Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam kehidupan bermasyarakat, sering kali manusia memiliki kebutuhan yang memerlukan kerja sama dengan pihak lain yang melahirkan perjanjian. Terdapat beberapa alat bukti dari perjanjian, salah satunya kuitansi sebagai alat bukti tertulis yang merupakan bukti transaksi dari penerimaan uang atas pembayaran.Tesis ini membahas mengenai kedudukan kuitansi sebagai alat bukti adanya utang piutang berdasarkan putusan hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 18/Pdt/2016/PT.Smr juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 2070 K/Pdt/2016 dan membahas dasar gugatan atas tidak dibayarnya suatu utang menurut pertimbangan hukum hakim dalam putusan tersebut.Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kedudukan kuitansi sebagai alat bukti perjanjian utang piutang, serta perbedaan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dengan menggunakan metode penelitian berbentuk Yuridis-Normatif yang menggunakan data sekunder dan tipologi penelitian deskriptif-analitis.Penelitian ini juga menganalisis dengan pendekatan kualitatif. Kedudukan kuitansi dalam putusan tersebut dapat dibenarkan adanya perjanjian utang piutang yang mendasari karena gugatan Penggugat dan hasil putusan yang menyatakan Tergugat memiliki utang.  Tidak dibayarnya suatu utang sebagaimana pertimbangan majelis hakim seharusnya merupakan gugatan wanprestasi, bukan gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana diajukan Penggugat.  Dengan demikian, alangkah baiknya jika setiap perjanjian dilakukan secara tertulis dan hakim dalam menjalankan kewenangannya harus lebih teliti dan cermat.

---

Nowadays, often times people have needs that require cooperation with other parties that lead to agreements. There are several evidences of agreement, one of which is a receipt as written evidence that is proof of the transaction from receiving money for payment.This thesis discusses the position of receipts as a proof of the existence of debt based on the Judge's decision in the Samarinda High Court's Verdict Number 18/Pdt/2016 Juncto The Supreme Court's Verdict Number 2070 K/Pdt/2016 and discusses the basis of the claim for non-payment of a debt according to the Judge's decision.This thesis aims to provide an understanding of the position of receipts as a means of proof of accounts payable agreements, as well as differences between breach of contract and tort by using juridical-normative research methods that use secondary data and descriptive-analytical descriptive typology.This study also analyzes the qualitative approach. The position of the receipt can be justified by the existence of the underlying debt agreement due to the Plaintiff's claim and the result of the Judge's decision stating the Defendant has a debt. The non-payment of a debt as considered by the Judges should be a breach of contract, not a tort as filed by the Plaintiff.  Thus, it would be better if every agreement is writtenly made and the Judge in carrying out his authority must be more thorough and careful."

"Tesis ini membahas tentang Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Pemilik Sertifikat Hak Milik Nomor 1165/R/17/Ilir (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:1729 K/Pdt/2016). Permasalahan dalam tesis ini tentang keabsahan akta jual beli yang cacat hukum, perlindungan hukum terhadap pihak ketiga sebagai pemenang lelang, dan Tanggung jawab PPAT terhadap penerbitan akta jual beli yang cacat hukum. Untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan penelitian hukum dengan pendekatan secara yuridis normatif, tipe penelitian deskriptif analitis, dan metode analisis data menggunakan pendekatan kualitatif . Berdasarkan hasil penelitian Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1729 K/Pdt/2016 yaitu akta jual beli yang tidak terpenuhinya unsur  kesepakatan kehendak dan suatu sebab yang halal.mengakibatkan akta jual beli tersebut tidak sah atau batal demi hukum sehingga dianggap tidak pernah ada perjanjian. Perlindungan hukum terhadap pihak ketiga sebagai pemenang lelang atas objek sengketa ialah hasil putusan Mahkamah Agung Nomor Republik Indonesia 1729 K/Pdt/2016 dimana pemenang lelang adalah pemilik sah atas kepemilikan tanah tersebut dengan dasar telah dikeluarkannya Risalah Lelang Nomor 10/2001 guna sebagai pendaftaran ke Kantor Tanah setempat. PPAT  bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya cacat hukum dengan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis  dan sanksi perdata berupa ganti rugi dan bunga.

---

This thesis discusses Legal Protection of Heirs as the Certificate Owner of Ownership Rights Number 1165/R/17/Ilir (Case Study Verdict of Supreme Court Number 1729 K/Pdt/2016) is about the validity of the legal deed of sale and purchase, legal protection of third parties as auction winners, and the responsibilities of PPAT for the issuance of invalid deed. To answer these problems, the research method used in this research is normative juridical with analytical descriptive research type, and the type of data used in this study is secondary data with qualitative approach. Based on the results research of the Supreme Court Republic of Indonesia decision Number 1729 K/Pdt/ 2016, sale and purchase deed which is not fulfilled the element of agreement causes invalid and legal defeact. Legal protection of third parties as auction winners over the object of the dispute is the result of the Supreme Court Republic of Indonesia decision Number 1729 K/Pdt/ 2016 where the winner is the legal owner of ownership of the land based on the issuance of Minutes of Bid No. 10/2001 for registration to the Office Local land. PPAT is responsible for the deeds that have been  made are legal defects by  administrative sanctions in the form of written warnings and civil sanctions in the form of compensation and interest."

"Dengan semakin pesatnya perkembangan globalisasi ekonomi mendesak masyarakat untuk sadar akan kepentingan perlindungan dan jaminan hukum terhadap setiap transaksinya. Agar transaksinya terlindungi adalah dengan melakukan suatu perjanjian. Perjanjian yang dilakukan oleh para pihak dapat berupa perjanjian yang dibuat dibawah tangan maupun dengan akta autentik. Penelitian ini menganalisis keabsahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dibuat dibawah tangan dan telah dilegalisasi oleh Notaris serta perlindungan terhadap pihak Pembeli dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanah yang dibuat oleh para pihak. Penulis mengidentifikasi keabsahan perjanjian pengikatan jual beli dilihat dari terpenuhi atau tidaknya syarat sah perjanjian yang didasarkan pada perjanjian pengikatan jual beli dengan dihubungkan dengan kasus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1696 K/Pdt/2016. Adapun permasalahan yang dihadapi penulis dalam tesis ini adalah mengenai keabsahan perjanjian pengikatan jual beli yang tidak ditandatangani oleh semua pihak yang berkepentingan terhadap objek perjanjian pengikatan jual beli dan perlindungan hukum terhadap pihak pembeli dalam keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode pendekatan yuridis normatif serta metode analisanya secara kualitatif dengan tipologi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Menurut hasil penelitian ini, perjanjian pengikatan jual beli tanah yang dibuat antara para pihak tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian sehingga tidak sah dan tidak mengikat para pihak. Perjanjian pengikatan jual beli ini tidak memenuhi syarat objektif perjanjian yaitu causa yang halal karena tidak semua pemilik tanah ikut menandatangani perjanjian pengikatan jual beli.

---

With the rapid development of economic globalization, people are urged to be aware of the legal protection and warranty for each transaction. In order to have the transaction protected is by having an agreement. The agreement made by each party can be in the form of private deed or an authentic deed. This study analyzes the validity of the Sale and Purchase Agreement privately made deed and that has been legalized by a Notary and the buyer protection in the Land Sale and Purchase Agreement made by each party.

The author identifies the validity of the sale and purchase agreement by the fulfillment of the legal terms of the agreement based on the sale and purchase agreement related to the case in the Decision of the Supreme Court Number 1696K/Pdt/ 2016. The problems faced by the author in this thesis are about the validity of the binding of sale and purchase agreement that is not signed by all interested parties on the object of the sale and purchase agreement and the lawful protection agreement of the buyer in the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia.

To answer those problems, the normative juridical approach method is used and the analysis method is qualitative  the typology of this research is descriptive analytics. According to the results of this study, the binding agreement on the sale and purchase of land made between the parties does not meet the legal requirements of the agreement so that it is not legal and does not bind the parties. This binding sale and purchase agreement does not fulfill the objective requirement of an agreement, which is causa yang halal, because not all landowners signed the sale and purchase agreement."

"Salah satu lembaga yang digunakan untuk memberi jaminan keamanan pada pihak Kreditur dalam agunan kredit adalah Hak Tanggungan. Salah satu ciri dari Hak Tanggungan adalah mudah dalam pelaksanaan eksekusinya. Contoh pelaksanaan eksekusi tersebut adalah dengan menggunakan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dibuat oleh Notaris. Penulisan ini akan membahas bagaimana prosedur eksekusi objek Hak Tanggungan apabila terjadi kredit macet dan keabsahan dari eksekusi Hak Tanggungan melalui Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dengan menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1513 K/ PDT/2016. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan metode pengumpulan data primer yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Untuk metode analisis yang digunakan adalah metode kualitatif.Hasil penelitian adalah pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan harus melalui penjualan di muka umum atau melalui lelang, terdapat pula eksekusi Hak Tanggungan di luar lelang. Perjanjian Pengikatan Jual Beli merupakan perjanjian obligatoir, maka keabsahannya dapat ditinjau dari ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Apabila PPJB dilaksanakan dalam rangka eksekusi Hak Tanggungan, maka untuk menentukan sah nya PPJB tersebut harus memenuhi prosedur eksekusi Hak Tanggungan dalam Pasal dalam Pasal 20 ayat (2) jo. Pasal 20 ayat (3) UUHT.

---

One of the institutions that used to give security assurances on the part of the creditor in collateral credit/loan is a Mortgage. One feature of Mortgage is easy in implementation of their execution. One of such execution is to use a Binding sale and purchase Agreements Act (PPJB) made by the notary. This thesis will elaborate how the execution procedure of Mortgage if there any problem loan and legality od Mortgage execution through sale and purchase Agreements by analyzing Supreme Court Verdict Number 1513 K/PDT/ 2016. This research using juridical normative methods with purely descriptive analytic. This study uses secondary data primary data collection method by which consist of primary law, secondary, and tertiary. For methods of analysis used is qualitative method.

The results of this research  are the Mortgage execution must pass through the sale of publicly or through an auction, there is also the Mortgage execution outside of the auction. Agreement Binding sale and purchase agreement is obligatoir, then its validity can be reviewed from the provisions of article 1320 book of civil law legislation. When implemented in order of Mortgage execution, PPJB procedures must comply with the rights of a dependent in section in article 20 paragraph (2) jo. Article 20 paragraph (3) UUHT."

"Berbeda dengan Peraturan Perundang-Undangan jenis kekayaan intelektual lainnya (Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Hak Cipta, Paten, serta Merek dan Indikasi Geografis) yang di dalamnya memiliki ketentuan atau pengaturan mengenai subjek kepemilikan kekayaan intelektual, Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang sama sekali tidak mengatur atau tidak memiliki ketentuan mengenai penjelasan subjek kepemilikan rahasia dagang, khususnya Pemilik atau Pemegang Hak Rahasia Dagang. Sedangkan, pengaturan perihal subjek kepemilikan rahasia dagang sangatlah penting guna menentukan siapakah yang berhak atas penggunaan dan penguasaan suatu rahasia dagang, dan juga merupakan elemen fundamental untuk menentukan ketepatan dan kebenaran legal standing penggugat dalam mengajukan gugatannya. Oleh karena hal tersebut, penulisan Tesis ini akan mengkaji mengenai tolok ukur Pemilik atau Pemegang Hak Rahasia Dagang, serta juga akan menganalisis Putusan Pengadilan yang telah inkracht, khususnya Pertimbangan Majelis Hakim mengenai subjek kepemilikan rahasia dagang. Tulisan ini bersifat normatif yang menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan konsep-konsep hukum, serta pendekatan komparatif dengan membandingkan peraturan perundang-undangan di beberapa negara. Simpulan yang didapat sebagai hasil penelitian ini adalah terdapat 3 (tiga) pendekatan yang dapat dijadikan sebagai tolok ukur dalam menentukan subjek kepemilikan rahasia dagang, yang terdiri dari: konsep subjek hukum, konsep teori hak milik, serta konsep subjek kepemilikan hak kekayaan intelektual jenis lainnya. Simpulan kedua adalah Pertimbangan Majelis Hakim Judex Juris dalam perkara a quo khususnya mengenai subjek kepemilikan rahasia dagang Lunpia Express merupakan pertimbangan yang salah dan keliru karena telah bertentangan dengan hukum yang berlaku.

---

In contrast to the laws and regulations on other types of intellectual property (Protection of Plant Varieties, Industrial Designs, Layout Designs of Integrated Circuits, Copyrights, Patents, also Trademarks and Geographical Indications) which contain provisions or arrangements regarding the subject of intellectual property ownership, Law Number 30 of 2000 concerning Trade Secret does not regulate or has no provisions regarding the explanation of the subject of trade secret ownership, in particular the Owner or the Right Holder of Trade Secret. Meanwhile, the regulation regarding the subject of trade secrets ownership is very important to determine who is entitled to use and control a trade secret, and is also a fundamental element in determining the appropriateness and correctness of the plaintiff's legal standing in filing his lawsuit. According to this, the writing of this Thesis will examine the benchmarks of the Owner or the Right Holder of Trade Secret, and will also analyze the verdict that has been inkracht, particularly the Judges' Consideration regarding the subject of trade secret ownership. This paper is normative which uses a statute approach, a legal concepts approach, and a comparative approach by comparing statutory regulations in several countries. The conclusion obtained as a result of this research is that there are 3 (three) approaches that can be used as benchmarks in determining the subject of trade secret ownership, which consists of: the concept of legal subjects, the concept of property rights theory, and the concept of the subject of ownership of other types of intellectual property rights. The second conclusion is the consideration of the Judex Juris Panel of Judges in the-a quo case, especially regarding the subject of ownership of the Lunpia Express Trade Secret, is an incorrect and an erroneous consideration because it contradicts with the prevailing law."

"ABSTRAKNama : Erik Eka PutraProgram Studi : Magister KenotariatanJudul : Implikasi Hukum Wanprestasi Pihak Terhadap Akta Notaris Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2294 K/Pdt/2015 Untuk mengurangi risiko wanprestasi, para pihak biasanya menuangkan perjanjian dalam suatu akta Notaris. Hal ini dikarenakan akta Notaris merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Permasalahan dalam tesis ini adalah membahas peran Notaris sebagai pejabat umum dalam penyusunan akta perjanjian dan menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2294 K/Pdt/2015, akibat hukum wanprestasi pihak terhadap Akta yang dibuat oleh Notaris. Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif . Hasil dari penelitian ini antara lain Notaris sebagai pejabat umum diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya, namun dalam menjalankan tugas jabatannya itu Notaris harus juga menerapkan asas kecermatan untuk menjaga keautentikan aktanya dan mencegah masalah di kemudian hari. Akibat hukum akta Notaris dalam wanprestasi Pihak adalah akta tersebut tetap mengikat para pihak namun dapat dimohonkan pembatalan di Pengadilan.Kata Kunci: Pembuktian Sempurna, Pejabat Umum, Wanprestasi, Asas Kecermatan.

---

ABSTRACT ABSTRACTName Erik Eka PutraMajor Master of Notarial LawTitle Legal Implication In Relation With Breach Of Contract by a party In Notarial Deed Review Of Supreme Court Stipulation Number 2294 K Pdt 2016 To mitigate the risk of breach of contract, the parties usually put the agreement in the form of notarial deed. Because the notarial deed is an authentic deed which is categorized as conclusive evidence. This thesis analyzes the role of notary as public official in agreement drafting, also analyzes supreme court stipulation number 2294 K Pdt 2016, and the legal effect of a party rsquo s breach of contract in a notarial deed. This thesis uses juridical normative methods by literature study, also uses secondary data including primary, secondary and tertiary legal sources. The result of this study are, inter alia notary as public official is given the authority by the law to draw authentic deed and other authorities, however the notary shall apply meticulous principle to keep the authenticity of the deed and to prevent upcoming problem. The Legal impact of Notary deed with breach the contract among the parties is remind binding. However the deed might be subject to annualment to the court. Keywords conclusive evidence, public official, breach of contract, meticulous principle "

"ABSTRAKPenulisan ini membahas mengenai keabsahan akta wasiat yang objeknya telah diikat dengan perjanjian pengikatan jual beli sebelum pewaris meninggal dunia serta akibat hukum dari bentuk perikatan tersebut. Akta wasiat adalah suatu akta yang memuat pernyataan kehendak terakhir seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia. Kehendak terakhir yang dimaksud adalah suatu pernyataan kehendak yang sepihak dan suatu perbuatan hukum yang mengandung suatu perbuatan pemindahan hak milik mengenai harta kekayaan si pembuat wasiat yang dituangkan dalam bentuk tertulis yang khusus, yang setiap waktu dapat dicabut dan berlaku dengan meninggalnya si pembuat wasiat serta tidak perlu diberitahukan kepada orang yang tersangkut. Sedangkan Tujuan dari perjanjian pengikatan jual beli itu sendiri adalah sebagai ikatan awal keseriusan para pihak untuk bertransaksi. Maka dari itu, perjanjian pengikatan jual beli mengikat para pihak untuk sama-sama serius dalam hal melakukan transaksi jual beli yang pada saatnya nanti keseriusan tersebut dilangsungkan dengan pelunasan serta penandatanganan akta jual beli tersebut. Menurut Pasal 996KUHPerdata, semua pemindahtanganan bahkan penjualan dengan hak membeli kembali yang dilakukan oleh pewaris atas barang yang dihibahwasiatkan selalu mengakibatkan tercabutnya hibah wasiat yang dipindahtangankan tersebut. Salah satu pemindahtanganan harta wasiat tersebut adalah dengan melakukan jual beli. Apabila sebelum pewaris meninggal dunia akan tetapi objek dalam hibah wasiat tersebut telah dilakukan jual beli, maka secara otomatis mengakibatkan tercabutnya hibah wasiat tersebut. Akan tetapi perjanjian pengikatan jual beli tidaklah sama dengan jual beli karena asas terang dan tunai dalam peralihan hak atas tanah belum sepenuhnya terpenuhi. Terang dalam hal ini berarti jual beli tersebut dilakukan di hadapan pejabat umum yang berwenang, dalam hal ini Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Sedangkan yang dimaksud dengan tunai adalah perbuatan penyerahan tanah dan pembayaran harga tanah dianggap terjadi bersamaan atau selesai pada saat itu juga.

Kata kunci: Keabsahan Akta Wasiat; Perjanjian Pengikatan Jual Beli; Pewaris Belum Meninggal Dunia

---

ABSTRACTThis thesis discusses the validity of the testament deed whose object has been bound by a sale and purchase agreement before the testator dies and the legal consequences of the form of the agreement. A deed is a deed that contains a statement of one's last will about what he wants will happen after he dies. The last intention in question is a unilateral statement of intention and a legal action that contains an act of transferring property rights to the property of the will of the testament as outlined in a special written form, which can be revoked at any time with the death of the will and no need notified to the person involved. Whereas the purpose of the sale and purchase agreement itself is as an initial bond of the seriousness of the parties to transact. Therefore, the sale and purchase agreement binding parties to be equally serious in terms of buying and selling transactions which in due course will be carried out with repayment and the signing of the sale and purchase deed. According to Article 996 of the Civil Code, all transfers and even sales with the right to repurchase carried out by the testator for goods that are consecrated always result in the revocation of the transferable will. One of the transfers of the will is by buying and selling. If before the testator dies, the object in the testament has been bought and sold, automatically resulting in the revocation of the will. However, the sale and purchase agreement is not the same as buying and selling because the principle of light and cash in the transfer of land rights has not been fully fulfilled. The light in this case means that the sale and purchase is carried out before an authorized public official, in this case the Land Deed Making Officer (PPAT). Meanwhile, what is meant by cash is the act of handing over land and payment of land prices considered to occur together or completed at that time.

Keywords: Validity of Testament Deed; Agreement on Sale and Purchase; Heir hasn't died yet.

 

"

"Tesis ini meneliti mengenai akibat hukum terhadap perjanjian pengikatan jual beli yang tidak dibacakan dan tidak diberikan salinannya. Hal ini terkait dengan kewajiban Notaris berpedoman pada Undang-Undang Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menjalankan jabatannya. Permasalahan penelitian adalah tentang tata cara pembuatan perjanjian pengikatan jual beli yang dituangkan dalam akta notaris untuk melindungi kepentingan para pihak dan Tanggung jawab Notaris atas perbuatan hukum yang dilakukannya. Metode yang digunakan adalah Yuridis Normatif, bersifat Deskriptif Analitis dan kualitatif.Hasil penelitian berkaitan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 560/K/Pdt/2016, bahwa tata cara pembuatan perjanjian pengikatan jual beli yang dituangkan dalam akta Notaris untuk melindungi kepentingan para pihak tidak tercapai, dalam hal ini Notaris tidak membacakan akta yang dibuatnya dan tidak memberikan salinan dalam jangka waktu yang lama sehingga para pihak tidak mengetahui isi akta yang sebenarnya. Pembacaan akta merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Notaris guna autentiknya akta tersebut dan atas tindakan yang dilakukan oleh Notaris dapat dikenakan dengan baik sanksi pidana, perdata maupun administratif.

---

This thesis examines the legal consequences of a Pre Sale and Purchase Agreement that is not read out and not provided a copy. This is related to a notary's obligation under the Notary Law, Notary's Code of Ethic and applicable laws and regulations in carrying out its function. The problem statement of this research regards to the making procedure of a notarial deed form of Pre Sale and Purchase Agreement that aims to protect the interest of the parties and the responsibility of the Notary for its legal acts. The method used in this writing is normative legal research that is analytical descriptive and qulitative.The result of this research is related to the Supreme Court Judgement Number 560 K/ Pdt/2016 that the making procedure of the Pre Sale and Purchase Agreement does not protect the interest of the parties, due to the Notary's failure to read out and provide a copy of the deed for an amount of time resulting to the parties unawareness of its actual content. The reading of the deed is an obligation that must be fulfilled by the Notary in order to authenticate the deed, and the actions done by the Notary may be subject to both criminal, civil or administrative sanctions."

"Bagi warga negara yang tunduk pada hukum waris perdata barat, penggugat memiliki hak untuk mendapatkan harta warisan sebagaimana dalam ketentuan hukum waris perdata barat. Hibah yang dilakukan oleh pewaris pada saat masih hidup menimbulkan permasalahan karena salah satu ahli waris merasa belum mendapatkan hak warisnya sehingga ahli waris tersebut menggugat ke Pengadilan. Hakim memutuskan untuk menolak gugatan, bahkan dalam tingkat Banding maupun Kasasi. Putusan hakim ini menimbulkan pertanyaan mengapa seseorang yang tunduk pada hukum waris perdata barat tidak berhak mendapatkan hak warisnya sesuai ketentuan. Penelitian ini menggunakan metode penelitan yuridis-normatif dan sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis serta jenis data yang digunakan adalah jenis data sekunder sedangkan untuk teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan dan studi dokumen. Hasil dari penulisan tesis ini dimaksudkan untuk memberikan saran untuk umum dan khususnya untuk praktisi hukum.

---

For citizen are subject to The Civil Code, The plaintiff having right to get the estate of inheritance as in the legal heirs civil Code. Grant made by an heir at while still alive has created problems because one of the heirs are not yet earned the right heirs and the heirs of suing to court. A judge to refuse a lawsuit, even in of appeals and Kasasi. Judicial decisions that raises the question why someone who subject to the Civil Law have no right to earned the right heirs were in line with the regulation. This research using yuridis-normatif methods and the nature of the research is descriptive analytical as well as the type of data used is the type of secondary data, the technique of collection is a study literature and study documents. The result of the writing of the thesis is intended to provide advice to the public and particularly to a practitioner of law."

"emerintah menerapkan pembatasan terhadap kepemilikan tanah di Indonesia. Pembatasan tersebut dikenakan kepada Warga Negara Asing yang berkaitan dengan hak atas tanah yang dapat dimiliki. Untuk dapat menghindari pembatasan itu, Warga Negara Asing biasanya meminjam nama Warga Negara Indonesia untuk melakukan perbuatan hukum atas tanah. Pinjam nama ini biasa dituangkan dalam suatu perjanjian dengan nama perjanjian nominee. Untuk lebih menguatkan perjanjian nominee, maka dilibatkanlah Notaris dalam pembuatannya. Berdasarkan ketentuan pada buku III KUHPerdata, perjanjian nominee dimungkinkan sepanjang memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian. Berhubung pengaturan mengenai perjanjian nominee ini belum ada di Indonesia, perjanjian jenis ini cenderung digunakan dengan maksud untuk menyeludupkan hukum. Yang menjadi pertanyaan kemudian bagaimanakah keberadaan perjanjian nominee ini ditinjau dari peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia, serta bagaimana pertanggung-jawaban Notaris yang terkait dalam pembuatan perjanjian nominee. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, bersifat deskriptif analitis dan data yang digunakan merupakan data sekunder. Perjanjian nominee yang dibuat oleh Notaris, selain melanggar ketentuan yang mengatur diri Notaris itu sendiri (UUJN dan Kode Etik Notaris) juga sangat mungkin melanggar ketentuan hukum lainnya yang berlaku di Indonesia (ketentuan hukum pertanahan, ketentuan hukum perdata, ketentuan hukum pidana dan ketentuan hukum administrasi), sehingga Notaris dapat dijatuhi sanksi sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut.

---

The government applies restrictions on land ownership in Indonesia. These restrictions are imposed to foreign nationals regarding interest in land that can be owned. To avoid such restrictions, foreign nationals are normally borrowing the names of an Indonesian citizen to carry out legal acts on land. These names borrow are normally poured into an agreement termed as the Nominee agreement. To further affirm the Nominee agreement, a Notary would be involved on its arrangements. Based upon the provisions in the Book III of the Indonesian Civil Code, the Nominee agreement is allowed as long as it complies with the legal requirements of an agreement. Since no regulation over this Nominee agreements have yet been issued in Indonesia, at many times this kind of agreement tend to be used with intent to deviate the law. The question afterwards is on how then this Nominee agreement should be viewed from any other applied regulations in Indonesia, and how is the accountability of the Notary in regards to the arrangement of the Nominee agreement. This research is a normative juridical research, are analytically descriptive and the data being used is a secondary data. The Nominee agreement of which commissioned by Notaries, besides violating the rules which govern the Notary itself (UUJN and Notary Ethics Code) are also very likely to violates other legal provisions applied in Indonesia (land law provisions, civil law provisions, criminal law provisions and administrative law provisions), thereby the Notary could be sanctioned according to those provisions.

"