in running it’s activities. Whenever a State conduct equity capital in a BUMN Persero in the form of shares ownership, either partially or entirely ownwership, therefore in this case the country functions as share holder. Matters analyzed in this research is how is the responsibility limitation of a country State-Owned Enterprise (BUMN Persero) bankruptcy case related to Three Keywords Theory. And what efforts can be conducted over loss potential which is recognized as state financial risks or fiscal risks in BUMN Persero bankruptcy. The methode of this research is juridical normative with qualitative analysis.The result of this research shows than the assets separated from State-Owned Enterprise (BUMN Persero), every occuring responsibility, risks and management shifted to BUMN Persero. And the legal consequencies againts business risks principly a private risks, and will not be state financial risks.Overviewed from the above mentioned Three Keywords Theory and other supporting theories, the responsibility of a country in State-Owned Enterprise (BUMN Persero) bankruptcy case, only on the side of the sum of state assets that is already separated from National APBN (National Budget) and being cashed as BUMN Persero capital. In anticipating the posibility of beeing lost by the private risks, the government will also watch and evaluate and involves in implementing good corporate government in BUMN Persero. As legal responsibility, the State can request the boards of directors the report of responsibility. And furthermore, the State (Government) can imply Court legal efforts.;This thesis survey is aimed to understand the limitation of responsibility of a State as public legal entity as well as private legal entity in running it’s activities. Whenever a State conduct equity capital in a BUMN Persero in the form of shares ownership, either partially or entirely ownwership, therefore in this case the country functions as share holder. Matters analyzed in this research is how is the responsibility limitation of a country State-Owned Enterprise (BUMN Persero) bankruptcy case related to Three Keywords Theory. And what efforts can be conducted over loss potential which is recognized as state financial risks or fiscal risks in BUMN Persero bankruptcy. The methode of this research is juridical normative with qualitative analysis.The result of this research shows than the assets separated from State-Owned Enterprise (BUMN Persero), every occuring responsibility, risks and management shifted to BUMN Persero. And the legal consequencies againts business risks principly a private risks, and will not be state financial risks.Overviewed from the above mentioned Three Keywords Theory and other supporting theories, the responsibility of a country in State-Owned Enterprise (BUMN Persero) bankruptcy case, only on the side of the sum of state assets that is already separated from National APBN (National Budget) and being cashed as BUMN Persero capital. In anticipating the posibility of beeing lost by the private risks, the government will also watch and evaluate and involves in implementing good corporate government in BUMN Persero. As legal responsibility, the State can request the boards of directors the report of responsibility. And furthermore, the State (Government) can imply Court legal efforts., This thesis survey is aimed to understand the limitation of responsibility of a State as public legal entity as well as private legal entity in running it’s activities. Whenever a State conduct equity capital in a BUMN Persero in the form of shares ownership, either partially or entirely ownwership, therefore in this case the country functions as share holder. Matters analyzed in this research is how is the responsibility limitation of a country State-Owned Enterprise (BUMN Persero) bankruptcy case related to Three Keywords Theory. And what efforts can be conducted over loss potential which is recognized as state financial risks or fiscal risks in BUMN Persero bankruptcy. The methode of this research is juridical normative with qualitative analysis.The result of this research shows than the assets separated from State-Owned Enterprise (BUMN Persero), every occuring responsibility, risks and management shifted to BUMN Persero. And the legal consequencies againts business risks principly a private risks, and will not be state financial risks.Overviewed from the above mentioned Three Keywords Theory and other supporting theories, the responsibility of a country in State-Owned Enterprise (BUMN Persero) bankruptcy case, only on the side of the sum of state assets that is already separated from National APBN (National Budget) and being cashed as BUMN Persero capital. In anticipating the posibility of beeing lost by the private risks, the government will also watch and evaluate and involves in implementing good corporate government in BUMN Persero. As legal responsibility, the State can request the boards of directors the report of responsibility. And furthermore, the State (Government) can imply Court legal efforts.]"

"Tulisan ini menganalisis bagaimana penerapan permohonan PKPU dalam kasus kepailitan PT Merpati Airlines sebagai Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk persero dan menjalankan penugasan khusus berupa public service obligation sekaligus membandingkan pengaturan mengenai permohonan PKPU pada Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik di negara lain, yakni Amerika dan India. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian Yuridis normatif dengan melakukan analisis permasalahan berdasarkan aturan perundang-undangan yang berkaitan. Aturan mengenai  kewenangan pemohon kepailitan dan PKPU bagi BUMN sebenarnya telah diatur dalam pasal 2 ayat (5) UU No.37 Tahun 2004  tentang  kepailitan dan PKPU. Pasal tersebut menyatakan bahwa hanya Menteri Keuangan yang  memiliki legal standing dalam mengajukan permohonan kepailitan dan PKPU terhadap BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik. Frasa kepentingan publik yang hanya dikaitkan dengan jumlah komposisi modal negara dan saham dapat menimbulkan permasalahan. Terlebih pada Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Persero dan menjalankan public service obligation, karena berdasar pasal tersebut Permohonan kepailitan dan PKPU atas BUMN persero tidak berlaku aturan khusus dan dapat dimohonkan oleh debitor dan kreditor. Sedangkan, di negara Amerika dan India terdapat aturan pengecualian terhadap  Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik Arti sektor Perkeretaapian dan ketenagalistrikan  di mana atas BUMN tersebut dianggap sebagai bagian dari pemerintahan bukan sekedar BUMN saja, sehingga atas BUMN di kedua negara tersebut proses penyelesaian yang dapat dipilih hanyalah reorganisasi bukan likuidasi. Secara singkat, indikator mengenai BUMN yang bergerak untuk kepentingan publik dalam pengaturan perundang-undangan  bagi kepailitan BUMN di Indonesia kurang spesifik. Oleh karena itu, perlu  dilakukan penambahan indikator atau aturan pengecualian terhadap BUMN yang menjalankan kepentingan publik Sebagai upaya perlindungan terhadap public service obligation yang dijalankannya mengigat dahsyatnya akibat hukum dari kepailtan itu sendiri.

---

This thesis analyzes how the PKPU application is implemented in the bankruptcy case of PT Merpati Airlines as a State-Owned Enterprise in the form of a limited liability company and carries out special principles in the form of public service obligations, as well as comparing the regulations regarding PKPU applications in State-Owned Enterprises in other countries, America and India. This thesis using normative juridical research methods by analyzing problems based on relevant laws and regulations. The rules regarding permits for bankruptcy and PKPU applications for BUMN are actually regulated in article 2 paragraph (5) of  Law No. 37 of 2004 concerning bankruptcy and PKPU. This article states that only the Minister of Finance has the legal standing to submit bankruptcy and PKPU petitions against SOEs that operate in the public interest sector. The phrase public interest which is only linked to the composition of state capital and shares can cause problems. Moreover, for State-Owned Enterprises which are in the form of Persero and carry out public service obligations, because based on this article, bankruptcy and PKPU applications for state-owned companies do not apply special rules and can be requested by debtors and creditors. Meanwhile, in America and India, the government orders sending to State-Owned Enterprises which operate in the field of public interest. The meaning of the railway and electricity sectors is that these SOEs are considered part of the government, so that the SOEsin these two countries have a clear resolution process that can be selected is only reorganization, not liquidation. In short, indicators regarding BUMN operating in the public interest in the regulation of regulations for BUMN bankruptcy in Indonesia are less specific. Therefore, it is necessary to add indicators or regulations for BUMN that carry out public interests as an effort to protect the public service obligations they carry out considering the enormity of the legal consequences of bankruptcy itself."

"Tulisan ini menganalisis terkait dengan inkonsistensi atau diferensiasi pendapat hakim terkait dengan putusan-putusan atas Permohonan Kepailitan BUMN (Persero). Penulisan atas Tesis ini disusun dengan menggunakan metode penelitian Yuridis-Normatif. BUMN (Persero) merupakan salah satu bentuk BUMN di Indonesia yang terbagi atas saham dengan minimal kepemilikan 51% oleh negara. Penyertaan modal oleh negara kepada BUMN (Persero) berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, sehingga pertanggungjawaban pengelolaannya menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Maka dari itu, regulasi dan ketentuan dalam BUMN (Persero) mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Adapun ketika BUMN (Persero) mengalami permasalahan keuangan dan berakhir menghadapi Kepailitan, timbul permasalahan mengenai status keuangan BUMN (Persero) maupun legalitas pihak yang dapat mengajukan Permohonan Kepailitan. Hingga saat ini belum ada pengaturan yang jelas terkait dengan entitas keuangan BUMN (Persero) dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Apabila mengacu pada Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengakibatkan muncul perbedaan konsepsi dalam memahami bisa atau tidaknya  BUMN (Persero) dinyatakan pailit.

---

This thesis analyzes the inconsistency of judges' verdict regarding Bankruptcy of State-Owned Enterprises. The thesis is using the Juridical-Normative research method. State-Owned Enterprises in Indonesia has a minimum of 51% ownership by the government. The state's capital injection into State-Owned Enterprises comes from separated state wealth, and therefore, its management accountability adheres to the principles of good corporate governance. Hence, regulations and provisions within State-Owned Enterprises follow the stipulations in Limited Liability Companies regulation. When State-Owned Enterprises face financial issues leading to bankruptcy, challenges arise concerning the financial status and the legality of parties eligible to file for bankruptcy. There is no clear regulation regarding the financial entities of State-Owned Enterprises in State’s Finance regulation. Referring to the State’s Treasury regulation is still not clear in differing conceptions in understanding whether a legal entity such as State-Owned Enterprises can be declared bankrupt or not."

"

Negara pada hakikatnya memiliki tugas dan kewajiban untuk memimpin dan memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya. Hal ini berlaku pula bagi Indonesia yang kewajiban-kewajibannya tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka memenuhi kewajibannya sebagai negara yang ingin mensejahterakan rakyatnya maka Indonesia kemudian membentuk BUMN sebagai wujud tindakan nyata Negara untuk memajukan perekonomian dan mensejagterakan rakyatnya. BUMN memiliki peran penting dalam sistem perekonomian di Indonesia, dan oleh karenanya diharapkan dapat memajukan perekonomian Indonesia serta mewujudkan rakyat Indonesia yang lebih makmur serta mampu bersaing dalam perekonomian global. Penelitian ini berfokus pada pembahasan mengenai salah satu BUMN yang dinyatakan pailit, yang kemudian karenanya terdapat pihak-pihak yang menuntut pertanggungjawaban atas pailitnya BUMN tersebut, dimana dalam penelitian ini akan difokuskan pada para pekerja BUMN yang tidak mendapatkan hak berupa gaji dan pesangon. Penelitian ini berbentuk yuridis-normatif, dengan tipe deskriptif-analitis. Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah bahwa hingga saat ini belum terdapat penyelesaian atas pemenuhan hak gaji dan upah pokok bagi karyawan PT. Kertas Leces karena hingga saat ini segala bentuk upaya yang dilakukan oleh negara belum membuahkan hasil nyata bagi pembayaran upah dan gaji karyawan PT. Kertas Leces.

---

The state essentially has the duty and obligation to lead and provide welfare for its people. This also applies to Indonesia, where its obligations are contained in the 1945 Constitution. In the context of fulfilling its obligations as a country wishing to prosper its people, Indonesia then forms SOE (State Own Enterprise) as a concrete manifestation of the State's actions to advance the economy and welfare of its people. BUMN has an important role in the economic system in Indonesia, and is therefore expected to advance the Indonesian economy and realize the people of Indonesia who are more prosperous and able to compete in the global economy. This research focuses on the discussion of one of the SOE declared bankrupt, which then therefore has parties who demand accountability for the SOE bankruptcy, which in this study will focus on BUMN workers who do not get the rights in the form of salaries and severance pay. This research is in the form of juridical-normative, with descriptive-analytical type. The conclusions obtained from this study are is up to now there is still no clarity about the settlement of this problem.

"

"ABSTRACTSkripsi ini membahas mengenai permohonan kepailitan terhadap Badan Usaha Milik Negara yakni PT Merpati Nusantara Airlines berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Selain itu, terdapat pembahasan mengenai beberapa kasus permohonan kepailitan terhadap beberapa Badan Usaha Milik Negara sebagai perbandingan, serta perdebatan mengenai lingkup keuangan negara dalam keuangan Badan Usaha Milik Negara. Metode yang digunakan untuk penulisan skripsi ini adalah metode penelitian kepustakaan dengan bentuk penelitiaan yuridis normatif yang berfokus kepada pengolahan data sekunder. Di akhir bagian, penelitian ini berkesimpulan bahwa PT Merpati Nusantara Airlines dapat diajukan permohonan pailit tanpa melalui Menteri Keuangan karena PT Merpati Nusantara Airlines merupakan Badan Usaha Milik Negara berbentuk Persero bukan berbentuk Perum yang melaksanakan kepentingan publik dan modalnya tidak terbagi atas saham berdasarkan pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan.

---

ABSTRACTThis thesis mainly discusses about the bankruptcy petition against a State-Owned Enterprise PT Merpati Nusantara Airlines based on The Act No. 37 Year of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Debt Payment. Furthermore, this thesis will compare cases on bankruptcy petition of State-Owned Enterprises, and also presenting arguments about State-Owned Enterprises assets in correlation with States Assets. The method used in writing this thesis is literary research with the thesis being a juridical-normative report that focuses towards secondary-data processing. This thesis concludes that PT Merpati Nusantara Airlines is legible to be filed a bankruptcy petition without a prior notice from the Ministry of Finance due to PT Merpati Nusantara Airlines being a Persero-type of State-Owned Enterprise unlike the Perum type which serves public needs and its capital is."

"Salah satu karakterisik dari BUMN adalah modalnya berasal dari pemisahan kekayaan negara. Terdapat perbedaan pengaturan mengenai modal BUMN dengan kedudukannya sebagai kekayaan negara yang berpengaruh pada status kekayaan BUMN dengan bentuk Persero yang menyebabkan perbedaan pandangan hakim dalam kasus kepailitan BUMN Persero. Akibatnya, belum ada BUMN Persero yang status pailitnya dikabulkan oleh hakim dengan dalil bahwa kekayaan BUMN Persero adalah kekayaan negara, sehingga terhadapnya tidak dapat dilakukan penyitaan, akan tetapi tahun 2019 PT Kertas Leces (Persero) menjadi BUMN Persero pertama yang pailit di Indonesia. Tesis ini membahas mengenai bagaimanakah kesesuaian konsep pemisahan harta kekayaan perusahaan dan kekayaan negara dalam BUMN Persero yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan pemberesan harta kekayaan BUMN Persero yang dinyatakan pailit. Penelitian ini menggunakan metode normatif yang dianalisa secara kualitatif dengan menggunakan studi dokumen dengan pengumpulan data sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah konsep pemisahan harta kekayaan perusahaan dan kekayaan negara dalam BUMN Persero yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara tidak sesuai dan terhadap BUMN Persero yang pailit, proses pemberesan harta kekayaannya sama dengan perseroan terbatas sesuai dengan Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Kepailitan dan PKPU dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

---

One of the characteristics of SOE’s is that their capital sourced from the separation of state finances. There are differences in the regulation regarding the capital of SOE’s with their position as state finances that affect the wealth status of SOE’s Persero which causes different views of judges in the case of bankruptcy of SOE Persero. As a result, there has been no SOEs whose bankruptcy status has been granted by the judge with the argument that the assets of SOEs are state finances, so that it cannot be confiscated, but in 2019 PT Kertas Leces (Persero) became the first SOE’s Persero to go bankrupted in Indonesia. This thesis discusses how the concept of separation of company assets and state assets in SOEs Persero is in accordance with Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and Law Number 17 of 2003 concerning State Finances and settlement of assets of BUMN Persero which are declared bankrupted . This study uses a normative method which is analyzed qualitatively by using a document study with secondary data collection. The results of this study are the concept of separation of company assets and state assets in State-Owned Enterprises Persero contained in Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and Law Number 17 of 2003 concerning State Finances are not appropriate and for state-owned Persero that is bankrupted, the process of settlement of assets is the same as for a private limited company in accordance with Law Number 37 of 2003 concerning Bankruptcy and PKPU and Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.

"

"Salah satu karakterisik dari BUMN adalah modalnya berasal dari pemisahan kekayaan negara. Terdapat perbedaan pengaturan mengenai modal BUMN dengan kedudukannya sebagai kekayaan negara yang berpengaruh pada status kekayaan BUMN dengan bentuk Persero yang menyebabkan perbedaan pandangan hakim dalam kasus kepailitan BUMN Persero. Akibatnya, belum ada BUMN Persero yang status pailitnya dikabulkan oleh hakim dengan dalil bahwa kekayaan BUMN Persero adalah kekayaan negara, sehingga terhadapnya tidak dapat dilakukan penyitaan, akan tetapi tahun 2019 PT Kertas Leces (Persero) menjadi BUMN Persero pertama yang pailit di Indonesia. Tesis ini membahas mengenai bagaimanakah kesesuaian konsep pemisahan harta kekayaan perusahaan dan kekayaan negara dalam BUMN Persero yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan pemberesan harta kekayaan BUMN Persero yang dinyatakan pailit. Penelitian ini menggunakan metode normatif yang dianalisa secara kualitatif dengan menggunakan studi dokumen dengan pengumpulan data sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah konsep pemisahan harta kekayaan perusahaan dan kekayaan negara dalam BUMN Persero yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara tidak sesuai dan terhadap BUMN Persero yang pailit, proses pemberesan harta kekayaannya sama dengan perseroan terbatas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Kepailitan dan PKPU dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

---

One of the characteristics of SOE’s is that their capital sourced from the separation of state finances. There are differences in the regulation regarding the capital of SOE’s with their position as state finances that affect the wealth status of SOE’s Persero which causes different views of judges in the case of bankruptcy of SOE Persero. As a result, there has been no SOEs whose bankruptcy status has been granted by the judge with the argument that the assets of SOEs are state finances, so that it cannot be confiscated, but in 2019 PT Kertas Leces (Persero) became the first SOE’s Persero to go bankrupted in Indonesia.

This thesis discusses how the concept of separation of company assets and state assets in SOEs Persero is in accordance with Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and Law Number 17 of 2003 concerning State Finances and settlement of assets of BUMN Persero which are declared bankrupted . This study uses a normative method which is analyzed qualitatively by using a document study with secondary data collection.

The results of this study are the concept of separation of company assets and state assets in State-Owned Enterprises Persero contained in Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and Law Number 17 of 2003 concerning State Finances are not appropriate and for state-owned Persero that is bankrupted, the process of settlement of assets is the same as for a private limited company in accordance with Law Number 37 of 2003 concerning Bankruptcy and PKPU and Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies."