Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"PSAK No. 71 merupakan konvergensi dari IFRS 9 yang akan berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2020 di mana implementasi dini diperkenankan. Kompleksitas standar ini menyebabkan sebagian besar belum melakukan tahap penilaian dampak sesuai roadmap OJK. Perubahan standar ini mengakibatkan kontroversi yang tercermin adanya penolakan berlakunya IFRS seperti di Perancis karena tekanan dari unsur politik yang mempertimbangkan volatilitas dari neraca dan juga laporan keuangan yang dihasilkan dapat berdampak negatif bagi stakeholder seperti penurunan ekuitas (Ball, 2006) serta adanya pengaduan pelanggaran yang dilakukan pembuat ketentuan IFRS 9 yaitu melakukan perubahan tanpa proses yang tepat (Bouvier, 2017). Di Indonesia, IFRS 9 telah diadopsi menjadi PSAK No. 71, oleh karena itu problematika yang terjadi di negara-negara lainnya diprediksi akan terjadi juga di Indonesia. Namun dalam kenyataan nya terdapat Bank yang telah mengimplementasikan secara dini PSAK No. 71 (early adopters). Studi ini menggunakan studi kasus sebagai strategi penelitian di mana analisis konten, tematik dan analisa perbandingan konstan diaplikasikan guna menganalisa instrumen penelitian berupa kuesioner dan wawancara semi terstruktur. Penelitian ini menemukan bahwa early adopters adalah Bank dengan jenis kepemilikan pemerintah, asing dan campuran. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa motif untuk mengambil keputusan baik untuk melakukan atau tidak melakukan implementasi PSAK No. 71 secara dini didominasi oleh kondisi isomorphism yang muncul (normative isomorphism) karena adanya tekanan atau tuntutan dari profesional yang dinilai benar mengingat ketentuan belum berlaku efektif dan tidak ada paksaan untuk mengikuti perusahaan induk. Tidak dapat dikesampingkan motif karena alasan tekanan meniru (mimetic isomorphism) juga terjadi namun demikian dapat dipastikan bahwa tekanan paksaan (coercive isomorphism) tidak terjadi. Penelitian ini juga menemukan bahwa terdapat perbedaan (heteregoneity) perilaku para aktor dan institusi pada masing-masing bank umum yang dipengaruhi oleh multiple logics yaitu ketentuan (regulatory logics) dan keuntungan (banking logics). Hal tersebut dilakukan para aktor untuk menjaga keseimbangan kedua logika tersebut dengan menggabungkan keduanya serta melihat faktor eksternal dan internal institusi. Normatif; Logika Regulator; Logika Perbankan.

---

PSAK No. 71 convergence of IFRS 9 which will become effective on January 1, 2020, where early implementation is permitted. The complexity of this standard has caused several Banks not to carry out the impact assessment stage according to the OJK roadmap. Changes in accounting standards have caused controversy, which is reflected in the refusal of IFRS to take effect in France because the pressure from political elements that consider the volatility of the balance sheet and have negative impacts on stakeholders such as decreasing equity (Ball, 2006)and there is accusation violation committed by the rule makers without going through the right process in making IFRS 9 (Bouvier, 2017). Considering IFRS 9 was adopted as PSAK No. 71, it is suspected that this can be a problem in Indonesia. However, there were Banks that had implemented before PSAK No. 71 effective (early adopters). This study applies a case study as its research strategy were content, thematic, and constant comparative analyses were used in analysing data collected from questionnaire and semi-structured interviews. This study found that several early adopters are Banks that are owned by the government (state owned banks), foreign, and joint venture banks. Besides, this study found that the motive in making the decisions to adopt / not to adopt  PSAK No. 71 is dominated by normative isomorphism as the pressures or demands being professional and considered right in the business dominate the motives and there were  no mandatory requirements imposed by the parent company to adopt PSAK 71 at this stage. There is a motive that cant be excluded out due to mimetic isomorphism as the pressure to follow their peer group and also it can be ascertained that coercive isomorphism does not occur. This study also found that there are differences (heteregoneity) in the behavior of the actors and institutions in each of the commercial bank that were influenced by multiple logics (i.e., rules as regulatory logics, and profit being the banking logics). This is done so by the actors to maintain both logics by combining the two and looking at the external and internal factors of the institution."

"Laporan Magang ini membahas mengenai ketepatan perhitungan atas Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)menurut PSAK 71 tentangPengakuan dan Pengukuran Instrumen Keuangan (berlaku efektif per 1 Januari 2020)yang dilakukan oleh KAP ABCterhadap Bank XYZdengan menggunakan kerangka standar prosedur audit KAP ABCyang telah sesuai dengan ISA dan berusaha untuk memenuhi asersi-asersi audit.Hasil analisis menemukan bahwa Bank XYZ telah melakukan perhitungan atas Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)sesuai dengan PSAK 71 tentang Pengakuan dan Pengukuran Instrumen Keuangan. Hasil analisis juga menemukan bahwa KAP ABC telah melaksanakan prosedur audit atas Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)Bank XYZ sesuai dengan standar prosedur audit KAP ABC untuk CKPN meskipun terdapat beberapa kelemahan dalam implementasi, sehingga memerlukan adanya perbaikan.

---

The purpose of this intership report is to assess the Allowance for Credit Losses account by KAP ABC for XYZ Bank’s based on PSAK 71 about Financial Instruments. The purpose of this internship report is also to analyse audit procedure on Allowance for Credit Losses account which is done by KAP ABC towards XYZ Bank, with using KAP ABC's audit procedure standard framework, which comply to ISA 540 and designed to fulfill audit assertions. The result of analysis found that XYZ Bank already classified their Allowance for Credit Losses account based on PSAK 71 about Financial Instrument. The result of analysis also found that KAP ABC already did the audit procedure on Allowance for Credit Losses account of XYZ Bank based on KAP ABC audit procedure standard framework for Allowance for Credit Losses, even if there are still some weaknesses on the implementation and need some improvements."

"Implementasi PSAK 50/55 di masing-masing Bank di Indonesia merupakan salah satu syarat regulatory compliance dari Bank Indonesia dan Ikatan Akuntan Indonesia. Salah satu cakupan dari PSAK 50/55 adalah Penyisihan Kerugian Kredit (Loan-Loss Provisionin / Loan Impairment) atau dikenal dengan istilah Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) yang wajib dibentuk oleh Bank, sebagai akibat dari penyaluran kredit atau pembiayaan. Perhitungan CKPN membutuhkan data pembiayaan dari berbagai source system (core banking) dalam kurun waktu minimal 3 tahun. Oleh karena itu tantangan yang dihadapi Bank adalah kesiapan dalam menyusun laporan pembentukan CKPN secara tepat waktu dan akurat sesuai dengan metodologi perhitungan yang disyaratkan oleh regulator. Tantangan lainnya adalah terkait dengan pengambilan keputusan akibat volatilitas pembentukan CKPN sesuai dengan aturan PSAK 50/55. Volatilitas tersebut akan berpengaruh kepada tingkat profitabilitas Bank itu sendiri dan potensi kerugian risiko kredit. Apabila penyisihan terlalu besar, maka berdampak pada profitabilitas bank, sedangkan apabila penyisihan terlalu kecil, maka dapat meningkatkan risiko kredit bank khususnya apabila kredit yang bermasalah meningkat. Oleh karena itu dibutuhkan datamart PSAK 50/55 yang mampu mengumpulkan berbagai sumber data pembiayaan yang dapat digunakan untuk perhitungan CKPN sesuai dengan ketentuan PSAK 50/55. Dengan adanya datamart ini penyusunan laporan penyisihan kerugian kredit (CKPN) oleh Bank X dapat dicapai secara tepat waktu dan akurat. Implementasi datamart juga merupakan fondasi dalam penerapan OLAP yang dapat memberikan jawaban atas tantangan pengambilan keputusan, sehingga dapat memberikan efisiensi dan efektivitas bagi Bank X. Penelitian dilakukan dengan pengumpulan data, pemahaman kebutuhan bisnis dan informasi, perancangan arsitektur datawarehouse dan perancangan dan implementasi datamart, termasuk proses ETL dan penerapan OLAP. Hasil penelitian ini berupa implementasi datamart PSAK 50/55 dan penerapan OLAP dalam pelaporan dan monitoring penyisihan CKPN pada portfolio pembiayaan sesuai dengan PSAK 50/55.

---

Implementation of PSAK 50/55 in each Bank in Indonesia is one of the regulatory compliance requirements from Bank Indonesia (BI) and Indonesia Accountants Association (IAI). The scope of PSAK 50/55 is the allowance for credit losses or known as CKPN. In order to calculate loan impairment allowance, Banks need to consolidate from variety of source systems (core banking) with at least 3 years loan historical data. The challenge faced is the readiness of Banks in preparing the report of impairment allowance in timely and accurate manner. Other challenge is the decision making made by the Bank related to the volatility of impairment provision as a result of PSAK 50/55. This volatility will affect Bank’s profitability and credit risk exposure. If the allowance is too high, it impact on the profitability, whereas if the allowance is too small, credit risk is impacted, particularly when the bad debt is also increase. Therefore it required a datamart, which is able to consolidate a variety of data sources in a single view, spesific for the purpose of calculation impairment allowance in accordance with PSAK 50/55. Preparation of the report can be achieved on time and provide accurate result along with analytical capability for decision making support. Implementation datamart is also the foundation for OLAP application which can answers to the challenges of decision making. Those all benefits provide efficiencies and effectiveness of the Bank X. This research start with data collection, understanding the requirements of business and information, design of datawarehouse architecture and datamart design and implementation, including ETL processes and end with OLAP application. The result of this research is the implementation of PSAK 50/55 datamart and OLAP for the reporting and monitoring allowance for impairment in accordance with PSAK 50/55."

"Laporan magang ini berisi pembahasan terkait evaluasi proses perhitungan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Piutang yang dilaksanakan oleh PT EDLY. PT EDLY merupakan perusahaan yang bergerak dalam penyediaan jasa konstruksi dan kegiatan produksi bahan pendukung kegiatan konstruksi. Pembahasan dan evaluasi yang dilakukan dalam laporan magang ini mengacu pada perbandingan antara standar yang dijelaskan dalam PSAK 71 dengan prosedur perhitungan CKPN pada PT EDLY sebagaimana yang dilaksanakan selama aktivitas magang berlangsung. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, terlihat kesesuaian dalam perhitungan CKPN menggunakan pendekatan yang disederhanakan untuk piutang usaha dengan yang tidak mengandung komponen pendanaan signifikan. Namun, ketidaksesuaian terlihat dalam penerapan perhitungan CKPN menggunakan pendekatan umum dengan pendekatan 12 month expected credit losses yang dilaksanakan oleh PT EDLY karena tidak terlihat penggunaan rumus probability of default dengan jelas dan juga digunakan untuk menghitung piutang usaha yang mengandung komponen pendanaan signifikan. Selain itu, laporan magang ini juga menjelaskan hasil refleksi diri selama melakukan aktivitas magang di PT EDLY dan tindak lanjut sebagai respon terhadap refleksi diri yang telah dilakukan.

---

This internship report contains a discussion related to the evaluation of the calculation process for Allowance for Impairment Losses (CKPN) on Receivables carried out by PT EDLY. PT EDLY is a company engaged in providing construction services and production of materials supporting construction activities. The discussion and evaluation carried out in this internship report refers to a comparison between the accounting standards described in PSAK 71 and the procedure for calculating CKPN at PT EDLY as carried out during the internship activity. Based on the results of the evaluation carried out, it appears that the suitability of the CKPN calculation uses a simplified approach for trade receivables that do not contain a significant financing component. However, discrepancies are seen in the application of the CKPN calculation using the general approach with the 12 month expected credit losses approach implemented by PT EDLY because it does not clearly show the use of the probability of default formula and is also used to calculate trade receivables that contain a significant financing component. In addition, this internship report also explains the results of self-reflection during internship activities at PT EDLY and follow-ups in response to the self-reflection that has been carried out."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesiapan salah satu bank di Indonesiadalam menerapkan PSAK 71 atas cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) danmemberikan solusi untuk memitigasi peningkatan CKPN bagi bank tersebut agar dapatmenghindari atau memimalisir dampak dari penerapan PSAK 71 yaitu tergerusnyalaba. Peningkatan CKPN yang berpotensi menggerus laba bank tersebut dikarenakanterdapat perbedaan ketentuan mengenai CKPN dalam PSAK 71 dan PSAK 55.Penelitian ini dilakukan pada sebuah bank di Indonesia yang mengalami penurunanlaba yang sangat tajam akibat penerapan PSAK 71 menggunakan metode studi kasusdengan pendekatan kualitatif. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitianini adalah wawancara, kuisioner, dan dokumentasi. Data yang digunakan dalampenelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh darihasil wawancara dan kuisioner sedangkan data sekunder diperoleh dari PSAK No.71,peraturan-peraturan bank mengenai CKPN, dan laporan-laporan bank. Analisis datayang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Hasil dari penelitian iniadalah Bank X telah siap dalam menerapkan PSAK 71 atas CKPN. Walaupunpersiapan yang dilakukan sudah sesuai dengan roadmap OJK, namun terdapathambatan yang dihadapi oleh Bank X yaitu tidak lengkapnya data-data debitur BankX. Dalam memitigasi peningkatan CKPN, tindakan yang dapat dilakukan bank adalahdengan memastikan bahwa pemberian kredit dilakukan sesuai prosedur dan prinsip,memantau kredit secara lebih efektif dengan memberikan peringatan dini sebelumdebitur menunggak, serta melakukan penyelamatan atau penyelesaian kredit sesegeramungkin melalui restrukturisasi dan pengambilalihan agunan. Dengan demikian, bankdapat menjaga agar kredit tidak mengalami peningkatan risiko yang signifikansehingga CKPN yang harus disisihkan bank lebih kecil

---

This study aims to evaluate the readiness of a bank in Indonesia in implementing PSAK

71 on the allowance for impairment losses (CKPN) and provide solutions to mitigate

the increase in CKPN for these banks to avoid or minimize the decline of profits due

to the implementation of PSAK 71. The increase in CKPN that might potentially

decline the bank's profit is due to different rules about CKPN between PSAK 71 and

PSAK 55. This research was conducted at a bank in Indonesia which experienced a

sharp decline in profit due to the implementation of PSAK 71 using a case study

method with a qualitative approach. The research instruments used in this study were

interviews, questionnaires, and documentation. The data used in this research came

from primary data and secondary data. Primary data were obtained from interviews and

questionnaires, while secondary data were obtained from PSAK 71, bank regulations

about CKPN, and bank reports. The data analysis used in this research is descriptive

analysis. The result of this research is that Bank X is ready for implementing PSAK 71

on CKPN, but there is an obstacle faced by Bank X such as incomplete debtor data. In

mitigating the increase in CKPN, actions that banks can take are to ensure that lending

is carried out in accordance with procedures and principles, monitor credit more

effectively by providing an early warning before debtors are in arrears, as well as

carrying out credit rescue or settlement as soon as possible through restructuring and

foreclosure of collateral. Thus, banks can prevent credit from experiencing a significant

increase in risk so that the CKPN that must be set aside by banks is smaller"

"Laporan magang ini membahas mengenai implementasi Management Letter tahun 2011 terhadap laporan keuangan tahun 2012 terkait penerapan PSAK 50/55 (Revisi 2006) atas Kredit yang Diberikan dan perhitungan CKPN Kredit pada PT Bank XYZ. Dibutuhkan waktu yang cukup lama dalam penerapan PSAK 50/55 (Revisi 2006). Hal ini disebabkan oleh banyaknya kendala yang dihadapi oleh industri perbankan. Akan tetapi, per 1 Januari 2012, Bank harus sudah menerapkannya. Berdasarkan PSAK 50/55 (Revisi 2006), CKPN Kredit dievaluasi menggunakan dua penilaian, yaitu penilaian individu dan penilaian kolektif. Dari hasil, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2012 PT Bank XYZ baru menerapkan evaluasi terhadap perhitungan CKPN menggunakan penilaian kolektif.

---

This internship report discusses about the implementation of Management Letter in 2011 to the financial statements in 2012 related to PSAK 50/55 (Revised 2006) for loans and the calculation of allowance for impairment losses credit in PT Bank XYZ. It takes quite a long time in the implementation of PSAK 50/55 (Revised 2006). This is due to the many constraints faced by the banking industry. However, as of January 1, 2012, all of banking industry had to have them. Based on PSAK 50/55 (Revised 2006), the allowance for impairment losses credit evaluated using two assessment, that is individual assessment and collective assessment. From the results, it can be concluded that in 2012 PT Bank XYZ recently implemented evaluation of the calculations allowance for impairment losses credit using collective assessment."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi penerapan standar baru PSAK No. 71: Instrumen Keuangan pada Sektor Perbankan dengan subjek PT Bank XXX terutama dalam hal klasifikasi aset keuangan khusus produk KPR Griya Komersial. Klasifikasi dilakukan dengan melakukan tes SPPI pada level kontrak dan tes bisnis model pada level unit bisnis. Pada PT Bank XXX, tes SPPI produk KPR Griya Komersial dilakukan dengan menganalisis hanya satu kontrak, dikarenakan sifat produknya yang homogen dan tes Bisnis Model dilakukan pada unit bisnis konsumer. Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi, produk KPR Griya Komersial dinyatakan lolos tes SPPI dan tes Bisnis Model menunjukkan tujuan mengelola aset dalam rangka memperoleh arus kas kontraktual Bank tidak memilih opsi nilai wajar, sehingga diklasifikasikan sebagai biaya perolehan diamortisasi. Dengan demikian tidak ada perubahan dari klasifikasi produk berdasarkan PSAK No. 55 ke PSAK No. 71.

---

This study aims to analyze and evaluate the application of the new standard PSAK No. 71: Financial Instruments in the Banking Sector with the subject of PT Bank XXX, specifically in terms of the classification of financial assets for KPR Griya Commercial products. Classification is done by conducting SPPI tests at the level of contract and business model tests at the business unit level. At PT Bank XXX, the SPPI test for KPR Griya Commercial is done by analyzing only one contract, due to the homogeneous nature of the product and the Business Model test is carried out at the consumer business unit where the product is processed. Based on the results of the analysis and evaluation, KPR Griya Commercial product passes the SPPI test and the Business Model test shows that assets are managed in order to obtain contractual cash flows. The Bank does not designate the amount at fair value option, and hence the assets are classified as amortized cost. Therefore there is no change in product classification based on PSAK No. 55 to PSAK No. 71."

"Sejak tanggal 1 Januari 2020, PSAK 71 telah menggantikan PSAK 55 dalam mengatur instrumen keuangan. Perbedaan dalam standar ini diantaranya mengenai Pengklasifikasian aset keuangan dan metode menghitung CKPN dimana dalam PSAK 55 CKPN dihitung dengan metode incurred loss (kerugian yang telah terjadi) sedangkan di dalam PSAK 71 menggunakan metode expected loss (kerugian yang telah terjadi dan kemungkinan kerugian dimasa depan). Secara teoritis, pengunaan metode expected loss menyebabkan nilai CKPN lebih besar dibandingkan metode incurred loss. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dampak penerapan PSAK 71 terhadap klasifikasi piutang pembiayaan, CKPN (Cadangan Kerugian Penurunan Nilai) dan rasio piutang pembiayaan, gearing ratio dan rasio saldo piutang terhadap total pendanaan perusahaan. Penelitian dilakukan terhadap 10 Laporan Tahunan 2019 dan 2020 dari perusahaan pembiayaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini menemukan bahwa penerapan PSAK 71 mengubah klasifikasi atas piutang pembiayaan dari piutang dan pinjaman menjadi klasifikasi aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai mengalami kenaikan. Kenaikan atas CKPN berdampak pada penurunan rasio piutang pembiayaan, rasio saldo piutang terhadap total pendanaan dan kenaikan atas gearing ratio

---

Since January 1, 2020, PSAK 71 has replaced PSAK 55 in regulating of financial instruments. The difference in this standard is the classification of financial assets and impairment method. In PSAK 55, allowance for impairment is calculated using the incurred loss method (loss that has occurred) while in PSAK 71 using the expected loss method (losses that have occurred and possible future losses).Theoretically, expected loss method causes allowance for impairment is more than the incurred loss method. This study aims to examine the impact of the application of PSAK 71 on Allowance for Impairment Losses and company profitability. The study used 10 samples of finance companies listed on the Jakarta Stock Exchange. The approach of this study uses a qualitative descriptive approach. The analysis was carried out by comparing allowance for impairment both before and after the implementation of PSAK 71. The classification changed from the classification of receivables and loans to the classification of financial assets measured at amortized cost. Increase in allowance of impairment loss. The increase of allowance impact to decrease ratio of financing receivable, ratio of balance receivable of total funding and increase in gearing ratio. "

"Laporan karya akhir ini dibuat untuk menganalisis penerapan PSAK 71 dalam menghitung Cadangan Kerugian Kredit Ekspektasian (CKKE). Objek penelitiannya adalah Piutang IJP KUR di PT Jamkrindo sebagai perusahaan penjaminan. Analisis dilakukan dengan menganalisis Prosedur CKKE perusahaan, dibandingkan dengan skema penjaminan berdasarkan peraturan pemerintah. Berdasarkan hasil pengkajian, PT Jamkrindo telah menerapkan Prosedur CKKE berdasarkan PSAK 71 terhadap Piutang IJP KUR atas KUR Gen 1 secara individual (Pemerintah) dan KUR Gen 2 secara kolektif (Mitra Penyalur KUR). Namun penentuan bobot Cash Shortfall KUR Gen 1 dan pemilihan metode CKKE KUR Gen 2 belum mencerminkan kondisi yang ada pada perusahaan.

---

This final report is made to analyze the implementation of PSAK 71 in calculating Expected Credit Loss (ECL). The research object is IJP KUR Receivables in PT Jamkrindo as a guarantee company. The analysis was conducted by analyzing the company's ECL Procedures, compared to the guarantee scheme based on government regulations. The conclusion is that PT Jamkrindo has applied ECL Procedures based on PSAK 71 against IJP KUR Receivables on KUR Gen 1 individually (Government) and KUR Gen 2 collectively (KUR Channeling Partners). However, the determination of the KUR Gen 1 Cash Shortfall and the selection of the CKKE KUR Gen 2 method do not reflect the existing conditions in the company."

"Laporan magang ini membahas mengenai prosedur audit yang dilakukan oleh KAP OMEGA atas estimasi akun cadangan kerugian penurunan nilai CKPN kredit yang diberikan Bank ALFA Indonesia untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016. Prosedur audit yang dibahas terbatas pada tahap pengujian dan pengumpulan bukti dengan melakukan prosedur substantif. KAP OMEGA menyimpulkan bahwa terdapat kekurangan pencadangan yang material atas estimasi cadangan kerugian penurunan nilai yag dihitung secara individu. Namun hal ini diimbangi dengan kelebihan pencadangan yang juga material atas estimasi cadangan kerugian penurunan nilai yang dihitung secara kolektif, sehingga perbedaan secara keseluruhan menjadi tidak material. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa proses audit yang dilakukan KAP OMEGA telah sesuai dengan standar yang berlaku.

---

This internship report explains the audit procedures performed by KAP OMEGA over the estimated allowance for impairment losses on loan given by Bank ALFA Indonesia for the period ended 31 December 2016. The audit procedures explained is limited to testing and collection of audit evidence phase by performing substantive procedures. KAP OMEGA concluded that there was underprovision in the estimation of allowance for impairment losses which assessed individually. However, this misstatement was offset by overprovision in the estimation of allowance for impairment losses which assessed collectively so that the overall difference was immaterial. Based on the analysis, it can be concluded that audit procedures performed has been accordance with the applicable standards."