Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penyaluran kredit oleh Bank mengandung risiko adanya ketidakmampuan debitur dalam melunasi utangnya, untuk itu pembuatan perjanjian kredit selalu diiringi dengan perjanjian pembebanan jaminan. Hak Tanggungan merupakan salah satu lembaga jaminan yang digunakan oleh Bank untuk menjamin pelunasan utang debitur. Pembebanan jaminan Hak Tanggungan harus dilaksanakan oleh pihak yang berwenang untuk melakukan tindakan hukum atas objek jaminan. Apabila dalam pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dilakukan tanpa adanya persetujuan dari pihak yang turut memiliki objek jaminan maka akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Permasalahan menarik untuk diangkat dalam tesis ini adalah mengenai pengikatan Hak Tanggungan atas tanah harta peninggalan yang dibuat tanpa persetujuan ahli waris dalam kasus putusan Mahkamah Agung Nomor 1228K/PDT/2018. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi keabsahan Akta Pemberian Hak Tanggungan atas harta peninggalan yang dibuat tanpa persetujuan ahli waris, mengetahui tanggung jawab PPAT atas pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang cacat hukum, dan mengetahui perlindungan hukum bagi ahli waris terhadap pengikatan hak tanggungan atas tanah harta peninggalan yang dibuat tanpa persetujuan ahli waris. Penelitian ini dilakukan dengan penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, yaitu dengan cara pengumpulan data yang bersumber dari bahan-bahan kepustakaan dan dengan menganalisis data secara kualitatif. Tipologi penelitian ini adalah deskriptif analitik, dikarenakan penelitian ini menggambarkan masalah yang kemudian dianalisa terhadap peraturan perundang-undangan. Data dalam penelitian ini adalah data sekunder, dengan alat pengumpulan data sekunder melalui studi dokumen. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dalam kasus ini tidak sah karena ketidakwenangan pemberi Hak Tanggungan melakukan tindakan hukum terhadap objek jaminan tanpa adanya persetujuan dari ahli waris. Untuk itu PPAT seharusnya bertanggung jawab atas pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang cacat hukum. Selain itu, perlindungan hukum bagi ahli waris dalam kasus ini adalah dalam bentuk preventif dan represif.

---

Credit disbursement by the Bank carries the risk of the inability of the debtor to repay the debt, for which every credit agreement is always accompanied by a guarantee agreement. Mortgage Guarantee is one of the guarantee institutions used by the Bank to guarantee repayment of debtor debts. The imposition of mortgage guarantee must be carried out by the party authorized to take legal action on the object of guarantee. If the drafting of the Mortgage Guarantee Deed (APHT) is carried out without the consent of the party who also owns the object of guarantee, it will cause problems in the future. An interesting problem to be raised in this thesis is regarding the imposition of mortgage guarantee to inherited land that made without the consent of the heirs in the case of the Supreme Court verdict Number 1228K/PDT/2018.

The purpose of this research is to find out how the validity of the APHT to inherited land that made without the consent of the heir, to know the responsibility of the PPAT that made juridical defect APHT, and to know legal protection for the heirs against the mortgage guarentee imposition to inherited land that made without the consent of the heirs. This research was conducted by the research of normative-juridical, namely by collecting data sourced from literature and by analyzing data qualitatively. This research is conducted using an analytical description type of methods. Data on this research is secondary data gathered using literature studies.

Based on the results of the study it can be concluded that the Mortgage Guarantee Deed (APHT) in this case is invalid because of the inability of the mortgage guarantee giver to take legal action against the object of the guarantee without the consent of the heirs. PPAT while doing their job must be carefully and thoroughly analyze the parties. In addition, legal protection for the heirs in this case is in the form of preventive and repressive measures."

"Hak waris menurut Hukum Perdata timbul pada saat seseorang meninggal dunia. Syarat utama untuk menjadi seorang ahli waris adalah adanya hubungan darah yang tercipta dari perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita. Hukum membedakan antara keturunan yang sah dan keturunan yang tidak sah. Keturunan yang sah didasarkan atas adanya perkawinan yang sah, sedangkan keturunan yang tidak sah didasarkan atas suatu perkawinan yang tidak sah. Perkawinan yang tidak sah terjadi manakala suatu perkawinan tidak dicatatkan pada suatu lembaga yang kita kenal sebagai lembaga catatan sipil. Dengan demikian, maka anak-anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan tersebut, tidak berhak menuntut pembagian waris. Namun demikian, perlu diperhatikan bahwa berdasarkan hasil Putusan Mahkamah Agung Nomor 2185 K/PDT/2008 Perkawinan yang tidak dicatatkan tersebut dapat dimintakan penetapan pengadilan untuk selanjutnya perkawinan tersebut dicatatkan pada kantor catatan sipil dan selanjutnya anak-anak hasil perkawinan tersebut dinyatakan sah dan berhak atas hak waris dari orang tua mereka.

---

Inheritance rights under civil law arise when someone dies. The main requirement to be an heiress is created from a relationship of marriage between a man and a woman. Law distinguishes between legitimate descendants and illegitimate descendants. Legitimate descendants based on the existence of a valid marriage, while the illegitimate descendants based on an invalid marriage. Unauthorized marriage occurs when a marriage is not registered in an institution we know as civil institutions. Thus, the children of the marriage that is not recorded, has no right to demand the distribution of inheritance. However, it should be noted that based on the Supreme Court Decision No. 2185 K/PDT/2008 Marriage is not registered can be requested court order for the marriage subsequently listed on the registry office and then the children of the marriage declared valid and entitled to the rights inheritance from their parents."

"Akta Hibah yang dibuat tanpa sepengetahuan pemilik atas tanah yang sah merupakan perbuatan melawan hukum.Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) maupun Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) yang membuat suatu akta seperti akta hibah tanpa memperhatikan kedudukan penghadap yang berhak melakukan perbuatan hukum dalam akta, dianggap sebagai perbuatan melawan hukum dan berkaitan dengan akta tersebut menjadi batal demi hukum karena melanggar syarat materiil hibah dalam akta tersebut. Penelitian ini mengangkat permasalahan tentang tanggung jawab pejabat pembuat akta tanah sementara terhadap akta hibah yang dibuat tanpa persetujuan pemilik atas tanah yang sah berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 95/K/Pdt/2021 dan keabsahan akta hibah yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara tersebut. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Keterbaruan dalam penelitian ini yaitu pada kasus yang diangkat mengenai pembuatan jenis aktanya, yaitu akta hibah oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara tersebut tanpa sepengetahuan pemilik atas tanah yang sah, berbeda dengan beberapa tesis yang lain di mana kasus-kasunya membahas jenis akta jual beli. Hasil dari penelitian ini adalah akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara tersebut batal demi hukum, dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara tersebut dapat dikenakan pertanggungjawaban administrasi dan pidana sebagai jalan terakhir (ultimum remedium)

---

The Deed of Grant made without the knowledge of the owner of the legal land is against the law. Land Deed Making Officials (PPAT) and Temporary Land Deed Making Officials (PPATS) who make a deed such as a grant deed without regard to the position of the appearers who are entitled to take legal actions in the deed , is considered an unlawful act and related to the deed becomes null and void because it violates the material terms of the grant in the deed. This study raises the issue of the responsibility of the temporary land deed official for the grant deed made without the consent of the owner of the legal land based on the Supreme Court's decision No. 95/K/Pdt/2021 and the validity of the grant deed made by the Temporary Land Deed Official. To answer these problems, this research uses a normative juridical approach. The novelty in this research is the case raised regarding the making of the type of deed, namely the deed of grant by the Temporary Land Deed Official without the knowledge of the owner of the legal land, in contrast to several other theses where the cases discuss the type of deed of sale and purchase. The result of this research is that the deed made by the Temporary Land Deed Official is null and void, and the Temporary Land Deed Official can be subject to administrative and criminal liability as a last resort (ultimum remedium)."

"Penelitian ini membahas mengenai pemberian suatu hibah dan wasiat atas harta peninggalan. Pemberian hibah harus dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terlebih jika objek hibah tersebut telah dibuatkan akta wasiat sebelumnya. Sikap hati-hati Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) diperlukan, karena pemberian hibah atas objek yang sama dengan wasiat dapat menimbulkan permasalahan terkait kedudukan keduanya dalam pengadilan. Permasalahan yang diangkat dalam tesis ini adalah mengenai pemberian akta hibah yang dibuat atas obyek tanah dengan tidak mencabut akta wasiat yang membebaninya terlebih dahulu; dan tanggung jawab PPAT dalam pembuatan akta hibah tersebut pada kasus putusan Mahkamah Agung Nomor 892 K/Pdt/2017. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi akibat hukum akta hibah yang dibuat dengan penyalahgunaan keadaan, menganalisis kedudukan hukum akta wasiat dan akta hibah serta mengetahui tanggung jawab PPAT terhadap akta hibah yang dibuatnya tanpaa mencabut akta wasiat yang telah ada terlebih dahulu. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu dengan cara pengumpulan data yang bersumber dari bahan-bahan kepustakaan. Tipologi penelitian ini adalah deskriptif analitik, dikarenakan penelitian ini menggambarkan masalah yang kemudian dianalisa terhadap peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian adalah bahwa akibat hukum akta hibah yang dibuat dengan penyalahgunaan keadaan dalam kasus ini dapat dibatalkan karena adanya cacat kehendak dalam perjanjiannya. Dikaitkan dengan adanya akta wasiat yang belum dicabut maka kedudukan akta wasiat tersebut lebih kuat dan menghapus akta hibah, mengakibatkan akta hibah tersebut batal demi hukum. Pertanggung jawaban PPAT dalam pembuatan akta harus dibuktikan bahwa PPAT telah menyalahi prosedur pembuatan akta dan menjadi pelaku dalam Perbuatan Melawan Hukum tersebut.

---

This study discusses about the giving of a grant and testament of inheritance. Giving of grants must be done based on the applicable laws, especially if the object of the grant has been made a previous testament. Caution Notary and Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) is needed, because giving grants to the same object as a testament can raises issues related to the position of both of them in court. The issues raised in this thesis are about the giving of a testament of inheritance which is made over a land object by not revoking the testament that burdens it first; and the responsibility of PPAT in making the deed of grant in the case of the Supreme Court's decision Number 892 K/ Pdt /2017. The purpose of this study is to identify the consequences of Misuse of Conditions from grant deed law. Analyze the legal place of the testament and grant deed and find out the responsibility of the PPAT for the deed that made without revoking the testament which existed before. To answer the question it is used Normative juridical research methods, namely by collecting data sourced from library materials. The typology of this study is Descriptive Analytic, because this study describes the problem which is analyzed with the laws. The results of the study is that the legal consequences deed of grant made with Misuse of Conditions in this case may be canceled due to a defect of testament in the agreement. Related with the existence of a testament that has not been revoked, the position of the testament is stronger and delete the grant deed. Resulting in the deed of the grant being null and void. The responsibility of PPAT in making the deed must be proven that the PPAT has been violate the procedure for making a deed and be a doer in a Tort."

"Tesis ini membahas tentang hak yang dimiliki oleh ahli waris untuk memperoleh bagian warisan yang menjadi haknya. Hak yang dimaksud adalah hak menuntut hereditatis petitio sesuai Pasal 834 KUHPerdata. Terdapat berbagai macam hak menuntut, sehingga perlu diketahui lebih mendalam mengenai hak menuntut yang dimiliki ahli waris berdasarkan KUHPerdata. Berdasarkan studi kasus: Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 789/PK/PDT/2010 terdapat sengketa waris yang harta warisannya dikuasai salah satu ahli waris, dimana gugatan diajukan oleh para ahli waris berdasarkan hak menuntut yang dimiliki. Metode penelitian normatif digunakan untuk mengkaji permasalahan dikaitkan dengan hukum positif yang berkaitan dengan hukum waris dan mengenai hak menuntut yang dimiliki ahli waris dalam sistem pewarisan. Hak menuntut seorang ahli waris terdiri dari hak menuntut ahli waris secara umum, yaitu hak menuntut bagian warisan dan hak menuntut menguasai harta warisan. Serta terdapat pula hak menuntut kepada sesama ahli waris, seperti hak menuntut terkait anak luar kawin diakui sah, hak menuntut terkait suami atau istri kedua, hak menuntut terkait pihak ketiga yang mewaris berdasar surat wariat, hak menuntut terkait batasan dan larangan dalam pembuatan surat wasiat serta hak menuntut pemisahan pembagian warisan. Proses hukum berdasarkan kasus diajukan tidak hanya berdasarkan 1 satu macam hak menuntut saja, melainkan didasari oleh beberapa macam hak menuntut yang dimiliki oleh ahli waris.

---

The thesis discussed regarding the rights owned by the heirs to have the inheritance they are entitled. The right is the right to sue hereditas petitio in accordance with the article 834 civil code. There are various kinds of the right to sue, so it is important to explore about the right to suing by the heirs based on civil code. Based on case study Supreme Court Decisions of The Republic of Indonesia Number 789 PK PDT 2010 there are inheritance dispute whose estate of inheritance controlled by one of the heirs, where a lawsuit filled by the heirs based on the possession of the right to sue. Normative research method used to asses the problem associated with positive law relating to inheritance law and about the right to sue by the heirs in the inheritance. The right to sue of an heir consists of the right to sue in general, which is the right to sue inheritance and the right to sue to take control of the estate of inheritance. There were also the right to sue to others heirs, such as related to children outside marriage, the second husband or wife, a testament to a third party, related to boundaries and prohition in making a testament and the right to sue separation the partition of an inheritance. The legacy process submitted not only based on 1 one kind of the right to sue, but based on some sort of the right to sue owned by the heirs."

"Tesis ini membahas mengenai Hak Ahli Waris Berkewarganegaraan Asing terhadap Harta Warisan Berupa Tanah Hak Milik Dari Pewaris Berkewarganegaraan Indonesia Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 782 PK/Pdt/2016. Pengaturan mengenai hak milik atas tanah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), dimana Pada Pasal 20 UUPA dikatakan bahwa Hak Milik atas Tanah dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain dengan beberapa cara, salah satunya karena warisan. Keadaan ini dapat menimbulkan permasalahan jika salah satu ahli waris berkewarganegaraan asing dengan harta warisan yang berupa tanah hak milik, karena pada UUPA dinyatakan bahwa hanya Warga Negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik. Berkaitan dengan hal tersebut, adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah aturan mengenai kepemilikan hak milik bagi warga negara asing yang mewaris berupa tanah hak milik menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia; dan pertimbangan hukum hakim mengenai Warga Negara Asing yang mewaris berupa tanah hak milik pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 782 PK/Pdt/2016. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dengan menelaah norma peraturan perundang-undangan dan teori hukum. Hasil penelitian dari tesis ini yaitu, Warga Negara Asing tersebut tetap berhak untuk mendapatkan harta warisan dari pewaris berkewarganegaraaan Indonesia, namun dalam kurun waktu satu tahun semenjak ahli waris tersebut berpindah kewarganegaraan menjadi Warga Negara Asing, ahli waris tersebut harus mengalihkan haknya kepada orang lain yang berstatus Warga Negara Indonesia atau dapat menurunkan status hak atas tanah tersebut menjadi hak pakai agar hak tersebut tidak hapus dan jatuh kepada negara.

---

This thesis discusses the rights of foreign heirs to inheritance in the form of property rights of Indonesian citizenship inheritors based on the Supreme Court Decision Number 782 PK/Pdt/2016. Regulations regarding ownership rights over land are regulated in Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Basic Regulations (UUPA), where Article 20 of the UUPA states that Land Ownership Rights can be transferred and transferred to other parties in several ways, one of which is because of inheritance. This situation can cause problems if one of the heirs is a foreign citizen with an inheritance in the form of land with freehold ownership, because the UUPA states that only Indonesian citizens can have property rights. In this regard, the problems raised in this study are the rules regarding ownership of property rights for foreign citizens who inherit in the form of freehold land according to laws and regulations in Indonesia; and judges' legal considerations regarding foreign citizens who inherit in the form of freehold land in the Supreme Court Decision Number 782 PK/Pdt/2016. To answer this problem, a juridical normative library research method is used by examining the norms of legislation and legal theory. The research results of this thesis are that foreign citizens are still entitled to inherit property from an heir who is an Indonesian citizen, but within one year since the heir changes nationality to become a foreign citizen, the heir must transfer his rights to another person with status. Indonesian citizens or can reduce the status of the land rights to usage rights so that these rights are not removed and fall on the state."

"Penulisan tesis ini adalah gambaran mengenai pergeseran kedudukan anak terhadap harta peninggalan ayah pada masyarakat Minangkabau. Tulisan ini adalah merupakan studi kepustakaan dan hasil pengamatan pada masyarakat Minangkabau serta wawancara penulis dengan beberapa pemuka adat Minangkabau. Pada masyarakat Mianagkabau telah terjadi perubahan dalam sistem kehidupan perkawinannya yang menyebabkan perubahan pola tempat tinggal dalam perkawinan. Perubahan pola tempat tinggal ini akhirnya juga merubah tanggung jawab seorang ayah terhadap anaknya. Serta dalam perkembangan dalam masyarakat Minangkabau setelah masuknya Islam yang menerapkan ajaran-ajaran menurut Islam dalam masyarakat. Hal inilah yang pada akhirnya menybabkan terjadinya perubahan sistem pewarisan dalam hukum adat Minangkabau yang mengakibatkan terjadinya pergeseran kedudukan anak terhadap harta peninggalan ayahnya pada masyarakat Minangkabau.

---

The writing of this thesis is aimed at looking at the description on the shift of position of the son/daughter in respect of father?s inheritance in Minangkabau society. This writing is a bibliographical study and the result of observation on the Minangkabau?s society, particularly those living in Pariaman area and the interview of the writer with a number of traditional figures who are also members of Kerapatan Adat Nagari Air Papan Pariaman. The Minangkabau society has undergone change in their marriage system that has resulted in the change of residence pattern in their marriage and in turn, in the change of responsibility of a father to his son/daughter. The coming of Islam religion and the application of Islamic doctrine has brought change in the society. All these circumstances have finally brought shift of the, son/daughter with regard to father?s inheritance in Minangkabau society."

"Hukum waris mengatur mengenai peralihan harta peninggalan seorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya serta akibat bagi ahli warisnya itu. Di Indonesia bagi masyarakat golongan Timur Asing Tionghoa berlaku Hukum waris berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Apabila terdapat ahli waris yang merupakan anak adopsi, maka ia berhak mewaris dari orang tua angkatnya sebagai ahli waris golongan I, diatur dalam Pasal 12 Staatsblad 1917:129 juncto Pasal 852 KUH Perdata. Jika salah seorang ahli waris tersebut berada di bawah pengampuan, maka perlu peranan Kurator/Pengampu untuk mengurus Kurandus dan harta kekayaan Kurandus itu, dan Balai Harta Peninggalan berperan sebagai Pengampu Pengawas. Pada kasus ini, Pewaris Lie Bang Kieng meninggalkan istri yaitu Tan Han Goe Nio dan anak angkat satu-satunya yaitu Hawad Liwang (Lie Tiong Hao). Kemudian Tan Han Goe Nio dinyatakan di bawah pengampuan karena gangguan kejiwaan (gila), sedangkan Hawad Liwang anaknya telah meninggal dunia lebih dahulu dari Tan Han Goe Nio. Harta warisan yang ditinggalkan oleh Lie Bang Kieng masih belum terbagi ketika Hawad Liwang meninggal. Timbul permasalahan dimana Kurator dari Tan Han Goe Nio secara tidak sah mengalihkan kepemilikan harta Kurandus yang berasal dari harta warisan yang belum terbagi dimana ahli waris lainnya memiliki bagian bersama dengan Kurandus, kemudian berdasarkan Putusan MA RI Nomor 1105 K/PDT/2004 para ahliwaris tidak mendapatkan hak warisnya, sehingga mereka harus mencari upaya hukum agar mendapatkan kembali bagian hak warisnya. Penelitian yuridis-normatif ini menganalisis data yang dengan pendekatan kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa untuk mengalihkan kepemilikan harta kurandus dimana di dalamnya terdapat hak bersama dengan ahli waris lainnya, seorang Kurator harus mendapatkan persetujuan dari ahli waris lainnya dan mendapat izin dari Pengadilan Negeri dan Balai Harta Peninggalan, dan oleh karena Putusan MA tersebut belum memberikan kepastian hukum mengenai hak waris para ahli waris lainnya, maka mereka dapat mengajukan gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri Makassar berdasarkan Surat Pernyataan Bersama yang dibuat oleh Kurator dan Para ahli waris Kurandus, dimana Kurator tidak menepati janjinya untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak waris para ahli waris itu.

---

Inheritance law governing the transition of a legacy of a deceased person to his heir as well as due to the heirs. In Indonesia, for the East group of Chinese community prevailing inheritance law based on Civil Law Code. If there is an heir who is an adopted child, so he has the right to inherit of the adoptive parents as Class I heirs, provided for in Article 12 of Statute 1917:129 of Civil Code in conjunction with Article 852. If one of the heirs are under guardianship, it is necessary to the role of Curator to take care Curatee and the property of Curatee, and the Heritage Center serves as custodian of Trustees.

In this case, the Heir Lie Bang Kieng left his wife namely Tan Han Goe Nio and the only adopted son Hawad Liwang (Lie Tiong Hao). Tan Han Goe Nio then stated under guardianship because of mental disorders (demented), while the son, Hawad Liwang died earlier than Tan Han Goe Nio. Inheritance left by Lie Bang Kieng still undivided when Hawad Liwang died. Raised the problem of where the Curator of Tan Han Goe Nio illegally transferred the ownership of the property of Curatee derived from an undivided inheritance where other heirs have parts along with Curatee, then by The Supreme Court Decision Number 1105 K/PDT/2004 the heirs do not get disinherited, so that they should seek legal remedies in order to get their part back of the inheritance. This Juridical-normative research is to analyze the data with a qualitative approach to generate analytical descriptive data.

Based on the results of research can be concluded that in order to transfer property ownership of Curatee which included the rights of other heirs, a curator must obtain the consent of the other heirs and got permission from the District Court and Probate Court, and because The Supreme Court Decision has not made legal certainty regarding the inheritance of the other heirs, then they can file a lawsuit for breach of contract to the Makassar District Court based on Joint Statement made by the Curator and the heirs of Curatee, where the curator did not keep his promise to surrender part of the inheritance which is the heir?s rightful."

"Peralihan hak atas tanah melalui hibah seharusnya dilakukan dengan akta autentik untuk kepentingan dalam pendaftaran tanah pertama kali. Jika tanah tersebut merupakan tanah warisan harus dengan persetujuan ahli waris dan apabila hibah diperoleh paska perkawinan sebaiknya dipisahkan perolehan terhadap tanah dan bangunannya. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum tentang keabsahan hibah dan status hibah yang diperoleh paska perkawinan. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah terkait keabsahan hibah dibawah tangan yang objek tanahnya merupakan hasil warisan yang belum dibagikan kepada ahli waris dalam putusan Nomor 2859 K/Pdt/2019 dan status hibah yang diperoleh paska perkawinan menurut pertimbangan hakim dalam putusan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan melakukan studi dokumen. Selanjutnya analisis secara kualitatif dilakukan untuk mengolah data sekunder yang didapat. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun hibah dibawah tangan diperbolehkan (SEMA 3/1963). Namun akta PPAT tetap dibutuhkan untuk melakukan pendaftaran tanah pertama kali guna memperoleh kepastian hukum. Akan tetapi, peralihan hibah dalam perkara tidak memenuhi syarat materiil dan formil karena objek sengketa masih merupakan tanah warisan yang belum dibagikan kepada ahli waris sehingga peralihan hak atas tanah melalui hibah tersebut tidak sah menurut hukum. Adapun status hibah yang diperoleh paska perkawinan tidak dapat dinyatakan sepenuhnya sebagai harta bersama ataupun harta bawaan. Terkait bangunan di atas tanah hibah, oleh karena dibuat dari hasil kerja keras bersama merupakan harta bersama. Sedangkan tanah yang diperoleh berdasarkan hibah merupakan harta bawaan.

---

The transfer of land rights through grants should be carried out with an authentic deed concerns for the first timer land registration. If the land is inherited land, of course, it must be with the approval of the heirs and if the grant is obtained after marriage, it should be separated among the land and the building. This intended to provide legal certainty regarding the validity of the grant and the status of the grant obtained after marriage. The main issues in this study associate to the validity of the provate grant letter whose land object is an inheritance that has not been distributed to the heirs based on the verdict of Supreme Court Rulings Number 2859 K/Pdt/2019 and the status of the grant obtained after the marriage according to the judge's consideration by this rullings. In order to elucidate the issues, a normative juridical research is carried out by conducting a document study. Furthermore, qualitative analysis was carried out to process the secondary data obtained. This study found that the transfer of land rights through private grant letter was allowed under SEMA 3/1963. However, the PPAT deed is still needed to register the land for the first time in order to obtain legal certainty. The transfer of the grant in this case doesn’t meet the material and formal requirements because the object of the dispute is still inherited land that has not been distributed to the heirs, so that the transfer of land rights through the grant is not legally valid. The status of grants obtained after marriage cannot be fully declared as joint property or personal property. Regarding the building on the land of the grant was built by the results of joint hard work, then it shuld be a joint property. Meanwhile, the land acquired based on a grant was a personal property."

"Penulisan Hukum Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah keabsahan surat tandah bukti hak ahli waris warga negara asing sebagai alas hukum bagi kedudukannya sebagai ahli waris dan klaim terhadap harta peninggalan pewaris berkewarganegaraan indonesia, bagaimanakah pengaturan mengenai hukum kewarisan perdata, dan Penulisan Hukum Skripsi ini termasuk jenis penelitian hukum doktrinal/normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang. Data yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah data sekunder, baik yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yang digunakan berupa peraturan perundang ndash; undangan yang terkait dengan masalah surat tanda bukti hak ahli waris dan pewarisan pada umumnya. Peraturan perundang ndash; undangan yang dijadikan dasar adalah kitab undang - undang hukum perdata. Teknik pengumpulan data dalam penulisan hukum ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen. Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis adalah teknik silogisme interpretasi yang dilakukan dengan kualitatif, berupa teknik yang digunakan dengan cara menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi lalu menjabarkannya secara deskriptif. Melalui hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pertama, surat tanda bukti hak ahli waris yang berlaku di Indonesia didasari oleh adanya penggolongan penduduk. Kedua, bahwa keabsahan surat tanda bukti ahli waris yang digunakan oleh warga negara asing sebaiknya dieksaminasi terlebih dahulu jika akan digunakan sebagai suatu apas hukum yang sah dan menyatakan bahwa dirinya merupakan ahli waris yah sah. Dan saran yaitu diperlukan pengaturan yang lebih merinci dan komprehensif, perlu adanya pengawasan mengenai peraturan tersebut.

---

The Writing of Law Thesis is aimed to find out how the validity of the certificate of proof of the right of heirs of foreign nationals as the legal basis for his position as the heirs and claims to the heritage of Indonesian citizenship, how the regulation of civil law inheritance law, and Legal Writing Thesis This includes the type of doctrinal normative legal research using a statutory approach. The data used in the writing of this law is secondary data, both in the form of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials.Primary legal materials used in the form of legislation relating to the issue of evidence of heirs and inheritance rights in general. The legislation on which the basis is based is the civil code law. Data collection techniques in the writing of this law is the study of literature or document studies. Data analysis technique used by the writer is the technique of interpretation syllogism done with qualitative, in the form of technique used by drawing conclusion from a problem which is general to concrete problem faced then describe it descriptively.Through the results of the study can be concluded that First, the certificate of heir rights applicable in Indonesia is based on the existence of population classification. Secondly, that the validity of the certificate of heirs used by foreign nationals should be firstly exploited if it will be used as a legal legal matter and declare that he she is a legitimate heir. And the suggestion that more detailed and comprehensive arrangements are required, there should be oversight of the regulation."