Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Secara das sollen, hibah tanah harus dilakukan dengan akta hibah yang dibuat oleh PPAT. Namun, secara das sein dikenal adanya perjanjian pengikatan hibah tanah. Permasalahan hukum muncul manakala perjanjian tersebut tidak segera ditindaklanjuti dengan pembuatan akta hibah, sedangkan obyek hibah sudah digunakan oleh penerima hibah, seperti dalam kasus Perjanjian Pengikatan Hibah Tanah antara PT. A (penerima hibah) dan PT. B (pemberi hibah). Dalam hal penerima hibah hanya mempunyai bukti berupa perjanjian pengikatan hibah, perlu dilakukan analisis yuridis mengenai kedudukan dan fungsi perjanjian pengikatan hibah atas obyek hak atas tanah sebagai perjanjian obligatoir serta keabsahan dan akibat hukum Perjanjian Pengikatan Hibah Tanah antara PT. A dengan PT. B yang sudah daluarsa. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang sifatnya deskriptif analitis dan menggunakan data sekunder yang dianalisis dengan teknik pendekatan kualitatif. Dari hasil penelitian, didapatkan bahwa kedudukan perjanjian pengikatan hibah atas obyek hak atas tanah sebagai perjanjian obligatoir termasuk kedalam perjanjian bantuan berupa perjanjian pendahuluan yang berfungsi untuk mempersiapkan perjanjian pokoknya yaitu akta hibah yang dibuat oleh PPAT. Perjanjian ini hanya melahirkan hak dan kewajiban para pihak, tetapi belum memindahkan hak milik. Keabsahan Perjanjian Pengikatan Hibah Tanah antara PT. A dengan PT. B adalah tidak sah karena perjanjian tersebut secara yuridis telah berakhir dengan lewatnya jangka waktu pembuatan akta hibah berikut dokumen tanah lainnya yang menjadi obyek perikatan sebagaimana kesepakatan para pihak. Untuk itu, perlu adanya pembatasan jarak antara pembuatan akta hibah setelah ditandatanganinya perjanjian pengikatan hibah dan pencantuman pelimpahan wewenang dalam perjanjian pengikatan hibah apabila pemberi hibah meninggal dunia.

---

In das sollen, land grants must be carried out with a grant deed made by PPAT. However, it is basically known that there is an Agreement on Binding of Land Grants. Legal problems arise when the agreement is not immediately followed up with the making of a Grant Deed, while the object of the grant has been used by the recipient of the grant as is the case in the Agreement on Binding of Land Grants between PT. A as the recipient of the grant and PT. B as the grantor. In the event that the recipient of the grant only has evidence of transfer of rights in the form of a Grant Engagement Agreement, it is necessary to do a juridical analysis of the position and function of the Grant Engagement Agreement on the object of land rights as a legal agreement and legal and legal agreement between the PT. A with PT. B that has expired. This study uses a normative juridical method that is descriptive analytical and uses secondary data analyzed by qualitative approach techniques. From the results of the study, it was found that the position of the Grant Engagement Agreement on the object of land rights as an obligatory agreement was included in the assistance agreement in the form of a preliminary agreement which served to prepare the main agreement namely the Grant Deed made by PPAT. This agreement only gives birth to the rights and obligations of the parties, but has not transferred ownership rights. The validity of the Agreement on Binding of Land Grants between PT. A with PT. B is invalid because the agreement has legally ended with the passing of the period of making the grant certificate and other land documents which become the object of the engagement as agreed by the parties. The suggestion from the author is that there is a need to limit the distance between the making of a grant deed after the signing of a binding agreement on the grant and the inclusion of delegation of authority in the binding agreement of the grant if the grantee dies."

"Tesis ini membahas tentang peralihan Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Hak Pengelolaan (HPL) sebagai obyek dari Perjanjian Kerjasama Bangun Guna Serah antara Pemerintah Kabupaten Buton dengan PT Andromeda Sakti. HGB di atas HPL memang dapat beralih dan dialihkan kepada Pihak Ketiga, namun sayangnya tidak ada aturan yang tegas apabila HGB di atas HPL tersebut adalah obyek dari suatu perjanjian pemanfaatan barang milik daerah dengan cara kerjasama BGS masih dapat dialihkan kepada pihak lain atau tidak. Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaedah-kaedah atau norma-norma hukum positif, dengan tipologi penelitian yang bersifat eksplanatoris untuk menghasilkan jawaban atas rumusan permasalahan. Obyek penelitian ini akan difokuskan untuk mengkaji asas-asas hukum yang berasal dari inventarisasi hukum positif (legal positivism) dengan tujuan menganalisis mengenai pengalihan HGB di atas HPL sebagai obyek Perjanjian Kerjasama Bangun Guna Serah antara Pemerintah Kabupaten Buton dengan PT Andromeda Sakti berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

---

This study regarding to the transfer of Right to Build on the land with the Right to Manage as the object of the Built Operate Transfer (BOT) Agreement between Pemerintah Kabupaten Buton with PT Andromeda Sakti. Right to Build on the land with the Right to Manage can indeed be switched and transferred to Third Party, but unfortunately there is no strict rule if Right to Build on the land with the Right to Manage as the object of an agreement of utilization of local property by way of BOT can still be transferred to other party or not.

The type of research conducted by the author is normative juridical research, that is research focused on reviewing the application of rules or positive legal norms, with explanatory research typology to produce answers to the formulation of the problem.

The object of this research will be focused on studying the legal principles derived from the legal positivism inventory with the aim of analyzing the transfer of Right to Build on the land with the Right to Manage as the object of the Built Operate Transfer Agreement between Pemerintah Kabupaten Buton with PT Andromeda Sakti with PT Andromeda Sakti based on legislation in Indonesia."

"Berkembangnya transaksi jual beli satuan rumah susun dengan hanya dibuatnya Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) di bawah tangan antara pengembang dan pembeli menimbulkan pertanyaan mengenai kekuatan hukum dari PPJB itu sendiri sebagai dasar kepemilikan dari pembeli dikarenakan Akta Jual Beli serta Hak Milik Satuan Rumah Susun yang seharusnya menjadi hak pembeli tidak kunjung diraih. Hal ini lebih beresiko apabila pihak pengembang di kemudian hari mengalami kepailitan. Metode penelitian dalam tesis ini yaitu yuridis normatif, tipologi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis, dengan menggunakan data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian dengan menggunakan metode ini menunjukkan bahwa jual beli satuan rumah susun/ apartemen dengan mendasarkan pada PPJB yang telah dibayar lunas dan unit apartemen sudah diserahterimakan dengan mendasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum sebatas untuk bangunannya saja, sedangkan terhadap tanahnya menurut UndangUndang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria beserta aturan pelaksanaanya adalah tidak sah karena peralihan hak atas tanah harus dibuktikan dengan adanya Akta Jual Beli (AJB) yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berwenang dan adanya bukti pendaftaran pada kantor pertanahan. Pada proses kepailitan yang dialami pengembang, kedudukan hukum pembeli merupakan pihak yang mana berhak atas suatu prestasi dari pengembang yang belum dipenuhi sehingga hal itu dikategorikan sebagai hutang sehingga pembeli dapat dimasukkan sebagai kreditur konkuren.

---

The development of the sale and purchase transaction of the apartment unit by only making the Sales and Purchase Agreement (PPJB) under the hand between the developer and the buyer raises the question of the legal power of the PPJB itself as the basis of ownership of the buyer due to the Deed of Sale and Purchase as well as the Properties of the Apartment Units that should being a buyer's right does not go away. It is more risky if the developer party in the future experience bankruptcy. The research method in this thesis is normative juridical, research typology used is analytical descriptive, using secondary data, consist of primary, secondary, and tertiary legal material.

The result of this research by using this method indicates that the sale and purchase of apartment / apartment units based on PPJB which has been paid in full and the apartment unit has been handed over based on Civil Code is legal and has limited legal force for the building only, the land according to Law no. 5 of 1960 on Basic Regulations of Agrarian Principles and their implementation rules is not valid as the transfer of land rights must be proven by the Deed of Sale and Purchase (AJB) made by the Authorized Authority Deed Official (PPAT) and the evidence of registration at the land office . In the process of bankruptcy experienced by the developer, the buyer's legal position is the party which is entitled to an achievement of the developer that has not been met so that it is categorized as a debt so that the buyer can be included as a concurrent creditor."

"Notaris berperan dalam pembuatan suatu akta autentik. Kredit adalah pemberian prestasi oleh suatu pihak kepada pihak lain yang membutuhkan dan oleh pihak yang menerima prestasi berjanji akan mengembalikan prestasi tersebut pada jangka waktu tertentu. Istilah pemalsuan tidak selalu diartikan memalsukan surat atau sejenisnya tetapi termasuk juga isi berita atau informasi yang langsung diucapkan dan tidak mengandung kebenaran Maka penulis dengan ini membahas mengenai 'Akibat Hukum Terhadap Akta Notaris Atas Ketidak Benaran Keterangan Penghadap (Studi Kasus: Akta Perjanjian Kredit Antara Bank D dengan PT PK)' dengan pokok permasalahan bagaimana kedudukan akta yang dibuat Notaris apabila ada keterangan palsu yang diberikan penghadap? dan bagaimana perlindungan terhadap Notaris yang membuat aktanya? Penulis melakukan penelitian ini dianalisis secara deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Dengan simpulan bahwa akta tersebut tetap menjadi akta autentik sepanjang belum diputuskan pengadilan dan Notaris tidak dapat dipersalahkan dalam hal ini karena sudah membuat akta sesuai dengan Undang-Undang.

---

Notary have a role to making a authentik deed. Credit is giving a performance by a side to the other side who need it and by a side who approve a performance to promise will return that performance at specific periode of time. Term of false not only have a meaning false in making a document or of a find but also an information who someone said and it isn't contains a true. So writter make observation with theme 'The Legal Consequences Of False Information By The Appearer In Notarial Deed (Case Study: Loan Agreement Between Bank D and PT PK)' with the main problem are how to Notarial deed if happens false information by appearer? And how to protect the Notary which make a Notarial deed? Writer make this observation using an analysis with descriptive analytical and with using a approachment juridical normatif. The conclusion are notarial deed still be autentik before have judgement from jurisdiction and Notary make a notarial deed with regulation so Notary can't be a someone who make fault in a notarial deed."

"Laporan magang ini membahas mengenai perlakuan akuntansi atas perjanjian sewa antara PT PIE dengan PT PKG serta prosedur audit atas akun aset tetap pada PT PIE. Studi kasus ini bersifat deskriptif serta menjelaskan mengenai kerja praktek yang dilakukan di PT PIE yang akan dibandingkan dengan ISAK 8, PSAK 16, PSAK 30, dan PSAK 26. Berdasarkan hasil analisis, disimpulkan bahwa perlakuan akuntansi atas perjanjian sewa antara PT PIE dengan PT PKG telah sesuai dengan PSAK yang berlaku. Serta tahap pelaksanaan audit yang dijalankan oleh tim audit KAP PwC atas akun aset tetap telah sesuai dengan teori dan standar yang berlaku.

---

This internship report discusses the analysis of the accounting treatment of lease agreement between PT PIE and PT PKG and the audit procedires for fixed asset on PT PIE. This descriptive case study is based on the internship activity held in PT PIE which will be compared to ISAK 8, PSAK 16, PSAK 30, and PSAK 26. Based on the analysis, it is concluded that the accounting treatment of lease agreement between PT PIE and PT PKG is in accordance with the applied accounting standard (PSAK). Also, the audit procedures that is conducted by KAP PwC on fixed asset is in accordance with the applied auditing standards and theories."

"Pemberian kredit yang melibatkan lebih dari satu kreditur maupun debitur menjadi hal yang sering dijumpa, hal ini mengakibatkan terdapat lebih dari satu hubungan hukum, untuk menjamin terlunasinya utang debitur, hak atas tanah seringkali dijadikan sebagai agunan bersama terhadap beberapa perjanjian kredit. Dalam kondisi demikian, Bank atau Notaris mencantumkan klausul cross default dan cross collateral, guna menjamin kepentingan bank dalam rangka eksekusi, adanya klausula cross default maka bilamana debitur wanprestasi, mengakibatkan perjanjian kredit terkait perjanjian tersebut juga default. Sedangkan klausul cross collateral dimaksudkan bahwa jaminan yang diserahkan debitur mengikat beberapa perjanjian kredit. Rumusan masalah dalam tesis ini mengenai penerapan cross default dan cross collateral pada perjanjian kredit serta prosedur eksekusi hak atas tanah yang dibebani lebih dari satu hak tanggungan pada BNI. Metode yang digunakan dalam penulisan tesis ini ialah yuridis normatif dengan menggunakan jenis data primer dan sekunder, alat pengumpul data berupa studi literatur didukung wawancara, dan metode analisis kualitatif, tipologi yang bersifat deskriptif yang menghasilkan penelitian deskriptif analitis. Dalam tesis ini diperoleh kesimpulan bahwa klausul cross default dan cross collateral belum menjadi klausul yang distandarisasi dalam perjanjian kredit BNI, namun pada praktik, klausul cross default selalu dicantumkan guna menjamin kepentingan bank, sedangkan klausul cross collateral hanya dicantumkan bilamana agunan menjadi agunan bersama. Dalam hal debitur wanprestasi, maka prosedur eksekusi hak tanggungan terhadap hak atas tanah yang menjadi agunan bersama diawali terlebih dahulu dengan pemberitahuan kepada kreditur lain, dan pelunasan utang dari penjualan agunan dilakukan secara berurut sesuai peringkat hak tanggungan.

---

Provision of credit which involves more than two debtors and / or two creditors is very common nowadays, as a result, there are more than two legal relationship between creditor and debtor. To guarantee the repayment of debtors debt, land rights is commonly used as a collateral for several credit agreements. In such conditions, Bank or Notary includes cross default and cross collateral clauses to protect the banks interest, with cross default clause, in the event of default of credit agreement, other credit agreement related to it will be also in default condition. Meanwhile, cross collateral clause is intended that collateral binds several credit agreements.

The problems in this thesis is about the application of cross default and cross collateral clause in credit agreement and the procedure of land rights execution which binds with several credit agreements in BNI. The method that has been used in this thesis is juridical normative.

As a conclusion of thesis, the cross default and cross collateral clauses have not become standardized in BNI credit agreements, but in practice, the cross default clause is always included to guarantee banks interest, in contrast to the cross collateral clause which is only included when collateral objects become collective collateral. In the case of defaults, the procedure for executing the mortgage of land rights that become collective collateral begins with notification to other creditors, and the repayment of debt from the sale of collateral is carried out in sequence according to the rating of the mortgage rights."

"Menurut pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata "Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat". Jasa Notaris sebagai Pejabat Umum yang membuat akta-akta otentik sangat dibutuhkan dalam kegiatan usaha perbankan, salah satunya adalah dalam pembuatan akta perjanjian kredit perbankan yang melibatkan Nasabah dan Bank, guna menjamin kebenaran dari isi yang dituangkan dalam perjanjian kredit perbankan tersebut, supaya secara publik kebenarannya tidak diragukan lagi. Berdasarkan latar belakang hal tersebut maka yang menjadi pokok permasalahan dalam tesis ini pertama Bagaimanakah Peran Notaris terhadap permasalahan terbakarnya objek jaminan nasabah terkait dengan akta perjanjian kredit yang dibuat olehnya Yang kedua Bagaimanakah Tanggung Jawab Notaris terhadap Akta Perjanjian Kredit yang dibuatnya untuk melindungi kepentingan para pihak (Kreditur dan Debitur).Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa peran Notaris dan tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibuatnya dan apakah dapat melindungi kepentingan para pihak. Metode penelitian yang digunakan adalah melalui metode pendekatan yuridis empiris, dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Perjanjian kredit perbankan yang dibuat secara notariil bermanfaat bagi para pihak, dalam hal menjamin kekuatan pembuktiannya, menjamin kebenaran dari aktanya Penyelesaian hukum terhadap akta perjanjian kredit perbankan bila timbul persengketaan, dan Notaris mempunyai peran yang penting terhadap kebenaran akta yang dibuatnya.

---

According to Article 1868 KUHPerdata mentioned: an authentic deed is a made deed in the form of which is determined by code, by or before Public Functionary in charge for that in place that deed is made". Service Notary as Public Functionary which make authentic deed very required in banking business activity, one of them is in making deed agreement of banking credit entangling Client and Bank, utilize to guarantee the truth from content which is poured in agreement of banking credit, so that publicly its truth no doubt again. Based on that the subject matter for this thesis first how is the role of the Notary towards the credit agreement which the objects of the guarantee had burned, and the second subject matter is How Responsibilities of the Notary Towards of Credit Agreement were made to protect the interests of the parties (creditors and debtors).

Intention this research is to know and analyze the role and responsibilities of Notary Public Notary of the deed he made and whether it can protect the interests of the parties. Research method the used is to through method approach empirical juridical, by using primary data and secondary data. Made Credit banking agreement by notarial be of benefit to creditor, in the case of guarantying strength of its verification, guarantying the truth of from its deed and guarantee its investment security. and the Notary has an important role to the truth of the deed made."

"Tesis ini membahas mekanisme mediasi sebagai cara untuk menyelesaikan sengketa hak atas tanah. Kasus yang dipelajari adalah sengketa hak atas tanah antara Masyarakat Kenegerian Pangean dengan PT. Citra Riau Sarana di Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau. Penelitian ini adalah penelitian bersifat deskriptif-analitik dengan pendekatan empirik. Dalam mediasi sengketa hak atas tanah mensyaratkan kejelasan subjek dan objek sengketa. Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum dan hak ulayat sebagai objek hukum dalam mediasi menjadi elemen penting dalam menentukan efektif atau tidaknya proses mediasi.

---

This thesis discusses the mechanism of mediation as a means to resolve disputes over land rights. The case study is a dispute over land rights between Kenegerian Pangean Peoples versus PT. Citra Riau Sarana in Kuantan Singingi District in Riau Province. This research is a descriptive-analytic study with empirical approach. In the mediation of land rights dispute requires clarity of subject and object of the dispute. Recognition of indigenous peoples as a legal subject and customary land rights as an object of mediation became an important element in determining the effectiveness of the mediation."

"Perjanjian merupakan perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih dan dapat menciptakan hubungan dalam hukum yang terdiri dari satu atau lebih kewajiban. Salah satu dari banyaknya perjanjian adalah perjanjian pengikatan jual beli (PPJB). PPJB biasanya dibuat sebelum para pihak melakukan perjanjian jual beli. PPJB merupakan perjanjian obligatoiryaitu perjanjian yang timbul hanya dengan kata sepakat tapi belum menimbulkan peralihan hak. Peralihan hak baru akan terjadi ketika telah dibuatnya perjanjian jual beli yang merupakan perjanjian kebendaan. PPJB terhadap objek hak atas tanah yang masih terikat jaminan bank masih sering terjadi dalam kehidupan masyarakat. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah perjanjian tersebut sah atau tidak dan bagaimana akibat hukumnya apabila perjanjian tersebut dibuat? Penelitian ini menggunakan metode penelitian berbentuk penelitian yuridis-normatif, sedangkan metode analisis data yang digunakan oleh penulis adalah metode kualitatif dan alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen atau bahan pustaka. Hasil dari penulisan tesis ini adalah PPJB yang dibuat terkait dengan objek yang masih terikat jaminan bank adalah sah saja, tetapi di dalam perjanjian tersebut harus ditulis secara jelas terkait keadaan sebenarnya objek jual beli tersebut dan pengaturannya apabila ternyata objek jual beli yang masih terikat jaminan bank tersebut di eksekusi oleh pihak bank.

---

An agreement is an act where one person or more ties himself to one or more other people and can make a legal relationship consisting of one or more that is needed. One of the many agreements is the sale and purchase agreement. Sale and purchase agreement is usually made before the parties enter into a real of sale and purchase agreement. Sale and purchase agreement is an obligatory agreement, which arises only with an agreement word but has not caused a transfer of rights. A transfer of rights will take place after a real sale and purchase agreement which is a material agreement has been made. Sale and purchase agreement for objects of land rights that are bound by the bank guarantees is still common in the community. This raise the question whether the agreement is valid or not? This study uses a research method consisting of juridical-normative research, while the data analysis method used by the author is a qualitative method and the data collection tool used is the study of documents or library materials. The result of this thesis is that the sale and purchase agreement of rights to land that still bound by bank is valid, but in the agreement must be written related to the actual object of sale and purchase and the arrangement if it turns out that the object that is still bound by the bank's guarantee is executed by the bank."

"Tesis ini membahas mengenai Penyalahgunaan Perjanjian Pengikatanan Jual Beli yang didalamnya terdapat surat kuasa yang digunakan untuk pelunasan hutang. Permasalahan yang dibahas adalah mengenai ketentuan yang wajib dilaksanakan dalam Perjanjian Pengikatanan Jual Beli dan Bagaimana akibat hukum dan perlindungan hukum terhadap Perjanjian Pengikatanan Jual Beli yang timbul karena hutang piutang. Penelitian ini adalah Penelitian normatif dengan desain preskriptif analisis. Kesimpulan Penelitian yang dapat ditarik adalah bahwa perjanjian pengikatanan jual beli adalah sah apabila memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yang ditentukan dalam pasal 1320 KUHPerdata. Kesepakatan yang telah dicapai dituangkan dalam suatu akta tertulis maupun tidak tertulis. Tetapi demi mencapai rasa keadilan dan kepastian hukum diantara pihak, akan lebih baik apabila perjanjian pengikatanan jual beli ditulis dalam suatu akta atau surat perjanjian yang dibuat dan ditandatangani para pihak. Pihak yang dimaksud disini adalah pihak penjual dan pembeli. Akibat hukum terhadap Akta Perjanjian Pengikatanan Jual Beli yang dibuat karena hutang piutang mengandung cacat yuridis yang dapat mengakibatkan kebatalan terhadap perjanjian tersebut, Perjanjian batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat objektif suatu perjanjian dengan pengertian bahwa perikatan yang lahir dari perjanjian tersebut tidak dapat dipaksakan pelaksanaannya atau dianggap tidak pernah ada dilahirkan suatu perjanjian tersebut.

---

The Tesis discusses the abuses sale and purchase agreement in which there are letter of attorney attorney is used for debt repayment. The problems discussed are the provisions that must be carried out in the sale and purchase agreement and what legal consequences and legal protection of the sale and purchase agreement arising from debts and receivables. This study is a normative study with prescriptive design analysis. The conclusion of binding sale and purchase agreement is valid if it meets the terms of the validity of an agreement specified in article 1320 code of civil law. Agreements which has been achieved poured in a written deed and unwritten. But in order to achieve a sense of justice and the rule of law between the parties, it would be better if the binding sale and purchase agreement is written in a deed or agreement made and signed by the parties. Parties referred to here is the seller and the buyer. The legal consequences of the deed of sale and purchase agreement made as debts and receivables contain a defective juridical which can cause nullification of the agreement, agreement null and void because it does not qualify the objective requirement. It is means legal engagement appear from the agreement can not be forced to implement or there was never considered there appear the agreement."