Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKIsu pembangunan infrastruktur dengan menggunakan pendanaan yang bersumber dari utang memunculkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Terkait hal tersebut, penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis dampak risiko dan partisipasi pemerintah terhadap leverage proyek infrastruktur untuk memberikan gambaran mengenai kebijakan yang diambil negara-negara Asia untuk pembiayaan proyek infrastruktur. Data penelitian menggunakan 976 proyek infrastruktur sebagaimana termuat dalam Asian Development Bank untuk periode 2007-2016, dengan variabel risiko proyek merujuk pada risiko negara yang disesuaikan dengan pembobotan tertentu untuk masing-masing sektor infrastruktur. Hasil regresi tersensor dengan menggunakan Tobit menunjukkan risiko dan partisipasi pemerintah berpengaruh signifikan terhadap leverage. Di samping itu, analisis sektoral memperlihatkan leverage proyek infrastruktur lebih dipengaruhi oleh risiko finansial daripada risiko politik, namun leverage proyek infrastruktur sektor transportasi lebih rentan terhadap risiko dibandingkan sektor lainnya.

---

ABSTRACTThe issue of infrastructure development by using funding originating from debt raises the pros and cons of the community. Related to this, this study is intended to analyze the impact of risk and government participation on the leverage of infrastructure projects to provide an overview of policies taken by Asian countries to finance their infrastructure projects. The research data uses 976 infrastructure projects as contained in the Asian Development Bank for the period 2007-2016, with the project risk variable referring to country risks adjusted to a certain weighting for each infrastructure sector. Censored regression results using Tobit shows that risk and government participation each has a significant effect on leverage. Furthermore, sectoral analysis shows that financial risk has bigger impact on leverage than political risk. However, leverage of transportation sector is more vulnerable to risk compare to leverage of other sectors."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh Firm Size, Degree of Total Leverage dan Cyclicality terhadap risiko bisnis. Karena semua kegiatan perusahaan yang bergerak dalam dunia bisnis, tidak bisa melepaskan diri dari risiko yang dihadapi oleh investor.Penelitian ini dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan yang tennasuk dalam kategori Aneka Industri di Bursa Efek Jakarta (BE]) menggunakan regresi berganda secara cross section, dengan rentang waktu 4 tahun (1998-2002). Hasil dari penelitian adalah variabel firm size, DTL, dan Cyclicality secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap tingkat risiko bisnis sektor aneka industri. Variable Firm Size berpengaruh signifikan secara parsial terhadap risiko bisnis.Variabel Degree of Total Leverage dan Cyclicality masing-masing tidak terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap risiko bisnis perusahaan-perusahaan dalam kelompok aneka industri.

---

The purpose of this research is to analyze the relation between Firm Size, Degree of Total Leverage, and Cyclicality to Business Risk. Because all the company that related to business world can not be free from the risk that the investor face.This research is being test to the company that include in various industries that listed in BD by using cross section, for 4 years (or between 1998 until 2000). And the result from this research is Firm Size, Degree of Total Leverage and Cyclicality is not related to business risk in various industries. Variable Finn Size had significant influence in partial to business risk.Variable Degree of Total Leverage and Cyclicality not proved significance to business risk in company that related in various industries."

"ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris pengaruh dari enterprise risk management terhadap kinerja perusahaan, kualitas laporan keberlanjutan dan komite risiko sebagai moderator terhadap hubungan antara enterprise risk management dan kinerja perusahaan. Penelitian ini berpendapat bahwa ERM adalah manajemen risiko yang secara holistik mengelola risiko perusahaan tidak terkecuali risiko keberlanjutan. Akan tetapi ERM tidak mengelola risiko keberlanjutan ini secara komprehensif, sementara kegiatan keberlanjutan yang dilaporkan dalam laporan keberlanjutan mampu menunjang ERM dalam mengelola risiko keberlanjutan secara komprehensif karena mempertimbangkan faktor sosial dan lingkungan. Selain itu keberadaan komite risiko menunjukkan bahwa board of directors fokus terhadap fungsi pengawasan terhadap implementasi ERM dalam perusahaan. Penelitian ini menggunakan 734 pengamatan dari 324 perusahaan nonfinansial di Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina selama 2013-2018. Data dikumpulkan dan dianalisis menggunakan model regresi data panel. Hasilnya menunjukkan bahwa kualitas laporan keberlanjutan memperkuat pengaruh ERM terhadap ROA, sementara komite risiko tidak terbukti menjadi moderator dalam hubungan tersebut. Bukti ini menyiratkan bagi manajemen perusahaan bahwa kesadaran akan manajemen risiko dan keberlanjutan diperlukan untuk memenuhi harapan pemangku kepentingan melalui peningkatan kinerja. Selain itu, regulator juga perlu mengembangkan peraturan terkait keberlanjutan untuk perusahaan terdaftar.

---

ABSTRACT

 

---

This study aims to empirically examine the effect of enterprise risk management on corporate performance, sustainability reports quality and risk committees as moderators of the relationship between enterprise risk management and company performance. This study argues that ERM is a risk management that holistically manages corporate risk is no exception to sustainability risks. However, ERM does not manage this sustainability risk comprehensively, while the sustainability activities reported in the sustainability report are able to support ERM in managing sustainability risks comprehensively due to consideration of social and environmental factors. In addition, the existence of the risk committee shows that board of directors focuses on the monitoring function of ERM implementation within the company. This study used 734 observations from 324 non-financial companies in Indonesia, Singapore, Malaysia, Thailand and Philippines during 2013-2018. Data were collected and analyzed using panel data regression models. The results show that sustainability reporting quality moderates the effect of ERM on ROA, while the risk committee is not proven to be a moderator in the relationship between ERM and ROA. This evidence implies for company management that awareness of risk management and sustainability is needed to meet stakeholder expectations through improved performance. In addition, regulators also need to develop sustainability related regulations for listed companies.

 

"

"ABSTRAKPenjaminan pemerintah pada proyek infrastruktur merupakan alternatif pembiayaan yang masih baru di Indonesia. Dengan penjaminan, pemerintah dapat menyediakan infrastruktur melalui BUMN/swasta tanpa mengeluarkan anggaran dari APBN. Namun demikian, penjaminan tersebut menimbulkan kewajiban kontinjensi yang dapat menimbulkan risiko fiskal. Oleh karena itu, peran manajemen risiko sangat penting dalam mengelola risiko kewajiban kontinjensi atas penjaminan pemerintah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas manajemen risiko penjaminan pemerintah pada proyek infrastruktur di Indonesia, terutama terkait unsur informasi, komunikasi, dan pemantauan risiko. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada penjaminan pemerintah Program 10.000 MW. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur informasi, komunikasi, dan pemantauan penting dalam menciptakan manajemen risiko penjaminan pemerintah yang efektif. Langkah-langkah dalam menciptakan manajemen risiko penjaminan pemerintah yang efektif dilakukan dengan mengomunikasikan informasi kepada pihak ekstern dan seluruh organisasi, mendokumentasikan kebijakan manajemen risiko dan pengendalian intern, serta mengembangkan sistem informasi secara terus menerus. Selain itu, langkah manajemen risiko juga dilakukan dengan memantau, melaporkan, dan melakukan mitigasi risiko secara berkelanjutan, serta melakukan evaluasi terpisah oleh aparat pengawas internal pemerintah. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pemantauan atas risiko politik dan evaluasi terpisah oleh aparat pengawas intern pemerintah belum dilaksanakan secara optimal. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, penelitian ini mengusulkan perubahan pada mekanisme pemantauan atas risiko politik dan langkah-langkah proaktif yang harus dilakukan oleh DJPPR dan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan.

---

ABSTRACTThe government guarantee on infrastructure projects is a new financing alternative in Indonesia. With the guarantee, the government can provide infrastructure through state owned enterprises private without spending the budget from the state budget. However, the government guarantees create contingent liabilities that may pose fiscal risks. The role of risk management is crucial in managing the risk of contingent liabilities over government guarantees. The purpose of this study is to analyze the effectiveness of risk management of government guarantee on infrastructure projects in Indonesia, particularly related to information, communication, and risk monitoring elements. This research uses qualitative descriptive method with case study approach on government guarantee of 10.000 MW Program. The results showed that the elements of information, communication, and monitoring of risk management is important in creating an effective government guarantee. Steps in creating risk management guarantee effective government do with communicating information to external parties and the whole organization, documented risk management policies and internal control, and develop information systems continuously. In addition, risk management measures are also carried out by continuously monitoring, reporting and risk mitigation, as well as conducting separate evaluations by government internal supervisors. The results also show that monitoring of political risks and separate evaluations by government internal supervisors has not been optimally implemented. To address these problems, this study proposes changes to monitoring mechanisms on political risks and proactive measures that should be undertaken by the DJPPR and the Inspectorate General of the Ministry of Finance."

"Pembangunan infrastruktur memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Berdasarkan rencana APBN tahun 2020-2024 total kebutuhan anggaran untuk penyediaan infrastruktur adalah Rp. 2.058tn, dimana anggaran pemerintah adalah 30% dari porsi kebutuhan dana yang dianggarkan. Atas kebutuhan pembangunan infrastruktur tersebut, pemerintah melakukan inisiasi Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di Indonesia, termasuk diantaranya adalah sektor infrastruktur jalan tol. Penelitian ini dilakukan untuk menginvestigasi risiko yang teridentifikasi beserta analisa pemetaan risiko untuk mengetahui apakah terdapat kesenjangan alokasi risiko antara pemerintah dengan investor swatsa dalam pelaksanan KPBU jalan tol di Indonesia. Penelitian ini merupakan studi kualitatif dengan metode pengambilan data melalui wawancara dan kuesioner. Dari penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa terdapat 7 (Tujuh) kategori risiko dengan 17 (Tujuh belas) peristiwa risiko yang dianggap penting oleh investor swasta. Dari penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa terdapat 11 alokasi risiko yang telah sesuai dan 6 alokasi yang tidak sesuai dengan persepsi risiko investor swasta dalam sektor jalan tol dengan skema KPBU di Indonesia yaitu risiko selisih bunga pinjaman dana talangan tanah, kenaikan biaya konstruksi, risiko tingkat inflasi dan suku bunga, risiko tingkat penyesuaian tarif yang lebih rendah dari proyeksi, risiko perubahan regulasi (dan pajak) yang umum dan risiko force majeure politis.

---

Infrastructure development has an important role in a country's economic growth. Based on the 2020-2024 APBN plan, the total budget requirement for providing infrastructure is IDR. 2,058tn, where the government budget is 30% of the portion of budgeted funding needs. Due to the need for infrastructure development, the government initiated Government Cooperation with Business Entities (KPBU) in various infrastructure sector to accelerate infrastructure development in Indonesia, including toll road. This research was conducted to investigate identified risks along with risk mapping analysis to find out whether there is a gap in risk allocation between the government and private investors in implementing toll road PPPs in Indonesia. The method of this research is a qualitative study with data collection methods through interviews and questionnaires. From the research conducted, it is known that there are 7 (Seven) risk categories with 17 (Seventeen) risk events that are considered important by private investors. From the research conducted, it is known that there are 11 risk allocations that are appropriate and 6 allocations that are not in accordance with the risk perception of private investors in the toll road sector with the PPP scheme in Indonesia, namely the risk of differences in interest on land bailout loans, increases in construction costs, the risk of inflation rates and interest rates, the risk of rate adjustments being lower than projected, the risk of general regulatory (and tax) changes and the risk of political force majeure."

"Setiap aktivitas organisasi, apapun jenis dan seberapapun besarnya, pasti menghadapi berbagai faktor internal maupun eksternal dan berbagai pengaruh yang membuat mereka tidak merasa pasti bagaimana dan kapan mereka dapat meraih sasaran organisasi. Dampak ketidakpastian pada pencapaian sasaran organisasi ini adalah risiko. Mengetahui pentingnya manajemen risiko, perusahaan perlu untuk melakukan analisis manajemen risiko dalam organisasi agar dapat mengidentifikasi, meminimalisir dan mengelola risiko sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kejadian risiko dan profil risiko yang terjadi di proyek pengembangan geothermal LHD serta untuk mengetahui dampak penerapan manajemen risiko terhadap proyeksi keuangan jangka panjang pada perusahaan X.

---

Every activity in organization has a risk. Organizations manage risk by identifying risk, analyzing and then evaluated to determine whether these risks need to get a treatment that meets the criteria of acceptable risk or not. Throughout risk management implementation process, they communicate and consult with stakeholders to monitor and assess whether existing risk control is sufficient, so they will know whether they needed or not further risk treatments. Knowing the importance of risk management, company needs to do an analysis of risk management in the organization to be able to identify, minimize and manage the risk so that the company purpose can be achieved.

This study intended to analyze risk events, risk profile that happened in LHD geothermal development project and calculate the impacts of project risk implementation towards long term financial projections at company X."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa daya saing DKI Jakarta melalui identifikasi dan evaluasi kompetensi inti, infrastruktur strategis, dan risiko ekonomi yang mempengaruhi kinerja ekonomi DKI Jakarta. Untuk itu penelitian ini menggunakan Multi Sector Analysis (MSA) dengan menggunakan data primer yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan para responden ahli. Penelitian ini menemukan bahwa orientasi perdagangan, kewirausahaan, dan jaringan usaha merupakan kompetensi inti Jakarta; jaringan telekomunikasi, listrik, dan pergudangan merupakan infrastruktur strategis Jakarta; dan risiko yang perlu diantisipasi Jakarta adalah bencana akibat ulah manusia dan bencana banjir.

---

The study aims to analize competitiveness of DKI Jakarta's through identification and evaluation the core competence, strategic infrastructure, and economic risk contributing to Jakarta's economic performance. This research uses Multi Sector Analysis (MSA) of primary data obtained through in-depth interviews to examine contributing factors to a Jakarta's competitiveness. Research reveals that trade orientation, entrepreneurship, and networking are the core competences; telecommunications, electricity, and storage are Jakarta's strategic infrastructures and thus the risk that should be anticipated by Jakarta are man made disaster and flood disaster."

"Penelitian ini membahas analisa faktor- faktor penyebab terjadinya keterlambatan pada pekerjaan tanah dan pondasi serta bagaimana tindakan koreksi dan pencegahan yang diterapkan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus dengan penyebaran kuisioner dan wawancara terhadap pakar untuk mendapatkan rekomendasi tindakan koreksi terhadap permasalahan yang terjadi. Analisa yang digunakan untuk menguji variabel didalam penelitian ini adalah metode Analytical Hierarchy process (AHP) dan analisa untuk mendapatkan rekomendasi tindakan koreksi adalah metode Delphi. Hasil dari penelitian ini didapatkan factor dominan penyebab terjadinya keterlambatan pada pekerjaan tanah dan pondasi dan rekomendasi tindakan pencegahan serta tindakan koreksi untuk mengatasi permasalahan yang terjadi.

---

This research talk about how to analyze cause factor the delay of foundation and land or ground work and also how to preventive and corrective action which applied to overcome problems that happened. Research method which used in this research is case study method with spreading of interview to expert to get corrective action recommendation to problems that happened. Analysis used to test variable in this research is method of Analytical Hierarchy process (AHP) and analysis to get corrective action recommendation is method of Delphi. Result of this research is got by dominant factor cause the delay of foundation and land or ground work and precaution recommendation and also corrective action to overcome problems that happened."

"Lindung nilai adalah suatu strategi yang diciptakan untuk mengurangi timbulnya risiko bisnis yang tidak terduga. Transaksi lindung nilai adalah transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah dengan counterparty , dalam rangka mengendalikan risiko fluktuasi beban pembayaran bunga dan kewajiban pokok utang dan/atau melindungi posisi nilai utang, dari risiko yang timbul maupun yang diperkirakan akan timbul sebagai akibat volatilitas faktor-faktor pasar keuangan. Transaksi lindung nilai dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.08/2013 Tentang Transaksi Lindung Nilai (Hedging) Dalam Pengelolaan Utang Pemerintah. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif. Hasil penelitian menyarankan agar pengelolaan lindung nilai utang harus dapat memperkirakan nilai tukar Rupiah terhadap valuta asing ke depannya. Pengaturan risiko keuangan negara seharusnya diatur secara terperinci, jelas dan pasti, sehingga memungkinkan pengelolaan utang pemerintah dilakukan secara transparan, akuntabel dan memiliki kepastian hukum.

---

Hedging is a strategy created to reduce enpredictable business risks. Hedging transaction is a transaction conducted by government with it counterpart in order to manage risks due to fluctuation in interest rate and principal amount and/or to protect the debt from predictable risks due to market volatility. Hedging transaction is conducted under Minister of Finance Regulation Number 12/PMK.08/2013 regarding Hedging Transaction in Government Debt Management. Research approached used in preparing this thesis was juridical-normative literature-based study. Result of the research suggests that hedging management shall be able to predict future Rupiah exchange rate to other currencies. Financial risk management shall be regulated in detail, elaborative, and certain, in order to enable government debt management to be transparent, accountable, and providing legal certainty."

"Perkembangan pasar modal di negara Asia Tenggara cenderung meningkat dan diminati oleh para investor. ASEAN berusaha mewujudkan kerjasama pasar modal yang lebih erat dengan memperdalam integrasi ekonomi regional untuk memaksimalkan return, yang tidak terlepas dari faktor risiko sehingga dapat memilih portofolio yang optimal. Penelitian ini menganalisis pengaruh dari risiko pasar, risiko ukuran perusahaan dan risiko nilai terhadap return portofolio saham periode Januari 2004 sampai Desember 2012 pada 3 (tiga) negara ASEAN yaitu Indonesia, Filipina dan Thailand serta mengidentifikasi adanya integrasi antara bursa saham 3 (tiga) negara tersebut.Model yang digunakan adalah model pricing Tiga Faktor Fama-French dalam melihat pengaruh tiga faktor risiko terhadap return portofolio saham dengan metode regresi Ordinary Least Square (OLS) dan metode Johansen untuk uji kointegrasi, dengan menggunakan bantuan software Eviews versi 7.Hasil penelitian antara lain risiko pasar memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap return portofolio saham negara ASEAN-3 tersebut. Untuk risiko ukuran perusahaan rata-rata memiliki pengaruh signifikan dan positif kecuali portofolio saham B/L (perusahaan besar dengan nilai buku perusahaan terhadap pasar rendah). Untuk risiko nilai (value risk) rata-rata memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap portofolio saham dengan nilai buku perusahaan terhadap pasar yang tinggi (value stock) sedangkan pada portofolio saham dengan nilai buku perusahaan terhadap pasar yang rendah (growth stock) memiliki pengaruh negatif, kecuali negara Thailand dikarenakan kondisi perekonomian yang labil pada beberapa tahun terakhir akibat bencana alam banjir. Dalam hal uji kointegrasi terhadap indeks pasar saham dengan menggunakan metode Johansen, dapat disimpulkan bahwa ketiga negara tersebut terintegrasi secara keseluruhan maupun parsial antara dua negara.

---

The Development of capital markets in Southeast Asian countries is likely to increase and attractive to investors. ASEAN cooperation trying to make capital markets more closely to deepen regional economic integration to maximize the return, which is influenced by risk factors in order to select the optimal portfolio. This research analyzes the influence of market risk, size risk and value risk to return of stock portfolio for period January 2004 to December 2012 in 3 (three) ASEAN countries, namely Indonesia, Filipina and Thailand and identify the integration among stock exchanges of three countries.The model used is the Fama-French Three Factor pricing model in view of the influence of the three risk factors for stock portfolio return by using method of ordinary least squares regression (OLS) and the Johansen method of cointegration test, with the help of Eviews software version 7.The result of this study are market risk has significant and positive influence to return of stock portfolio of ASEAN-3 countries. The risk of firm size has a significant and positive effect in average except stock portfolio B/L (large firms with low book to market value). Value risk has significant and positive influence of stock portfolio with high book to market value (value stock) in average. While portfolio of stock with low book to market value (growth stock) has negative influence, except for Thailand because the country unstable economic conditions in recent years due to natural disasters flood. In terms of cointegration test of stock market indices using the Johansen method, it can be concluded that the three countries as a whole integrated and partially integrated between the two countries."