Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai penghapusan pencatatan (delisting) saham PTInovisi Infracom Tbk. Pokok permasalahannya meliputi bentuk perlindungan hukumbagi investor terkait dilakukannya penghapusan pencatatan (delisting) saham PT InovisiInfracom Tbk di Bursa Efek Indonesia dan upaya hukum yang dapat ditempuh olehinvestor terkait dengan penghapusan pencatatan (delisting) saham PT Inovisi InfracomTbk serta perbandingan peran notaris terhadap voluntary delisting dan forced delisting.Untuk menjawab permasalahan tersebut, bentuk penelitian yang digunakan adalahyuridis normatif dan tipe penelitian eksplanatoris,menggunakan data sekunder, sertadianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian bentuk perlindungan hukumbagi Investor PT Inovisi Infracom Tbk antara lain melalui prinsip keterbukaan yangdiatur dalam Pasal 85 sampai dengan Pasal 89 UUPM, kewajiban PT Inovisi InfracomTbk untuk memiliki prospektus, dan kepastian hukum dan penegakan hukum yangdilakukan berdasarkan Pasal 4 jo Pasal 5 UU Otoritas Jasa Keuangan (OJK) oleh OJK.Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Investor PT Inovisi Infracom Tbk yang merasadirugikan antara lain melakukan pelaporan kepada OJK berdasarkan Pasal 30 UU OJK,meminta PT Inovisi Infracom Tbk untuk buy-back saham yang melalui RUPSberdasarkan Pasal 37 jo Pasal 38 jo Pasal 79 ayat (2) UUPT, dan dapat menuntut gantirugi berdasarkan Pasal 111 UUPM. Perbandingan peran notaris terhadap voluntarydelisting dan forced delisting adalah dalam voluntary delisting, RUPS tersebutdilakukan sebelum terjadi delisting, sedangkan dalam forced delisting, RUPS dilakukansetelah ada keputusan dari BEI untuk men-delisting saham perusahaan tersebut.

---

ABSTRACTThis thesis is about the deletion of shares (delisting) of PT Inovisi Infracom Tbk.The main point of the issue is form of legal protection for investors related to thedeletion of shares (delisting) of PT Inovisi Infracom Tbk in Indonesia Stock Exchange,legal effort that can be taken by investors related to the deletion of shares (delisting) ofPT Inovisi Infracom Tbk and comparison of the role of the notary towards voluntarydelisting and forced delisting. To answer the problem, the type of research used isnormative juridical and using explanatory research, using secondary data, and analyzedqualitatively. Based of the result of the study, form of legal protection for investorsrelated to the deletion of shares (delisting) of PT Inovisi Infracom Tbk is through fulland fair disclosure that stipulated in Article 85 to Article 89 Capital Market Law,obligation of PT Inovisi Infracom Tbk to have a prospectus, and legal certainty dan lawenforcement based on Article 4 juncto Article 5 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Law byOJK. Legal effort that can be taken by investors related to the deletion of shares(delisting) of PT Inovisi Infracom Tbk who feel disadvantaged is reporting to OJKbased on Article 30 UU OJK, asking PT Inovisi Infracom Tbk to do buy-back sharesthrough General Meeting of Shareholders based on Article 37 juncto Article 38 junctoArticle 79 paragraph (2) Limited Liability Company Law, and they can sue forcompensation based on Article 111 Capital Market Law. Comparison of the role of thenotary towards voluntary delisting and forced delisting are in voluntary delisting,General Meeting of Shareholders are held before the delisting, while in forced delisting,General Meeting of Shareholders are held after BEI give the decision to do the deletionof shares (delisting) of that company."

"Setiap perusahaan didirikan dengan harapan bahwa perusahaan tersebut dapat mempertahankan kelangsungan usahanya, berkembang dengan pesat dan ada untuk jangka waktu yang panjang. Namun demikian banyak kendala yang dihadapi oleh perusahaan untuk mewujudkannya, salah satunya ialah dalam hal memperoleh modal atau dana. Disinilah kemudian Pasar Modal hadir sebagai salah satu alternatif sarana untuk memperoleh dana secara cepat san mudah dari investor maupun kreditur diluar sektor perbankan. Pasar modal berkaitan erat dengan kegiatan penawaran umum di pasar perdana (Initial Public Offering) dan perdagangan efek di pasar sekunder melalui bursa (secondary market). Dengan selesainya penawaran umum perdana berarti kehidupan baru perusahaan sebagai Perusahaan publik akan dimulai dan berbagai kewajiban mulai dikenakan terhadap perusahaan. Perusahaan yang beroperasi sebagai perusahaan publik, pada dasarnya harus siap dengan berbagai konsekuensi dan kewajibannya, yaitu melindungi kepentingan pemegang saham minoritas, melakukan keterbukaan informasi, dan memenuhi ketentuan yang berlaku dalam perundang-undangan beserta aturan pelaksanaan yang mengikutinya. Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, maka perusahaan publik tersebut bisa dihapuskan dari pencatatan di bursa atau disebut dengan Delisting. Namun demikian dengan delisting-nya suatu efek perusahaan di bursa bukan berarti perusahaan tersebut berubah menjadi perusahaan tertutup. Selama perusahaan tersebut masih memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan sebagai perusahaan publik, maka perusahaan tersebut tetap memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi sebagai perusahaan publik. Salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan publik adalah memperhatikan kepentingan pemegang saham minoritas sebagai wujud perlindungan hukum. Perlindungan hukum terhadap hak-hak pemegang saham minoritas dalam kaitannya dengan pasar modal dimulai sejak perusahaan tersebut terdaftar sebagai perusahaan publik, dan terus berlangsung selama perusahaan tersebut masih berstatus sebagai perusahaan publik walaupun perusahaan tersebut sudah tidak tercatat lagi di bursa karena delisting.

---

Every public-listed company is established with vision that such company would be able to have a sustained development and exist in a long-term period. However, this vision is challenged by many factors, one of which is capital or any other forms of fundings obtained. By this kind of obstacle, the role of Capital Market is triggered as one of alternatives to obtain fundings for the company in a fast and easy manner. Capital Market gives opportunity for companies to obtain funding from investors or creditors outside the banking sector. Capital Market is highly associated with the Initial Public Offering activities in primary market and stock exchange in secondary market. As the initial public offering in primary market ends, a public-listed company is established and it begins to bear different kinds of obligations. A public-listed company essentially is required to be aware of all of its consequences and obligations inter alia protecting the interests of minority shareholders, conducting information disclosure and acting in accordance with relevant national laws and regulations. If such obligations are neglected, the company may jeopardize its existence in the stock exchange listing. It may be delisted. However, a delisted company does not automatically turn its status from public-listed company to Private Company. As long as the company runs with fulfilled requirements to become a public-listed company, it still bears the aforementioned obligations. One of obligations that has to be fulfilled is that for the company giving protection to minority shareholders. Legal protection for the minority shareholders in connection with Capital Market begins as soon as the company listed as public-listed company and lasts as long as the company is still regarded as public-listed company although having delisted from the stock exchange. "

"Delisting adalah penghapusan suatu Efek dalam daftar Efek yang tercatat di Bursa sehingga Efek tersebut tidak dapat diperdagangkan lagi di Bursa. Ketentuan Delisting ini diatur oleh Peraturan BEJ No. I-1 tentang Penghapusan Pencatatan dan Pencatatan Saham Kembali di Bursa yang berlaku sejak tanggal 19 Juli 2004. Delisting ini dilakukan oleh PT.BEJ sebagai Self Regulatory Organization dimana berarti BEJ memiliki kewenangan yang diberikan oleh UUPM untuk membuat peraturan yang wajib ditaati oleh Emiten tercatat di Bursa Efek Jakarta sepanjang disetujui oleh Bapepam dengan tujuan melindungi para investor. Sehingga apabila Emiten melanggar kewajiban yang ada maka BEJ dapat mengenakan sanksi, termasuk juga sanksi Delisting jika Emiten tersebut memenuhi kriteria delisting didalam Peraturan BEJ. Emiten yang terkena delisting memiliki kewajiban untuk menyampaikan keputusan delisting tersebut kepada para investornya sebagai azas pemenuhan prinsip Keterbukaan Informasi. Walaupun di delist dari BEJ namun status Emiten sebagai suatu Perusahaan Publik tidak hilang, maka pasca delisting Perusahaan masih memiliki kewajiban untuk penyampaian laporan berkala kepada Bapepam. Perusahaan juga dapat melakukan relisting apabila semua ketentuan telah dipenuhi dan seluruh kewajiban telah dilaksanakan. Ada anggapan yang salah bahwa dengan di delistingnya Emiten oleh BEJ maka akan merugikan para pemegang saham. Sesungguhnya dengan delisting ini maka para pemegang saham justru terlindungi, karena delisting mencegah akan timbulnya kerugian investor yang jauh lebih besar lagi dibandingkan dengan membiarkan investor menanamkan modalnya di perusahaan yang sahamnya tidak berprospek. Padahal investor menanamkan sahamnya dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Investor juga dapat melakukan berbagai upaya untuk mendapatkan perlindungan."

"Penulisan ini membahas mengenai mekanisme pencatatan kembali (relisting) saham di Bursa yang dikaitkan dengan pertimbangan hukum yang mendasari perusahaan untuk melakukan relisting. Mekanisme pencatatan kembali saham di Bursa ini tidak diatur secara eksplisit dalam Peraturan BEJ No. I-I tentang Penghapusan Pencatatan (Delisting) dan Pencatatan Kembali (Relisting) Saham di Bursa. Berkaitan dengan mekanisme pencatatan kembali saham ini harus dikaitkan dengan alasan perusahaan dihapus pencatatan sahamnya di Bursa. Sebagai konsekuensi dari pencatatan kembali saham di Bursa tentunya memberikan akibat hukum terhadap pemegang saham minoritas dari perusahaanperusahaan yang melakukan relisting. Penulisan tesis ini menekankan studi pada tiga perusahaan yakni: PT Jasa Angkasa Semesta Tbk, PT Bukaka Teknik Utama Tbk, dan PT Apexindo Pratama Duta Tbk, dengan alasan bahwa ketiga perusahaan tersebut sudah delisting sejak tahun 2009 dengan alasan yang berbeda sehingga mengakibatkan dipilihnya mekanisme relisting yang berbeda pula. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian doktrinal dengan melakukan pendekatan perbandingan (comparative approach) atas tindakan hukum yang akan diambil oleh perusahaan-perusahaan yang hendak mengajukan permohonan relisting. Pendekatan perbandingan ini juga membandingkan proses dan mekanisme delisting dan relisting di Indonesia dan di Amerika Serikat sebagai suatu landasan teori.

---

This thesis concerns on the mechanism of relisting share in Indonesia Stock Exchange related to legal consideration for the company to relist. The mechanism of relisting is not stipulated on BEJ Regulation No. I-I regarding Delisting and Relisting Share in Indonesia Stock Exchange. Pursuant to the mechanism of relisting, it must also be considered with the causes why a company was delisted. As a consequence of relisting share in Indonesia Stock Exchange, it can be stated that it will give legal effect on minority shareholder protection. Research of this thesis will be studied on three companies, such as: PT Jasa Angkasa Semesta Tbk, PT Bukaka Teknik Utama Tbk, and PT Apexindo Pratama Duta Tbk, due to the similarity of company's status and the time when these companies were delisted on 2009. It can be said that with different causes creates different mechanism to relist their shares so that creates legal uncertainty among the investors. Because of that legal uncertainty it is also explained about which one of the mechanism is correct to be done. This thesis used doctrinal research with comparative approach on legal consideration that is taken by these three companies and on different mechanism to relist their share and the comparison on delisting and relisting process between Indonesia and United States."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian dari kegiatan usaha dan kondisi keuangan PT. XYZ, Tbk. (Persero) atas aktivitas penetapan efek berupa saham syariah yang direalisasikan oleh PT. XYZ, Tbk setelah proses penawaran umum terhadap prinsip – prinsip yang berlaku di pasar modal syariah Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitan hukum yang bersifat yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder,diantaranya peraturan perundang – undangan, dan buku. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan yang menjawab permasalahan, yaitu bahwa terdapat beberapa kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan yang bersinggungan dengan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan prinsip – prinsip syariah. Dalam hal ini, Peraturan BAPEPAM – LK Nomor II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah serta Fatwa DSN – MUI No. 40/ DSN-MUI/X/2013 memiliki peranan penting dalam mengakomodir kegiatan pasar modal syariah khususnya dalam menyeleksi efek yang masuk, akan tetapi keselarasan antara kedua peraturan tersebut nampaknya masih belum tercapai sehingga menjadi sangat samar untuk dilakukan penilaian terhadap saham yang seperti apakah yang layak untuk masuk ke dalam bursa syariah dan kegiatan usaha apakah yang tidak sesuai dengan prinsip syariah."

"Pada tahun 2007 bursa saham di Indonesia berhasil mencatat pertumbuhan signifikan yang ditopang oleh kinerja cemerlang saham-saham energi dan pertambangan yang sering disebut dengan istilah saham “hot commodities". Saham-saham tersebut mendapatkan berkah dari melonjaknya harga komoditas dunia yang mengikuti kenaikan harga minyak dunia sehingga berpengaruh pada profitabilitas perusahaan. Saham-saham seperti INCO, ANTM, TINS, AALI, LSIP, PTBA dan BUMI telah mengalami kenaikan harga saham yang fantastis sehingga menjadi primadona bagi investor di bursa saham Indonesia karena mampu memberikan Capital gain yang tinggi.Salah satu saham yang banyak diburu oleh investor asing maupun domestik akibat kenaikan harga komoditas dunia adalah saham BUMI (PT. Bumi Resources Tbk). Perusahaan yang bisnis utamanya bergerak dalam bidang pertambangan batubara ini merupakan salah satu produsen utama dalam industri batubara di Indonesia. Pergerakan saham ini telah memberikan Capital gain lebih dari 500 % sepanjang tahun 2007, sehingga investasi pada saham ini menjadi pilihan yang sangat menarik bagi investor. Namun prinsip dasar investasi adalah semakin tinggi tingkat pengembalian (return) semakin tinggi pula risiko (risk) yang menyertainya. Berinvestasi pada saham berbasis komoditas seperti Bumi Resources juga memiliki risiko yang tinggi karena kineija pendapatannya sangat terkait dengan fluktuasi harga komoditas batubara.Sebelum mengambil keputusan investasi diperlukan serangkaian analisis yang tepat agar dapat memberikan keuntungan yang optimal dan mengurangi risiko yang ada. Analisis yang dapat digunakan oleh investor dapat berupa analisis fundamental maupun analisis teknikal. Analisis fundamental dilakukan untuk mencari nilai intrinsik (nilai wajar) dari suatu saham, sedangkan analisis teknikal digunakan untuk memperkirakan tren harga saham di masa datang dengan data harga saham atau pola pergerakan saham di masa lalu. Kedua metode analisis tersebut dapat saling mendukung dalam membuat keputusan investasi baik membeli, menjual ataupun menahan saham.Berdasarkan hasil perhitungan valuasi Bumi Resources secara fundamental dengan menggunakan metode Free Cash Flow to the Firni (FCFF) didapatkan nilai intrinsik perusahaan adalah sebesar USS 13,689,692,563 dengan nilai saham sebesar Rp.6.239 per lembar saham. Dengan melakukan analisis skenario, nilai perusahaan berkisar antara Rp 4.790/lembar untuk skenario pesimis dan Rp 7.165/Iembar untuk skenario optimis. Adapun harga saham BUMI di pasar pada tanggal 28 Desember 2007 adalah sebesar Rp.6000 sehingga dapat dikatakan nilai di pasar telah mendekati nilai wajar meskipun dalam posisi undervalited terhadap nilai wajar. Hal tersebut juga diperkuat dengan analisis teknikal dasar yang dapat memberikan tren pergerakan harga ke depannya. Dengan model siniple moving average diperkirakan per tanggal 28 Desember 2007 tren penguatan saham BUMI masih tetap berlanjut dan masih berada dalam area beli.Dengan hasil perhitungan analisis fundamental dan teknikal pada akhir tahun 2007, keputusan yang sebaiknya diambil oleh investor yang ingin berinvestasi pada saham Bumi Resources pada awal tahun 2008 adalah memegang (hold) saham dengan pembelian saat terkoreksi (buy on weakness) dan penjualan saat menguat (sell on strength) secara hati-hati karena pada saat itu harganya sudah mendekati nilai wajar setelah rally panjang selama tahun 2007.

---

Strong performance froni energy and mini/ig shares pul Indonesian stock niarket in ari impressive growth in the year 2007. Energy and mining shares which is often called by hot commodities or hot stocks is the beneficiary of the high commodities price that has been triggered by higher oil price and strong demand. Stocks like INCO, ANTM, TINS, AALI, LSIP, PTBA and BUMI has experienced an increasing share price that attract many investors t o get its Capital gain.

Bumi Resources (BUMI) is one of hot commodities stocks in Indonesia. Its share movement has given Capital gain more than 500 % during the year 2007. The solid performance in 2007 has maintained BUMI as the most favourite share in Indonesia Capital niarket. Since basic principle invesrnent is high return and high risk. investing in commodities share likes Bumi Resources also contains high risk because its earnings performance is very related with coal pricefluctuation.

Before taking invesrnent decision, investor needed to conduct a comprehensive analysis in order to get optimal return and to reduce risk. Analysis methods that can be used can be in the form of fundamental analysis or technical analysis. Fundamental analysis is used to delermine the intrinsic value (fair value) froni a share, while technical analysis is used to predict share price movement in the future froni share movement pattern or share price data in the past. Both of methods can support each other to make right decision in buy, hold or sell a share.

Based on valuation of Bumi Resources by using FCFF method, the company's fair value is equal to USS 13,689,692,563 while its stocks price was equal to Rp.6.239 per share. With analysis scenario, Bumi stock's valuation lied in the range of Rp 4.790 per share for the pessimistic scenario and Rp 7.165 per share for the optimistic scenario. As BUMIshare 's price in niarket on 28 December 2007 was equal to Rp.6000 so il appears that Bumi's niarket price had come near to fair value though it still undervalued. Titis result is also strenghtened with technical analysis by simple nioving average that predicted on 28 December 2007 BUMI's price movement still continue to rise and still stay in buying area.

With the result of fundamental and technical analysis, in the early 2008 i t is recommended to investor to hold BUMI's shares with buy on weakness and sell on strength because al that moment its niarket price had come near to fair value afer long rally during 2007."

"Tesis ini membahas tentang pelaksanaan penegakan hukum di pasar modal Indonesia, penegakan hukum atas laporan keuangan emiten yang berisi informasi yang menyesatkan dalam kasus kesalahan pencatatan laporan keuangan PT. Bakrie & Brothers, Tbk. dengan PT. Bank Capital Indonesia, Tbk. dan upaya perlindungan hukum terhadap investor dalam kasus kesalahan pencatatan laporan keuangan PT. Bakrie & Brothers, Tbk. dengan PT. Bank Capital Indonesia, Tbk. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan penegakan hukum di pasar modal Indonesia oleh BAPEPAM, dalam hal ini sebagai otoritas pasar modal yang berperan dalam penegakan hukum di pasar modal, masih rendah serta banyak kelemahan dan kekurangan di berbagai aspek. Penegakan hukum oleh BAPEPAM menunjukkan bahwa pengenaan sanksi administratif lebih dominan daripada pengenaan sanksi pidana dan sanksi perdata. Kemudian, adanya kasus pelanggaran yang terjadi berkaitan dengan penyajian laporan keuangan di pasar modal. Kasus ini disebabkan adanya kesalahan penyajian laporan keuangan yang dilakukan oleh PT. Bakrie & Brothers, Tbk.. Oleh sebab itu, perlu adanya penegakan hukum atas laporan keuangan emiten yang berisi informasi yang menyesatkan dan upaya perlindungan hukum terhadap investor dalam kasus kesalahan pencatatan laporan keuangan PT. Bakrie & Brothers, Tbk. dengan PT. Bank Capital Indonesia, Tbk.

---

This thesis discusses the implementation of law enforcement in Indonesia's capital markets, law enforcement of the issuer's financial statements containing misleading information in case of a misstatement the financial statements PT. Bakrie & Brothers, Tbk. with PT. Bank Capital Indonesia, Tbk. and legal protection for investor in case of a misstatement the financial statements PT. Bakrie & Brothers, Tbk. with PT. Bank Capital Indonesia, Tbk.. The research method used is a normative legal research method. Results of this research showed that the implementation of law enforcement in Indonesia's capital markets by the Indonesia?s Securities and Exchange Commission (BAPEPAM), in this case as a capital markets authority role in law enforcement in the capital markets, is still low and many weaknesses and shortcomings in various aspects. Law enforcement by the Indonesia?s Securities and Exchange Commission (BAPEPAM) show that the imposition of administrative sanctions is more dominant than the imposition of criminal sanctions and civil sanctions. Then, the case of violations relating to the misstatement of financial statements in the capital market. This case due to the misstatement of financial statements conducted by PT. Bakrie & Brothers, Tbk.. Therefore, the need for law enforcement of the issuer's financial statements containing misleading information and legal protection for investor in case of a misstatement the financial statements PT. Bakrie & Brothers, Tbk. with PT. Bank Capital Indonesia, Tbk."

"Prinsip GCG merupakan unsur fundamental dalam penyelenggaraan kegiatan pasar modal terutama ketika Perusahaan Terbuka melakukan aksi penghapusan pencatatan sahamnya dari Bursa secara sukarela (voluntary delisting). Menurut KNKG dalam Pedoman Umum GCG Tahun 2006, prinsip GCG yang berlaku di Indonesia dikenal sebagai TARIF yakni Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi dan Fairness.  Dalam rangka penyusunan tesis ini, Penulis telah melakukan metode Penelitian Yuridis Normatif yang didukung dengan penggunaan data sekunder berupa bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan analisis data. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan beberapa aspek penting yang menjadi urgensi implementasi prinsip TARIF dalam aksi korporasi voluntary delisting saham. Dalam kasus voluntary delisting saham PT. Danayasa Arthtama Tbk telah mematuhi kelima prinsip TARIF dan implementasi prinsip tersebut tercermin dalam kerangka tata kelola perseroan (struktur-proses-hasil tata kelola) yang menunjukkan adanya praktik tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan aksi voluntary delisting saham, baik dari tahap pra-delisting hingga paska delisting. Berlandaskan hasil penelitian, Penulis menyarankan adanya harmonisasi konsep delisting saham dan pengaturan kelima prinsip TARIF dalam peraturan hukum pasar modal di Indonesia melalui pembaharuan Undang-Undang Pasar Modal Indonesia guna mewujudkan kegiatan pasar modal yang fair dan senantiasa mengedepankan perlindungan hukum bagi pemegang saham publik.

---

GCG Principles are fundamental elements in capital market activities especially when Public Company decided to voluntary delist its public shares from stock exchange. According to KNKG’s General Guidelines for GCG (2006), GCG’s Principles are known as TARIF, which stands for Transparency, Accountability, Responsibility, Independency and Fairness. For this thesis, the author has conducted normative legal research and used secondary data in the form of primary and secondary legal materials which were obtained through literature studies and content analysis. Furtehermore, based on research results, several aspects were found as the urgency of implementing GCG Principles in voluntary delisting activity and the implementation of the TARIF principles reflected in Indonesia’s capital market law. In the case of voluntary delisting PT Danayasa Arthatama Tbk’s shares, the company has complied with and implemented TARIF principles, in which the implementation reflected in their governance framework (governance structure-process-outcome), which indicates the existentence of GCG in its shares’s voluntary delisting procedural, from the pre-delisting stages to post-delisting stages. Therefore, the author suggests the harmonization of stock delisting concept and the overal regulation of TARIF Principles in Indonesia’s Capital Market Law through the renewal of the Indonesia Capital Market Law to create a fair capital market activity and always prioritize legal protection for the company’s public shareholders.  "