Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Puskesmas merupakan ujung tombak pelaksana pelayanan kesehatan yang sangat strategis dalam melaksanakan berbagai kebijakan dan program kesehatan, seperti SPM, PISPK, dan KBK-BPJS. Kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan secara bersama-sama menimbulkan situasi koeksistensi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan kebijakan SPM, PISPK, dan KBK-BPJS di Puskesmas terjadi koeksistensi secara mutually exclusive (saling berdiri sendiri), competitive (berkompetisi), complementary (saling mendukung) dan integrated (terintegrasi) dalam hal tenaga, waktu, sarana, dana, dan pelaporan di Puskesmas di Kabupaten Bogor. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam terhadap 15 orang informan yang berada di Puskesmas Bojonggede, Puskesmas Cibinong, Puskesmas Cirimekar, Puskesmas Kemuning dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koeksistensi secara mutually exclusive terjadi pada aspek pelaporan, sistem pelaporan program mempunyai aplikasi masing-masing seperti SIKDA, SIMPUS, dan Laporan Suplemen pada program SPM, Web Keluarga Sehat pada program PISPK, dan P-Care untuk pelaporan KBK-BPJS. Koeksistensi secara competitive terjadi pada aspek tenaga dan waktu kerja. Pelaksanaan program yang dinilai paling berat adalah PISPK, sementara SPM dinilai program rutin yang biasa dilakukan di puskesmas. KBK BPJS dinilai lebih mudah dilaksanakan daripada PISPK dalam hal pencapaian angka kontak. Complementary terjadi pada aspek sarana dan dana. Pelaksanaan ketiga kebijakan SPM, PISPK, dan KBK-BPJS sistemnya belum terintegrasi sempurna.<

---

Centre or in Indonesia called Puskesmas plays a crucial and strategical role as a health care provider in implementing various policies and health program such as Minimum Service Standards (SPM), Healthy Indonesia Program with family approach (PIPSK), and Capitation-Based on Service Commitment (KPK-BPJS). Implementing the policies and programs simultaneously creates a condition called coexistence. This study aims to investigate whether implementation of the policies in Puskesmas works in a coexistence manner that is mutually exclusive, competitive, complementary and integrated in terms of human resources, work time, health facilities, funds and reporting. This study used a qualitative approach through in-depth interviews with 15 informants who were met at the community health centre in Bojonggede, Cibinong, Cirimekar, Kemuning and at the department of health of Bogor. The results of this study showed that the coexistence of mutually exclusive occurs in reporting. Specifically, program reporting systems have their own applications including SIKDA, SIMPUS, supplement report for SPM program; Health Family Web for PISPK and P-Care for KBK-BPJS. This study also found that the coexistence of competitive occurs in human resources and work time. PISPK is claimed as the most difficult program to carry out at the health centre in Bogor in comparison to KPK-BPJS in terms of achieving contact rates. Also, the program that routinely is done at the primary health centre in Bogor is SPM. The current study further indicates that the coexistence of complementary occurs in health facilities and funds. Finally, the coexistence of integrated policies such as implementations of SPM, PIPSK and KPK-BJS has not been fully worked at the community health centre in Bogor."

"Puskesmas mampu PONED menyelenggarakan pelayanan obstetri dan neonatal emergensi dasar sebab komplikasi tidak dapat diramalkan sebelumnya sehingga ibu hamil harus berada sedekat mungkin dengan pelayanan emergensi dasar. Pelatihan keterampilan Pelayanan obstetri neonatal emergensi dasar dilaksanakan guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petugas kesehatan yang diharapkan memberikan dampak langsung pada kualitas pelayanan kegawatdaruratan meternal dan neonatal.Tujuan dari penelitian ini adalah: mengetahui perbedaan pengetahuan, sikap dan keterampilan yang telah dilatih PONED dan belum dilatih PONED terhadap kinerja pada puskesmas di Kabupaten Bogor. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain cross sectional. Sampel penelitian adalah petugas yang sudah dilatih PONED dan belum dilatih PONED. Hasil studi menunjukkan adanya perbedaan bermakna pada variabel pengetahuan, keterampilan dan kinerja pada kelompok PONED dan non PONED; Pada kelompok PONED variabel sikap diduga yang paling dominan mempengaruhi variabel kinerja.

---

Puskesmas PONED able to carry out a basic emergency maternal neonatal service because the complication of pregnancy and labor is not always predictable before it was happened, so pregnant woman must have access nearly Basic Emergency obstetric services. Basic Emergency Obstetric Neonatal Care Training implemented in order to improve the knowledge and skills of health workers who are expected to have a direct impact on the quality of emergency care and maternal or neonatal services.

The study aims to know the difference of knowledge, attitudes and skills between the personnel experienced PONED training and the personnel with no training, and the effect of training on the performances of health centers in the municipality of Bogor. This is quantitative research with cross sectional study design. Samples are personnels who have been trained with PONED and personnel with non PONED training. The results showed significant differences on knowledge, skills and performance between those with PONED training and non PONED training. In the group with PONED training, varible of attitude has the strongest influence on the performances."

"Perkesmas adalah upaya puskesmas yang merupakan perpaduan antara keperawatan dengan kesehatan masyarakat didukung peran aktif masyarakat, serta mengutamakan pelayanan promotif, preventif tanpa mengabaikan pelayanan kuratif dan rehabilitatif secara menyeluruh ditujukan pada individu, keluarga, kelompok serta masyarakat sebagai kesatuan utuh melalui proses keperawatan sehingga meningkatkan kesehatan secara optimal. Tujuan penelitian untuk mengetahui hubungan pengetahuan perawat puskesmas dengan pelaksanaan perkesmas di Jawa Timur.Desain penelitian adalah deskriptif korelatif secara croos sectional dengan sampel 48 perawat. Analisis data dengan Chi-Square dan Uji normalitas Saphiro Wilk.Hasil analisis menunjukkan tidak adanya hubungan antara pengetahuan perawat puskesmas dengan pelaksanaan perkesmas p = 0,371; ? = 0,05 . Penelitian ini merekomendasikan peningkatan pengetahuan dan keterampilan perawat puskesmas agar pelaksanaan lebih optimal seperti pembinaan, kerja sama dengan teman sejawat, pelatihan bagi yang belum pernah serta kebijakan dukungan dinas kesehatan berupa penghargaan dan sanksi jelas seperti jenjang kerja perawat.

---

Community health care Perkesmas is a service of integrated nursing care and public health which is supported by community rsquo s active cooperation and featuring promotive and preventive services without neglecting curative and rehabilitative services. The service is generally aimed for individual, family, group, and community as a whole through nursing pro ess thus improves their overall well being. The study aimed to identify relationship between health center nurses rsquo s knowledge and implementation of community health care in Eastern Java.The study design was descriptive correlative with cross sectional approach and total sample of 48 nurses. Chi square and Saphiro Wilk were employed for data analysis purposes. The result indicated that there was no correlation between health center nurse rsquo s knowledge and implementation of community health care p 0,371 0,05.The result suggested for health center nurses to improve their overall knowledge and skills to optimize the implementation of community health care through community development, cooperation with colleagues, and training for the unexperienced as well as developing supporting policy by health officials such as reward, punishment, and career ladder for nurses."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berkaitan dengan kasus rujukan peserta JKN di Puskesmas Tanah Sareal dan Puskesmas Cipaku tahun 2016. Penelitian ini menggunakan metode penelitian gabungan (mixed methods) dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, menggunakan data sekunder dari aplikasi primary care puskesmas dan wawancara mendalam.Hasil penelitian ini menemukan bahwa kasus rujukan dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, jenis kepesertaan, diagnosa, jarak puskesmas ke pusat rujukan, kelengkapan peralatan penunjang pelayanan kesehatan, pemahaman dokter mengenai peran gatekeeper dan kapitasi, pengalaman dokter serta pemahaman pasien peserta JKN tentang prosedur rujukan.Diperlukan adanya ketegasan dokter untuk mengurangi kasus rujukan yang bukan berdasarkan indikasi medis, serta koordinasi antara puskesmas, BPJS Kesehatan dan Dinas Kesehatan dalam menyediakan fasilitas kesehatan yang dibutuhkan di puskesmas.

---

This study aims to determine the factors associated with referral cases of National Health Insurance (JKN) Participants at Tanah Sareal health center and Cipaku health center in 2016. This study uses a mixed methods research with quantitative and qualitative approach, by using secondary data from primary care application of health centers and in-depth interviews.

The results of this study found that referral cases are influenced by patient age, sex, type of membership, diagnosis, distance of health center to referral center, completeness of medical equipment, physician perception about the role of gatekeeper and capitation, physician experience and patient understanding of participants JKN about referral procedures.

The researcher suggests improving the physician decision to reduce referral cases are not based on medical indications, and the coordination between health center, BPJS Kesehatan and the regional health office to provide medical equipment required in health center."

"Tolok ukur pelayanan kesehatan ibu dan anak di suatu negara dapat dilihat dari Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). Semakin kecil AKI dan AKB maka menunjukan semakin baik pelayanan kesehatan ibu dan anak. AKI dan AKB di Indonesia masih tinggi yaitu 307 per 100.000 Kelahiran Hidup (KID), dan AKB 35 per 1000 KH. Lebih dari 90% penyebab kematian ibu dan bayi karena komplikasi obstetri dimana komplikasi ini tidak bisa diduga sebelumnya, Untuk itu perlu adanya sarana rujukan untuk menangani kasus kegawatdaruratan obstetri dan neonatal. Pukesmas sebagai tempat rujukan terdekat dari desa dan sebagai pembina bidan di desa, diharapkan mampu melaksanakan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED).Penelitian ini dilakukan di kabupaten Indramayu, dengan metode kualitatif melalui wawancara mendalam dan fokus group diskusi yang melibatkan kepala puskesmas, tenaga pelaksana PONED, bidan di desa wilayah kerja puskesmas yang diteliti, tenaga kesehatan dari puskesmas tetangga, tokoh masyarakat yang berada diwilayah kerja puskesmas yang diteliti.Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh gambaran sistem manajemen masukan yang meliputi sumber daya manusia, dana, sarana dan kebijakan. Selain itu, untuk memperoleh gambaran sistem manajemen proses yang meliputi sosialisasi PONED, supervisi suportif, AMP sosial untuk kinerja cakupan komplikasi maternal dan neonatal ditangani, jugs AMP Medis dan kerjasama dengan DSOG dan DSA untuk kinerja cakupan komplikasi maternal dan neonatal ditangani selamat dan dirujuk. Hasil penelitian ini diolah dengan menggunakan bentuk matriks, teknis analisisinya berupa analisis isi yaitu menganalisa sesuai dengan topik bahasan.Hasil penelitian mengenai gambaran input menunjukkan bahwa jumlah tenaga kesehatan yaitu jumlah bidan desa dan tenaga yang bertugas di PONED sudah cukup. Untuk kriteria maupun pendidikan dari tenaga kesehatan masih belum memenuhi syarat. Untuk pengetahuan tenaga kesehatan maupun camat masih kurang, begitu juga motivasi bidan desa maupun tenaga yang bertugas di PONED kurang, yaitu kepala Puskesmas Widasari belum ada kiat-kiat untuk meningkatkan motivasi, sedangkan di Puskesmas Sindang sudah ada.Tipe gaya kepemimpinan kepala Puskesmas Widasari adalah gaya misionari sedangkan gaya kepemimpinan kepala Puskesmas Sindang merupakan gaya kepemimpinan kompromis, dimana kedua tipe gaya kepemimpinan tersebut keduanya termasuk gaya kepemimpinan yang kurang efektif Dana dan sarana untuk rujukan dari Puskesmas Sindang tidak ada masalah, sedangkan untuk Puskesmas Widasari sarana rujukan masih menjadi masalah karena sopir tidak selalu slap, dan kelembagaan ambulans desa juga tidak berjalan lancar. Dana khusus untuk operasional PONED di kedua Puskesmas tidak ada, sedangkan sarana di kedua PONED sudah cukup memadai. Kebijakan pelayanan terhadap orang miskin dikedua Puskesmas walaupun tidak berjalan dijalankan secara optimal. Kebijakan penguatan sistem rujukan di Puskesmas Sindang sudah lebih baik dan Puskesmas Widasari walaupun tidak berjalan lancar, sedangkan untuk pelaksanan PONED dikedua Puskesmas belum dijalankan sebagaimana mestinya.Mengenai gambaran proses hasil penelitian ini menunjukkan, sosialisasi PONED dikedua Puskesmas belum dilaksanakan secara baik, begitu juga dengan supervisi suportif yang harus dilaksanakan oleh bidan koordinator belum dilaksanakan sebagaimana mestinya. AMP sosial, baik dari kecamatan maupun puskesmas belum ada komitmen dan kesadaran untuk melakukan AMP sosial. AMP medis ditingkat puskesmas di kedua Puskesmas tidak pernah dilaksanakan, hanya otopsi verbal masih sebatas untuk laporan, dan tidak ada kesadaran untuk membahas otopsi verbal. Kerjasama dengan DSOG dan DSA belum pernah dilaksanakan karena tidak tabu bagaimana caranya.Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan kepada dinas kesehatan untuk memprioritaskan pendidikan maupun pelatihan seperti APN, PPGDON, MTBM untuk bidan desa dan uelaksana PONED, pelatihan manajemen dan kepemimpinan untuk kepala puskesmas khususnya kepala Puskesmas PONED. Perlu pemberian pelatihan ESQ bagi semua jajaran kesehatan sehingga dapat meningkatkan empati dan kepeduliannya dalam pelayanan kesehatan terutama terhadap orang miskin dan juga untuk meningkatkan kembali nilai-nilai luhur, inti ajaran manajemen, inti kepemimpinan dan etika sehingga mampu bekerja dengan baik. Disarankan juga agar partograf dan MTBM dijadikan sebagai salah satu kriteria akreditasi bidan. Perlu juga adanya kesepakatan dengan rumah sakit untuk pembinaan PONED oleh DSOG dan DSA, dan pemberikan dam operasional khusus untuk PONED untuk menghindari tarif yang terlalu tinggi.

---

The success on the maternal and child health services of a country can be seen at its Maternal Mortality Ratio (MMR) and Infants Mortality Rate (IMR). The less MMR and IMR they have, the better they have services on maternal and child health. The level on MMR and IMR in Indonesia is still high, namely 307/100,000 live birth for MMR and 35/1,000 live birth for IMR. It has known that 90% of the cause of the death on maternal and the infant was undetected obstetric complication. Therefore, a referral facility is needed in response to any obstetric and neonatal emergency case. Puskesmas, as the nearest referral facility in the village and tutor for midwives village, is expected to be capable on dealing with Basic Emergency Obstetric and Neonatal Services (BEONS/PONED).

The study is carried out at the district of Indramayu. The research method used with qualitative approach through in-depth interview and focused group discussion (FGD) towards the head of Puskesmas, personnel who Implement the PONED, village midwives of the working area of Puskemas Widasari and Sindang, health providers from neighborhood's puskesmas, and community leaders at the working area of Puskesmas Widasari and Sindang.

The purpose of the study is to find out the description of the input and process management system of the PONED. The input management system is consisting of the human resources, budgeting, facility, and policy. And the process management system will look at its PONED socialization, supportive supervision, the social audit maternal and perinatal (AMP) of the performance on the coverage of maternal and neonatal complication that has managed the medical AMP and the collaboration with obgyn and pediatrician for the performance on the coverage of maternal and neonatal complication that has managed, rescued and referred.

The result of the study is analyzed by using matrices, and the technique analysis is using content analysis which analyzes on each topics of subject study. The result study on input management system found that the number of health personnel, i.e. number of village midwives and PONED personnel is adequate. But for the criterion for health personnel's education is still have not reach the standard. The level of knowledge for health personnel and the head of sub-district are still low. The reason for work or motivation to work as village midwives and PONED personnel are minor. From two puskesmas studied, the head of Widasari Puskesmas is still have no attempt on elevating the motivation on his staffs, but the head of Sindang Puskesmas is having it. The leadership style of Widasari is missionary style, while Sindang is a compromise leadership style. Both of those leadership styles above are known as less effective leadership style. For Sindang Puskesmas, there are no difficulties found on budgeting and facility for referral, but for Widasari Puskesmas, a problem found in regard to facility for referral, as the ambulance driver is not always ready to work and the ambulance institution body is also found unmanageable. There is no special budget for PONED operational duty in both puskesmas, but both of them has reached the adequacy for PONED facilities. Policy on services for poor people in both puskesmas is still not run in optimal way. Although it's not run so well, the policy on referral system enhancement on Sindang is better than Widasari. However, the implementation on PONE') in both puskesmas is far from the expectation.

For process management system, the study found that the socialization on PONED in both puskesmas is still not well implemented. Supportive supervision by coordinator midwife is also not employed as it should be. Of social AMP, there is no commitment or awareness on doing social AMP in both from sub-district office or puskesmas. Medical APM in both puskesmas is also never carried out Verbal autopsy is only the activity that implemented in both of puskesmas, and it's solely for the reporting and has no awareness to discuss the verbal autopsy findings. The collaboration between obgyn and pediatrician is never carried out because they do not know how to do collaboration.

Suggestion addressed to the head of health authority office that he has to prioritize the education or trainings on medical techniques for village midwives and PONED personnel. A management and leadership training for the head of puskesmas, especially for PONED Puskesmas. There is a need on ESQ training for all health personnel in order to raise the empathy and awareness on addressing health services to poor people, and also to increase the noble values, management principals, leadership principals and ethic cores for having a better work environment. Partograph fulfillment and MTBM is a criterion for midwives accreditation. Establish an agreement with hospital for obgyn and pediatrician guidance and training for PONED personnel. Lastly, to have a special budget for PONED operational in order to avoid a very high expenses for having PONED."

"Berdasarkan SK Bupati Tanah Datar No. 12/BTD-2004 maka dimulai pelaksanaan Puskesmas Unit Swadana di Kabupaten Tanah Datar Propinsi Sumatera Barat pada bulan Maret 2004, dimana kebijakan ini memberikan kewenangan dalam mengolah pendapatan fungsional secara mandiri untuk membiayai kegiatan operasional dan pemeliharaan serta upaya peningkatan mutu pelayanannya.Penelitian bersifat Cross Sectional, unit analisis adalah Puskesmas Unit Swadana di Kabupaten Tanah Datar Propinsi Sumatera Barat yaitu Puskesmas Lima Kaum I, Sungayang dan Tanjung Emas.Hasil penelitian mendapatkan bahwa dengan kebijakan menjadi unit swadana pendapatan Puskesmas Unit Swadana meningkat cukup tinggi dimana Puskesmas Lima Kaum I tertinggi peningkatan pendapatannya dari Puskesmas Tanjung Emas dan Sungayang.Pendapatan yang diperoleh sudah dapat menutupi seluruh biaya operasional dan pemeliharaan puskesmas dan bahkan berlebih yang berarti ada cadangan dana yang dapat digunakan untuk meningkatkan dan mengernbangkan puskesmas unit swadana lebih baik. Hal ini terlihat dari hasil perhitungan nilai Cost Recovery didapatkan Puskesmas Lima Kaum I = 126,38 %, Puskesmas Tanjung Emas 122,01 % dan Puskesmas Sungayang 118,56 %. Namun nilai Cost Recovery ini barulah tahap recovery biaya operasional dan pemeliharaan sedangkan kondisi sebenarnya dengan memperhitung¬kan biaya investasi, gaji dan subsidi lainnya belum diketahui. Sistem pembayaran terbesar secara tunai dan askes/gakin, namun masih ditemukan adanya pembayaran gratis terbanyak di Puskesmas Tanjung Emas.Penerimaan sebelum swadana terbesar berasal dari retribusi karcis namun setelah menjadi unit swadana sudah hampir berimbang antara pendapatan dari karcis dan pelayanan kesehatan lainnya bahkan di Puskesmas Lima Kaum I penghasilan dari karcis lebih kecil dari penghasilan dari tindakan pelayanan kesehatan lainnya.Utilisasi pengguna jasa dari retribusi di Puskesmas unit Lima Kaum I berasal dari tindakan medik dasar, konsultasi kesehatan, pengujian kesehatan dan i emakaian ambulance, di Puskesmas Sungayang potensinya dari pemeriksaan dokter gigi dan pertolongan persalinan dan di Puskesmas Tanjung Emas dari pemeriksaan dokter spesialis dan tindakan laboratorium.Upaya penerimaan Puskesmas dari retribusi bayar setelah pembentukan unit swadana di Puskesmas Lima Kaum I sudah baik tetapi di Puskesmas Sungayang dan Tanjung Emas masih belum maksimal, padahal sebelum swadana puskesmas Lima Kaum I masih belum maksimal upaya penerimaannya.Kebijakan tarif hanya bersifat makro, tarif secara mikro belum diperbo!ehklan untuk dilaksanakan oleh Puskesmas. Namun dari pentarifan yang ada sudah cukup mendukung pelaksanaan kebijakan swadana yang dilaksanakan.Persepsi waktu tunggu yang lama masih ditemukan terbanyak pada unit pendaftaran dan obat. Persepsi terhadap biaya pelayanan kesehatan yang dianggap maha! tidak begitu banyak, persepsi mahal terbanyak ditemukan pada pemeriksaan penunjang di Puskesmas Tanjung Emas.Persepsi terhadap pelayanan petugas sudah balk namun masih ditemukan adanya persepsi kurang baik pada pelayanan petugas terbanyak dibagian pendaftaran di Puskesmas Lima Kaum dan Sungayang.Persepsi terhadap sikap petugas cukup baik namun masih ditemukan masih ada persepsi pengguna jasa yang tidak puas terhadap sikap petugas terutama di bagian pendaftaran dan obat di Puskesmas Tanjung Emas dan Sungayang.Kondisi kebersihan dan kenyamanan puskesmas baik, walaupun masih ditemukan tidak nyaman terhadap toilet yang tersedia.Sebagai suatu kebijakan, pelaksanaan puskesmas unit swadana membawa banyak manfaat bagi pengguna jasa dimana adanya peningkatan mutu pemeriksaan dan pelayanan kesehatan serta mutu obat. Bagi petugas adanya kemendirian dalam perencanaan keuangan dan kemantapan sumber daya manusia. Dalam pelaksanaannya konsep swadana yang dilaksanakan bukanlah murni swadana melainkan lebih pada upaya pembentukan Puskesmas yang dapat memberikan pelayanan prima kepada pengguna jasanya. Perlu dikembangkan lebih lanjut karena diharapkan dimana yang akan datang puskesmas swadana merupakan prototipe puskesmas ideal yang dapat memberikan pelayanan kesehatan paripurna yang bermutu bagi masyarakat sehingga memiliki dampak positif yang cukup besar, baik bagi puskesmas maupun bagi masyarakat."

"Dalam Undang-Undang Kesehatan tahun 2009 disebutkan bahwa fasilitas pelayanan terdiri atas pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat. Hal tersebut juga didukung dalam SKN 2012 bahwa upaya kesehatan dibagi menjadi 2 bagian utama yaitu pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat. Di Indonesia perbedaan antara Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) belum dijabarkan dengan jelas.Tujuan dari penelitian ini adalah diketahuinya tingkat pengetahuan tenaga kesehatan di Puskesmas Bogor Timur terkait Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya kesehatan Perorangan (UKP) berdasarkan SKN 2012. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik wawancara mendalam dan focus group discussion dalam pengambilan data primer. Data diperoleh dari 17 informan yang merupakan penanggung jawab program kesehatan di Puskesmas Bogor Timur Kota Bogor.Hasil penelitian ini adalah bahwa tingkat pengetahuan tenaga kesehatan mengenai UKM dan UKP masih rendah. Para tenaga kesehatan lebih mengetahui mengenai UKM dibandingkan UKP. Tenaga kesehatan mengelompokan UKM dan UKP berdasarkan sasaran, tujuan kegiatan, peran serta masyarakat, personel pelaksana dan lokasi pelaksanaan kegiatan. Para tenaga kesehatan juga tidak tahu adanya peraturan perundangan mengenai UKM dan UKP. Berdasarkan penelitian ini disarankan agar pemerintah pusat dan pemerintah daerah lebih mensosialisasikan peraturan perundangan yang baru pada semua tenaga kesehatan dan kepada para tenaga kesehatan diharapkan agar dapat mempelajari mengenai peraturan perundangan yang baru karena peraturan perundangan secara tidak langsung berhubungan dengan pekerjaan.

---

In the Health legislation in 2009 that the facilities services consist of personal health services and community health. It also supported in the National Health System in 2012 that health efforts are divided into two main parts: the personal health services and community health services. In Indonesia, the difference between personal and community health care efforts have not been clearly defined.The purpose of this research is to know the level of knowledge of health workers at Puskesmas Bogor Timur about personal and community health care efforts based on SKN 2012. This study is a qualitative study using in-depth interview techniques and focus groups in primary data collection. Data were obtained from 17 informants who are in charge of health programs in Puskesmas Bogor Timur.The results of this study is that the level of knowledge of health professionals about personal and community health care efforts is low. The health workers more aware of the efforts of personal health compared the efforts of community health. Health workers classify the efforts of community health and personal health effort based on the goals, objectives activities, community participation, location of implementation activities. The health workers also were unaware of the laws and regulations concerning community health efforts and the efforts of personal health. Based on this research, it is recommended that the Central Government and local governments more to socialize a new legislation on the regulation of all health workers and the health workers are expected to be able to learn more about the new legislation because the legislation regulations legislation indirectly relate to the job."

"Program Eliminasi Filariasis termasuk dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan RI 2010-2014 dengan satuan lokasi berupa Kabupaten/Kota. Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui hubungan tingkat aktivitas Kader Puskesmas dalam Program Eliminasi Filariasis dengan cakupan pengobatan massal Filariasis di Kota Depok.Penelitian menggunakan desain cross sectional, dengan sampel penelitian berupa seluruh Kader Puskesmas di Kelurahan Sukmajaya dan Tirtajaya. Variabel tingkat aktivitas diukur dengan kuesioner, sedangkan data cakupan pengobatan massal Filariasis diperoleh secara sekunder dari Dinas Kesehatan Kota Depok.Hasil penelitian menunjukkan tidak ditemukan perbedaan yang bermakna antara tingkat aktivitas Kader di Kelurahan Sukmajaya dan Tirtajaya dengan cakupan pengobatan massal Filariasis (p=0,56).

---

Filariasis elimination has become one of the health priorities embodied in Indonesia as manifested in the national program of infectious disease eradication. Filariasis Elimination Program is included in the Ministry of Health Strategic Plan 2010-2014, with District/City Health Department as its program executors. This study is aimed to determine the relationship of the health cadres in the community health centers specifically in the Filariasis Elimination Program with filariasis Mass Drug Administration (MDA) coverage in Depok.

The study uses cross-sectional design, with a sample of the entire health cadres in Sukmajaya and Tirtajaya village (total sampling method). The levels of activity variable measured by a questionnaire, while the data of Filariasis MDA coverage obtained secondary from Depok City Health Department.

The results showed that in general there were no significant relationship between the level of activity of health cadres in Sukmajaya and Tirtajaya village with filariasis MDA coverage, with a significance value of 0.56. Nonetheless specifically significant difference regarding several points of activities, which are steps in diagnosis, health promotion, detect and report of new cases, participate in MDA execution, and educate chronic patients and their families for treatment and how to do self-care."

"The basic strategy of the Ministry of Health to achieve Health For All In Indonesia 2010 is through health paradigm, decentralization, professionalism and health service management. Community health centers play an important role to achieve the goal. Unfortunately, underutilization of community health centers is still a problem in Purworejo. The purpose of this study was to know the utilization of community health centers using a sociological health approach. Qualitative research by observation, in-depth interview and focus group discussion were done among different types of group. The study was done in Purworejo District on February and March 2000. The main problems related to under-utilization of community health centers are mostly on administration (less quality services, un-efficient, long hours waiting), strong bureaucratic system (physician has a dominant power, overlapping programs, poor coordination and integration with other divisions) and cultural behavior of the community (labeling/stigma, self-care dominant, lack of community participation). To overcome under-utilization of community health centers the administration and bureaucracy should be changed into more efficient, not bureaucratic management. In addition social changes of the community culture is needed. As a consequence through these changes the staff of the health centers will be more efficient and effective."