Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini membahas dampak belanja pemerintah untuk sektor pendidikan kabupaten/kota terhadap kualitas pendidikan di Indonesia. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu model regresi data panel dari data populasi kabupaten/kota di Indonesia selama tahun 2013-2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja pemerintah untuk sektor pendidikan memberi dampak terhadap kualitas pendidikan di Indonesia, baik pada tingkat SMP maupun SMA. Belanja pemerintah untuk pendidikan dalam bentuk transfer pusat ke daerah untuk guru dan Bantuan Operasional Sekolah memengaruhi kualitas pendidikan di tingkat SMP. Sedangkan di tingkat SMA, belanja pemerintah untuk sektor pendidikan melalui belanja DAK fisik dan belanja daerah untuk fungsi pendidikan memiliki dampak terhadap peningkatan kualitas pendidikannya.

---

This study aim to look the impact of the realization of government spending on the education sector in on the quality of education in Indonesia. This study using a quantitative approach, namely panel data regression models from population data of districts/cities in Indonesia during 2013-2018. The results of the study indicate that the realization of government spending for the education sector has an impact on the quality of education in Indonesia, both at the junior and senior high school level. Government spending on the education sector in the form of Intergovernmental Fiscal Transfer (IFT) for teachers and School Operational Assistance affects the quality of education at the junior secondary level. While at the high school level, government spending on the education sector through Special Allocation Funds (DAK) and regional education function spending has an impact on improving the quality of education."

"[ABSTRAKThesis ini menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah di bidangpendidikan terhadap keikutsertaan siswa dalam pendidikan, dengan menggunakanmetode effek tetap (fixed effect) terhadap data panel pada pemerintahkabupaten/kota di Indonesia selama periode 2008-2010. Analisis dilakukandengan memisahkan keikutsertaan siswa dalam pendidikan dasar (sekolah dasardan sekolah menengah pertama) dan keikutsertaan siswa dalam pendidikanlanjutan untuk melihat perbedaan pada keduanya. Thesis ini menemukan bahwasetelah mengendalikan karakteristik pulau, pengeluaran pemerintah di bidangpendidikan memiliki efek yang positif dan signifikan terhadap keikutsertaan siswadalam pendidikan dasar. Setelah memisahkan wilayah Indonesia bagian timur danbarat, ditemukan bahwa pengeluaran pemerintah hanya memiliki efek yangsignifikan terhadap keikutsertaan siswa dalam pendidikan dasar di wilayahIndonesia bagian timur. Thesis ini juga menemukan bahwa kualitaspenyelenggaraan pemerintahan tidak memiliki pengaruh terhadap efektifitaspengeluaran pemerintah di bidang pendidikan selama periode analisis.

---

ABSTRACTThis paper analyses the impact of government education spending oneducation enrolment, using a fixed effect method on a panel data atdistrict/municipal level of government in Indonesia during the period 2008-2010.The analyses separate basic education (elementary and junior high school)enrolment and senior high school enrolment to see whether the effects aredifferent among them. This paper finds that after controlling for islandcharacteristics, government education spending has a positive, significant effecton basic education enrolment. After separating between east region and westregion, this paper finds that government spending only has significant effect onbasic education enrolment in east region. This paper also finds that the quality ofgovernance has no influence on the effectiveness of government educationspending during the period of study., This paper analyses the impact of government education spending oneducation enrolment, using a fixed effect method on a panel data atdistrict/municipal level of government in Indonesia during the period 2008-2010.The analyses separate basic education (elementary and junior high school)enrolment and senior high school enrolment to see whether the effects aredifferent among them. This paper finds that after controlling for islandcharacteristics, government education spending has a positive, significant effecton basic education enrolment. After separating between east region and westregion, this paper finds that government spending only has significant effect onbasic education enrolment in east region. This paper also finds that the quality ofgovernance has no influence on the effectiveness of government educationspending during the period of study.]"

"Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dampak pendidikan pada kinerja perekonomian daerah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel dari 30 provinsi di Indonesia selama periode 2005-2015. Hasil perhitungan statistic menunjukkan bahwa Pendidikan tingkat dasar, yang telah menjadi atribut universal bagi penduduk Indonesia, tidak menunjukkan hubungan signifikan dengan perekonomian daerah. Sebaliknya, terdapat cukup bukti yang mendukung hubungan antara pendidikan menengah dan pendidikan tinggi terhadap perekonomian daerah. Lebih lanjut, kami menggunakan statistic deskriptif untuk menganalisa data survey tenaga kerja tahunan.Hasil analisis menunjukkan adanya perubahan struktur tenaga kerja yang dikarenakan meningkatnya capaian pendidikan masyarakat. Selain itu, dengan menganalisa waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan pekerjaan dan celah upah, kami menemukan bukti awal adanya skill-missmatched di pasar tenaga kerja.

---

The study aims to investigate the impact of education to regional economic performance. The study utilize a panel dataset of 30 provinces in Indonesia over the period 2005–2015. The estimation result shows that primary education level, that has become universal attribute to Indonesian, is not statistically significant to regional performance. In contrast, there is a positive and significant evidence of the impact of secondary education and tertiary education levels to the economic performance. Furthermore, we also employ a descriptive statistics to the annual labor survey dataset to gain a deeper understanding on the impact of education to the regional economy through the response of Indonesia's labor market.

The results reveal that there are shifts in the structure of labor force due to change on labor's education attainment. Also, looking at the wage gap between the education levels and the time needed to find a job, we find that there is a subtle evidence of skill mismatched in the labor market."

"ABSTRAKTesis ini membahas pengaruh alokasi anggaran fungsi pendidikan kabupaten/kota terhadap akses dan kualitas pendidikan dasar dan menengah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu model regresi data panel entity and time fixed effects dari data populasi kabupaten/kota di Indonesia selama 2004-2009. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alokasi anggaran fungsi pendidikan kabupaten/kota tidak berpengaruh terhadap akses dan kualitas pendidikan di tingkat sekolah dasar dan menengah. Kebijakan penetapan proporsi anggaran fungsi pendidikan dari APBD kabupaten/kota minimal sebesar 20% tidak sepenuhnya efektif dalam mendorong perluasan akses dan perbaikan kualitas pendidikan di Indonesia. Akses terhadap pendidikan lebih dipengaruhi kepadatan penduduk, tingkat kesejahteraan dan intelektualitas masyarakat, serta keterpencilan daerah. Sementara itu, kualitas pendidikan dasar dipengaruhi ketersediaan guru, dana pendidikan dari provinsi, dan dana BOS, sedangkan kualitas pendidikan menengah berkaitan dengan keterbatasan lapangan pekerjaan. Hasil penelitian ini menyarankan agar alokasi anggaran fungsi pendidikan kabupaten/kota didukung tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan mempertimbangkan komposisi anggaran yang diarahkan langsung untuk membiayai proses belajar-mengajar (belanja nonpegawai). Selain itu, anggaran pendidikan harus mampu mengatasi hambatan sisi permintaan di daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi dan terpencil, serta daerah padat penduduk dengan tingkat drop-out sekolah yang tinggi dan atau banyak anak usia sekolah yang lebih memilih untuk bekerja. Tidak hanya itu, dibutuhkan upaya yang berkelanjutan untuk meningkatkan ketersediaan dan kualitas informasi kinerja pendidikan.

---

ABSTRACTThis study examined the effect of kabupaten/kota education spending allocation on the access to and quality of primary and secondary education in Indonesia using the quantitative approach of panel data regression model (entity and time fixed effects). The scope of the study covers all kabupaten/kota and the periode between 2004 and 2009. The results showed that the relationship between kabupaten/kota education spending allocation with the access to and quality of primary and secondary education are very insubstantial. Stipulation that at least 20% of kabupaten/kota government budgets should spend on education are not fully effective in encouraging the access to and quality of education in Indonesia. Access to basic and secondary education are influenced by population density and public welfare, as well as influenced by the level of community?s intellectual capacity and remoteness. The quality of primary education is influenced by school resources, in particular the availability of province education funds, school operational assistance (BOS) and the availability of teachers. While the quality of secondary education was related to the lack of jobs. The results of study suggest that the allocation of kabupaten/kota education spending should supported by good government and take into account of the budget compositions that should be led to directly finance the teaching and learning process as well as to deal with the demand-side barriers, especially in areas with high poverty rates, remoteness, dense population, and high drop-out rate of school, where much more school age children prefer work to school. In addition, it needed a sustained effort to improve the availability and quality of educational performance information."

"Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis efektifitas belanja pendidikan, tata kelola pendidikan, dan tata kelola pendidikan terhadap belanja pendidikan dalam meningkatkan kinerja pendidikan. Sampel dalam penelitian ini adalah pemerintah kabupaten/kota tahun 2009 sampai dengan tahun 2012. Metode analisis yang digunakan adalah Ordinary Least Square (OLS) dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari BPKP, DJPK, dan BPS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja pendidikan dan tata kelola pendidikan berpengaruh terhadap kinerja pendidikan. Selain itu, adanya tata kelola pendidikan yang baik memperkuat hubungan belanja pendidikan terhadap kinerja pendidikan. Oleh karena itu, tata kelola pendidikan yang baik sangat dibutuhkan dalam merealisasikan belanja pendidikan yang akan digunakan dalam pelayanan pendidikan masyarakat sebagai bentuk dari kinerja pendidikan. Penelitian ini juga menggunakan analisis sensitivitas dengan menggunakan kinerja pendidikan di tahun berikutnya. Belanja pendidikan, tata kelola pendidikan, dan moderasi tata kelola pendidikan dan belanja pendidikan berpengaruh positif terhadap kinerja tahun berikutnya. Selain itu, dalam analisis sensitivitas juga membagi belanja pendidikan menjadi belanja pegawai, belanja modal, serta belanja barang dan jasa. Belanja pegawai berpengaruh signifikan terhadap kinerja pada tahun yang sama sedangkan belanja modal, serta belanja barang dan jasa berpengaruh terhadap kinerja pada tahun yang berikutnya. Begitu pun, dengan tata kelola pendidikan memperkuat hubungan antara belanja pegawai, belanja barang jasa, dan belanja modal terhadap kinerja pendidikan.

---

The aim of this study is to analyze the effect of education spending and education governance on education performance, and governance of education on education spending to increase educational performance. The sample in this study is the local government in 2009 until 2012. The sample in this study is the local government which has complete data from the year 2009 until 2012. The analytical method used is Ordinary Least Square (OLS) by using secondary data obtained from BPKP, DJPK, and BPS.

The results show that spending on education and education governance affect the educational performance. Moreover, the existence of a good education governance strengthening relationship between education spending and educational performance. Therefore, a good education governance is needed in increasing to monitor the education spending which will be used in the service of public education as a form of educational performance.

This study also use a sensitivity analysis using educational performance in the next year. Education spending, education governance, and moderation of education governance and education spending positively affects the performance in the next year. Besides that, the sensitivity analysis also divide education spending into personnel expenditure, capital expenditure and spending on goods and services. Personnel expenditures have a significant effect on the performance of the same year, while capital spending, and spending on goods and services affect the performance in the next year. Likewise, the governance of education strengthens the relationship between personnel expenditure, spending on goods services, and capital expenditure and the education performance."

"ABSTRAKMeskipun perbaikan signifikan pada indikator tingkat partisipasi sekolah setelah sistem desentralisasi diterapkan di tahun 2001, aspek distribusi seperti ketimpangan capaian dan rendahnya kualitas pendidikan masih menjadi masalah utama sektor pendidikan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan mengukur ketimpangan pendidikan menggunaka indeks Gini dan melihat efek pengaruh belanja publik pendidikan pada ketimpangan capaian serta kualitas pendidikan. Dengan menggunakan ruang lingkup 110 Kabupaten/kota di Pulau Jawa dari tahun 2007-2014, hasil menunjukkan bahwa indeks gini pendidikan mengalami tren yang menurun dan berfluktuasi. Selain itu, belanja publik pendidikan signifikan berpengaruh negatif pada gini pendidikan yang menunjukkan ketimpangan capaian. Adapun belanja publik pendidikan tidak seluruhnya signifikan pada peningkatan nilai Ujian Nasional sebagai indikator kualitas pendidikan (hanya pada nilai UN Matematika dan Bahasa Indonesia).

---

ABSTRACTDespite of positive outcome in enrollment rates of education after decentralization system was established in 2001, the distributional dimension such as inequality in educational attainment and quality of education among various regions are staggering in Indonesia. This study aims to measure the inequality of education by using Gini index and to examine the effects of public educational expenditure on educational attainment inequality and the quality of education. By using balanced panel data analysis covering 110 regions (cities and regencies) in Java Island from year 2007-2014, we found that gini education in Java experienced negative trend with some fluctuations over years. In addition, we revealed that public expenditure on education reduced inequality in educational attainment. However, public expenditure appears not to signicificantly influence national exam score for all subjects which represent quality of education (only positive significant on Math and Bahasa scores). Our research findings shed light on the important role of public expenditure on education to achieve the purpose of decentralization on education system."

"Semakin tinggi jenjang pendidikan akan mengurangi partisipasi sekolah. Besarnya biaya pendidikan yang harus ditanggung menjadi salah satu faktor fenomena tersebut. Pemerintah melalui Program Indonesia Pintar (PIP) meringankan biaya pendidikan yang harus ditanggung rumah tangga miskin. Program ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi sekolah anak. Dengan menggunakan data panel dengan periode waktu tahun 2018-2022 untuk memahami sejauh mana Program Indonesia Pintar (PIP) dapat meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) di jenjang Sekolah Menengah Atas/sederajat di Kabupaten/Kota Pulau Jawa. Data yang digunakan penelitian ini berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kemendikbudristek. Hasil penelitian ini menunjukan PIP tidak berpengaruh terhadap peningkatan APK SMA/sederajat di Kabupaten/Kota Pulau Jawa dan ketersediaan fasilitas sekolah akan meningkatkan APK.

---

The higher the level of education, the lower school participation will be. The large educational costs that must be borne are one factor in this phenomenon. The government through the Smart Indonesia Program (PIP) reduces the education costs that must be borne by poor households. This program is expected to increase children's school participation. Using panel data for the 2018-2022 time period to understand the extent to which the Smart Indonesia Program (PIP) can increase the Gross Enrollment Rate (APK) at the high school/equivalent level in districts/cities on the island of Java. The data used in this research comes from the Central Statistics Agency (BPS) and the Ministry of Education and Culture. The research results show that PIP has no effect on increasing the GER for SMA/equivalent in the Districts/Cities of Java Island and the availability of school facilities will increase the GER."

"Thesis ini memeriksa pengaruh pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui rasio penerimaan sekolah secara tidak langsung, khususnya di Indonesia. Dengan menggunakan set panel data dari 26 provinsi sejak tahun 2000 sampai dengan 2010 dan menerapkan pendekatan fixed effect, kami menemukan bahwa pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan berpegaruh positif signifikan terhadap penerimaan sekolah satu tahun yang lalu; data juga menunjukan bahwa penerimaan sekolah berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan mengaplikasikan chain rule, pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan secara tidak langsung berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Secara menyeluruh, temuan ini menyarankan bahwa meningkatkan pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan dapat meningkatkan rasio penerimaan sekolah dan lebih lanjut lagi menambah pertumbuhan ekonomi.

---

This paper examines the effect of government spending on education on growth as an indirect process through enrollment rate, specifically in Indonesia. Usinga panel data set of 26 provinces from 2000 to 2010 and applying fixed effect approach of panel regression, we find that government spending on education has a positive relationship with enrollment with one-year lag; also, the data show that enrollment affect growth significantly. By enacting the chain rule, government spending on education has a positive effect in economic growth indirectly. Together, these findings suggest that raise government spending on education can increase enrollment rate and enhance economic growth."

"Anggaran pendidikan di Indonesia yang mencapai 20% dari APBN nyatanya belum mampu mengangkat kualitas pendidikan di tanah air. Sejak tahun 2016 mayoritas anggaran pendidikan dialokasikan untuk transfer ke daerah-daerah sebagai bentuk representasi pelaksaan desentralisasi fiskal secara utuh. Meskipun demikian, berdasarkan data kualitas guru, capaian siswa, serta kondisi Sarana dan Prasana penunjang pendidikan belum menunjukan perbaikan yang memuaskan. Penelitian ini kemudian hadir dengan tujuan untuk menemukan bukti empiris apakah kebijakan desentralisasi fiskal secara umum dan kebijakan dana alokasi khusus bidang pendidikan secara khusus mampu meningkatkan kualitas pendidikan di tanah air. Selain itu, penelitian ini akan mengakomodir beberapa variabel kontrol untuk memperluas pengertian akan variabel-variabel yang mempengaruhi kualitas pendidikan di Indonesia. Menggunakan data dari 496 Kabupaten/Kota di Indonesia pada rentang tahun 2017-2019 menggunakan metode 2SLS penulis menemukan bahwa DAK Bidang Pendidikan berpengaruh positif dan signifikan mempengaruhi Belanja Fungsi Pendidikan Kabupaten/Kota. Kemudian, Belanja Fungsi Pendidikan terbukti secara positif dan signifikan mempengaruhi skor Peta Mutu Pendidikan jenjang SMP Kabupaten/Kota di Indonesia.

---

The education budget in Indonesia, which reaches 20% of the APBN, is considered to have not been able to raise the quality of education in the Indonesia. Since 2016 the majority of the education budget has been allocated for transfers to the regions as a form of representation for the full implementation of fiscal decentralization. However, based on data on teacher quality, student achievement, and the condition of educational support facilities and infrastructure, it has not shown a satisfactory improvement. This study aims to find empirical evidence whether the fiscal decentralization policy in general and the Special Allocation Fund policy in the education sector in particular is proven to be able to improve the quality of education in Regencies/Municipalities in Indonesia. In addition, this study will accommodate several control variables to broaden the understanding of the variables that affect the quality of education in Indonesia. Using data from 496 regencies/cities in Indonesia in the 2017-2019 range using the 2SLS method, the authors found that the DAK for the Education Sector had a positive and significant impact on the Expenditures for the Educational Function of Regencies/Municipalities. Where then the Education Function Expenditure is proven to positively and significantly affect the score of the junior high school education quality map of Districts/Cities in Indonesia."

"Sistem pemerintahan yang terdesentralisasi dikatakan mempunyai dampak yang lebih baik dalam penyampaian pelayanan publik karena pemerintah menjadi lebih dekat dengan masyarakat. Dengan kedekatan ini, maka penyediaan barang publik akan sesuai dengan preferensi masyarakat, sehingga nantinya akan lebih efisien. Kedekatan ini ditunjukan oleh pengalihan berbagai tugas pelayanan publik kepada pemerintah daerah, dimana salah satunya adalah bidang pendidikan.Namun, temuan dari penelitian ini memperlihatkan bahwa proporsi belanja pendidikan yang dianggarkan oleh pemerintah daerah tidak signifikan mempengaruhi partisipasi sekolah SMP yang saat ini menjadi salah satu tujuan pemerintah dalam Wajib Belajar Sembilan Tahun. Selain itu, besaran proporsi belanja pendidikan yang dianggarkan terbukti lebih bergantung kepada besaran transfer untuk urusan pendidikan dari pusat, dibandingkan dengan kebutuhan masyarakatnya.

---

In theory, decentralization holds the promise of better provision of public goods and services that are adjusted to local needs and conditions because of the increased proximity between policy makers and their constituents, thus contributing to greater efficiency. This proximity is reflected in the transfer of various public services to local governments, including those related to education.However, this study shows that the proportion of education expenditures budgeted by local government does not significantly affect affect participation at the junior secondary level, a major component of achieving the nine-years compulsory education goal set by government. In addition, the share of the education in local govermnemt budgets is found to be strongly dependent on transfers from central government instead of being a function of the needs of local communities."