Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kemitraan Pemerintah dan swasta (Public-Private Partnership) merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk menanggulangi kemiskinan. Kondisi tersebut terjadi dikarenakan pemerintah mempunyai keterbatasan sumberdaya untuk memecahkan permasalahan dimasyarakat. Program Bantuan Sosial Pangan NonTunai (BPNT) di Kabupaten Bogor menjadi salah satu bentuk kemitraan dikarenakan dalam pelaksanaan penyaluran bantuan melibatkan unsur swasta dalam pelaksanaannya yaitu PT BNI (Persero) Tbk. Beberapa kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kemitraan di Kabupaten Bogor diantaranya penyaluran bantuan yang kurang optimal, kuota kebutuhan ewarong yang belum sesuai kebutuhan, serta berbagai kendala teknis lainnya. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis efektivitas dan manfaat kemitraan antara pemerintah dan swasta dalam penyaluran bantuan sosial pangan nontunai di Kabupaten Bogor. Teori yang digunakan yaitu Efektivitas Kemitraan dari Brinkerhoff dan Brinkerhoff (2011) serta manfaat kemitraan yang dikemukakan oleh Ronald W MqQuaid (2000). Efektivitas kemitraan menggunakan dimensi akuntabilitas, nilai bisnis dan insentif, akses, serta responsivitas. Sedangkan untuk manfaat kemitraan menggunakan dimensi sumberdaya dan efektif-efisien. Penelitian menggunakan pendekatan post-positivis dengan metode pengumpulan data kualitatif menggunakan wawancara dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemitraan yang dilaksanaan antara pemerintah dan swasta dalam penyaluran bantuan sosial pangan nontunai di Kabupaten Bogor tidak sepenuhnya efektif. Hal tersebut dikarenakan dari empat dimensi tersebut hanya dimensi nilai bisnis dan insentif yang dinilai efektif terhadap kemitraan pemerintah dan swasta. Sedangkan untuk dimensi akuntabilitas, akses serta responsivitas masih terdapat kendala. Hasil yang terkait dengan manfaat kemitraan, menunjukan bahwa kemitraan yang dilaksanakan oleh kedua mitra tersebut belum menunjukan tingkat kemanfaatan yang besar karena terdapat dimensi yang tidak tercapai yaitu dimensi peningkatan kapasitas sumberdaya dan dimensi meningkatkan derajat efektivitas dan efisiensi.

---

Public-private partnerships is one of the efforts to reduce poverty. It was caused by the limitation of resources to takle this issue in society. Non-Cash Food Assistance Programe (BPNT) in Bogor Regency is one of the partnership forms owing to the involvement of the private sector during the assistance throught PT BNI (Persero) Tbk. Some challenges to be faced during the partnership term in Bogor Regency were distributing support with less of optimization, the availability of unfixed ewarong requisite and other technical challenges.

This research aims to analyse the effectivity and advantages of partnership between public and private sector in distributing social assistance in Bogor Regency. It was supported by the theory of effectiveness partnership from Brinkerhoff dan Brinkerhoff (2011) as well as advantage of partnership which was viewed by Ronald W MqQuaid (2000). The effectiveness uses accountability dimension, business and incentive value, accessibility as well as responsibility. Meanwhile, for advantage of partnership undertakes resources and  effectivity-efficiency dimension. It utilizes post-positivism approach by qualitative research design by using interview and literature review.

The result shows that the representative partnership held by the public-private sector within non-cash food assistance distribution in Bogor Regency were not fully effective. It was caused by the four dimension where only business and incentive value showing positive assessment both public and private sector. Whereas, the advantage of partnership transformed from both of them did not provide big impact due to unachieved dimension namely capacity of resource and effectivity-efficiency acceleration."

"Permasalahan pangan menjadi isu prioritas dalam pembangunan nasional mengingat dampaknya dapat mempengaruhi kondisi ketahanan pangan dan kesejahteraan rumah tangga. Permasalahan pangan di periode krisis juga menjadi tantangan bagi masyarakat untuk mengakses kebutuhan pangan pokok dengan harga yang terjangkau. Salah satu cara mengatasi permasalahan pangan dan meningkatkan daya beli masyarakat adalah dengan memberikan bantuan pangan. Penelitian ini akan menganalisis pengaruh Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) terhadap ketahanan pangan rumah tangga. Dalam penelitian ini menggunakan data cross section dari SUSENAS 2021 dengan sampel rumah tangga. Hasil analisis logistik biner menunjukkan bahwa BPNT berpengaruh positif terhadap ketahanan pangan rumah tangga. Dengan meningkatnya kesejahteraan rumah tangga secara keseluruhan melalui BPNT, pemerintah dapat mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang meliputi pencapaian SDGs, peningkatan kualitas manusia, pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dan kesejahteraan yang merata di seluruh negara. Selain itu, faktor karakteristik rumah tangga lainnya yang mempengaruhi ketahanan pangan rumah tangga antara lain gender, usia, status perkawinan, pendidikan, status bekerja kepala rumah tangga, jumlah anggota rumah tangga, tempat tinggal, kepemilikan rumah, akses kredit, dan pengeluaran rumah tangga.

---

Food security issues have become a priority in national development as their impact can affect both household food security and welfare. Accessing essential food items at affordable prices during times of crisis presents a challenge for communities. One way to address food security issues and improve the purchasing power of households is through the provision of non-cash food assistance. This study aims to analyze the influence of the Non-Cash Food Assistance Program (BPNT) on household food security. The study utilizes cross-sectional data from the 2021 SUSENAS with a sample of households. The results of binary logistic regression analysis show that BPNT has a positive effect on household food security. By improving the overall welfare of households through BPNT, the government can achieve sustainable development goals, improve human quality, foster inclusive economic growth, and promote equitable well-being throughout the country. Additionally, other household characteristics such as gender, age, marital status, education, employment status of the household head, household size, place of residence, homeownership, access to credit, and household expenditure also influence household food security."

"ABSTRAKSalah satu upaya Pemerintah Indonesia untuk mengurangi angka kemiskinan adalah melalui program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). BPNT merupakan transformasi dari program Beras Sejahtera (Rastra) yang memberikan bantuan pangan berupa beras dan telur melalui mekanisme akun elektronik. Namun, angka kemiskinan di beberapa daerah mengalami peningkatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai implementasi kebijakan program BPNT di Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan BPNT. Pendekatan  penelitian yang  digunakan  adalah  pendekatan  kuantitatif dengan paradigma Post-Positivist sedangkan teknik pengumpulan  data  yang  dilakukan menggunakan metode kualitatif melalui wawancara  mendalam dan studi pustaka. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori model rasional Khander dan Khan sebagai teori utama, subsidi, kebijakan publik, dan implementasi kebijakan publik.  Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa implementasi BPNT di Kecamatan Panjang masih belum sesuai harapan. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi tersebut meliputi kurangnya pemahaman aktor akan tugas, peraturan yang belum lengkap, kurangnya pengawasan pada tingkat kecamatan. Oleh karena itu, dibutuhkan kolaborasi antar Kementrian dalam melakukan pengawasan, menciptakan produk hukum yang lengkap, mengadakan kegiatan training dan seminar, dan meningkatkan koordinasi antara aktor kecamatan dengan petugas kelurahan.

---

ABSTRACTOne of the Indonesian government's efforts to reduce poverty is through the Non-Cash Food Assistance (BPNT) program. BPNT is a transformation of the Rice for the Poor (Rastra) program that provides food assistance in the form of rice and eggs through an electronic account mechanism. However, the poverty rate in some regions has increased. The purpose of this study is to analyze the implementation of Non-Cash Food Assistance (BPNT) in Sub-district Panjang, Bandar Lampung City and find out the factors that influence the implementation of BPNT. This research is conducted with quantitative approach, post-positive paradigm, while data collection technique using qualitative methods through in-depth interview and literature. This research uses the theory of Khander & Khan's rational model as the main theory, subsidy, public policy, and the implementation of public policy. The result shows that the implementation of Non-Cash Food Assistance (BPNT) in Sub-district Panjang is still not as expected. The factors that influence the implementation include the lack of understanding of the actor's duties, incomplete regulations, and lack of monitoring at the sub-district level. Therefore, the collaboration between ministries is needed in conducting supervision, creating complete legal products, holding training and seminar activities, improving coordination between sub-district actors and village officials."

"Penelitian ini membahas persoalan hukum yang muncul ketika kedudukan hukum kreditur separatis pemegang hak tanggungan diabaikan dalam proses kepailitan, khususnya ketika objek jaminan yang dibebani hak tanggungan dimasukkan ke dalam boedel pailit tanpa partisipasi atau pemberitahuan kepada kreditur yang bersangkutan. Fokus utama kajian ini adalah untuk menganalisis sejauh mana perlindungan hukum diberikan kepada kreditur separatis yang memperoleh hak secara sah berdasarkan hukum jaminan kebendaan, namun menghadapi hambatan dalam mengeksekusi haknya akibat tindakan kurator atau kelemahan prosedural dalam sistem kepailitan. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti permasalahan hukum yang timbul ketika gugatan lain-lain yang diajukan oleh kreditur separatis untuk mempertahankan haknya ditolak oleh pengadilan, sehingga berimplikasi pada hilangnya hak eksekutorial atas objek jaminan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, literatur hukum, serta dokumen resmi lainnya. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara perlindungan hukum yang dijanjikan secara normatif dengan kenyataan praktik di pengadilan, terutama dalam kasus ketika kurator tidak mencantumkan kreditur separatis dalam daftar piutang. Kondisi ini memperlihatkan celah hukum dan lemahnya pengawasan terhadap perlindungan hak-hak kreditur, yang seharusnya dijamin berdasarkan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan proporsionalitas.Pemenuhan kebutuhan pangan dengan gizi yang seimbang dan jumlah yang cukup merupakan salah satu dimensi dari ketahanan pangan. Penduduk di Indonesia masih mengalami hambatan dalam memenuhi kebutuhan kalori harian maupun pemenuhan asupan pangan yang layak dan beragam meskipun intervensi melalui program bantuan sosial pangan telah dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) terhadap pemenuhan kalori harian dan makronutrien pada keluarga penerima manfaat. Data yang digunakan bersumber dari modul KOR dan konsumsi pada Susenas tahun 2022. Pengukuran dampak program dilakukan di level rumah tangga, menggunakan metode Propensity Score Matching dengan algoritma nearest neighbor with caliper serta dilengkapi dengan analisis cost-effectiveness. Hasil menunjukkan bahwa di level rumah tangga secara nasional, program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) mampu meningkatkan pemenuhan kebutuhan kalori harian sebesar 47,93 kkal, meningkatkan pemenuhan karbohidrat sebesar 10,51 gram, dan meningkatkan pemenuhan protein sebesar 1,24 gram dibandingkan dengan rumah tangga dengan karakter sejenis yang tidak mendapatkan program BPNT. Pengukuran di wilayah perkotaan menunjukkan hasil bahwa program BPNT hanya memberikan dampak ke pemenuhan kalori harian dan asupan karbohidrat. Sedangkan di wilayah perdesaan, program BPNT menunjukkan hasil yang signifikan terhadap pemenuhan kalori harian maupun asupan makronutrien. Oleh karena itu, sebagai upaya meningkatkan pemenuhan kalori harian dengan pemberian asupan bergizi cukup dan seimbang, disarankan agar pemerintah secara berkelanjutan memberi edukasi kepada masyarakat terkait urgensi mengkonsumsi pangan dengan cukup dan bergizi, mempertimbangkan peningkatan jumlah bantuan pangan, menyediakan paket bahan pangan bernutrisi dengan harga terjangkau, dan lebih memperhatikan akurasi pemberian bantuan sosial pangan.

---

Fulfill the needs for food with balanced nutrition in sufficient amounts is one of the food security dimensions. Indonesia still face an obstacles in meeting their daily calorie needs as well as the fulfillment of adequate and diverse food intake despite interventions through food social assistance programs. This study aims to analyze the impact of Non-Cash Food Assistance Program (BPNT) on fulfilling daily caloric intake and macronutrients among beneficiary families. The data used are derived from KOR module and consumption in 2022 Susenas. Impact of the program is measured at household level using Propensity Score Matching method with the nearest neighbor with caliper algorithm, supplemented by cost-effectiveness analysis. Results show that at national household level, BPNT program can increase the fulfillment of daily caloric needs by 47,93 ccal, increase carbohydrate fulfillment by 10,51 grams, and increase protein fulfillment by 1,24 gram compared to similar households don’t receive BPNT program. Measurements in urban areas indicate that the BPNT program only impacts on daily caloric intake and carbohydrate intake. However, in rural areas, the BPNT program shows significant impacts on daily caloric intake and carbohydrate intake. Therefore, as an effort to enhance food security through providing sufficient and balanced nutrition, it is recommended to continuously educate the public regarding the urgency of consuming adequate and nutritious food, consider increasing the amount of food assistance, provide nutritious food packages at affordable prices, and pay more attention to the accuracy of providing food social assistance."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak program bantuan sosial lansia khususnya program keluarga harapan (PKH) dan bantuan pangan non tunai (BPNT) terhadap kesejahteraan dengan proxy pengeluaran kesehatan lansia di Indonesia. Data yang digunakan adalah data Susenas Maret tahun 2020 dengan menggunakan metode ordinary least square. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa diantara kedua skema bantuan sosial bagi lansia, PKH memiliki pengaruh signifikan yang lebih besar dibanding BPNT. Peneliti juga melakukan uji robustness guna melihat pengaruh kedua program pada karakter wilayah dan individu. PKH memiliki nilai signifikan di daerah luar jawa sedangkan BPNT memiliki nilai signifikan di daerah jawa. Dari hasil uji karakter individu didapatkan hasil bahwa PKH berpengaruh signifikan pada lansia dengan pendapatan di bawah garis kemiskinan, dengan demikian program tersebut sudah tepat sasaran. Pemerintah perlu mengoptimalkan cakupan dan meningkatkan manfaat PKH dan BPNT melalui pemetaan karakteristik wilayah serta karakter individu melalui optimalisasi interopabilitas antar data.

---

This study aims to examine the impact of elderly social assistance programs, specifically the Family Hope Program (Program Keluarga Harapan-PKH) and the Non-Cash Food Assistance (Bantuan Pangan Non-Tunai-BPNT), on well-being using the proxy of elderly health expenditures in Indonesia. The data used is from the March 2020 National Socioeconomic Survey (Susenas) and analyzed using the ordinary least squares method. The results of this research show that among the two social assistance schemes for the elderly, PKH has a significantly greater influence compared to BPNT. The researchers also conducted robustness tests to observe the effects of both programs on regional and individual characteristics. PKH shows significant value in areas outside Java, while BPNT shows significant value in the Java region. From the results of the individual characteristics test, it is concluded that PKH significantly impacts the elderly with incomes below the poverty line, thus indicating that the program is effectively targeted. The government needs to optimize the coverage and enhance the benefits of PKH and BPNT by mapping the characteristics of regions and individuals through the optimization of data interoperability."

"Studi ini mencoba mengevaluasi dampak transisi dari bantuan pangan natura ke e-voucher terhadap rasio pemenuhan kebutuhan kalori harian. Kami membahas transisi program bantuan pangan di Indonesia, yaitu dari Program Beras Sejahtera (Rastra) dalam bentuk natura menjadi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebagai program e-voucher.Data utama pada penelitian ini adalah hasil survei Badan Pusat Statistik yaitu Susenas 2017 untuk Program Rastra dan Susenas 2019 untuk BPNT. Untuk mengestimasi dampak dari kedua program, penelitian ini menerapkan metode mahalanobis distance matching (MDM) dengan algoritma Kernel matching serta dilengkapi dengan exact-matching dan regression adjustment. Pengukuran estimasi dampak dilakukan di tingkat nasional dan regional.Hasil estimasi di tingkat nasional menunjukkan bahwa program Rastra dan BPNT dapat meningkatkan rasio pemenuhan kebutuhan kalori harian masing-masing sebesar 2,4% dan 4,8%. Sementara itu, di tingkat daerah, dampak Program BPNT jauh lebih tinggi dibandingkan Program Rastra di hampir semua regional kecuali Mama-Papa yang dampaknya sangat kecil dan tidak signifikan.

---

This study tries to evaluate the impact of the transition from in-kind food assistance to e-vouchers on the ratio of meeting daily calorie needs. We discussed the transition of food assistance programs in Indonesia, namely from the Rice Welfare Program (Rastra) as an in-kind transfer to the Non-Cash Food Assistance Program (BPNT) as an e-voucher program.

The main data in this research are the survey data by the Indonesian Central Statistics Agency, namely the 2017 Susenas for the Rastra Program and the 2019 Susenas for BPNT. To estimate the impact of the two programs, this study applies the mahalanobis distance matching (MDM) method with the Kernel matching algorithm and is equipped with exact-matching and regression adjustment. Measurement of the estimated impact is carried out at the national and regional levels.

The estimation results at the national level show that the Rastra and BPNT programs can increase the ratio of meeting daily calorie needs by 2.4% and 4.8%, respectively. Meanwhile, at the regional level, the impact of the BPNT Program is much higher than the Rastra Program in almost all regions except for the Mama-Papa where the impact is very small and insignificant."

"Pemerintah menghadapi kebutuhan pembiayaan yang semakin meningkat untuk mengembangkan dan memelihara fasilitas infrastruktur. Pelayanan akan infrastruktur sering disediakan dengan defisit operasi, yang hanya ditutupi melalui subsidi, sehingga akan memberatkan pada sumber daya masyarakat (publik). Di padukan dengan sebagian besar kemampuan keuangan pemerintah yang terbatas, hal ini mendorong untuk memobilisasi modal sektor swasta untuk ikut dalam investasi di bidang infrastruktur. Terstruktur dengan tepat Kemitraan Pemerintah Swasta (KPS) mungkin akan dapat mengerakan sumber daya/modal yang sebelumnya belum dimanfaatkan sektor swasta baik ditingkat lokal, regional, atau internasional yang sedang mencari peluang investasi. Tujuan dari studi ini adalah untuk mempelajari lebih lanjut tentang Kemitraan Pemerintah Swasta terutama dalam hal struktur dan skema pembiayaanya. Dalam studi ini mengkaji dan merangkum berbagai macam dokumen yang tersedia (buku, jurnal, tesis dan lainnya) untuk lebih fokus pada struktur dan skema pembiayaan dalam Kemitraan Pemerintah dan Swasta. Kalkulasi finansial dan manajemen resiko adalah faktor utama penentu keberhasilan dalam Kemitraan Pemerintah Swasta.

---

Governments face an ever increasing need to find sufficient financing to develop and maintain infrastructure. Furthermore, infrastructure services are often provided at an operating deficit, which is covered only through subsidies, thus constituting an additional drain on public resources. Combined with most governments limited financial capacity, these pressures drive a desire to mobilize private sector capital for infrastructure investment. Structured correctly, a Public Private Partnerships (PPPs) may be able to mobilize previously untapped resources from the local, regional, or international private sector which is seeking investment opportunities. The objectives of this report is to learn more about the Public Private Partnerships especially in terms of structure and financing schemes. In this report reviewed and summarizes the available document (book, journal, thesis and other ) to focus on structure and financing schemes in public private partnership. Financial calculations and risk management is a main factor success in the public private partnerships."

"Kemiskinan menjadi salah satu isu ekonomi yang terjadi di Indonesia. Persentase kemiskinan yang terus meningkat setiap tahunnya membutuhkan kebijakan sosial. Pemerintah Indonesia segera memberikan arahan untuk merumuskan strategi nasional keuangan inklusif dan menginisiasikan perlindungan sosial terhadap masyarakat untuk menjaga kesenjangan sosial. Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Program Beras untuk Keluarga Sejahtera (Program Rastra) merupakan upaya pertama pemerintah, namun pelaksanaanya diangap tidak menyelesaikan masalah karena diangap menghamburhamburkan uang negara. Oleh sebab itu, program BLT dan Rastra segera di gantikan dengan meluncurkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada Tahun 2017 untuk menyalurkan bantuan pangan menggantikan program BLT dan Rastra yang sebelumnya ada. Dalam proses pelaksanaan BPNT, seluruh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebagai penerima BPNT, diberikan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang dapat ditukarkan dengan bahan pangan melalui Elektronik Warung Gotong Rayong, yang selanjutnya disebut E-warong. E-Warong juga, merupakan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Penelitian ini berupaya untuk menggambarkan evaluasi pelaksanaan program E-Warong sebagai bentuk Program Bantuan Pangan Non-Tunai terutama pada Provinsi DKI Jakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Peneliti menggunakan konsep CIPP (Context, Input, Process, Product) sebagaimana yang dijelaskan oleh Stufflebeam (2014). Pendekatan post-positivist peneliti gunakan dalam penelitian ini untuk mendapatkan gambaran yang utuh dan memahami kemungkinan adanya variabel-variabel lain yang belum ditemukan pada teori melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil analisis yang disajikan secara deskriptif. Penelitian ini menemukan masih adanya hambatan yang ditemukan dalam penyaluran BPNT yang memanfaatkan program berbasis teknologi, E-Warong ini. Hambatan ditemukan baik di DKI Jakarta maupun Daerah Istimewa Yogyakarta, karena disebabkan oleh beberapa alasan, seperti kesalahan data, telatnya saldo yang masuk, hingga gangguan jaringan.

---

Poverty is one of the economic issues that occur in Indonesia. The percentage of poverty that continues to increase every year requires social policies. The government certainly does not remain silent in dealing with this issue, immediately provides direction to formulate a national financial inclusion strategy and initiate social protection for the community to maintain social inequality. Direct Cash Assistance (BLT) and Rice Program for Prosperous Families (Rastra) are the government's first efforts, but their implementation is considered not to solve the problem because they are considered a waste of state money. Based on this, the BLT and Rastra programs were immediately replaced by launching Non-Cash Food Assistance (BPNT) in 2017 to distribute food assistance to replace the previously existing BLT and Rastra. In the process of implementing BPNT, all Beneficiary Families (KPM) as recipients of BPNT are given a Prosperous Family Card (KKS) which can be exchanged for food items through the Electronic Gotong Rayong Warung, hereinafter referred to as E-warong. E-Warong is also an implementation of the Electronic-Based Government System (SPBE). This thesis attempts to describe the evaluation of the implementation of the E-Warong program as a form of the Non-Cash Food Assistance Program, especially in the DKI Jakarta Province and the Special Region of Yogyakarta. Researchers used the CIPP (Context, Input, Process, Product) concept as described by Stufflebeam (2014). This CIPP evaluation model can be used to carry out formative and summative evaluations on the sustainability of a program. The post-positivist approach researchers use in this study to get a complete picture and understand the possibility of other variables that have not been found in theory through in-depth interviews and literature study. The results of the analysis are presented descriptively. This study found that there are still obstacles found in the distribution of BPNT that utilizes this technology-based program, E-Warong. Barriers were found in both DKI Jakarta and the Special Region of Yogyakarta, due to several reasons, such as data errors, late incoming balances, and network disturbances."

"Skripsi ini membahas metode pembayaran mobile payment yang terdiri dari mobile banking dan mobile money terhadap kondisi hukum, ekonomi dan sosial di Indonesia dengan menitikberatkan kepada ketidakkonkruen pendekatan hukum terhadap sistem elektronik yang mengakibatkan ketidakseimbangan di antara keduanya berkaitan dengan kondisi sosial dan ekonomi dalam penerapan masyarakat non-tunai di Indonesia untuk mengetahui sejauh mana mobile payment dapat diterima menjadi sebuah intrumen pembayaran non-tunai di Indonesia agar terciptanya perdagangan secara elektronik yang lebih mudah dan nyaman serta aman.

---

This minithesis discusses the mobile payment as payment method that consists of mobile banking and mobile money for the legal, economic and social conditions in Indonesia with an emphasis on unmacthed legal approach to the electronic system which resulted in an imbalance between them relating to the social and economic conditions in the application of cash less society in Indonesia to determine the extent to which mobile payment can be accepted as a non-cash payment instruments in Indonesia for the creation of electronic commerce easier and comfortable as well as safe."

"Laporan Global Innovation Index (GII) Tahun 2022 menempatkan Indonesia di peringkat 75 dari 132 negara. Rendahnya peringkat Indonesia pada Global Innovation Index (GII) tersebut dipengaruhi oleh beberapa indikator, salah satunya masih rendahnya anggaran penelitian dan pengembangan (litbang) terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Atas kondisi tersebut, sebelumnya pada tahun 2019 Lembaga Ilmu Pengatahuan Indonesia sebagai salah satu Lembaga litbang di Indonesia mempunyai kebijakan untuk melakukan Kemitraan Pemerintah dan Swasta sebagai alternatif untuk mendapatkan pendanaan riset. Salah satu upaya yang dilakukan adalah Kemitraan dengan PT Dyandra Promosindo dalam pengelolaan Kebun Raya yang ditandatangani pada Desember 2019. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dari kemitraan tersebut dengan memfokuskan pada Kebun Raya Bogor didasarkan pada kompleksitas dalam pengelolaannya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan paradigma post positivis dengan teknik pengumpulan data kualitatif menggunakan studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, kemitraan tersebut termasuk dalam Kemitraan Pemerintah dan Swasta (Public Private Partnership) dengan mendasarkan pada dimensi peran dan tanggung jawab pemerintah dan swasta, kontrak kerjasama yang dilakukan, pengalihan tugas dan fungsi layanan serta risiko, sistem manajerial pelayanan dan inovasi pelayanan oleh swasta; kedua, Kemitraan tersebut belum sepenuhnya efektif ditinjau dari dimensi manfaat kerjasama bagi para pihak di tahun 2020-2021 yang disebabkan pandemi Covid-19, jangka waktu kerjasama yang singkat dan dari dimensi komunikasi ditingkat teknis pengelolaan konservasi tumbuhan.

---

The 2022 Global Innovation Index (GII) report places Indonesia in 75th place out of 132 countries. Indonesia's low ranking on the Global Innovation Index (GII) is influenced by several indicators, one of which is the low research and development (R&D) budget relative to Gross Domestic Product (GDP). Due to these conditions, previously in 2019 the Indonesian Institute of Sciences as one of the R&D Institutions in Indonesia had a policy of conducting Public and Private Partnerships as an alternative to obtaining research funding. One of the efforts made is the Partnership Cooperation with PT Dyandra Promosindo in the management of the Botanical Gardens which was signed in December 2019. This study aims to determine the implementation of the partnership cooperation by focusing on the Bogor Botanical Gardens based on the complexity of its management. This research was conducted using a post-positivist paradigm with qualitative data collection techniques using literature studies and in-depth interviews. The results of the study show that first, the partnership is included in the Public Private Partnership based on the dimensions of the roles and responsibilities of the government and the private sector, the cooperation contracts carried out, the transfer of duties and functions of services and risks, the service managerial system and service innovation by the private sector; secondly, the Partnership is not yet fully effective in terms of the benefits of cooperation for the parties in 2020-2021 due to the Covid-19 pandemic, the short period of cooperation and from the aspect of communication at the technical level in the management of plant conservation."