Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas tentang pembuatan akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) suatu Perseroan Terbatas (PT), permasalahannya meliputi persyaratan formil untuk pelaksanaan rapat tersebut, dan proses pemanggilannya, serta kuorum untuk sahnya rapat, dan kuorum untuk sahnya keputusan rapat, juga harus diperiksa riwayat PT sejak pendirian PT hingga saat dibuatnya akta Berita Acara RUPS. Perubahan apapun yang menyangkut PT harus diperiksa. Selain itu, membahas mengenai keabsahan dalam pembuatan Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa PT oleh Notaris serta tanggung jawab Notaris pada Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa yang dibuat dihadapannya. Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif. Metode penelitian yang digunakan berbentuk yuridis-normatif dengan tipologi penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian ini adalah bahwa RUPS tersebut dinyatakan tidak sah karena RUPS dilakukan dengan tidak sesuai undangan dan kuorum tidak terpenuhi, sehingga Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa menjadi tidak sah dan memiliki kekuatan sebagai akta dibawah tangan. Saran yang diberikan dalam penelitian ini adalah notaris wajib lebih seksama, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait khususnya dalam penelitian ini adalah mematuhi ketentuan UUPT mengenai penyelenggaraan RUPS serta notaris bisa dimintakan penggantian biaya, ganti rugi dan biaya oleh orang-orang yang dirugikannya.

---

In this thesis discusses the making of the Deed of Extraordinary General Meeting of Shareholders of a Limited Liability Company, the problem is include formal requirements for the meeting, and the calling process, as well as quorum for the meeting, and quorum for the validity of meeting decisions, also must PT history has been checked since the establishment of PT until the date of the deed of the GMS Minutes. Any changes regarding the PT must be examined. In addition, discussing the validity of the Deed of Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders by a Notary and the Notary`s responsibility on the Deed of Extraordinary GMS made before him. This research is juridical-normative research. Using secondary data, collecting data through the study of documents, the data is processed and analyzed through a qualitative approach. The result of this study is that the GMS was declared invalid because the GMS was not conducted according to the invitation and the quorum was not fulfilled, so the Deed of Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders became invalid and had the power as a deed under the hand."

"Perhimpunan Penghuni Rumah Susun PPRS merupakan suatu organisasi berbadan hukum yang bertanggung jawab mengurus kepentingan bersama para Pemilik dan Penghuni. Dalam hal ini Notaris berperan untuk membuat pernyataan dari segala apa yang diputuskan dalam rapat, sehingga Notaris dalam menjalankan jabatannya wajib untuk bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan Pihak yang terkait dalam perbuatan hukum sesuai dengan amanat UUJN. Pada kasus, Notaris X awalnya membuat Akta Nomor 2 tanggal 2 Desember 2010 mengenai Pengurus PPRS periode 2009-2012. Sebelum periode kepengurusan tersebut berakhir, Notaris X membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 34 tanggal 16 Februari 2012 mengenai Pengurus PPRS periode 2012-2015 berdasarkan Notulen Rapat Umum Luar Biasa RULB PPRS Tanggal 11 Februari 2012. Bahwa adanya permasalahan dalam RULB menimbulkan konflik antar Pengurus sehingga dalam hal ini perlu diperjelas mengenai akibat hukum terhadap Akta Nomor 2 tanggal 2 Desember 2010 dan Akta Nomor 34 tanggal 16 Februari 2012 serta tanggung jawab Notaris X terhadap Akta baru tersebut.Metode yang digunakan adalah yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan data sekunder dengan menggunakan metode pengumpulan data studi dokumen, didukung wawancara diolah secara kualitatif.Hasil penelitian bahwa akibat hukum terhadap Akta Nomor 34 tanggal 16 Februari 2012 adalah tidak sah atau cacat karena RULB tidak memenuhi kuorum sesuai Pasal 28 ayat 1 AD juncto Pasal 15 ayat 1 ART, Notaris tidak seksama dan tidak jujur dalam membuat Akta. Tanggung jawab Notaris X terhadap pembuatan Akta tersebut bahwa Notaris bertanggung jawab secara moral, profesi, dan hukum serta dikenakan sanksi administratif.

---

The Association of Flats Occupants PPRS is a legal body organisation which responsibility is to care for the mutual interest of owners and residents. In this case, the Notary acts to create a statement of all maters decided during the meeting so that the Notary in performing their position is obliged to act in honesty, thoroughly, independently, impartially, and to safeguard the interest of the parties concerned in the legal act in accordance with UUJN 39 s mandate. In a particular case, Notary X initially created deed number. 2 dated December 2, 2010 regarding the PPRS board of the 2009 2012 period. Before the term of management ends, Notary X created the deed of declaration of meeting decisions number 34, dated February 16 2012 regarding PPRS management period 2012 2015 based on extraordinary general meeting of shareholders RULB PPRS dated February 11 2012. The existence of problems in RULB cause conflict in its management therefore the legal consequences of this matter need to be clarified to Deed number 2 dated December 2 2010 and deed number 34 dated February 16 2012 as well as Notary X 39 s responsibility to the new deed.

The method used is a juridical normative which is analytically descriptive. The data applied is a type of a secondary data using data collection method document study, supported by interviews processed qualitatively.

The result of the research that the legal consequences to deed number 34 dated February 16 2012 are invalid or defective as RULB does not meet the quorum according to article 28 paragraph 1 AD jo article 15 paragraph 1 ART, the Notary is not acting thoroughly and not honest in the creation of the deed. The responsibility of Notary X to the creation of the deed is that the Notary is morally, professionally, and legally responsible and subject to administrative sanction."

"Tesis ini membahas mengenai pertanggungjawaban Notaris terhadap Akta perjanjian perkawinan yang dibuatnya namun kebenarannya telah disanggah oleh salah satu pihak dalam Akta perjanjian perkawinan tersebut. Maka, telah timbul permasalahan mengenai Akta perjanjian perkawinan tersebut. Yaitu, Bagaimanakah akibat hukum adanya sanggahan Akta perjanjian kawin oleh pihak dalam Akta dan Bagaimanakah pertanggung jawaban notaris terhadap penyanggahan akta perjanjian kawin oleh pihak dalam Akta berdasarkan Putusan Nomor 05/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI Jakarta/VIII/2015.Permasalahan ini diteliti dengan menggunakan metode penelitian dengan bentuk penelitian yuridis normatif yaitu bertujuan untuk menganalisis bagaimanakah akibat hukum dan pertanggung jawaban Notaris terhadap penyanggahan akta perjanjian kawin yang dibuatnya dan tipe penelitian deskriptif analisis untuk menggambarkan peristiwa hukum yaitu penyanggahan perjanjian kawin. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan analisis data dilakukan secara kualitatif.Hasil analisis diketahui bahwa Akibat hukum terhadap penyanggahan Akta Perjanjian Perkawinan Nomor 15 tanggal 30 Agustus Tahun 2001, Akta tersebut menjadi batal demi hukum dan tanggung Jawab Notaris NMM, SH akibat Akta Perjanjian Perkawinan Nomor 15 tanggal 30 Agustus 2001 yang dibuatnya, Notaris NMM, SH telah melanggar ketentuan Pasal 16 ayat 1 huruf a UUJN Dalam kasus ini berdasarkan Putusan Nomor: 05/PTS/Mj/PWN.Prov.DKI.Jakarta/VIII/2015 telah menghukum Notaris NMM, SH dengan sanksi berupa teguran tertulis.

---

This thesis discusses about Notary`s accountability towards Marriage Agreement that they made, but refuted by other party included in the certificate. Therefore, problems have surfaced regarding this certificate. How is the effect of the law on the rebuttal of the Marriage Agreement by the parties in the Deed and how is the responsibility of the notary towards rebuttal made by other party in the Agreement based on Verdict No 05 PTS Mj.PWN.Prov.DKI Jakarta VIII 2015.

This problem is researched by using research method with the form of normative juridical research that aims to analyze how the legal consequences would be and the accountability of the Notary towards the rebuttal of the marriage certificate they made and what type of analytical descriptive research will be used to describe the legal event of marriage certificate disagreement. Types of data used are secondary data collection techniques conducted by document studies and data analysis done qualitatively.

The result of the analysis is known that the effect of the law on the rebuttal of Deed of Marriage Agreement No. 15 dated August 30, 2001, the Deed becomes invalidated on Notary`s accountability due to Deed of Marriage Agreement Number 15 dated 30 August 2001 they made, Notary has violated the provisions of Article 16 paragraph 1 letter a Notary Office Law In this case based on Decision Number 05 PTS Mj PWN.Prov.DKI.Jakarta VIII 2015 has punished Notary with sanction in the form of written warning."

"Dalam melaksanakan jabatannya, Notaris diwajibkan membuat buku daftar akta atau yang dikenal dengan sebutan Repertorium dan mencatat semua akta yang dibuat oleh atau di hadapannya baik dalam bentuk minuta akta maupun originali. Penomoran minuta akta maupun salinan akta harus berdasarkan nomor yang terdaftar dalam buku daftar akta. Penomoran akta harus urut sesuai dengan waktu pembuatan akta dan setiap akta tidak boleh memiliki nomor yang sama dalam tanggal yang sama. Pokok masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Keabsahan akta yang yang sudah mendapatkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam hal penomoran akta sama dengan akta lainnya, 2)Akibat hukum terhadap akta yang mempunyai nomor yang berbeda antara salinan dan minutanya dan 3)sanksi hukum terhadap kesalahan penomoran akta. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode yuridis normatif dan menggunakan tipologi penelitian deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sepanjang syarat-syarat otentitas akta seperti syarat formal, syarat materiil dan syarat lahiriah akta tersebut terpenuhi maka akta tersebut tetap autentik meskipun terdapat dua akta Notariil yang berbeda pada hari dan tanggal yang sama.Akibat hukum terhadap akta yang mempunyai nomor yang berbeda antara salinan dan minutanya adalah adanya pelanggaran administratif dalam salinan akta tersebut akan tetapi autentisitas akta tersebut tidak terpengaruh. Sebelum Notaris mengeluarkan salinan akta, Notaris wajib melakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap minuta akta, repertorium, identitas-identitas serta dokumen-dokumen yang dilekatkan pada minuta akta untuk menghindari kesalahan pada salinan akta.

---

In carrying out its position, Notary is required to make a list of deeds or known as Repertorium and record all deeds made by or before him either in the form of original of the deed and deed in originali. Numbering of deed or certified copy of the deed must be based on the number listed in repertorium. Numbering of deeds must be sequence in accordance with the making of the deed and each deed cannot have the same number on the same date. The main problems in this study are: 1) The validity of the deed which has obtained the Decree of the Minister of Law and Human Rights in the case of numbering the deed is the same as the other deeds, 2) The legal consequences of the deed that has a different number between the copy and the original of the deed and 3) legal sanctions against the deed numbering error. This research is qualitative research with normative juridical method and uses descriptive analytical research typology. Based on the results of the study it can be concluded that as long as the deed authenticity requirements such as formal requirements, material requirements and the outer terms of the deed are fulfilled, the deed remains authentic even though there are two different Notariil deeds on the same day and date. The legal consequence of the deed which has a different number between the copy and the certificate is the existence of an administrative violation in the copy of the deed, but the authenticity of the deed is not affected. Before the Notary issues a copy of the deed, the Notary is obliged to check the original of the deeds, repertorium, identities and documents attached to the original of the deeds to avoid errors in the copy of the deed."

"Notaris sebagai seorang pejabat umum yang diangkat oleh Negara dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai seorang Notaris haruslah berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang ada, Peraturan Jabatan Notaris serta Kode Etik Notaris. Adanya gugatan yang diajukan kepada Notaris dalam hal terjadinya perbuatan melanggar hukum yang berakibat kehilangan keotentisitasan atas akta tersebut dan dinyatakan batal demi hukum mengakibatkan kerugian terhadap para pihak yang meminta dibuatkan aktanya oleh Notaris yang bersangkutan. Atas kerugian tersebut para pihak dapat menuntut ganti rugi berdasarkan ketentuan dalam pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata,dimana Notaris wajib memberikan ganti rugi berupa denda, bunga, serta biaya.Tetapi ada kalanya karena keadaan yang berada diluar kuasanya (overmacht), akta yang seharusnya disimpannya secara baik menjadi hilang ataupun rusak. Terhadap kejadian yang berada diluar kuasanya tersebut Notaris dapat melakukan pembelaan diri berdasarkan overmacht tersebut.Dalam pembuatan tesis ini penulis menggunakan metode penelitian empiris serta metode penelitian normatif, yaitu berupa penelitian kepustakaan dan melakukan riset dan wawancara.Berdasarkan kasus-kasus gugatan yang ada ternyata banyak terdapat pembatalan akta yang dibuat oleh Notaris berdasarkan perbuatan melanggar hukum dan dinyatakan menjadi batal demi hukum akibat kelalaiannya tersebut. Untuk menghindari adanya tuntutan dari pihak lain, seorang Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya haruslah memiliki sikap profesionalisme yang baik serta ditunjang dengan ilmu pengetahuan yang cukup dibidang kenotariatan dan pengalaman."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang suatu akta fidusia saham yang dibuat oleh Notaris sebagai seorang pejabat umum. Pembuatan akta jaminan fidusia saham berupa akta autentik memiliki tujuan sebagai bukti terkuat dan paling sempurna. Menjadi suatu masalah apabila perseroan terbatas dalam hal ini tidak pernah menerbitkan sertifikat saham, padahal sertifikat saham tersebut merupakan objek jaminan fidusia. Akibat dari akta fidusia saham yang dibuat oleh Notaris sebagai pejabat umum terhadap pihak ketiga tanpa adanya sertifikat saham yang diterbitkan oleh Perseroan. Penelitian ini menggunakan bentuk yuridis normatif. Tipologi penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Jenis data yang dipakai adalah data sekunder dengan sumber hukum primer dan sekunder. Serta didukung dengan beberapa wawancara bersama pihak-pihak yang ahli dan menguasai pada bidangnya. Metode analisis data penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam pembuatan akta jaminan fidusia dibutuhkan akta autentik yang dibuat oleh notaris selaku pejabat umum yang berwenang dan ketiadaan sertifikat saham mengakibatkan pihak kreditor selaku penerima jaminan fidusia tidak memiliki kekuatan untuk mengeksekusi langsung objek jaminan fidusia apabila pihak debitur atau pemberi jaminan fidusia cidera janji atau wanprestasi. Sehingga perlu adanya ketelitian dan ketegasan dari Notaris terkait pembuatan akta jaminan fidusia dan keberadaan peraturan yang lebih khusus mengenai pembuatan akta jaminan fidusia dapat lebih memberikan kejelasan terhadap fidusia saham.

---

"

"Tesis ini membahas tentang bagaimana pertanggungjawaban seorang notaris yang melakukan kelalaian atau bahkan kesengajaan dalam menjalankan jabatannya, seperti dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1168 K/Pdt/2016 dimana Notaris membuat akta yang bertentangan dengan kebenaran materiil. Permasalahan yang dibahas meliputi pertanggungjawaban Notaris terhadap akta yang dibuatnya yang bertentangan dengan kebenaran materiil dan akibat hukum terhadap akta yang dibuat notaris yang bertentangan dengan kebenaran materiil berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1168 K/Pdt/2016. Metode penelitian yang digunakan berbentuk yuridis-normatif yang bersifat deskriptif-analitis. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dengan menggunakan studi dokumen dan analisis data menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini bahwa akta yang dibuat oleh Notaris tersebut mengalami degradasi yang menyebabkan akta tersebut menjadi akta dibawah tangan dan notaris harus menghormati langkah yang dilakukan Majelis Pengawas Notaris untuk mendisiplinkan perbuatan Notaris.

---

This thesis discusses how to accountability of a notary public who commits negligence or even intentional in the conduct of his office, such as in the Decision of the Supreme Court No. 1168 K/PDT/2016 where the notary made a conflicting deed with Material truth. The issues discussed include Notary's accountability of the deed which is contrary to material correctness and the legal consequences of notarized deed that contradicts to the material truth under the verdict Supreme Court No. 1168 K/PDT/2016. The research uses a juridical-normative form of descriptive-analytical. Also using the secondary type of data by using document studies and data analysis using a qualitative approach. The results of this research that the deed was made by the notary was degraded which causes the deed to be deed under hand and notary must respect the steps conducted by the Notary Supervisory Board to discipline Notary actions."

"Proses Hibah orang tua terhadap anak seharusnya dilakukan secara itikad baik agar menghindari konsekuensi peluang penarikan hibah. Adanya peluang penarikan kembali hibah membuat tidak adanya kepastian hukum terhadap penerima hibah. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai analisis pertimbangan hakim dalam permohonan pembatalan akta pengikatan hibah orang tua terhadap anak berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu Nomor 25/Pdt.G/2019/PTA.Bn dan perlindungan bagi penerima hibah akibat kelalaian notaris dalam akta pengikatan hibah orang tua terhadap anak. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum normatif dengan Tipologi penelitian berupa penelitian eksplanatoris. Hasil analisis adalah Majelis hakim tingkat banding untuk tidak membatalkan seluruhnya putusan hakim tingkat Pertama dan cukup memperbaiki putusan yang kurang tepat dengan memberikan 1/3 harta kepada penerima hibah dan sisanya dikembalikan kepada pemberi hibah sesuai dengan Pasal 210 KHI. Perlindungan hukum penerima hibah dalam perjanjian pengikatan hibah orang tua terhadap anak dengan membuat akta hibah oleh pejabat yang berwenang dengan besarannya sesuai dengan Pasal 210 KHI. Apabila penerima hibah merupakan anak di bawah umur maka pengurusannya dapat dilakukan melalui perwakilan orang tua atau perwalian. Selain itu, penerima hibah dapat mengajukan gugatan ke pengadilan atas dibatalkannya akta hibah. Adapun saran yang dapat diberikan bahwa Hibah tidak mengenal adanya pengikatan, penulis menyarankan kepada majelis hakim untuk memerintahkan kepada para pihak segera membuat Akta Hibah. Orang tua yang ingin melakukan hibah kepada anaknya sebaiknya memahami tujuan dari hibah agar tidak terjadi penarikan hibah. Notaris dalam membuat akta hendaknya mengikuti ketentuan yang berlaku karena akta autentik yang dibuat sangat berpengaruh kepada berbagai pihak.

---

The process of parental grants to children should be carried out with good intention in order to avoid the possible consequences of withdrawing the grant. The existence of the opportunity to withdraw the grant creates no legal certainty for the recipient of the grant. The problem in this research is concerning the analysis of the judge's consideration in the cancellation application of the parental grant binding deed to the child based on the Bengkulu Religious High Court Decision Number 25/Pdt.G/2019/PTA.Bn and the legal protection for the grant recipient due to the notary’s negligence in the parental grant binding deed to the children. To answer the problems, normative legal research method is used with explanatory typology. The analysis result is that the panel of appellate degree judges does not completely cancel the decision of the first-degree judge and simply corrects the inaccurate decision by giving 1/3 of the assets to the grant recipient and returned the rest to the grantor in accordance with Clause 210 of the KHI. Legal protection of grant recipients in the agreement to bind parental grants towards the children by making a grant deed by an authorized official with the determined amount according to Clause 210 of the KHI. If the grant recipient is a minor, the arrangement can be done through parent's representative or guardian. In addition, the grant recipient could file a lawsuit to the court for the cancellation of the grant deed. As for the suggestions that can be given are that the Grant is not bindable, the author suggests to the panel of judges to order the parties to immediately make a Grant Deed. Parents who want to make grants to their children should understand the purpose of a grant so that there won’t be a withdrawal of the grant. The notary, in making a deed, should follow the applicable regulations because the making of an authentic deed is very influential to various parties."

"Penelitian ini memiliki pembahasan tanggung jawab Notaris/PPAT terhadap akta jual beli yang bertentangan dengan kehendak para pihak untuk membuat hibah, dimana sehagursnya Notaris/PPAT dapat mengkonstantir kemauan kehendak para pihak agara tidak menimbulkan kerugian kepada salah satu pihak. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana akibat Akta Notaris/PPAT yang tidak sesuai dengan keterangan para pihak yang kenyataannya tanpa diketahui oleh Notaris/PPAT dan mengenai pemberian sanksi terhadap Notaris/PPAT yang tidak menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dalam pembuatan akta autentik. Penelitian ini merupakan suatu penelitian yang berbentuk yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis. Penelitian ini merupakan suatu penelitian yang berbentuk yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis. Hasil penelitian ini dapat diketahui mengenai akta notaris bisa kehilangan keotentisitasannya jika tidak memenuhi segala syarat yang ditentukan undang-undang. Notaris walaupun sebagai seorang Pejabat Umum yang diatur menurut Undang-Undang dapat dikenakan sanksi pidana jika memenuhi unsur-unsur pelanggaran yang sudah ditentukan sebagai tindak pidana.

---

This thesis has a discussion of the responsibility of the Notary/PPAT against the sale and purchase deed that is contrary to the wishes of the parties to make a grant, where in the Notary/PPAT can constrict the willingness of the parties to cause harm to one party. The problem in this research is how it is due to the Notary/PPAT making the deed not in accordance with the statements of the parties without being known by the Notary/PPAT and regarding sanctions against Notaries/PPAT that do not uphold the principle of prudence in making authentic deeds. This research is a normative juridical research which is descriptive analysis. This research is a normative juridical research which is descriptive analysis. The results of this study can be known about the notary deed or authentic deed can lose its authenticity if it does not meet all the requirements specified by the law. Notary, even though as a General Officer who is regulated according to the Law can be subject to criminal sanctions if he fulfills the elements of the violation that have been determined as a criminal offense."

"Tesis ini mengkaji mengenai dampak pelanggaran dari kewajiban dan kode etik notaris dalam melakukan pembuatan akta karena pembuatan akta tanpa memperhatikan asas itikad baik pada Perjanjian Jual Beli (PJB) Lunas yang disertai Kuasa Menjual yang seharusnya merupakan perjanjian hutang-piutang dengan objek jaminan berupa tanah sehingga terhadap akta yang dibuat oleh notaris ER terdapat cacat dalam kehendak yang disebabkan adanya keberpihakan dari Notaris dalam mengkontatirkan akta pada perjanjian hutang piutang yang dibuat oleh penghadap P dan L sebagai Debitur, adapun pada Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 26/PDT/2018/PT YYK dalam amar putusannya majelis hakim memenangkan tuan P dan nyonya L dan membatalkan akta PJB Lunas dan Kuasa Menjual yang telah dibuat sebelumnya Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dampak pelanggaran kewajiban dan kode etik Notaris yang mengakibatkan terjadinya cacat dalam kehendak terhadap keabsahan akta dan implikasinya terhadap notaris yang bersangkutan, penelitan ini mempergunkan metode penelitian yuridis normatif, dengan analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa akta yang dibuat oleh notaris yang melakukan keberpihakan menjadi dapat dibatalkan karena terdapat cacat dalam kehendak dan tidak didasari dengan itikad baik karena perjanjian hutang piutang dibuat menjadi PJB Lunas dan Kuasa Menjual atas perbuatannya notaris mendapatkan sanksi berupa Sanksi Perdata yaitu mengganti kerugian dan perintah pengadilan untuk merubah menjadi akta hutang-piutang, serta sanksi Administrasi berupa teguran tertulis kepada notaris, untuk itu notaris seharusnya melaksanakan fungsinya untuk melakukan penyuluhan hukum, dan menjelaskan mengenai perbuatan hukum pada perjanjia, serta memberi masukan terhadap perjanjian yang akan dituangkan dengan memperhatikan asas kepantasan dan kepatutan dengan memperhatikan asas itikad baik.

---

This thesis researching the impact of violations of the obligations and notary code of ethics in making deeds due to conducting a simulation agreement in the form of making 'PJB Lunas' and also 'Kuasa Menjual' that should be a 'Hutang-Piutang' agreement with an object of agreement in the form of land so that the ER notary there is a defect in the will caused by the partiality of the Notary in worrying about the deed 'Hutang-Piutang' agreement which Mr.P and Mrs.L as the Debitor, as the Decision of the Yogyakarta High Court Number 26 / PDT / 2018 / PT YYK the decision of judges Mr.P and Mrs.L and canceling the PJB 'Lunas' deed and 'Kuasa Menjual' Authorization previously made The purpose of this study is to understand the impact of violations of the Notary's obligations and code of ethics which results in a defect in the will of the validity of the deed and its implications for the notary concerned, This research uses a normative juridical research method, with qualitative analysis. The results of this study that the deed of notary who makes partiality can be canceled because there is a defect in the will and is not based on good faith because the debt agreement is made into PJB Lunas and the Kuasa Menjual, the notary been punished in the form of Civil Sanctions that replace loss and court order to change into an akta Hutang-Piutang, and administrative sanctions in the form of a written warning to the notary, for that the notary should carry out its function to carry out legal counseling, and explain legal actions on the agreement, and provide input on the agreement to be taken into account principle of appropriateness and propriety by paying attention to the principle of good faith. "