Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas pemuda dan dinamika nasionalisme yang terfokus pada wisatawan nusantara muda di Jabodetabek. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara aktivitas wisata sejarah dengan nasionalisme pemuda, mengkaji wisata sejarah dengan perspektif teori nasionalisme, dan strategi pengelola wisata sejarah untuk menarik kunjungan wisata pemuda. Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran/kombinasi (mix method) dengan metode studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik angket, wawancara, studi literatur, dan studi dokumentasi. Reponden terdiri dari wisatawan nusantara muda di Jabodetabek, sedangkan informan penelitian terdiri dari pemuda, pengelola wisata sejarah, dan sejarawan/akademisi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa ada hubungan antara wisata sejarah dengan nasionalisme pemuda. Diketahui bahwa nilai koefisien korelasi yaitu korelasi variabel independen Wisata Sejarah (X) terhadap variabel dependen Nasionalisme (Y) sebesar 0,795. Nilai ini menunjukkan bahwa 79,5% Nasionalisme (Y) dipengaruhi oleh Wisata Sejarah (X). Hasil data kuantitatif ini diperkuat data kualitatif berupa wawancara yang telah dilakukan kepada empat pemuda sebagai informan penelitian. Semua informan dapat menyatakan nasionalismenya secara jelas setelah memiliki pengalaman melakkukan wisata sejarah di Jabodetabek. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pengelola dalam menarik kunjungan, salah satunya yaitu inovasi teknologi dalam wisata sejarah sesuai dengan apa yang harapkan oleh para pemuda.

---

This research deals with the dynamics of youth nationalism that focuses on young domestic tourists in Jabodetabek. This research aims to analyze the relationship between historical tourist activities and perspective on nationalism theory, and historical tourism management strategy to attract youth tourist visit. This research uses mix method by using case study approach. Data collection was conducted by using questionnaire, interview, literature study, and documentation study techniques. Respondents consist of youth domestic tourists in Jabodetabek, while research resources consist of youth, historical tourism manager, and historians/academis.

This research reveals that there is a relation between historical tourism and youth nationalism. There are several findings which show that the coefficient values toward variable dependent nationalism (y) as much as 0.795. this score shows that 79.5% of nationalism (y) is affected by historical tourism (x). This quantitative data is supported by qualitative data in forms of interview which was conducted with for young men as the research resources. All resources are able to declare their nationalism clearly after having experience in doing historical tourism in Jabodetabek. Various efforts have been done to attract visitors which one of them is using technology innovation in historical tourism in accordance with youth expectations."

"Salah satu permasalahan yang tengah dihadapi negara ini adalah memudarnya semangat nasionalisme dikalangan anak muda. Hal ini ditandai dengan kurang menghayatinya anak muda terhadap simbol-simbol kebangsaan seperti lagu kebangsaan, upacara nasional, dan menganggap budaya luar negeri lebih menarik. Berdasarkan studi-studi sebelumnya bahwa memudarnya rasa nasionalisme anak muda disebabkan oleh faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal yang dimaksud adalah arus globalisasi, paham liberal, dan maraknya produk luar negeri. Sedangkan faktor internalnya adalah desentralisasi sistem pemerintahan, keluarga yang tidak mengajarkan nasionalisme, dan sentiment primordial atau etnis. Peneliti berargumen bahwa memudarnya rasa nasionalisme anak muda disebabkan oleh adanya pergeseran makna nasionalisme pada pemuda sekarang dimana mereka tidak lagi mengandalkan sloganistik/simbolistik tetapi lebih ke tindakan substantif. Melalui wawancara mendalam serta studi dokumen dan visual, peneliti menyimpulkan bahwa memudarnya rasa nasionalisme dikarenakan pergeseran makna dari makna nasionalisme sebelumnya. Melalui konstruksi sosial yang diberikan oleh institusi pendidikan, media masaa, dan pemikiran mahasiswa itu sendiri munculah interpretasi makna sehingga menghasilkan tindakan rasional. Tindakan rasional ini dibagi menjadi dua tipe yaitu Tindakan Rasional Nilai dan Tindakan Rasional Instrumental pada arena kegiatan organisasi, volunteer, dan komunitas sebagai pemahamannya terhadap makna nasionalisme di era sekarang. Sehingga membentuk identitas nasional baru melalui nilai-nilai yang anut berdasarkan historis sejarah, pemikiran anak muda yang kritis, dan kegiatan mahasiswa yang bersifat nasionalis, sukarelawan, atau base on profit.

---

One of the problems facing this country is the waning spirit of nationalism among young people. This is marked by the lack of respect for young people against national symbols such as national anthems, national ceremonies, and consider foreign culture more interesting. Based on previous studies that the waning sense of nationalism of young people is caused by external factors and internal factors. The external factors in question are the current of globalization, liberalism, and the rise of foreign products. Whereas internal factors are decentralized government systems, families that dont teach nationalism, and primordial or ethnic sentiments. Researchers argue that the waning sense of nationalism of young people is caused by a shift in the meaning of nationalism in today's youth where they no longer rely on sloganistic / symbolistic but rather on substantive actions. Through in-depth interviews and document and visual studies, the researcher concluded that the fading sense of nationalism was due to a shift in meaning from the meaning of previous nationalism. Through social construction given by educational institutions, mass media, and students thinking it self, interpretations of meaning emerge to produce rational actions. These rational actions are divided into two types namely Rational Value Actions and Instrumental Rational Actions in the arena of organizational, volunteer and community activities as their understanding of the meaning of nationalism in the current era. Thus forming a new national identity through profound values based on historical history, critical thinking of young people, and student activities that are nationalist, volunteering, or base on profit."

"Wawasan Nusantara adalah Wawasan Nasional Bangsa Indonesia yang melandasi tata laku bangsa Indonesia didalam ikhtiarnya untuk mencapai cita-cita nasionalnya. Berdasarkan ketetapan MPR RI No. TAP IV/MPR/1973 serta Ketetapan-Ketetapan berikutnya tentang Garis-garis besar Haluan Negara, dicantumkan dalam Pola Dasar Pembangunan Nasional bahwa Wawasan Nusantara adalah "Wawasan" dalam mencapai tujuan Pembangunan Nasional.

Sebagaimana Wawasan Nusantara juga merupakan konsep geopolitik khas Indonesia yang "Sarwa Nusantara", maka di negara-negara kawasan Asia Pasifik berkembang pula konsep-konsep geopolitik sesuai aspirasi, falsafah, geografi serta faktor-faktor kesejarahan bangsa atau negara yang bersangkutan. Pemahaman terhadap konsep-konsep geopolitik "asing" tersebut perlu didalami karena secara mendasar dari sana dapat diketahui "stream of thought" atau pola-pola tertentu dan relatif tetap yang mewarnai geostrategi atau politik dan strategi nasional bangsa yang bersangkutan. Hal ini sangat penting bagi upaya mencari solusi bagaimana implementasi Wawasan Nusantara yang tepat dalam lingkup perkembangan lingkungan strategis yang terjadi di kawasan Asia Pasifik dimana Indonesia berada.

Terkait dengan hal diatas, maka upaya untuk mempelajari faham-faham geopolitik serta wujud aplikasinya dalam bentuk geostrategi atau politik dan strategi negara-negara Asia Pasifik serta analisis orientasi geopolitik asing tersebut terhadap Wawasan Nusantara, dapat lebih menjelaskan permasalahan-permasalahan politik dan stretegi nasional yang timbul terutama dengan mengapresiasikan perbedaan-perbedaan prinsip antara Wawasan Nusantara dengan paham geopolitik asing tersebut kedalam perkiraan-perkiraan perkembangan lingkungan strategic jangka waktu ± 25 tahun mendatang.

Selanjutnya dari permasalahan hubungan antar negara yang diperkirakan diatas maka dielaborasikan bagaimana implementasi Wawasan Nusantara yang tepat, baik lingkup dimensi keluar yaitu dalam kerangka tata hubungan Indonesia dengan masyarakat internasional maupun lingkup kedalam berupa upaya-upaya memantapkan persatuan dan kesatuan serta keutuhan wilayah negara Indonesia guna mewujudkan Ketahanan Nasional Indonesia yang mantap dan dinamis menghadapi setiap ancaman yang timbul.

Dari hal-hal diatas, maka terangkum kesimpulan yang intinya adalah bahwa Wawasan Nusantara pada dasarnya mengandung prinsip-prinsip utama bidang politik, sosial budaya, ekonomi dan Hankam, yang harus secara konsisten dan konsekuen diimplementasikan dalam peri kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Demikian pula, maka implemetasi tersebut akan mencakup dimensi upaya keluar maupun kedalam dalam kerangka mewujudkan Ketahanan Nasional yang dinamis dan mantap.

Dari keseluruhan uraian dan pembahasan, maka dirangkum sumbang saran pemikiran sebagai berikut:

1. Setiap upaya implementasi Wawasan Nusantara agar memperhatikan prinsip-prinsip utama yang dikandung baik prinsip utama dalam bidang politik, social budaya, ekonomi dan Hankam guna mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara.

2. Implementasi Wawasan Nusantara mencakup upaya-upaya yang bersifat keluar dalam kerangka tata hubungan internasional guna menghadapi geostrategi negara-negara di Asia Pasifik maupun kedalam yaitu sejalan dengan upaya memantapkan Ketahanan Nasional bangsa Indonesia.

3. Upaya yang bersifat mengembangkan kemampuan bangsa yang maju dan mandiri dan sejajar dengan negara maju di dunia perlu digalakkan sesuai dengan sasaran dan tujuan Kebangkitan Nasional II dalam GBHN 1993, terutama dalam kerangka mengantisipasi negara Asia Pasifik yang, menganut paham geostrategi global.

4. Secara dini perlu penyelesaian sengketa maupun antisipasi potensi konflik antara Indonesia dengan negara dalam kawasan Asia Pasifik sebelum berkembang menjadi pertikaian yang dapat merugikan kepentingan Nasional Indonesiaa, terutama dalam mengantisipasi negara Asia Pasifik yang menganut paham negara organis."

"Pendidikan merupakan sarana yang sangat strategis untuk menjamin kelangsungan hidup suatu bangsa dan negara. Dapat dinyatakan demikian karena fungsi utama pendidikan itu adalah untuk mengembangkan manusia, masyarakat, dan lingkungannya. Oleh karena fungsinya yang sangat penting tersebut, maka setiap negara akan menyelenggarakan dan menata suatu sistem pendidikan nasional bagi warganegaranya dengan tujuan yang selaras dengan kepentingan nasional dan tujuan nasional negaranya. Namun, secara umum tujuan yang ingin diwujudkan melalui pendidikan yang diselenggarakan tersebut adalah dalam rangka upaya memelihara dan memuliakan negaranya, untuk menyiapkan warganegaranya menghadapi masa depan. Penyelenggaraan pendidikan nasional Indonesia didasarkan pada falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang pengaturannya dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam Undang-Undang No.2 tahun 1989 ini dinyatakan bahwa Pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Mahaesa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta perasaan tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Dalam kaitannya dengan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dan keaadaran bela negara, dalam bagian Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 2/1989 ini dinyatakan sebagai berikut: pendidikan nasional mengusahakan pertama, pembentukan manusia Pancasila sebagai manusia pembangunan yang tinggi kuslitasnya dan mampu mandiri, dan kedua, pemberian dukungan bagi perkembangan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia yang terwujud dalam ketahanan nasional yang tangguh yang mengandung kemampuan bangsa menangkal setiap ajaran, paham dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Kedua kutipan yang dikemukakan di atas pada dasarnya menegaskan bahwa sistem pendidikan nasional yang diselenggarakan tersebut merupakan alat dan tujuan yang amat penting dalam perjuangan mencapai tujuan dan cita-cita nasional bangsa dan negara Indonesia. Upaya ke arah ini juga nampak dalam GBHN hasil Sidang MPR 1988 (sebelum ada UU No.2 tahun 1989) yang menggariskan secara tegas bahwa: Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila bertujuan meningkatkan manusia Indonesia , yaitu manusia yang beriman, bertakwa terhadap Tuhan Yang Mahaesa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, berdisiplin, bekerja keras, tangguh bertanggung jawab, mandiri, cerdas, terampil serta sehat jasmani dan rohani. Pendidikan nasional juga harus mampu menumbuhkan dan memperdalam rasa cinta tanah air, mempertebal rasa kebangaaan dan rasa keeetiakawanan sosial. Sejalan dengan itu, dikembangkan iklim belajar dan mengajar yang dapat menumbuhkan rasa percaya pada diri sendiri serta sikap dan perilaku yang inovatif dan kreatif. Dengan demikian, pendidikan nasional akan mampu mewujudkan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa. "

"Kepulauan Indonesia dihuni oleh berbagai suku bangsa dengan memiliki aneka ragam latar belakang kebudayaan, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat berpengaruh terhadap kelangsungan pembangunan nasional.. Hal ini bisa dimengerti karena mengatur dan mengurus sejumlah orang yang semuanya memiliki ciri, kehendak dan adat-istiadat sama, tentunya jauh lebih mudah dari pada sejumlah orang yang berbeda-beda. Kiasan di atas dapat diilustrasikan secara kongkrit dengan mengambil contoh pada negara-negara yang penduduknya mayoritas memiliki unsur-unsur kebudayaan homogin. Jepang misalnya, adalah suatu negara yang telah sukses dalam mencapai kemakmuran, karena kemajuan ekonominya cukup pesat jika dibandingkan dengan negara-negara di kawasan Asia lainnya. Diantara berbagai hal yang merupakan pendorong bagi kemakmuran Jepang adalah keseragaman kebudayaan dan bahasanya, sehingga memudahkan bangsa tersebut untuk berkomunikasi dan menyusun perencanaan pembangunannya. Indonesia memiliki heteroginitas kebudayaan sangat kompleks, sebab keanekaragaman di Indonesia sangat khas, dimana masing-masing suku bangsa mempunyai kebudayaan sendiri, selain terdiri dari nilai-nilai dan aturanaturan tertentu juga terdiri dari kepercayaan-kepercayaan tertentu serta pengetahuan tertentu yang merupakan warisan dari nenek moyang suku bangsa yang bersangkutan. Masing-masing suku bangsa juga mempunyai bahasa sendiri,dan, ini, yang amat penting, mempunyai wilayah tempat pemukiman (tanah air) sendiri. Masalah keanekaragaman di atas pada umumnya mudah sekali menimbulkan salah faham antar suku bangsa, dan pada akhirnya akan menimbulkan ketegangan dan pertentangan sosial yang mengacu pada rasialisme, sukuisme dan keagamaan. Untuk itu permasalahan pokok yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dimasa sekarang maupun dimasa yang akan datang, adalah bagaimana memantapkan kesatuan dan persatuan dalam kehidupan bangsa yang anggota-anggotanya terdiri dari berbagai suku bangsa."

"Tujuan Pembangunan Nasional adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah menempuh kebijaksanaan yang dikenal sebagai Trilogi Pembangunan, yaitu pemerataan pembangunan dan hasilhasilnya menuju pada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, dan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Ketiga unsur trilogi yang saling mengait dan perlu dikembangkan secara selaras, terpadu dan saling memperkuat, diharapkan dapat membantu tercapainya pembangunan secara optimal.Namun hasil pembangunan maupun pemerataannya belum sepenuhnya terwujud, karena adanya sejumlah kendala seperti kesenjangan sosial budaya antarmasyarakat, antara lain antara masyarakat kota dengan masyarakat desa.Kalau diperhatikan lingkup dan sasaran pembangunan nasional bisa dibedakan antara pembangunan yang bersifat nasional atau menyeluruh seperti sarana dan prasarana perhubungan dan transportasi ke seluruh penjuru tanah air. Ada pula pembangunan nasional yang bersifat lokal, seperti pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan pedesaan.Dalam upaya meningkatkan pembangunan nasional keseluruh wilayah Indonesia, pembangunan daerah perlu terus ditingkatkan serta laju pertumbuhan antar daerah dan antara daerah perkotaan dan pedesaan makin diserasikan. Oleh karena itu pembangunan daerah dilaksanakan secara terpadu, selaras, dan seimbang serta diarahkan agar pembangunan yang berlangsung disetiap daerah sesuai dengan prioritas dan potensi daerah. Dengan demikian pembangunan nasional secara keseluruhan dapat mewujudkan satu kesatuan pembangunan menuju terciptanya cita-cita Nasional.Pembangunan perkotaan dilaksanakan secara terencana dan terpadu dengan memperhatikan aspek-aspek yang mempengaruhinya, agar tetap menjamin lingkungan yang sehat, baik untuk tempat tinggal maupun untuk bekerja dan berusaha. Pembangunan perkotaan memperhatikan keserasian hubungan antarkota dan antara kota dengan daerah desa disekitarnya.Sementara itu dalam pelaksanaan pembangunan nasional, selain program yang bersifat nasional dan menyeluruh, banyak pula program yang diutamakan kearah pedesaan. Sebagaimana diketahui perhatian khusus kepedesaan itu antara lain karena kenyataan bahwa lebih dari 72% penduduk Indonesia tinggal di desa.Pembangunan pedesaan terus ditingkatkan terutama melalui pengembangan kemampuan sumber daya manusia termasuk menciptakan lapangan kerja dan menciptakan iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat desa. Fokus pembangunan pedesaan lebih ditekankan pada peningkatan kesadaran dan kemauan masyarakat sebagai subjek pembangunan untuk memanfaatkan serta memelihara kelestarian berbagai sumber daya alam, membina lingkungan dan mengatasi masalah yang mendesak. Untuk itu perlu usaha penyuluhan, memotivasi, menstimulasi dan meningkatkan ketrampilan masyarakat.Sebagaimana diketahui desa adalah kesatuan wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat yang mempunyai organisasi pemerintahan yang berada langsung di bawah kekuasaan Camat 3. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, pemerintahan desa berhak menyelenggarakan rumah."

"ABSTRAKArtikel yang berjudul 'Ambiguitas Diferensiasi Agama dan Negara di Indonesia' ini fokus membahas mengenai bagaimana hubungan agama dan negara yang tidak saling menaklukkan. Pertama-tama dipaparkan mengenai riset-riset mutakhir mengenai hubungan agama dan negara, dan dasar teori yang mendasarinya, kemudian dipaparkan teori diferensiasi agama dan negara sebagai jalan tengah terbaik dari hubungan agama dan negara yang tidak saling menaklukkan. Setelah itu dipaparkan konsep diferensiasi agama dan negara menurut Pancasila, dan ambiguitas yang terjadi terhadap kebijakan diferensiasi agama dan negara di Indonesia. Tulisan ini menemukan bahwa pembedaan agama dan negara menurut Pancasila memiliki dasar teori yang kuat, dan relevan untuk Indonesia. Hanya saja ambiguitas diferensiasi agama dan negara itu masih terjadi diskriminasi terhadap agama tertentu, dan masih berlangsung."

"Makalah ini membahas mengenai peran nasionalisme dan keadilan sosial di Indonesia dalam menghadapi eksploitasi di sector ekonomi. Makalah ini berkosentrasi membahas cara meningkatkan peranan masyarakat untuk kerjasaa dan menciptakan keadilan sosial."