Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Automatic Exchange of Information (AEoI) yang diusul oleh negara-negara yang tergabung dalam G20 dan OECD ditujukan untuk mengatasi bentuk penghindaran maupun penggelapan pajak pada negara yang terkenal akan tax haven. Penelitian ini membahas dua rumusan permasalahan, yaitu pengaturan kebijakan terkait prinsip rahasia bank di Indonesia, Swiss dan Singapura dan dampak pengaturan Automatic Exchange of Information perpajakan terhadap prinsip rahasia bank yang diatur di Indonesia, Swiss, dan Singapura. Metode penelitian yang digunakan, yaitu penelitian yuridis-normatif dengan melakukan kajian terhadap penerapan teori-teori dan norma-norma hukum terhadap implementasinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan prinsip rahasia bank di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Di Swiss, pengaturan prinsip rahasia bank diatur Federal Law on Banks and Saving Banks 1934 dan beberapa yurisprudensi. Di Singapura, pengaturan prinsip rahasia bank diatur dalam Banking Act Chapter 19 (Revised Edition 2008). Adapun dampak dari kebijakan AEoI terhadap rahasia bank di Indonesia, Swiss, dan Singapura mengakibatkan adanya perubahan karakteristik rahasia bank, wewenang otoritas pajak dalam pembukaan rahasia bank dan jangkauan keberlakuan nasabah selaku subjek yang dituju. Peneliti menyarankan perlu dilakukan perubahan ketentuan mengenai karakteristik subjek pelapor entitas yang wajib dilaporkan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2a) PMK No. 19/PMK.03/2018 agar pengaturan subjek pelapor yang dituju ditentukan secara tegas, sehingga tidak dikenakan kepada subjek pelapor yang merupakan nasabah domestik yang tidak memiliki domisili selain di negara Indonesia.

---

Automatic Exchange of Information (AEoI) proposed by countries incorporated in the G20 and OECD aimed at overcoming forms of avoidance and tax evasion in countries that are known for tax havens. As for countries that are AEoI participating countries, including Indonesia, Switzerland and Singapore. This study discusses two formulation of the problem, namely policy arrangements related to the principles of bank confidential in Indonesia, Switzerland and Singapore and the impact of the regulation of Automatic Exchange of Information taxation on the secret principles of regulated banks in Indonesia, Switzerland and Singapore. The research method used is juridical-normative research by conducting a study of the application of theories and legal norms to their implementation.

The results of the study indicate that the regulation of the principle of bank confidential in Indonesia is regulated in Law Number 7 of 1992 amanded by Law Number 10 of 1998 concerning Banking and Law Number 21 of 2008 concerning Islamic Banking. In Switzerland, the regulation of the principle of bank confidential is regulated in Federal Law on Banks and Savings Banks 1934 and several jurisprudences. In Singapore, regulation of the principle of bank secrecy is regulated in Banking Act Chapter 19 (Revised Edition 2008). The impact of the AEoI policy on bank secrets in Indonesia, Switzerland, and Singapore has resulted in changes in the banks secret characteristics, the authority of the tax authority in opening bank secrets and the range of customer validity as the intended subject.

The researcher suggests that changes in provisions regarding the characteristics of the reporting subject must be carried out which must be reported as stipulated in Article 19 paragraph (2a) PMK No. 19/PMK.03/2018 so that the intended subject matter of the reporting subject is determined so that it is not imposed on the reporting subject who is a domestic customer who does not have a domicile other than in the country of Indonesia."

"ABSTRAKIndonesia telah berkomitmen dan mengimplementasikan pertukaraninformasi keuangan secara otomatis untuk kepentingan perpajakan berdasarkanCommon Reporting Standard (CRS) melalui disahkannya Perppu No. 1 Tahun2017 Tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan, yangmemberikan dampak dihapuskannya ketentuan tentang rahasia bank. Hal yangpenting untuk diperhatikan adalah pengaturan tentang pengecualian rahasia bankuntuk pertukaran informasi keuangan secara otomatis di Indonesia, Swiss danSingapura, kelebihan dan kekurangannya pengaturannya di Indonesia sertakaitannya dengan hak privasi nasabah bank.Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan jenis data yangdigunakan adalah data sekunder. Berdasarkan sifatnya, penelitian yang dilakukanadalah penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studikepustakaan untuk mengumpulkan dan menyusun data yang berhubungan denganmasalah yang diteliti. Dalam penulisan ini menggunakan logika deduksi yaknimenarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadappermasalahan konkret yang dihadapi. Analisis dilakukan dengan pendekatanperundang-undangan dan pendekatan perbandingan.Hasil dari penelitian ini adalah pengaturan rahasia bank dalam rangkapertukaran informasi keuangan secara otomatis (automatic exchange of financialaccount information) di Indonesia, Swiss dan Singapura berdasarkan CRS yangtelah disusun oleh Organization for Economic Cooperation and Development(OECD) di mana pada ketentuannya mengatur adanya pelanggaran pidana dengansanksi yang telah ditetapkan dalam undang-undang; pengaturan rahasia bank dalamrangka pertukaran informasi keuangan secara otomatis yang berupa Perppu diIndonesia menjadi kelemahan dalam pengaturan pertukaran informasi keuangansecara otomatis, hal ini berbeda dengan Swiss dan Singapura yang sudah diaturdalam Undang-Undang tersendiri; hak privasi keuangan nasabah bisa dikecualikanuntuk kepentingan umum seperti dalam hal pajak asalkan tata cara danpelaksanaannya dilakukan secara proporsional, tidak membebani rakyat dan tetapdapat menjaga stabilitas perekonomian negara terutama kemajuan perekonomian dibidang perbankan.

---

ABSTRACTIndonesia has committed and implemented an automatic exchange offinancial information for tax purposes under the Common Reporting Standard(CRS) through the adoption of Perppu No. 1 Tahun 2017 Tentang Akses InformasiKeuangan untuk Kepentingan Perpajakan, which resulted to the abolition ofprovisions for bank secrecy. The highlight is the exception to banking secrecyregulation for automatic exchange of financial information in Indonesia,Switzerland and Singapore, the cost and benefit of its arrangements in Indonesiaand its relation to the privacy rights of bank customers.This research is normative law research using secondary data. Based on itsnature, it is descriptive research purposed. Data collection processes wereconducted by literature study to collect and arrange data related to the problem. Thispaper applied deduction logic, general conclusions to concrete problems. Theanalysis approach consisted of two methods, legislation and comparative.The results of this study are bank secrecy regulations related to automaticexchange of financial information in Indonesia, Switzerland and Singapore basedon CRS designed by Organization for Economic Cooperation and Development(OECD) in which its provisions govern the existence of criminal offenses withpunishments set out in the law; Indonesia bank secrecy regulations related toautomatic exchange of financial account information accounted to Perppu inIndonesia which caused susceptibility to this automatic exchange arrangement. Thisis in contrast to Switzerland and Singapore which are set out in a separate law;customer's financial privacy rights can be exempted for public interest in case oftax procedure, proportionally implemented without overlaid people, and able tomaintain the stability of the country's economy, especially economic developmentin banking."

"Skripsi ini membahas perbandingan pengaturan mengenai rahasia bank di Singapura dan Swiss dengan metode penelitian yuridis normatif, dimana akan dibahas mengenai dua hal. Yang pertama adalah perbedaan sanksi antara penganturan rahasia bank di Indonesia, Swiss, dan Singapura, sementara yang kedua adalah mengenai pengaturan pengecualian rahasia bank di Indonesia, Swiss dan Singapura. Rahasia bank merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan, data, dan hal lainnya dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan tidak boleh secara terbuka diungkapkan kepada pihak masyarakat tanpa perizinan. Peraturan di Indonesia mengizinkan pembukaan rahasia bank dengan beberapa pengecualian, seperti halnya dengan Singapura dan Swiss. Hal lainnya dari rahasia bank bersifat relative karena rahasia dapat dibuka dengan beberapa pengecualian yang telah diatur dalam perundang-undangan Indonesia, Swiss dan Singapura. Dengan demikian, rahasia bank di Indonesia, Swiss, dan Singapura memiliki beberapa persamaan dan perbedaan dari berbagai segi. Hasil penelitian menyarankan diadakannya suatu revisi terhadap Undang-Undang Perbankan dan diperlukannya penambahan pada bagian kerahasiaan Bank.

---

This thesis emphasizes on a comparison of bank secrecy provisions between Indonesia, Singapore and Switzerland with a normative juridical research method. In doing so, this thesis will focus on two issues, namely i a comparison of bank secrecy provisions as regards sanctions between Indonesia, Singapore and Switzerland, and ii a comparison of bank secrecy provisions as regards exceptions to disclosed bank secrecy. Bank secrecy is everything related to finance, data and other matters of bank customers in the ordinary course of banking that should not be publicly disclosed to the public without a permit. Regulations in Indonesia allow the disclosing of bank secrecy under certain circumstances which are already stipulated under the law, as is the case with Singapore and Switzerland. Bank secrecy is based on a relative theory because it may be disclosed with exceptions that are stipulated under the regulations of Indonesia, Singapore and Switzerland. Furthermore, the bank secrecy regulations in Indonesia, Switzerland and Singapore have several similarities and differences if seen from various aspects. The results of the study suggest that the Indonesian government needs to revise and add additional regulations regarding bank secrecy."

"Pertukaran informasi terkait dengan perpajakan antar negara merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh berbagai negara untuk mencegah dan mengatasi berbagai bentuk penghindaran dan penggelapan pajak, salah satunya adalah berdasarkan ketentuan Automatic Exchange of Information in Tax Matters (AEOI) yang akan segera berlaku mulai tahun 2017 mendatang. Penerapan ketentuan AEOI tersebut di Indonesia berkaitan dengan aturan yang mengatur mengenai kerahasiaan bank yang berlaku bagi bank di Indonesia dimana informasi keuangan nasabah dilindungi sebagai rahasia bank. Penelitian ini bertujuan untuk membahas permasalahan yang terkait dengan hal tersebut yaitu Pertama, menganalisis akibat hukum yang ditimbulkan dari penerapan ketentuan AEOI di Indonesia terkait dengan ketentuan mengenai rahasia bank berdasarkan UU Perbankan yang berlaku di Indonesia dan Kedua, menganalisis mengenai akibat penerapan ketentuan AEOI bagi Bank Umum di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan Yuridis Normatif, penelitian yang dilakukan dengan mendasar kepada kepustakaan atau data sekunder dengan menganalisis akibat hukum dari penerapan ketentuan AEOI berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terkait dengan kerahasiaan bank. Metode penelitian dengan tahap pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan wawancara. Metode analisis data yang digunakan adalah normatif kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah, Pertama, ketentuan yang mengatur mengenai rahasia bank di Indonesia tidak dapat dikesampingkan dengan diberlakukannya ketentuan pertukaran informasi perpajakan antar negara berdasarkan ketentuan AEOI. Pembukaan rahasia bank untuk kepentingan penerapan AEOI harus berdasarkan persetujuan dari nasabah. Kedua, akibat dari penerapan ketentuan AEOI di Indonesia bagi bank umum adalah bank umum memiliki kewajiban untuk melakukan pelaporan kepada otoritas pajak di Indonesia atas nasabahnya yang tunduk pada ketentuan AEOI dengan melakukan uji tuntas untuk menentukan nasabahnya yang termasuk dalam kategori nasabah yang wajib untuk dilaporkan.

---

Exchange of information related to taxation between nations is an effort taken by countries to prevent and to overcome tax avoidance and tax evasion schemes, one of them based by provisions set out in Automatic Exchange of Information in Tax Matters (AEOI) which will come into force as of 2017. The implementation of AEOI in Indonesia will be closely related to banking secrecy regulations which binding for banks in Indonesia whereas consumer privacy is safeguarded as bank secrecy.

This study aims to discuss issues related to the implementation, First, to analyze the legal consequences arising from the implementation of AEOI in Indonesia in relation with banking secrecy regulations based on Banking Law in Indonesia, and Second, to analyze the consequences of the implementation of AEOI for commercial bank in Indonesia.

The study method is judicial normative approach, based on research conducted by the library or secondary data by analyzing the legal consequences of the implementation of AEOI subject to law and regulations prevailing in Indonesia related to bank secrecy. The research method with data collection phase used is literature study and interviews. Data analysis method used in this study is normative qualitative.

This study concluded that, First, the implementation of AEOI in Indonesia shall not set aside regulations concerning bank secrecy as regulated in Banking Law. Lifting of bank secrecy due to exchange of information based on AEOI shall required customer consent. Second, as a result of the implementation of AEOI in Indonesia for commercial have an obligation to do the reporting to the tax authorities in Indonesia for customer subject to the provisions of AEOI by conducting due diligence to determine its customers which are included in the category of accounts that are required to be reported."

"ABSTRACTSkripsi ini bertujuan untuk menganalisis dengan pendekatan kualitatif normatif tentang penerapan Pertukaran Informasi Keuangan Secara Otomatis untuk mengungkapkan kerahasiaan bank untuk keperluan perpajakan di Indonesia. Sebelumnya, telah ada pengecualian untuk bank secrey untuk keperluan perpajakan dalam undang-undang perbankan yaitu Pasal 41 ayat (1) UU No. 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan dan Pasal 42 ayat (1) UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Namun, sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses ke Informasi Keuangan untuk Tujuan Tujuan Perpajakan bersama dengan PMK 70 / PMK.03 / 2017 sebagaimana telah diubah oleh PMK 19 / PMK.03 / 2018, ketentuan kerahasiaan bank dalam Undang- undang Perbankan dianggap tidak berlaku lagi. Skripsi ini menganalisis jika ada hambatan nyata yang diperoleh Direktorat Jenderal Pajak dan Otoritas Jasa Keuangan dan sektor Perbankan dalam melaksanakan Pertukaran Informasi Keuangan Secara Otomatis dalam hal pengungkapan kerahasiaan bank dan apakah Pertukaran Informasi Keuangan Secara Otomatis telah efektif dalam atau tidak. mengungkapkan kerahasiaan bank untuk tujuan perpajakan sejak penerapan kebijakan ini dimulai pada bulan September 2018. Dalam kesimpulan, setelah berlakunya UU No. 9 tahun 2017 dan No. 70 / PMK.03 / 2017 sebagaimana telah diubah dengan No. 19 / PMK.03 / 2018, permintaan tertulis kerahasiaan bank diatur dalam undang-undang Perbankan untuk mendapatkan data keuangan nasabah bank tidak lagi dianggap sah. Namun, untuk Informasi dan Bukti Informasi (IBK), menurut Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-16 / PJ / 2017, Direktorat Jenderal Pajak masih harus membuat permintaan tertulis. Penulis merekomendasikan, baik Direktorat Jenderal Pajak dan Otoritas Jasa Keuangan perlu melindungi keamanan dan kerahasiaan data nasabah bank sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan, Peraturan dan Perjanjian Internasional dengan hanya mengizinkan Direktorat Jenderal Pajak tertentu yang dapat mendapatkan akses ke informasi keuangan pelanggan dan Bank harus melakukan sosialisasi dalam mengirim laporan sesuai dengan pedoman Standar Pelaporan Umum untuk mencegah revisi yang bisa menyebabkan ketidakefisienan.

---

ABSTRACTThis thesis aims to analyze with normative qualitative approach about the implementation of Automatic Exchange of Information (AEoI) in order to disclose bank secrecy for taxation purposes in Indonesia. Previously, there have been exceptions to bank secrey for taxation purposes inside Banking laws which are Article 41 paragraph (1) Law No. 7 year 1992 as Amended by Law No. 10 year 1998 about Banking and Article 42 paragraph (1) Law No. 21 year 2008 about Sharia Banking. However, since the enactment of Law Number 9 of 2017 concerning the Establishment of Government Regulations in Lieu for Law Number 1 of 2017 concerning Access to Financial Information for the Purposes of Taxation Purposes along with PMK 70/PMK.03/2017 as amended by PMK 19/PMK.03/2018, the bank secrecy provisions in Banking Laws have been waived. This thesis will provide an analysis if there are any real obstacles obtained from the banking sector, Directorate General of Taxes and the Financial Services Authority and Banking sector in carrying out AEoI in regards to disclosure of bank secrecy and whether or not AEoI has been effective in disclosing bank secrecy for taxation purposes since the implementation of this policy began in September 2018. In conclusion, eversince the enactment of Law No. 9 year 2017 and No. 70/PMK.03/2017 as Amended by No. 19/PMK.03/2018, the written request of bank secrecy regulated inside Banking laws to obtain financial data of bank customers is no longer considered as valid. However, for Information and Evidence of Information (IBK), according to Directorate General of Taxes Circular Letter Number SE-16/PJ/2017, Directorate General of Taxes still have to make a written request. The author recommends, both the Directorate General of Taxes and the Financial Services Authority need to protect the security and confidentiality of customer data in accordance with the provisions of the Taxation Laws, Regulations and International Agreements by allowing only certain Directorate General of Tax officials that can get access to customers financial information and The banks have to socialize in sending reports in accordance with the Common Reporting Standard guidelines to avoid revision for efficiency."

"ABSTRACTAs one of the fundamental principles in the banking industry, bank secrecy has become very important to note. On the other hand, the rise of unlawful financial practices mostly hides behind its principle. By then, on 2015 Government of Indonesia ratifies the automatic exchange of information AEOI for tax purposes in order to prevent such practices. The purpose of this study is to analyse on banking secrecy and Automatic Exchange of Information. This Juridical Normative study will provide principles that must be considered about bank secrecy and the importance of these principles in supporting the banking industry. Several data that encourage the ratification of international treaties on the exchange of information automatically will also be alluded to in this thesis. The method used in this research is normative research. This study will ultimately provide conclusions related to the research problem within regards to the ratification of the provisions of AEOI, and of course give advice what can be done by government in the future to protect the banking industry.

---

ABSTRACTSebagai salah satu prinsip penting dalam menunjang industri perbankan, rahasia bank sangatlah penting untuk diperhatikan. Namun demikian, maraknya praktek-praktek yang melawan hukum juga bersembunyi dibalik prinsip tersebut. Pada tahun 2015, Pemerintah Indonesia melakukan ratifikasi kepada ketentuan pertukaran informasi secara otomatis AEOI untuk kepentingan perpajakan demi mencegah praktek-praktek tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pengaturan rahasia perbankan dan pertukaran informasi secara otomatis. Penelitian dengan metode Juridical Normative ini akan menyampaikan prinsip-prinsip yang harus diperhatikan mengenai rahasia bank dan pentingnya prinsip tersebut dalam menunjang industri perbankan. Beberapa data yang mendorong diratifikasinya perjanjian internasional mengenai pertukaran informasi secara otomatis juga akan disinggung dalam penelitian ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penlitian normatif. Penelitian ini pada akhirnya akan memberikan kesimpulan terkait rumusan masalah dengan diratifikasinya ketentuan pertukaran informasi tersebut, dan tentunya memberikan saran apa saja yang dapat dilakukan pemerintah kedepanya demi kelancaran industri perbankan."

"ABSTRACTPenelitian ini membahas mengenai suatu kebijakan baru terkait dengan kerahasiaan perbankan, yaitu pertukaran informasi keuangan secara otomatis untuk tujuan perpajakan Automatic Exchange of Information. Penelitian ini menganalisis persiapan yang dilakukan oleh lembaga keuangan khususnya perbankan dalam menghadapi kebijakan pertukaran informasi keuangan secara otomatis. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis tantangan apa saja yang dihadapi lembaga perbankan terkait dengan persiapan kebijakan pertukaran informasi keuangan secara otomatis. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan teknik analisis data kualitatif. Hasil dari penelitian ini terkait dengan persiapan Bank adalah, terdapat beberapa persiapan yang telah dilakukan oleh lembaga keuangan dalam hal ini Bank yaitu, melakukan benchmarking antar sesama Bank, melakukan identifikasi nasabah, serta menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu kebijakan pertukaran informasi keuangan secara otomatis juga memiliki beberapa tantangan yang dhadapi oleh Bank yaitu, prosedur identifikasi nasabah yang rumit, Bank harus membuat laporan untuk beberapa negara yang warga negaranya terdaftar sebagai nasabah yang wajib dilaporkan di Bank yang bersangkutan, besarnya compliance cost untuk melaksanakan kewajiban baik dari sisi fiscal cost, time cost, dan psychological cost, dan tantangan lainnya adalah adanya kewajiban tambahan yang dibebankan kepada Bank yaitu terkait pelaporan nasabah domestik.

---

ABSTRACTThis research discusses about a new policy related to Bank secrecy, that is Automatic Exchange of Financial Information in Tax Matters. This research will focus on Bank rsquo s preparation in Relation with Automatic Exchange of financial Information in Tax Matters. In addition, this research also discusses the challenges faced by bank, related to the preparation. The research method used in this study is descriptive qualitative with qualitative data analysis technique. The result of this research shows that there are some preparations that have been done by Bank which are, performing benchmarking among fellow banks, performing due diligence process, especially customer identification, and submitting report to the Financial Services Authority. In addition, Automatic Exchange of financial Information in Tax Matters policy also poses several challenges faced by Bank that are, complicated customer identification procedures, the requirement of report by the banks to several countries whose resident are registered as customers, the huge amount of compliance cost to implement this policy in terms of fiscal cost, time cost, and psychological cost, and the existence of aditional mandatory imposed to the Bank, related to the reporting of domestic customers."

"ABSTRAKPenelitian ini mengangkat permasalahan penghindaran pajak yang sering terjadi pada berbagai negara yang disebabkan oleh perusahaan multinasional yang melakukan praktik BEPS dan ketidakpatuhan wajib pajak dalam negeri yang menyimpan asetnya di negara yang memiliki tarif pajak rendah atau bahkan nihil. Pemilihan negara Singapura ditentukan berdasarkan posisinya sebagai negara Tax Haven menyebabkan banyak wajib pajak Indonesia yang menempatkan asetnya di Singapura sehingga menggerus basis data perpajakan Indonesia. Multilateral Competent Authority Agreement merupakan perjanjian yang sudah disepakati oleh Singapura untuk melaksanakan AEOI dengan Indonesia mulai September 2018, karenanya penting untuk melihat persiapan dari masing-masing negara dalam memenuhi persyaratan OECD. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dan wawancara mendalam terhadap key informant. Hasil dari penelitian ini Indonesia telah memenuhi sebagian besar persyaratan terkait pelaksanaan AEOI berdasarkan standar OECD, namun terkait dengan sistem IT Indonesia masih dalam proses persiapan dan belum selesai. Sementara Singapura sudah memiliki sistem IT yang siap digunakan beserta dengan format pelaporan yang disyaratkan oleh OECD. Penelitian ini juga membahas mengenai faktor yang menyebabkan keterlambatan penerapan AEOI, seperti kesulitan dalam pengendalian mutu informasi keuangan, kesulitan dalam mendata koperasi yang berada di ekonomi informal, penentuan skala prioritas, jumlah sumber daya manusia yang terbatas. Hasil ketiga dari penelitian ini membahas mengenai cara agar persiapan dapat berjalan lebih cepat, yaitu meningkatkan pengetahuan SDM milik DJP, menyederhanakan persiapan sistem IT dan meningkatkan sosialisasi kepada lembaga keuangan.

---

ABSTRACTThis research raises the issue of tax evasion that often occurs in various countries caused by multinational companies that practice BEPS and non taxpayer compliance in the country that stores its assets in countries that have low tax rates or even nil. Singapore 39 s state election is determined by its position as a State Tax Haven causing many Indonesian taxpayers to place their assets in Singapore to undermine Indonesia 39 s taxation database. The Multilateral Competent Authority Agreement is an agreement agreed upon by Singapore to implement AEOI with Indonesia starting September 2018, therefore it is important to look at the preparation of each country in meeting OECD requirements. This research uses qualitative approach. Data were collected through literature studies and in depth interviews of key informants. The results of this study Indonesia has fulfilled most of the requirements related to the implementation of AEOI based on OECD standards, but related to IT systems Indonesia is still in the process of preparation and not yet completed. While Singapore already has a ready to use IT system along with the reporting format required by the OECD. This study also discusses the factors that cause delays in the implementation of AEOI, such as difficulties in financial information quality control, difficulty in registering cooperatives located in the informal economy, priority scale determination, limited number of human resources. The third result of this study discusses how to make preparations run faster, increasing the DGT 39 s HR knowledge, simplifying the preparation of IT systems and increasing socialization to financial institutions. "

"[Implementasi kebijakan kerahasiaan bank untuk tujuan perpajakan merupakan salah satu elemen penting dalam rangka peningkatan kepatuhan Wajib Pajak.Penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi pustaka dan wawancara mendalam ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi akses informasi perbankan untuk tujuan perpajakan di Indonesia dan Singapura, serta menguraikan berbagai permasalahan yang dihadapi di dalam implementasinya di Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukkanbahwa implementasi kebijakan kerahasiaan bank untuk tujuan perpajakan di Indonesia sebagaimana tidak sepenuhnya sesuai dengan tujuan diterapkannya kedua undang-undang tersebut, namun demikian, hal serupa tidak terjadi di Singapura. Hal ini karena dalam implementasinya di Indonesia masih terdapat hambatan terkait dengan (i) ketidakselarasan dan perbedaan intrepretasi dasar hukum (legal basis) yang mengatur; (ii) belum adanya Standar OperasionalProsedur (SOP) terkait akses informasi perbankan untuk tujuan perpajakan yang dibuat secara detail; (iii) belum adanya jaminan terhadap perlindungan hak-hak Wajib Pajak; dan (iv) tingkat ego-sektoral lembaga yang masih tinggi., Implementation of the policy of bank secrecy for tax purposes is one of the important elements in order to increase tax compliance. The research used a qualitative approach to data collection techniques such as literature and in-depth interviews aimed to explain the implementation of access to bank information for tax purposes in Indonesia and Singapore, as well as outlining the various problems encountered in the implementation in Indonesia. The results of thisresearch shows that the implementation of the policy of bank secrecy for tax purposes in Indonesia as it is not fully in accordance with the purpose of the implementation of the statutes, however, the same thing does not happen in Singapore. This is because there are obstacles associated with (i) inconsistencies and differences in interpretation of the legal basis were set up; (ii) the absence of Standard Operating Procedures (SOPs) regarding access to bank information for tax purposes are made in detail; (iii) the absence of a guarantee of protection of the rights of Taxpayers; and (iv) the high level of ego-sectoral due to the implementation in Indonesia]"

"Pemberlakuan Automatic Exchange of Information AEoI dan Foreign Account Tax Compliance Act FATCA di Indonesia bertujuan meningkatkan pemasukan pajak bagi Indonesia dan negara mitranya dengan menggunakan informasi keuangan milik masyarakat. Karena diberlakukan secara bersamaan, harus dipahami persamaan dan perbedaan antara AEoI dan FATCA. Selain itu harus diamati bagaimana AEoI dan FATCA akan berdampak pada kegiatan perbankan di Indonesia. Penelitian ini merupakan suatu penelitian yuridis normatif dengan metode pengumpulan data berupa studi pustaka dari bahan hukumprimer, sekunder dan tersier. Dikembangkan dari basis yang sama, yakni Intergovernmental Agreement Model 1 FATCA IGA Model 1 , menjadikan AEoI dan FATCA memiliki beberapa persamaan dan perbedaan. Persamaan tersebut diantaranya latar belakang dan tujuan pembentukan, media serta sifat pemberlakuan, klasifikasi lembaga jasa keuangan yang terlibat serta informasi yang wajib dilaporkan. Adapun perbedaannya antara lain, subjek yang terlibat, objek yang wajib dilaporkan, prosedur pemberlakuan, peran dan keterlibatan negara, sanksi dan kondisi penerapan di Indonesia. AEoI dan FATCA memberikan dampak pada kegiatan dalam industri perbankan Indonesia. Adanya kewajiban untuk melaporkan informasi keuangan nasabah membuat berubahnya ketentuan mengenai akses rahasia bank untuk kepentingan perpajakan. Perubahan ini membuat Direktorat Jenderal Pajak memiliki akses rahasia bank secara langsung. Perubahan ketentuan rahasia bank ini dapat pula mengganggu fungsi intermediasi dalam perbankan. Nasabah yang tidak nyaman dengan ketentuan ini berkemungkinan melakukan capital flight atau terjadi banking panic yang dapat mengganggu kesehatan perbankan. Penerapan AEoI dan FATCA harus menjadi perhatian bagi stakeholder di bidang perbankan. Bank juga harus mempersiapkan solusi untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat seiring dengan perubahan ketentuan akses rahasia bank untuk kepentingan perpajakan.

---

The enactment of the Automatic Exchange of Information AEoI and the Foreign Account Tax Compliance Act FATCA in Indonesia aims to increase tax revenue for Indonesia and its partner countries by using publicly owned financial information. Because it is applied simultaneously, we must understand the similarities and differences between AEoI and FATCA. In addition it should be observed how AEoI and FATCA will impact on banking activities in Indonesia. This research is a normative juridical research with data collection method in the form of literature study from primary, secondary and tertiary law materials. Developed from the same base, namely Intergovernmental Agreement Model 1 FATCA IGA Model 1 , making AEoI and FATCA have several similarities and differences. These equations include the background and objectives of the formation, the media as well as the nature of enforcement, the classification of the financial services institutions involved and the information that must be reported. The differences are among others involved subjects, objects that must be reported, enforcement procedures, roles and state involvement, sanctions and conditions of application in Indonesia. AEoI and FATCA have an impact on activities in the Indonesian banking industry. The existence of an obligation to report the financial information of the customer makes changes to the provisions concerning the secret access of the bank for tax purposes. This change makes the Directorate General of Taxes have direct access to bank secrets. Changes to the bank 39 s confidentiality provisions may also interfere with the intermediation function in the banking sector. Customers who are not comfortable with this provision are likely to make a capital flight or a banking panic that may disrupt banking health. The application of AEoI and FATCA should be of concern to stakeholders in banking. Banks should also prepare solutions to maintain public trust in line with changes in bank secrecy provisions for tax purposes."