Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana hukum medis dan etika kedokteran itu berlaku di Indonesia mengatur operasi plastik, rekonstruksi wajah total dan hukum tanggung jawab dokter dan rumah sakit yang melakukan operasi rekonstruksi wajah, dengan menganalisis praktik total rekonstruksi wajah Pasien X yang dilakukan di RSUP dr Rumah Sakit Universitas Airlangga. Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif penelitian yuridis dengan penelitian deskriptif. Secara hukum, operasi rekonstruksi wajah diatur dalam beberapa pasal yang tercantum dalam UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Dilihat dari kode etik kesehatan yang berlaku di Indonesia, praktik facial Rekonstruksi termasuk dalam pelayanan kesehatan kuratif, yaitu kegiatan dan / atau aserangkaian kegiatan medis yang bertujuan menyembuhkan penyakit. Dalam praktiknya total wajah rekonstruksi Pasien X, unsur kerusakan yang diderita pasien bukanlah a akibat kelalaian dokter karena dokter telah melaksanakan kewajibannya untuk berjuang untuk mengubah bentuk dan meningkatkan fungsi wajah Pasien X, sehingga menjadi dokter tidak bisa dimintai pertanggungjawaban dalam hukum perdata. Teori sentral paling tepat tanggung jawab digunakan dalam menentukan tanggung jawab rumah sakit atas tindakan rekonstruksi dokter dalam praktek rekonstruksi wajah, karena di operasi rekonstruktif, terutama kasus-kasus sulit memerlukan banyak ahli dari berbagai bidang disiplin ilmu, dan rumah sakit dapat menggunakan konselor dan dokter yang tidak terus berlatih di rumah sakit. Diperlukan peraturan yang memadai untuk mengatur rekonstruksi wajah sebagai diuraikan dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Kesehatan.

---

This study aims to analyze how the medical law and medical ethics apply in Indonesia regulating plastic surgery, total facial reconstruction and the legal responsibilities of doctors and hospitals that perform facial reconstruction surgery, by analyzing the total practice of facial reconstruction in Patient X which is carried out in RSUP from Hospital Airlangga University. The form of research used in this study is juridical normative research with descriptive research. Legally, facial reconstruction operations are regulated in several articles listed in Law No. 36 of 2009 concerning Health. Judging from the health code of ethics that applies in Indonesia, the practice of facial Reconstruction is included in curative health services, namely activities and / or a a series of medical activities aimed at curing diseases. In practice the total facial reconstruction of Patient X, the element of damage suffered by the patient is not due to the negligence of the doctor because the doctor has carried out his obligation to struggle to change the shape and improve the facial function of Patient X, so that becoming a doctor cannot be held accountable in civil law. The most appropriate central theory of responsibility is used in determining the hospital's responsibility for physician reconstruction actions in the practice of facial reconstruction, because in reconstructive surgery, especially difficult cases require many experts from various disciplines, and hospitals can use counselors and doctors who do not continue to practice in the hospital. Adequate regulations are needed to regulate facial reconstruction as described in Government Regulations and Minister of Health Regulations."

"Smith and Nesi’s ophthalmic plastic and reconstructive surgery, third edition has taken the best of the field’s classic reference text and expanded upon it, continuing its reputation as the foremost guide to the subspecialty. Every practitioner of plastic and reconstructive surgery will find useful information in this comprehensive, in-depth text, including an update on the changes and advances of the last several years and a new section on pediatric consideration. Detailed chapters on ophthalmic anatomy are also included, as well as sections on eyelid dermatology, socket surgery, and cosmetic surgery. Every consideration has been made by Dr. Nesi and his co-editors to cover every aspect important to the ophthalmic plastic surgeon.Features, fully updated and revised edition of Smith’s ophthalmic plastic and reconstructive surgery, comprehensive text with detailed chapters that cover all aspects of the subject matter, and more than 1700 figures and 77 chapters."

"ABSTRAKDewasa ini jasa kecantikan bedah plastik kosmetik sangat populer dan mengalami perkembangan pesat karena digemari oleh masyarakat dan merupakan bisnis yang menjanjikan sehingga banyak pihak ikut mengambil peluang dari bisnis tersebut. Mulai dari dokter sampai oknum non dokter yang tidak mempunyai kompetensi ikut melakukannya sehingga mengakibatkan korban. Hal tersebut dikarenakan belum jelasnya pengaturan pihak yang berwenang untuk melakukan bedah plastik kosmetik. Permasalahan dalam skripsi ini adalah pengaturan mengenai bedah plastik kosmetik di Indonesia, pihak yang berwenang melakukan bedah plastik kosmetik, dan analisa Putusan No. 944/Pid.Sus./2015/Jkt.Sel. berdasarkan hukum kesehatan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan. Data yang digunakan adalah data sekunder dari buku-buku, jurnal, kamus, peraturan perundang-undangan dan tulisan-tulisan lain yang mendukung penelitian ini. Penelitian lapangan juga dilakukan dengan mewawancarai dokter yang terkait dengan objek penelitian. Kesimpulan yang dicapai yaitu pengaturan bedah plastik kosmetik belum diatur secara jelas dan lengkap dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, bedah plastik kosmetik harus dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan dan kompetensi serta memiliki izin praktik untuk melakukan tindakan tersebut, dan permasalahan hukum dalam analisa Putusan No. 944/Pid.Sus./2015/Jkt.Sel. yaitu pihak yang seharusnya berwenang melakukan bedah plastik kosmetik yang dilakukan oleh JS, sarana yang digunakan JS tidak memenuhi standar kesehatan, tanggung jawab hukum supplier obat, putusan hakim, dan kesalahan penulisan dalam putusan. Adapun saran yang disampaikan yaitu perlu adanya peraturan pelaksana yang mengatur secara jelas dan lengkap mengenai bedah plastik kosmetik dan adanya sosialisasi dan penyuluhan dari pemerintah untuk meningkatkan kesadaran dan campur tangan masyarakat dalam memilih jasa kecantikan bedah plastik kosmetik yang aman.

---

ABSTRACTNowadays, cosmetic surgery popularity seems to be rapidly growing in society and one of a promising business so that many people want to take the opportunity from it. Cosmetic plastic surgery must be performed by competent doctors who have the competence to do so, but in reality those treatments are performed by Doctors and non doctors without the relevant and required competence join in the act, resulting in a number of casualties. The issues discussed in this thesis are the regulation of cosmetic plastic surgery in Indonesia, the authorized party to do so and the extent of its authority. And also an analysis of District court decision Number 944 Pid,Sus. 2015 PN.Jkt.Sel. from health law perspective. The research method used in this thesis is literature review. The datas used are secondary data from journals, dictionary, legislations and other relsted literatures. Furthermore, the datas also conducted by interviewing the related beauty physicians. The conclusion of this research is that the regulation itself does not explicitly and completely express about the cosmetic plastic surgery. Nevertheless the cosmetic plastic surgery must be performed by competent and licensed doctors. In addition, the issues in the analysis of district court decision Number 944 Pid,Sus. 2015 PN.Jkt.Sel. is namely the party who should have the authority to perform cosmetic surgery conducted by JS, the tools used by JS does not meet the health standard, the legal responsibility of the medical supplier, judges rsquo decision, and the judge 39 s legal error. The recommendation is that there should be a complete and clearer regulation of cosmetic surgery and also for the government, socialization and counseling are needed to raise awareness so that people will choose cosmetic surgery wisely."

"Background: Pada program pelatihan residensi bedah Plastik, pengukiran framework untuk telinga luar pada prosedur mikrotia masih terbatas pada sistem magang. Menurut model berbasis simulasi, residen dapat dilatih sebelum menghadapi pasien sebenarnya. Penelitian ini akan menilai efisiensi dari program pelatihan pengukiran framework telinga luar untuk residen Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik.Materials and Methods: 14 residen bedah plastik masuk dalam penelitian ini, terbagi menjadi dua grup. Grup I, terdiri dari residen yang pernah mengikuti prosedur mikrotia lebih dari 1 kali sebagai asisten atau pengukir sementara grup II beum pernah. Grup II akan mendapat program pelatihan yang terdiri dari kuliah dan video, dilanjutkan dengan pengukiran dengan subtitusi kartilago dalam bimbingan. Hasil akhir akan dinilai oleh 2 orang konsultan ahli bedah Mikrotia dalam hal presisi anatomi dan ukuran serta kecepatan pengukiran.Result: Penelitian menunjukkan terdapat peningkatan bermakna dalam hal kecepatan pengukiran dengan p=0.003 (p<0.005) antara 2 grup. Sementara dalam presisi anatomi, terdapat peningkatan bermakna pada tinggi tragus dengan p=0.003 (p<0.005) serta penurunann tinggi antitragus dengan p=0.000 (p<0.0005), dan pada nilai lain tidak terdapat perbedaaan yang signifikan diantara 2 grup. Conclusion: Dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa kecuali tinggi anti tragus, hasil ini menunjukkan efektivitas program pelatihan antara mereka yang belum pernah mengikuti operasi mikrotia dengan mereka yang sudah berpengalaman.

---

Background: In Plastic Surgery residency training program, cartilage carving of external ear reconstruction for Microtia's procedure was limited to traditional apprenticeship model. Under simulation based training, resident could be groomed before facing the real patient. This study will be evaluate the efficacy training program for cartilage carving of external ear framework for resident of Aesthetic Reconstructive Plastic Surgery.Materials and Methods: 14 plastic surgery resident will be enrolled in this study, separated into two group. Group I, consisted of resident had experience in Microtia's procedure more than once asisstant or carver meanwhile group II hadn't. Group II will had training program comprised of lecture and video then carving of cartilage substitute under guidance. A week later, both group would carve external ear cartilage framework without guidance. The final result will be assesed by two consultant of Microtia's surgeon in term of anatomical, size appearance of external ear and speed of carving.Result: Study showed that there was improvement in term of speed of carving with p = 0.003 (p<0.005) between both group. Meanwhile, in term of anatomical precision, there was improvement in tragal height with p=0.003 (p<0.005) and decline antitragal height with p=0.000 (p<0.0005), though in other points there was no significant differences between both team. Conclusion: From study, we concluded that except for antitragal height point, this result successfully demonstrated the effectiveness of the training program between those who had never experienced microtia's procedure before than those who had."

"Surgical site infection is a harmful problem both for the operator or the patient. Commonly, antibiotics is used irrationally to prevent surgical site infection. In the other hand, irrational use of antibiotics might lead to microbial resistency. Plastic reconstructive surgeryof the ears and nose is classified into clean or clean contaminated surgery which only requires prophylactic antibiotics. The aim of this study is to acquire supporting data for a rational use of antibiotics in plastic reconstructive surgery in ENT-HNS Department FMUI - CMH. This study is a pilot study with negative trial design which includes 12 subjects. Subjects are randomly divided into prophylaxis antibiotic only and combination of prophylaxis antibiotic and post operative antibiotic. This study found 1 subject form the prophylaxis antibiotic only group with surgical site infection. There was no surgical site infection in the control group. There is no significant difference between the two groups. The use of post surgery antibiotic is not neccesary in plastic reconstructive surgery to prevent surgical site infection. Further study is required to support findings of this study.

---

Infeksi luka operasi adalah suatu masalah yang sangat merugikan baik bagi operator maupun pasien. Seringkali antibiotika digunakan secara tidak rasional untuk mencegah terjadinya infeksi luka operasi. Di lain pihak, penggunaan antibiotika secara tidak rasional dapat meningkatkan resistensi mikroba. Operasi plastik rekonstruksi telinga dan hidung adalah operasi bersih atau bersih terkontaminasi yang hanya membutuhkan antibiotika profilaksis. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data dukung ilmiah untuk penggunaan antibiotika yang rasional dalam tatalaksana operasi rekonstruksi telinga dan hidung di Departemen THT-KL FKUI - RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo. Penelitian ini merupakan suatu penelitian pendahuluan dengan desain uji klinis negatif dengan melibatkan 12 subyek. Subyek penelitian dibagi secara acak menjadi kelompok antibiotika profilaksis saja dan kombinasi antibiotika profilaksis - pasca operasi. Terdapat 1 subyek pada kelompok antibiotika profilaksis yang mengalami infeksi luka operasi. Pada kelompok kombinasi antibiotika profilaksis - pasca operasi tidak terdapat infeksi luka operasi. Tidak terdapat perbedaan bermakna proporsi angka kejadian infeksi luka operasi pada kedua kelompok. Pemberian antibiotika pasca operasi tidak diperlukan dalam operasi plastik rekonstruksi telinga dan hidung untuk mencegah infeksi luka operasi. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mendukung hubungan yang tidak bermakna antara kedua kelompok."

"ABSTRAKLatar Belakang : Perubahan yang terjadi pasca bedah pada area wajah dan leherdapat menyebabkan perubahan fisik, yang termasuk didalamnya perubahanPenampilan Wajah dan Leher yang dapat mempengaruhi Quality of Life Pasien.Tujuan: Menilai perbedaan QOL antara pasien dengan kategori simetri jikadibandingkan dengan pasien kategori asimetri pada pasien pasca reseksimandibula dengan rekonstruksi pelat pada kasus ameloblastoma.Metode Penelitian: 20 subyek penelitian dilakukan penilaian QOL denganmenggunakan University of Washington Questionnaire (UW QOL) versi BahasaIndonesia yang telah dilakukan cross cultural adaptation serta memiliki 8 itempernyataan yang valid dengan nilai konsistensi Alpha Cronbach?s sebesar 0,817.Penilaian perubahan fisik dilakukan dengan menggunakan fotografi frontal ekstraoral dengan membuat kategori asimetri, dengan perhitungan asymmetry index danperhitungan pergeseran menton.Hasil : Terdapat perbedaan QOL yang signifikan antara pasien dengan kategoriasimetri wajah jika dibandingkan dengan pasien kategori simetri wajah padapasien pasca reseksi mandibula dengan rekonstruksi pelat. Pada pasien dengankategori simetri memiliki skor QOL yang lebih tinggi dibanding pasien dengankategori asimetri.Kesimpulan:Perubahan fisik pada wajah dan leher pasca reseksi bedah denganrekonstruksi pelat mempengaruhi penilaian QOL pasien.

---

ABSTRACTBackground: Changes that occur after surgery on the face and neck area can becategorized into physical changes, which can affect the Quality of Life of Patients.This becomes important when the patient is a barometer of the success of theactions in the field of medicine.Purpose: Assess QOL differences between patients with asymmetry categorieswhen compared with patients categories symmetry in patients with post-resectionof mandibular reconstruction plate in the case of ameloblastoma.Methods: 20 subjects research conducted QOL assessment using the Universityof Washington Questionnaire (UW-QOL) Indonesian version that has been madecross-cultural adaptation and has 8 valid statement items and the value ofconsistency Cronbach's Alpha in point 0.817. Assessment of physical changesdone by using extra-oral photography frontal asymmetry by creating categories,with the calculation of the index and a shift asymmetry menton.Results: There were significant differences in QOL among patients withsymmetry categories compared with those categories of asymmetry in patientswith post-resection mandibular reconstruction plate. In patients with categorysymmetry has a higher QOL scores than patients with category symmetry.Conclusions: Physical changes in the face and neck after surgical resection withreconstruction plate affect patient QOL assessment."