Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"

ABSTRAK

 

Nama                     : Jessica Petra Natasha

NPM                       : 1506725716

Program Studi         : Ilmu Hukum

Judul                     : Perbandingan Pengaturan Asset Tracing Tindak Pidana Money Laundering di Indonesia terhadap Pengaturan Asset Tracing Tindak Pidana Money Laundering di Yunani dalam Hal Korupsi sebagai Tindak Pidana Asal

 

Perkembangan teknologi dan globalisasi telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan di seluruh dunia. Salah satu dampak akibat perkembangan teknologi dan globalisasi adalah semakin banyaknya metode-metode yang digunakan para pelaku kejahatan yang melibatkan alat teknologi yang lebih canggih, sehingga membutuhkan suatu strategi penanganan, yang lebih baru dan sesuai dengan metode-metode tersebut. Hal ini terjadi pada praktik tindak pidana pencucian uang, dimana seiring berkembangnya teknologi, tindak pidana pencucian uang menjadi tindak pidana yang membutuhkan penanganan yang lebih kompleks dalam mencegah, bahkan memberantas hal tersebut. Hal ini erat kaitannya dengan pendekatan yang sedang berkembang  dalam penyelidikan dan penyidikan financial crime, yaitu pendekatan ‘follow the money’. Pendekatan follow the money adalah metode penyidikan pencucian uang dengan menggunakan pendekatan yang berfokus pada pencarian aset/uang atau harta kekayaan hasil perolehan kejahatan. Oleh karena itu, dibutuhkan pelaksanaan penelusuran aset yang baik untuk pengaplikasikan pendekatan tersebut agar terlaksana secara optimal. Asset tracing, baik di Indonesia, maupun di seluruh dunia, merupakan suatu proses yang sangat penting dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang melihat fakta bahwa semakin banyak metode yang dilakukan pelaku tindak pidana pencucian yang dalam menyembunyikan setiap aset-aset yang diperoleh dari perbuatan yang melanggar hukum. Indonesia sudah mengatur pelaksanaan asset tracing untuk tindak pidana pencucian uang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Pengaturan asset tracing di Indonesia sudah cukup baik jika dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan di Yunani. Namun, masih ada kelemahan yang seyogianya Pemerintah perhatikan, seperti disparitas regulasi, sehingga dapat menyempurnakan pengaturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur pelaksanaan asset tracing.

 

Kata Kunci: Hukum Acara, Tindak Pidana Pencucian Uang, Pelacakan Aset.

 

---

ABSTRACT

 

Name                           : Jessica Petra Natasha

Student Number           : 1506725716

Program                       : Law

Title                             : Comparative of Indonesian Money Laundering Asset Tracing Regulation to Greek Money Laundering Asset Tracing Regulation In Terms of Corruption as The Predicate Crime

 

 

Technological developments and globalization have influenced various aspects of life throughout the world. One of the impacts of technological developments and globalization is the increasing number of methods used by suspects involving more sophisticated technological devices, so that it requires a handling strategy, which is more advance and in accordance with these methods. This happens in the practice of money laundering, where as technology develops, the crime of money laundering becomes a criminal act that requires more complex handling in preventing, even eradicating it. This is closely related with developing approach in financial crime investigations and investigations, namely 'follow the money' approach. Follow the money approach is a method of money laundering investigation using an approach that focuses on the search for assets / money or assets obtained from the acquisition of crime. Therefore, it is necessary to conduct a good asset tracking to apply the approach so that it can be implemented optimally. Asset tracing, both in Indonesia and throughout the world, is a very important process in the prevention and eradication of criminal acts of money laundering in view of the fact that more and more methods are carried out by the suspects of money laundering who hide all assets obtained from actions that breaking the law. Indonesia has regulated the implementation of asset tracing for money laundering crimes in Law Number 8 of 2010. The regulation of asset tracing in Indonesia has been quite good when compared to legislation in Greece. However, there are still weaknesses that the Government should pay attention to, such as the disparity of regulations, so that it can improve the legislation in Indonesia which regulates the implementation of asset tracing.

 

Keywords: Procedural Law, Money Laundering, Asset Tracing.

 

"

"Tesis ini membahas tentang upaya pemberantasan tindak pidana narkotika dengan pengenaan pasal pencucian uang terhadap pelaku tindak pidana dan dilakukannya perampasan pada aset hasil tindak pidana. Perampasan aset tidak mudah untuk diterapkan karena adanya berbagai kendala. Permasalahan hukum dalam tesis ini adalah cara menentukan suatu aset merupakan hasil dari tindak pidana narkotika sehingga dapat dilakukan perampasan, implementasi perampasan aset terhadap pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari Tindak Pidana Narkotika, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam hubungannya dengan perampasan aset tanpa tuntutan pidana dalam Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari Tindak Pidana Narkotika. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dan analisis dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penentuan aset sebagai hasil tindak pidana narkotika dilakukan dengan meneliti jaringan pelaku tindak pidana narkotika, penelusuran aset, dan pembalikan beban pembuktian. Implementasi perampasan aset terhadap pelaku dapat dilihat dari jumlah putusan yang mengenakan perampasan aset terhadap pelaku dan perlindungan hak asasi manusia terhadap perampasan aset tanpa tuntutan pidana dengan adanya hak atas peradilan yang adil, hak untuk memiliki waktu dan fasilitas yang cukup untuk mempersiapkan pembelaan, hak untuk melakukan upaya hukum banding atau kasasi serta hak atas properti.

---

This thesis discusses efforts to eradicate narcotics crime by imposing money laundering articles on criminal offenders and seizure of assets resulting from criminal acts. Implementation of asset forfeiture is not easy because of various obstacles. The legal problems in this thesis are how to determine an asset from narcotics crime, implementation of asset deprivation from narcotics crime and money laundering, and also human rights protection in NCB Asset Forfeiture concept. This research is a normative juridical research and qualitative analysis. The results are narcotic asset determination carried out by examining the narcotics criminal network theory, asset tracking, and reversal of the burden of proof. The implementation of asset forfeiture determines from the number of narcotics asset forfeiture in court decisions, and human rights protection in narcotics NCB Asset Forfeiture can be observed with the right to a fair trial, the right to have time and facilities to prepare a defense, the right to do appeal and property rights."

"Teknologi finansial peer-to-peer lending atau awam dikenal sebagai pinjaman online, yang diselenggarakan di Indonesia secara resmi dengan istilah Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, merupakan industri teknologi keuangan yang sedang pesat perkembangannya dalam masyarakat ekonomi digital. Masifnya perkembangan tersebut membuat perusahaan pinjaman online kian menjamur, baik yang diawasi maupun tidak diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Munculnya teknologi keuangan yang menawarkan fasilitas pinjaman seperti layaknya bank, memposisikan teknologi finansial peer-to-peer lending sebagai salah satu teknologi keuangan yang paling rentan untuk disalahgunakan sebagai sarana tindak pidana pencucian uang. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis tingkat risiko pinjaman online yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, yakni LPBBTI, terhadap kemungkinan tindak pidana pencucian uang. Di samping itu, penelitian ini juga akan mencari tahu metode-metode apa yang digunakan oleh pelaku dalam menyalahgunakan LPBBTI sebagai maksud dan tujuan pencucian uang–baik oleh Pemberi Dana, Penerima Dana, maupun Penyelenggara. Selain mempelajari metode-metode yang dapat dilakukan oleh pelaku, penelitian ini akan menjabarkan upaya pencegahan yang sejauh ini diterapkan, baik secara kelembagaan maupun melalui penerapan Program Anti Pencucian Uang di Sektor Jasa Keuangan. Terakhir, untuk mengidentifikasi kekurangan dan kelebihan penerapan Program Anti Pencucian Uang di Indonesia, Peneliti melakukan analisis perbandingan kepatuhan penerapan antara Indonesia dan Selandia Baru sebagaimana Rekomendasi Financial Action Task Force.

---

Fintech peer-to-peer lending, which is held in Indonesia under the official term of Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi or LPBBTI (Information Technology-Based Joint Funding Services), is a financial technology industry that is currently developing rapidly in the digital economic society. This massive development has increased peer-to-peer lending fintech companies in quantity, whether they are supervised or not supervised by the Financial Services Authority. The emergence of financial technology that offers loan facilities like conventional banks has positioned fintech peer-to-peer lending as one of the financial technologies most vulnerable to misuse as a means of money laundering crimes. This research was conducted to analyze the risk level of LPBBTI as fintech peer-to-peer lending whose operations are supervised by the Financial Services Authority in Indonesia, in regards of the possibility of money laundering crimes. In addition, this research will also find out what methods are used by perpetrators to misuse LPBBTI for the purposes and objectives of money laundering – by Lender, Borrower and the Company itself. Apart from that, this research will describe the prevention efforts that have been implemented so far, both institutionally and through the implementation of the Anti-Money Laundering Program in the Financial Services Sector. Finally, to identify the occuring implementation of the Anti-Money Laundering Program in Indonesia, this research conducts a comparative analysis of implementation compliance between Indonesia and New Zealand as per the Financial Action Task Force recommendations."

"Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji kewenangan penyidik dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam menelusuri aset korporasi terkait tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Pencucian uang adalah kejahatan serius yang merusak stabilitas ekonomi dan integritas sistem keuangan. Dalam upaya pemberantasannya, peran penyidik dan PPATK sangat penting. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif untuk menganalisis regulasi mengenai kewenangan penyidik dan PPATK serta penerapannya dalam praktik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyidik dan PPATK memiliki kewenangan luas dalam menelusuri dan menganalisis aset korporasi yang diduga terlibat dalam pencucian uang. Penyidik berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, penyitaan aset, dan pemblokiran rekening. Di sisi lain, PPATK bertugas mengumpulkan, menganalisis, dan menyebarluaskan informasi keuangan yang mencurigakan. Kolaborasi antara keduanya sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Penelitian ini juga mengidentifikasi kendala dalam penelusuran aset korporasi, seperti keterbatasan akses informasi dan kerjasama internasional. Kesimpulan penelitian ini menyatakan bahwa optimalisasi kewenangan penyidik dan PPATK serta peningkatan koordinasi antar lembaga terkait dapat memperkuat upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang. Rekomendasi yang diajukan meliputi peningkatan kapasitas penyidik dan PPATK, pembaruan regulasi yang mendukung kerjasama internasional, dan penguatan mekanisme pemantauan serta evaluasi pelaksanaan tugas penyidik dan PPATK.

---

This paper aims to examine the authority of investigators and the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK) in tracing corporate assets related to money laundering in Indonesia. Money laundering is a serious crime that damages economic stability and the integrity of the financial system. In the effort to eradicate it, the role of investigators and PPATK is very important. This research uses a normative juridical method with a descriptive approach to analyze regulations regarding the authority of investigators and PPATK and their application in practice. The results show that investigators and PPATK have broad authority in tracing and analyzing corporate assets suspected of being involved in money laundering. Investigators are authorized to conduct investigations, investigations, asset seizures, and account blocking. On the other hand, PPATK is tasked with collecting, analyzing, and disseminating suspicious financial information. Collaboration between the two is necessary to improve the effectiveness of law enforcement. This research also identifies obstacles in tracing corporate assets, such as limited access to information and international cooperation. The conclusion of this study states that optimizing the authority of investigators and PPATK and increasing coordination between related institutions can strengthen law enforcement efforts against money laundering crimes. Recommendations include increasing the capacity of investigators and PPATK, updating regulations that support international cooperation, and strengthening monitoring and evaluation mechanisms for the implementation of the duties of investigators and PPATK."

"Seiring dengan perkembangan teknologi, semakin memberikan kemudahan kepada kita untuk melakukan pertukaran informasi. Jarak tidak menjadi penghalang untuk kita berkomunikasi dengan seseorang dimanapun mereka berada. Demikian pula dengan transaksi keuangan mengalami transformasi dan kemajuan yang sangat pesat, sehingga memudahkan kita untuk melakukan transaksi dimanapun berada. Globalisasi, liberalisasi dan berkembangnya teknologi memudahkan para pelaku untuk menyamarkan, menyembunyikan terhadap aset mereka, sehingga sulit dilakuan penelusuran aset (asset tracking) untuk mengetahui aset mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan sebuah gambaran proses penelusuran aset penegak hukum dalam menangani Tindak Pidana Pencucian Uang hasil Narkotika dan merumuskan kendala yang mempengaruhi penelusuran aset untuk selanjutnya dapat dilakukan upaya untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut. Penelitian ini dilaksanakan di Badan Narkotika Nasional. Data yang diperoleh adalah data primer dan data sekunder melalui penelitian lapangan (field research) dan penelitian kepustakaan (library research). Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif, kemudian diolah dan ditinjau berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas dan konkrit terhadap objek yang dibahas secara kualitatif dan selanjutnya disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang ada. Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa penelusuran aset di Badan Narkotika Nasional sudah berjalan dengan baik. Akan tetapi masih ada beberapa kendala yang berhubungan dengan sumber daya manusia, anggaran, sarana prasarana, kerjasama, standard operating procedure dan identitas fiktif. Hal ini yang menyebabkan proses penelusuran aset menjadi kurang optimal. Strategi untuk mengoptimalkan penelusuran aset dalam pemberantasan tindak pidana narkotika yaitu dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan pusat data, meningkatkan kerjasama nasional dan internasional.

---

In line with technological developments make it easier for us to exchange information. Distance is not a barrier to communicating with person wherever they are. As well as financial transactions transformed and progressed very rapidly making it easier for us to conduct financial transaction. Globalization and liberalization give facilitation to narcotics syndicate to disguise, hide their assets and so hard to tracking their assets.

This study aims to get an overview of the process of asset tracking law enforcement in dealing with narcotics money laundering and formulate constraints affecting asset tracking can be done to further efforts to follow up on these issues.

This research was conducted at the National Narcotics Agency. The data obtained are primary data and secondary data through field research and library research. Data were analyzed descriptively, then processed and reviewed based formulation of the problem that has been established so that is expected to obtain a clear and concrete picture of the object further discussed qualitatively and presented descriptively that explain, describe, and illustrate in accordance with the existing problems.

Based on the results of research and discussion shows that the asset tracking at the National Narcotics Agency already well underway. However, there are still some problems related to human resources, budget, infrastructure, collaboration, standard operating procedures and fictitious identity. This causes the asset tracking process becomes less than optimal. Strategies for optimizing asset tracking in the eradication of narcotics is by improving the quality of human resources, development of data centers, improve national and international cooperation."

"Akhir-akhir ini sangat banyak kasus korupsi dan money laundering yang sulit dibawa ke proses pengadilan dengan menjatuhkan hukuman berat kepada para pelakunya karena kurang lengkapnya alat-alat bukti yang disajikan termasuk saksi. Di lain pihak, menurut akal sehat tidak mungkin seorang penyelenggara negara memiliki harta kekayaan dalam jumlah besar tanpa ikut melakukan korupsi. Oleh sebab itu, Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus mencoba menerapkan sistem pembuktian terbalik pada kasus dugaan korupsi dan money laundering yang dilakukan oleh Bahasyim Assifie, seorang pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Sistem pembuktian terbalik memang belum bisa diterapkan di Indonesia pada karena keterbatasan perangkat aturan yang memberi payung hukum dalam penerapannya. Akan tetapi, dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang kemudian diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sistem pembuktian terbalik dapat diterapkan pada dugaan tindak pidana korupsi dan money laundering yang dilakukan oleh Bahasyim Assifie. Penerapan sistem pembuktian terbalik pada kasus Bahasyim Assifie ini merupakan sejarah dalam penegakan hukum di Indonesia, karena baru pertama sekali diterapkan dalam perkara tindak pidana korupsi dan money laundering. Penerapan sistem pembuktian terbalik dalam persidangan perkara Bahasyim Assifie merupakan kreativitas dari majelis hakim sebagai cerminan integritas moral untuk memberikan putusan yang memenuhi rasa keadilan. Perkara Bahasyim Assifie pada tanggal 3 Februari 2011 telah divonis dengan pidana penjara 10 tahun dan perampasan harta kekayaan miliknya senilai sekitar Rp. 64 milyar, dan bahkan telah dikuatkan pula oleh Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan menambah masa hukuman menjadi 12 tahun penjara. Putusan ini mendapat apresiasi dari publik, dengan harapan bahwa sistem pembuktian terbalik dapat diterapkan pada persidangan tindak pidana korupsi dan money laundering lainnya, karena selain efektif untuk merampas harta kekayaan para pelaku tindak pidana korupsi dan money laundering, sistem pembuktian terbalik juga efektif memberi penjeraan bagi para pelaku dengan putusan pemidanaan badan dengan masa penjara yang cukup lama.

---

Lately so many cases of corruption and money laundering is difficult to be brought into litigation by imposing severe punishment to the perpetrators because the complete lack of evidence presented, including witnesses. On the other hand, according to common sense is not possible for a state apparatus has a large amount of wealth without being corrupt. Therefore, the Directorate of Criminal Investigation Special Investigator to try to apply the system of proof in cases of alleged corruption and money laundering committed by Bahasyim Assifie, an employee of the Directorate General of Taxation.

The system of proof is not yet applicable in Indonesia on due to the limitations set of rules that give legal protection in its application. However, by Act No. 31 of 1999 which was then amended in Law No. 20 Year 2001 on Combating Criminal Acts of Corruption, and Law No. 15 of 2002 as amended in Act No. 25 of 2003 on Crime Money Laundering, the latest by Law Number 8 Year 2010 on the Prevention and Combating Money Laundering, the system of proof can be applied to allegations of corruption and money laundering committed by Bahasyim Assifie.

Implementation of the system of proof in this case Bahasyim Assifie is history in law enforcement in Indonesia, because the first one applied in cases of corruption and money laundering. Implementation of the system of proof in court cases Bahasyim Assifie is the creativity of the judges as a reflection of the moral integrity to give a verdict that sense of fairness.

Case Bahasyim Assifie on February 3, 2011 has been sentenced to imprisonment for 10 years and confiscation of his property valued at around Rp. 64 billion, and has even been confirmed also by the Jakarta High Court decision to increase the sentence to 12 years in prison. This ruling is received appreciation from the public, with the hope that the system of proof can be applied in the trial of corruption and money laundering others, because in addition to effectively seize the wealth of the perpetrators of corruption and money laundering, an effective system of proof also gives penjeraan for offender with the sentencing decision of the body with the prison long enough."

"Korporasi didefinisikan sebagi kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisi baik merupakan badan hukum maupn bukan badan hukum. Salah satu bentuk korporasi yang berbentuk badan hukum adalah partai politik. Dalam negara demokrasi, partai politik memiliki peran yag sangat penting untuk menunjang kahidupan berbangsa dan bernegara. Namun, dalam perkembangannya di Indonesia, terdapat beberapa partai politik yang diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Meskipun secara normatif sistem hukum pidana Indonesia telah mengakui partai politik sebagai subjek hukum tindak pidana, namun sampai saat ini belum ada satupun partai politik yang dikenakan pertanggungjawaban pidana, khususnya dalam tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Maka dalam penelitian ini akan dibahas tentang konsep pertanggungjawaban pidana terhadap partai politik yang terlibat tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, konsep pemidanaan yang dapat dijatuhkan kepada parta politik yang terlibat tindak pidana korupsi dan pencucian uang, dan faktor-faktor yang menghambat dikenakannya pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan terhadap partai politik yang terlibat tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penilitian yuridis-normatif, dengan menggunakan pendekatan masalah peraturan perundang-undangan, perbandingan hukum, dan konseptual.

---

A corporation is defined as a collection of person and / or assets organized either as a legal entity and not a legal entity. One of corporation that defined as legal entity is a political party. In a democratic country, political parties have a very important role to support the life of the nation and the state. However, in Indonesia, there are several political parties allegedly involved in corruption and money laundering. Although Indonesian criminal justice system has acknowledged political parties as the subject of criminal law, yet to date no single political party has been subject to criminal responsibility, particularly in corruption and money laundering. In this research will be discussed about the concept of criminal liability for political parties that involved in corruption and money laundering crimes, the concept of punishment that can be imposed on political parties that involved in corruption and money laundering, and the inhibits factors for imposition of criminal liability of political parties that involved in corruption and money laundering. The research method used in this research is the method of juridical-normative method, and using statue approach, comparative approach, and conceptual approach."

"Tesis ini membahas tentang Strategi Nasional Pcncegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia. Menyadari bahwa ancaman tindak pidana pcncucian uang sebagai kejahatan serius yang dapat mengganggu stabilitas perekonomian dan integritas sistcm keuangan serta mengamcam kepentingan nasional, berdampak luas dan membahayakan scndiwsendi kehidupan bcrmasyarakat, bcrbangsa. dan bemcgara, maka upaya pencegahan dan pcmbcrantasan harus dilakukan melalui langkah-langkah konseptual dan menyeluruh melalui sebuah strategi nasiorml yang melibatkan scmua unsur kehidupan berbangsa dan bernegara, Strategi Nasional Pcncegahan dan Pcmberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia mcntpakan kcbijaknn nasional yang dirumuskan dan digunakan sebagai arah kebijakan dalam kcrangka pengembangan Rezim Anti Pencucian Uang di Indonesia. Hasil penelitian ini menyarankan bahwa, dalam upaya pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di lndoacsin yang efektif maka kerjasama yang sangal baik diantara instansi terkait yang meliputi penyedia jasa kcuangan, PPATK, otoritas Iembaga keuangan, Kepolisian, Kejaksaan dan Pcngadilan, scrta dukungan pcnuh dari seluruh masyarakat Indonesia rnerupakan modal utama yang sangat diperlukan schingga diharapkan berdampak positif khususnya bagi upaya Pcnccgahan dan Pcmberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia dan perkcmbangan perekonomian Indonesia secara keseluruhan.

---

This thesis discusses the National Strategy for Prevention and Eradication Money Laundering in Indonesia. Realizing that the threat of money laundering as an extraordinary -crime that can disrupt economic stability and integrity of the financial system and also threaten the national interest. it can cause wide spread effect and endanger lives of society, nation, and state, then the prevention and eradication efforts must be made through the conceptual steps and through a comprehensive national strategy involving all elements of national and state. National Strategy for Prevention and Eradication of Money Laundering in Indonesia is the national policy Is formulated and used as the direction of policy within the framework of the development of Anti Money Laundering Regime: in lndonesia. The results of this study suggest that, in an effort to the lmplementation of the National Strategy on Prevention and Eradication Money Laundering in Indonesia that are effective, then the very good cooperation among relevant agencies including providers of financial services. INTRAC, the authority of financial institutions, police judiciary and courts, and the full support of the entire people of Indonesia is the main capital that is necessary so that the expected positive impact, especially for the efforts on the Prevention and Eradication of Money Laundering in Indonesia and the development of the Indonesian economy."

"Mengungkap Keterlibatan Gatekeeper Dalam Tindak Pidana Korupsi Dan Tindak Pidana Pencucian Uang Pembimbing : Prof. Dr. Topo Santoso, SH, MHPola kejahatan terus mengalami pembaharuan modus dalam skema praktiknya. Baik dalam tata cara hingga melibatkan para profesional hukum dan perbankan guna mengamankan hasil kejahatan dan diskemakan menjadi aset yang bersih, semua berkolaborasi dan memiliki peran masing-masing sehingga terciptalah mekanisme yang sulit dilacak dan akibatnya kejahatan menjadi kabur. Penelitian ini menggunakan analisis yuridis normatif serta analisis perbandingan hukum, terutama perihal kerahasiaan bank di Belanda, Bahamas dan Indonesia. perbandingan ini menjadi perlu, guna mengetahui sistem perbankan di tiga negara dengan sistem yang berbeda terlebih, Bahamas sebagai negara yang termasuk ldquo;tax heaven country, maka dengan situasi ini dimanfaatkan para pelaku kejahatan untuk melarikan aset hasil korupsi ke wilayah dengan sistem kerahasiaan yang ketat, hal ini bertujuan untuk menyulitkan investigasi dan memutuskan nexus kejahatan, oleh karena itu perlu adanya komitmen yang kuat antara penegak hukum serta pemahaman dalam gerak korupsi dan pencucian uang yang melibatkan para profesional hukum dan perbankan.

---

Revealing Gatekeeper Involvement Corruption And Money LaunderingCounsellor Prof. Dr. Topo Santoso, SH, MHPattern experiencing a renewal of mode in its practice scheme. Both in the ordinance and involving legal and banking professionals to secure the proceeds of crime and discoloration into clean assets, all collaborating and having their respective roles to create a mechanism that is difficult to trace and the consequences of crime becoming blurred. This study uses normative juridical analysis and comparative analysis of law, especially concerning bank secrecy in the Netherlands, Bahamas and Indonesia. this comparison becomes necessary, in order to know the banking system in three countries with different systems especially, Bahamas as a country that includes tax heaven country, then with this situation is used by perpetrators of crime to flee assets of corruption to the region with a strict confidentiality system it aims to complicate investigation and decide the nexus of crime, therefore there needs to be a strong commitment between law enforcement as well as an understanding in the motion of corruption and money laundering involving legal and banking professionals."

"Money Laundering it considered as a transnational organized crime. T he logic of elimination money laundering it to omit the criminal motivation to enjoy their proceed of crime. The efforts to eliminate money laundering is much related to the issues of national jurisdiction. Thus, it requires international cooperation among countries, where international law is needed Even though there is still no specifyc convention about money laundering, but regulation about money laundering is* partially arranged in some conventions such os Wanna Convention l988 and in UN Convention on Transnational Organized Crimes 2000. ,indonesia has enected a regulation about money laundering that is' UU no. I5 year of.2000, which is amended by no. 25 year of 2003. This article will describe the implementation of international law on money laundering in Indonesia and the reason why Indonesia it still included in the list of non-cooperatives countries and territories (NCCI)."