Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Mayoritas rumah tangga petani khususnya petani padi sawah di Indonesia adalah rumah tangga petani berlahan sempit, yang hanya menguasai lahan kurang dari 0,5 hektar. Dengan lahan yang demikian sempit, mereka hanya memperoleh pendapatan usahatani setara di bawah garis kemiskinan. Pendapatan off-farm, khususnya dari pekerjaan non-pertanian, dapat membantu rumah tangga petani berlahan sempit keluar dari kemiskinan. Di sisi makro peningkatan produktivitas sektor pertanian dan non-pertanian membawa implikasi terbukanya lapangan kerja sektor non-pertanian. Pertanyaannya kemudian, apakah peningkatan lapangan kerja sektor non-pertanian di level makro ekonomi mampu mendorong peningkatan kapasitas petani mengakses pekerjaan tersebut, dan mampu menjadi katalis peningkatan pendapatan off-farm rumah tangga petani lahan sempit. Disertasi ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut, dengan menggunakan data rumah tangga petani hasil survei Kementerian Pertanian tahun 2016 (data Patanas 2016).Hasil penelitian menunjukkan bahwa terbukanya lapangan kerja sektor non-pertanian di level makro ekonomi tidak mampu meningkatkan probability petani lahan sempit di pedesaan bekerja di sektor tersebut, dan tidak mampu menjadi katalis peningkatan pendapatan off-farm rumah tangga petani lahan sempit; dibanding rumah tangga petani lahan luas. Agar akses pekerjaan non-pertanian dan pendapatan off-farm rumah tangga petani lahan sempit meningkat diperlukan kebijakan yang dapat mendorong: peningkatan pendidikan/ketrampilan golongan petani lahan sempit; serta hadirnya industrialisasi pertanian di pedesaan yang kompatibel dengan produk unggulan desa setempat.

---

Most of the Indonesian farmer households in particular paddy rice farming own less than 0.5 hectare of land with on-farm income equivalent to below the poverty line. The off-farm income particularly the non-farm jobs could lead the smallholder farm households above the poverty line. On the macro level the increasing productivity of agriculture and non-agriculture sector could generate the non-agricultural sector employment. The question is then, whether the increase in non-agricultural sector employment at the macroeconomic level is able to boost the capacity of the farmer to access the jobs, and be able as a catalyst for increasing the off-farm income of the smallholder farmer households in particular. This dissertation aims to answer those research questions by using the farming household`s data from the survey carried out by the Ministry of Agriculture in the 2016 (2016 Patanas Data).The results show that increasing non-agricultural sector employment does not able to boost the probability of smallholder farm households to access the non-farm jobs, and increase their off-farm income; compare to the large size land of farm households. To improve those conditions, policies that able to increase the education of small farm household members; and able to promote the rural industrialization in particular the agro-industries that compatible with the local agriculture products; are the utmost one."

"Usaha non-pertanian di perdesaan semakin memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi bagi negara berkembang. Kinerja usaha non-pertanian di perdesaan tersebut diduga makin membaik seiring dengan pemanfaatan teknologi telekomunikasi dalam usaha tersebut. Hal ini karena pemanfaatan teknologi telekomunikasi seperti telepon seluler dan internet dapat menekan biaya pencarian informasi dan memperluas informasi pasar. Studi ini menganalisis peran pemanfaatan telepon seluler dan internet terhadap kinerja usaha non-pertanian di perdesaan. Dengan menggunakan data tingkat rumah tangga yang bersumber dari Indonesian Family Life Survey gelombang lima (IFLS5) tahun 2014 dan metode Propensity Score Matching, kajian menemukan bahwa penggunaan telepon seluler dan internet dalam usaha non-pertanian memiliki peran positif terhadap kinerja usaha non-pertanian rumah tangga perdesaan. Hasil ini menunjukan bahwa kebijakan pembangunan infrastruktur telekomunikasi di wilayah perdesaan mampu memberikan peningkatan ekonomi bagi rumah tangga desa.

---

Non-farm businesses in rural areas have increasingly an important role in economic development in developing countries. The performance of non-farm businesses in rural area is expected to have improved in line with the use of telecommunications technology in business. This is due to the use of communication technologies such as mobile phones and internet be able to shortened the cost of information and the expand market information. This study analyzes the role of mobile phone and internet utilization to the performance of non-farm businesses in rural areas. By using data sourced household level from Indonesian family life survey part 5 (IFLS 5) in 2014 and the propensity score matching method, the study found that the use of mobile phones and the internet in non-agricultural businesses has a positive impact on the performance of rural non-farm household businesses . This shows that the telecommunications infrastructure development policy in rural areas is able to provide economic improvement for rural households."

"Peningkatan kesejahteraan dan perkembangan aktivitas ekonomi nonpertanian di perdesaan merupakan suatu indikator yang mencerminkan keberhasilan proses pembangunan di perdesaan. Penelitian ini memandang bahwa pencapaian tersebut tidak dapat tercipta dengan sendirinya; dibutuhkan suatu kebijakan pemerintah yang tepat sebagai landasannya. Penelitian ini bertujuan untuk melihat lebih dalam kontribusi infrastruktur, sebagai suatu bentuk kebijakan pemerintah, dalam mendorong perkembangan aktivitas ekonomi non-pertanian dan pengentasan kemiskinan di perdesaan. Model regresi probit dan tobit digunakan untuk menganalisis pengaruh dari infrastruktur fisik, jasa, institusi dan indikator non-infrastruktur lainnya terhadap status kemiskinan dan perkembangan aktivitas ekonomi non-pertanian rumah tangga perdesaan, berdasarkan data cross section survey IFLS4 2007. Hasil regresi menunjukkan bahwa kelancaran proses pengentasan kemiskinan dan perkembangan aktivitas non-pertanian di perdesaan membutuhkan infrastruktur jalan yang berkualitas, sistem pasokan listrik yang handal, sistem irigasi yang modern, kualitas tata kelola pemerintahan kabupaten yang baik, dan tingkat pendidikan kepala keluarga yang memadai. Kepemilikan lahan dapat membuat rumah tangga di perdesaan terhindar dari kemiskinan, walaupun hal tersebut bukanlah suatu persyaratan untuk dapat terlibat dalam bisnis non-pertanian. Infrastruktur jasa memiliki peran yang bervariasi didalam pengentasan kemiskinan dan perkembangan aktivitas non-pertanian di perdesaan, sedangkan jumlah anggota rumah tangga yang semakin banyak dapat mendorong perkembangan sektor ekonomi non-pertanian di perdesaan. Penelitian ini juga berhasil mengkonfirmasi secara statistik keabsahan premis utama yang menyatakan bahwa partisipasi ke sektor non-pertanian dapat menjadi strategi yang tepat bagi rumah tangga di perdesaan agar terhindar dari kondisi kemiskinan.

---

The increased of general welfare and spreading of rural non-farm activity represent the triumph of development process in rural area. This study argues that such achievement needs appropriate policy intervention as its cornerstone.

This research aims at analyzing the role of infrastructure, as a policy intervention, in stimulating the development of non-farm activity and poverty reduction in rural area.

Probit and tobit regression are used to analyze the impact of physical, services, and institutional infrastructures as well as non-infrastructure variables on poverty status of the rural household and development of non-farm economy, based on cross sectional survey data of IFLS4 2007.

The regression result suggests that the success of poverty reduction and development of non-farm activity in rural areas requires qualified road network, reliable electricity supply, advanced irrigation system, good corporate governance at municipality level, and higher education attainment of head of the rural household. The land ownership can keep the rural household out of poverty, though it is not a pre-requisite to participate in the non-farm economy. Services infrastructures have a mix impact on poverty reduction and rural non-farm activity, while the size of the household can support the development of rural non-farm economy.

The study also statistically confirmed the validity of the basic premise that the participation of rural household into the non-farm economy would serve as a strategy to be spared out of poverty status."

"Studi ini menganalisis determinan partisipasi rumah tangga pertanian pada pekerjaan non pertanian di perdesaan Indonesia, dalam upaya mengurangi kemiskinan di perdesaan sekaligus menjaga ketahanan pangan. Menggunakan data Survei Pendapatan Rumah Tangga Usaha Pertanian 2013 (SPP 2013) dan Pendataan Potensi Desa 2014 (Podes 2014), dengan metode regresi logistik biner, studi ini menunjukkan bahwa partisipasi rumah tangga pertanian pada pekerjaan non pertanian tidak hanya disebabkan oleh rendahnya pendapatan usaha pertanian, namun juga dipengaruhi faktor-faktor demografi sosial dan ekonomi dari karakteristik rumah tangga pertanian tersebut, seperti jumlah, umur dan pendidikan tenaga kerja, jumlah balita, anak 5-14 tahun, dan petani lansia, luas lahan pertanian dan jenis usaha pertanian utamanya, serta akses ke fasilitas dan kegiatan ekonomi.

---

This study analyzes the determinants of participation of agricultural households in non-farm employment in rural Indonesia, in an effort to reduce poverty in rural areas while maintaining food security. The study used data from Farm Income Survey 2013 (SPP 2013) and Village Potential 2014 (Podes 2014). By using binary logistic regression method, this study revealed that the participation of agricultural households in non-farm employment is not only caused by low farm income, but also influenced by demographic social and economic factors of agricultural households characteristics, such as the number, age and education of the workforce, the number of infants, children 5-14 years old, and elderly farmers, agricultural land and main comodity, as well as access to economic facilities and economic activities."

"Ever since a number of centuries non-agricultural activities play an important role in the rural economy of Java. The last decades, their significance has increased further. Presently, close to half of both primary employment and income in rural Java originate from outside the agricultural sector. In this contribution, the history of rural industry on Java is outlined and the recent developments in its rural economy are subsequently summarized. Ensuring this, result from both enterprise and household survey s as recently carried out in Yogyakarta are presented and analyzed. This with a view to assess whether the behavior of the various components of the rural non-farm economy in the area is in line with developments in Southeast Asia as a whole as sketched by Saith (1992) in his publication on the rural non-farm economy in developing countries. A number of conclusions are arrived at pertaining to the relevance and applicability of his model to the Javanese context. Finally, as assessment of the prospects of rural industry in this part of Indonesia is presented and contrasted with his findings."

"Salah satu bagi hasil sumber daya alam yang sangat menarik adalah sumber daya alam minyak bumi. Dalam dua tahun terakhir, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam yang dibagikan sekitar Rp. 11 triliun lebih. Minyak bumi memberikan kontribusi sekitar 50 persen dari seluruh Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam yakni lebih dari Rp. 5 trilliun. Berdasarkan data tahun 2001 dari 31 propinsi yang ada di Indonesia, daerah yang dilimpahi sumber daya alam minyak bumi hanya 14 propinsi, dimana daerah Riau memberikan bagian hasil sumber daya alam yang besar sekali, yaitu sekitar 286 juta barrel minyak bumi.Besarnya Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi Riau tersebut tentunya akan menarik untuk dikaji lebih mendalam dengan prospek pertumbuhan ekonomi yang terjadi di propinsi tersebut. Riau diperhitungkan tidak menghadapi kendala fiskal dalam hal keuangan daerahnya sehingga diharapkan merupakan salah satu propinsi yang sanggup membiayai otonomi daerah yang telah digulirkan ini.Tujuan penelitian ini adalah membuat model keuangan daerah Riau yang menekankan pada pengaruh Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) Minyak Bumi bagi pertumbuhan daerah, menganalisis peranan factor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan disparitas pendapatan regional Riau, dan memperkirakan implikasi kebijakan publik dengan melakukan simulasi kebijakan berdasarkan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) Minyak Bumi daerah Riau yang dikombinasi dengan pemberian subsidi Pusat melalui Dana Alokasi Umum (DAU) bagi pertumbuhan dan disparitas pendapatan regional Riau.Kerangka pemikiran dari penelitian ini adalah menghubungkan blok keuangan daerah, dimana Bagi Hasil Bukan Pajak (BHBP) dan Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai peubah kebijakan akan dapat mempengaruhi pertumbuhan (PDRB) dan pendapatan per kapita (PDRB per kapita), sebagai peubah target, yang berada pada blok makro ekonomi daerah yang diterangkan dalam 15 persamaan simultan (8 persamaan struktural dan 7 persamaan identitas). Beberapa simulasi kebijakan dicoba dianalisis untuk mencapai tujuan penelitian ini. Disparitas pendapatan diukur dengan indeks Williamson (Vw) dan analisis Koefisien Variasi.Selama periode analisis sepanjang tahun 1993-1999 pada 7 Kabupaten/Kota se-Riau menunjukkan bahwa peningkatan dana bagi hasil sumber daya alam minyak bumi, yang diwakili dengan bagi hasil bukan pajak sebelum diundangkannya UU no. 25/1999, berpengaruh positif terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi (PDRB) dan pendapatan per kapita (PDRB per kapita) regional Riau. Sementara peningkatan Dana Alokasi Umum (DAU), yang diwakili oleh Subsidi Daerah Otonom dan dana Inpres sebelum diundangkannya UU no. 25/1999, berfungsi sebagai penyeimbang penerimaan daerah, yakni selain ikut meningkatkan pertumbuhan dan pendapatan per kapita, juga menurunkan tingkat disparitas pendapatan regional Riau. Masih terdapat trade off antara pertumbuhan dan pemerataan (growth and equity).Di masa mendatang, dengan menambah data tahun pengamatan dan peubah-peubah penjelas yang lebih mampu menjelaskan kriteria-kriteria pendugaan model sehingga peubah endogen yang ada dapat diterangkan dengan lebih valid. Penggunaan data PDRB berdasarkan penggunaan secara relatif lebih nyata dan memenuhi keinginan karena berdasarkan pendapatan permintaan atau konsumsi, bukan produksi."

"Pertanian memberikan kontribusi penting bagi perekonomian Indonesia sebagai salah satu sektor penyumbang PDB dan penyerapan tenaga kerja terbesar di Indonesia. Namun kontribusi yang besar dari sisi makro juga tidak memberikan kontribusi yang besar dari sisi mikro. Banyak keluarga petani masih bergantung pada sektor non pertanian untuk memenuhi kebutuhannya. Sangat sedikit penelitian tentang dampak pendapatan non-pertanian terhadap kegiatan pertanian, khususnya di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh pendapatan non pertanian terhadap produktivitas dan pembelian input pertanian. Dengan menggunakan metode two-stage least square (2SLS), dimana akses air leding dan kepemilikan kendaraan bermotor dimasukkan sebagai variabel instrumen, penelitian ini menemukan bahwa pendapatan dan partisipasi di sektor non pertanian mampu meningkatkan produktivitas dan pembelian kendaraan bermotor. input pertanian pada keluarga petani padi sawah. di Indonesia. Hal ini menegaskan pentingnya pengembangan sektor non pertanian bagi petani, selain sebagai sumber pendapatan, juga mampu mendukung sektor pertanian.

---

Agriculture provides an important contribution to the Indonesian economy as one of the sectors contributing to GDP and the largest employment in Indonesia. However, the big contribution from the macro side also did not make a big contribution from the micro side. Many farming families still depend on the non-agricultural sector to meet their needs. There has been very little research on the impact of non-agricultural incomes on agricultural activities, particularly in Indonesia. Therefore, this study aims to determine how non-agricultural income affects productivity and agricultural input purchases. By using the two-stage least square (2SLS) method, where access to piped water and ownership of motorized vehicles were included as instrument variables, this study found that income and participation in the non-agricultural sector were able to increase productivity and purchase of motorized vehicles. agricultural input in lowland rice farmer families. in Indonesia. This emphasizes the importance of developing the non-agricultural sector for farmers, apart from being a source of income, also being able to support the agricultural sector."

"Dalam bidang ekonomi, khususnya ekonomi pembangunan, kajian tentang transformasi struktur ekonomi menghadirkan terjadinya proses evolusi Intelektual di pemikiran kalangan akademik yang mencoba menggambarkan tentang pola-pola pembangunan dapat berlangsung dengan berdasarkan proses terjadinya pergeseran peran sektor-sektor dalam struktur ekonomi. Di sisi Iain--masih dalam ilmu ekonomi pembangunan--terjadi juga proses evolusi intelektual dalam hal penggunaan indikator pembangunan sehingga mengemuka beberapa indikator lain yang diyakini dapat menjadi pelengkap dare indikator pertumbuhan dalam menilai hasil pembangunan, yang salah satunya adalah indikator yang menggambarkan tentang pola distribusi pendapatan. Kahan tentang proses transformasi struktur ekonomi yang dikaitkan dengan pola distribusi pendapatan untuk tingkatan regional menjadi rrienarik untuk dllakukan di daerah lain di Indonesia karena hal ini biasanya dilakukan untuk tingkat negara.Penelitian Ini bertujuan untuk (1) mengetahui pola transformasi struktur ekonomi yang terjadi dl Provinsi Lampung dalam kurun waktu 1969-2004; (2) mengetahui pola distribusi pendapatan yang terjadi di Provinsi Lampung dalam kurun waktu 1969-2004; dan (3) mengetahui pengaruh proses transformasi struktur ekonomi terhadap pola distribusi pendapatan di Provinsl Lampung. Penelitian ini menggunakan (1) metode pendekatan struktur produksi untuk melihat proses transformasi; (2) !coefisien gini ratio untuk melihat pola distribusi pendapatan; (3) regresi berganda dengan tehnik OLS untuk melihat pengaruh transformasi struktur ekonomi terhadap distribusi pendapatan; dan (4) Location Quotient (LQ) untuk melihat keunggulan komparatif antar sektor.Penelitian ini mendapatkan basil bahwa (1) proses transformasi struktur ekonomi berpengaruh signifikan terhadap distribusi pendapatan dl Provinsi Lampung yang dapat dlsebabkan oleh transisi peran antara sektor primer dengan sektor sekunder serta transisi peran antara sektor primer dengan sektor tertier. Sementara transisi peran antara antara sektor sekunder dan sektor tertier tidak mempengaruhi distribusi pendapatan di Provinsi Lampung; (2) dalam kurun waktu 35 tahun sejak tahun 1969 sampai dengan tahun 2004 belum terjadi pergeseran struktur ekonomi dalam Provinsi Lampung, akan tetapi arah menuju terjadinya pergeseran tersebut sudah terllhat dengan semakin menurunnya peran sektor primer khususnya sektor pertanlari yang diiringl dengan semakln meningkatnya sektor peran sekunder khususnya sektor Industri pengolahan sementara untuk sektor tertier relatif konstan. (3) Pola distribusi pendapatan di Provinsi Lampung selama kurun waktu 35 tahun sejak iahun 1969 sampai dengan tahun 2004 ternyata cukup rnerata dengan arah perkembangan dart tingkat distribusi pendapatan Ini menunjukkan trend yang semakin membaik."