Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Adanya upaya dari masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidupnya membuat maraknya kegiatan menanamkan modal/investasi, akan tetapi hal itu berpotensi terjadinya kejahatan di bidang ekonomi yang dilakukan para pelaku usaha dalam bentuk korporasi, seperti pada pemasaran melalui cara Multi Level Marketing yag digunakan pada Virgin Gold Mining Corporation, yang mengaku sebagai sarana investasi yang focus pada eksplorasi dan industry tambang emas. Akan tetapi di Indonesia Virgin Gold Mining Corporation meskipun telah memiliki banyak investor Indonesia, ia tidak memiliki kantor perwakilan dan izin beroperasi di Indonesia. Sebagaimana permasalahan tersebut maka  permasalahan yang diangkat penulis pada penelitian hukum ini mengenai: (i) regulasi penipuan investasi dengan cara multi level marketing di Indonesia; (ii) bentuk pertanggungjawaban leader Virgin Gold Mining Corporation; dan (iii) peran Otoritas Jasa Keuangan dalam kasus Virgin Gold Mining Corporation dengan Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum dotriner atau yuridis normatif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa belum adanya regulasi tindak pidana terhadap dugaan pelanggaran investasi dengan cara multi level marketing, dan leader Virgin Gold Mining Corporation dapatdimintakan pertanggungjawaban secara pidana bukan hanya perdata saja, serta peran Otoritas Jasa Keuangan memanglah terbatas karena Otoritas Jasa Keungan hanya bisa mengawasi sepanjang usaha tersebut mendapatkan izin yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keungan itu sendiri.

---

The effort put by a society to improve their quality of  life causes opportunity of potential economic crimes committed by business people in form of corporations  such as marketing through the multi level marketing method used by VGMC which claims to be an investment medium that focuses on an exploration of gold mining industry. However, VGMC, despite having many investors from Indonesia, still does not have a representative office and permits to operate in Indonesia.

As with the problems, the problems raised by the author in this legal research are: (i) regulation of investment fraud through the multi level marketing in indonesia; (ii) the form of the responsibility of the leader of Virgin Gold mining Corporation; (iii) the role of the financial services authority in the case Virgin Gold mining Corporation eith the type of research used in this thesis in normative legal or judicial legal research.

So that it can be concluded that there is no regulation of criminal act against alleged investment violation by means of multi  level marketing and leader of Virgin Gold mining Corporationcan be asked for criminal responsibility, not just civil matters, also the role of the financial services authority is indeed limited because the financial services authority can only overseas as long as the business gets a permit issued by the financial services authority itself."

"Skripsi ini membahas mengenai penerapan konsep grandfather clause sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal Perpres DNI 2016 . Pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu bagaimana penerapan grandfather clause terhadap penanaman modal yang telah disetujui sebelum Perpres DNI 2016 disahkan, khususnya pada bidang usaha jasa konstruksi. Tujuannya ialah untuk menjelaskan dan menganalisis mengenai keberlakuan konsep grandfather clause sebagai bentuk perlindungan terhadap investor asing dan dampak dari diberlakukannya grandfather clause tersebut pada penanaman modal yang bidang usahanya diatur lebih lanjut terkait syarat dan kriterianya. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian yuridis normatif. Melalui penelitian ini diketahui bahwa pengaturan grandfather clause pada Perpres DNI 2016 merupakan bentuk perlindungan yang dapat menjamin suatu kepastian hukum. Pada bidang usaha jasa konstruksi, grandfather clause dapat diberlakukan walaupun pada Perpres DNI 2016 terdapat perubahan ketentuan mengenai bidang usaha jasa konstruksi yang dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah, serta koperasi UMKMK . Permasalahan muncul ketika Rancangan Undang-Undang Jasa Konstruksi yang akan segera diberlakukan menjadi Undang-Undang, mengatur secara spesifik mengenai kualifikasi usaha yang harus dilaksanakan oleh Perusahaan PMA yang bergerak dalam bidang usaha jasa konstruski. Dalam keadaan yang demikian, grandfather clause menjadi tidak dapat diberlakukan untuk melindungi Perusahaan PMA dari kewajiban untuk mengikuti ketentuan tersebut.

---

This thesis analyzes the application of grandfather clause as regulated in Article 13 of Presidential Decree 44 2016 corncerning Negative Investment List NIL 2016 . The main issue researched is how the concept of grandfather clause applies to existing investments, specifically in construction services sector. The main purpose of this research is to explain and analyze the enforceability of the grandfather clause as a protection toward foreign investors and the impacts of the enforceability itself on business sectors which are being required to meet certain conditions and criterias. The research method used in this thesis is normative legal research. This research found that grandfather clause is a means of protection that could ensure legal certainty for investment. In construction services sector, grandfather clause could be applied toward existing investments, even though there is a change of provision in the NIL 2016 regarding the areas of business which are required to be in a form of micro, small, and medium enterprises, or union. The problem arrises when the draft of the Construction Services Law that shortly would be enacted as a Law, specifically regulates the qualification which should be conducted by Foreign Direct Investment Company in construction services sector. In that case, grandfather clause could not be applied to protect the existing investments from the responsibility to follow the new requirements."

"Perawatan yang Adil dan Adil (FET) adalah prinsip yang dikenal di dunia internasional hukum investasi dan juga dikenal dalam hukum perdagangan internasional. FET adalah prinsip itu mengatur tingkat perlakuan pemerintah terhadap investasi dari investor asing. Penelitian ini akan menguraikan FET dengan kebijakan Pemerintah Indonesia yang mensyaratkan divestasi perusahaan modal asing di pertambangan mineral dan batubara menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 beserta peraturan turunannya. Ini Penelitian ini bertujuan untuk: (i) Menentukan pemahaman FET dan penerapan FET dalam hukum investasi; (ii) Mengetahui mekanisme divestasi saham PT perusahaan mineral dan batubara, dan; (iii) Mengakui pelanggaran terhadap prinsip FET tentang perubahan dalam pengaturan divestasi untuk pertambangan mineral dan batubara perusahaan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif. Secara hukum, kewajiban divestasi harus dilihat sebagai kebijaksanaan dan kewajiban pemerintah dalam melaksanakan mandat konstitusi. Melalui FET, Pemerintah Indonesia secara konsisten menghormati dan menjaga keefektifanPrinsip FET. Untuk menjaga keseimbangan antara tujuan saham divestasi dan kewajiban untuk menjaga kepastian hukum bagi investor asing, Pemerintah Indonesia perlu menyeimbangkan kewajiban untuk mengeksploitasi alamnya sumber daya sebanyak mungkin dengan kewajiban untuk memberikan kepastian hukum untuk investor. Oleh karena itu, perubahan peraturan yang berkelanjutan akan membuka risiko a arbitrase mengklaim dasar tidak adanya kepastian hukum.

---

Fair and Just Care (FET) is an internationally recognized principle investment law and also known in international trade law. FET is that principle regulates the level of government treatment of investment from foreign investors. This research will elaborate on FET with the policies of the Government of Indonesia whichrequires divestment of foreign capital companies in mineral and coal mining according to Law Number 4 of 2009 and its derivative regulations. This This study aims to: (i) Determine FET understanding and application FET in investment law; (ii) Knowing the mechanism for the divestment of shares of PT mineral and coal companies, and; (iii) Recognize violations of FET principlesabout changes in divestment arrangements for mineral and coal mining company. The research method used is juridical-normative. Legally, divestment obligations must be seen as discretion and obligation the government in carrying out the constitutional mandate. Through FET, The Indonesian government consistently respects and maintains effectiveness FET principle. To maintain a balance between stock goals divestments and obligations to maintain legal certainty for foreign investors, The Indonesian government needs to balance the obligation to exploit its nature as many resources as possible with an obligation to provide legal certainty for investor. Therefore, continuous regulation changes will open up risks a Arbitration claims the basis of the absence of legal certainty."

"Penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian investasi di DKI Jakarta dalam kaitannya dengan dikeluarkannya Kebijakan Pakto 93. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk (1) Memberikan penjelasan mengenai Kebijakan Ekonomi Pakto 93. (2) Memberikan penjelasan mengenai proses perijinan investasi di DKI Jakarta serta, (3) Analisis kebijakan Deregulasi Pakto 93 Bidang investasi di DKI Jakarta terhadap pengusaha yang telah memperoleh persetujuan investasi. Minat penanaman modal PMDN dan PMA di DKI Jakarta pada tahun 1993/1994 relatif rendah yaitu sekitar Rp. 11.670 milyar untuk PMDN dari target investasi Rp. 12.300 milyar, dan USS 2.229 juta untuk PMA dari target investasi USS 4.500 juta. Sementara itu minat investasi ditingkat nasional pada tahun 1993x'1994 adalah Rp. 50.525 milyar untuk PMDN dan USS 8.027 juta untuk PMA. Rendahnya minat investasi di DKI Jakarta ini memberi tanda kemungkinan adanya hambatan kegiatan investasi. Proses perijinan penanaman modal khususnya di DKI Jakarta sebelum dikeluarkan Pakto 93 yang mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1984 dan Keputusan Gubernur KDKI Jakarta Nomor 17.30 Tahun 1985. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tabun 1984 tersebut disebutkan bahwa proses perijinan penanaman modal dilakukan dengan sistim pelayanan tunggal (One Stop Service). yaitu dikoordinir oleh BKPMD yang bekerjasama dengan instansi terkait baik di Tingkat I maupun di Tingkat II. Adapun inti dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tabun 1984 tersebut meliputi 3 hal yaitu : Ijin Pencadangan Tanah/Surat Pencadangan Tanah diberikan kepada pemohon/calon Investor yang telah memperoleh Surat Persetujuan Sementara (SPS) dari BKPM Pusat dengan melampirkan bukti pemilikan Tanah dan Keterangan Rencana Umum dari Sudin Tata Kota wilayah. Ijin Lokasi dan Ijin Pembebasan Hak atas Pembelian Tanah diberikan kepada pemohon/penanaman modal yang telah memperoleh Surat Persetujuan Tetap (SPT) atau Surat Pemberitahuan Persetujuan Presiden (SP3) dengan melampirkan bukti pemilikan tanah/bukti-bukti pembebasan tanah, keterangan rencana kota, dan rekomendasi Analisis Dampak Lingkungan. Untuk Ijin Bangunan akan diberikan kepada pemohon/penanam modal setelah BKPMD terlebih dahulu mengadakan konsultasi teknis dan kelengkapan administrasi dengan Dinas Pengawas Peinbangunan Kota (DP2K) dan telah melunasi biaya retribusi yang telah ditentukan. Sedang untuk Ijin Undang-Undang Gangguan baru akan diberikan kepada penanam modal setelah permohonan tersebut oleh Biro Ketertiban c.q. Bagian Undang-Undang Gangguan meneliti dan memeriksa keberadaannya di lapangan. Secara keseluruhan proses perijinan dan pemberian pelayanan ini dibutuhkan waktu selama 221 hari. Setelah keluarnya Pakto 93. maka terjadi pemangkasan birokrasi, dimana beberapa perijinan penanaman modal PMA dan PMDN kewenanganya diserahkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II, yaitu. meliputi (1) Ijin lokasi sesuai dengan Rencana Tata Ruang, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya. (2) Hak Guna Bangunan. Hak Guna Usaha dan Hak Pengelolaan dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya. (3) Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dati II/Satuan Kerja Teknis atas nama Bupati/Walikotamadya yang bersangkutan atau Kepala Dinas P2K (bagi DKI Jakarta) atas nama Gubernur KDKI Jakarta. (4) Ijin Undang-undang Gangguan (HO) dikeluarkan oleh Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat II atas nama Bupati/Walikotamadya yang bersangkutan atau Kepala Biro Ketertiban atas nama Gubernur KDKI Jakarta. Dengan berlakunya Pakto 93 berdasarkan perhitungan dan hasil studi lapangan menunjukkan adanya keterlambatan dalam pengurusan perizinan khususnya dalam pemberian Ijin Lokasi dan Pembebasan Hak Atas Pembelian Tanah serta Pemberian Hak Atas Tanah sebagai akibat dan hambatan internal (instansi pemberi pelayanan) maupun sebagai akibat hambatan eksternal (pengurusan untuk penyelesaian pemrosesan perijinan). Rata-rata lama proses perijinan investasi baik PMA/PMDN adalah 515 Mari, sedangkan khusus untuk PMA lama keterlambatan proses perijinan adalah 599 hari, serta untuk PMDN 423 hari. Realisasi investasi nasional baik PMA maupun PMDN, realisasinva masih rendah. Untuk PMA realisasi investasi dari tahun 1993 - 1994 sebesar 40,7 persen dan terus menurun dimana pada tahun 1996 - 1997 hanya sebesar 27,3 persen. Sedangkan untuk PMDN pada tahun 1997 sebesar 58,6 persen. dimana pada tahun 1995/1996 sebesar 60,4 persen dan pada tahun 1996/1997 mengalami penurunan sehingga menjadi 54,5 persen. Untuk menarik minat investasi. tindak lanjut dari berbagai kebijaksanaan untuk mengurangi hambatan investasi sebaiknva dilakukan usaha untuk mempercepat lamanya waktu pemrosesan perijinan."

"Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam, khususnya sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam ini keberadaanya sangat terbatas dan tidak dapat diperbaharui lagi. Oleh karena itu, undang-undang dengan tegas mengatur bahwa dalam pengelolaannya perlu diatur sehinga bermanfaat bagi orang banyak khususnya rakyat Indonesia. Kegiatan usaha pertambangan merupakan salah satu usaha penggalian potensi daerah yang saat ini banyak dikembangkan guna menunjang kesejahteraan rakyat dan pembangunan daerah. Namun apabila kegiatan penambangan dilakukan tanpa kontrol yang baik maka dapat mengakibatkan kerusakan linqkungan. GBHN mengamanatkan agar pembangunan pertambangan diarahkan untuk mendayagunakan sumber daya tambang secara hemat dan optimal bagi pembangunan ekonomi nasional dalam menuju masyarakat adil makmur. Usaha pertambangan memiliki sifat; membutuhkan modal besar, membutuhkan keahlian dan teknologi tinggi, merupakan investasi jangka panjang, memiliki resiko ketidakpastian yang besar, serta sumbernya tidak bisa diperbaharui.Berdasarkan sifat-sifat tersebut, maka terbuka peluang bagi berbagai pihak untuk turut serta sebagai investor dalam usaha ini. Timah merupakan salah satu bahan galian strategis yang banyak didapati di Pulau Bangka. Bahan galian timah di pulau ini telah dieksploitasi selama lebih dari 350 tahun. Usaha pertambangan timah dilakukan oleh investor lokal maupun investor asing. Adapun pengaturan perizinan usaha pertambangan timah yang dilakukan oleh PMDNdiatur dalam UUPP, PP No. 75 Tahun 2001, Kepmen ESDM No. 1453k/29/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pertambangan Umum serta peraturan-peraturan daerah di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mengatur tentang pengelolaan pertambangan umum. Sedangkan untuk investor asing yang akan berusaha di bidang pertambangan timah harus mengacu kepada UU PMA, UUPP, serta Kepmen ESDM No. 1614 Tahun 2004 tentang Pedoman Pemrosesan Permohonan Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara dalam Rangka Penanaman Modal Asing."

"Dalam satu dekade terakhir, Indonesia telah mengakhiri hampir semua perjanjian investasi bilateralnya dengan salah satu alasan yang merupakan kemudahan investor dalam mengajukan gugatan terhadap Indonesia ke arbitrase internasional. Pengakhiran massal tersebut disebabkan oleh susunan kata dalam perjanjian bilateral tersebut yang memungkinkan majelis arbiter untuk dengan mudah menyimpulkan bahwa Indonesia telah memberi persetujuan terhadap arbitrase yang memberi majelis arbiter kewenangan untuk mengadili sebuah sengketa. Skripsi ini mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi persetujuan negara terhadap arbitrase berdasarkan hukum investasi internasional sehubungan dengan perkembangan yang terlihat dalam yurisprudensi arbitrase investasi. Selanjutnya, skripsi ini akan juga akan menentukan apakah kerangka hukum Indonesia, yang terdiri dari undang-undang investasinya dan perjanjian investasi internasional yang baru, menangani masalah persetujuan yang sebelumnya menjadi permasalahan. Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan teoritis maupun pendeketan perundang-undangan. Skripsi ini akan mendalami pengalaman Indonesia dalam menangani persetujuan terhadap arbitrase dengan membahas kata-kata dari perjanjian investasi bilateral yang lama serta sengketa yang muncul dari akibat gugatan yang tidak tepat. Selanjutnya, perjanjian investasi internasional Indonesia yang baru akan dibahas dan dibandingkan dengan perjanjian investasi bilateral yang lama. Skripsi ini akan menyimpulkan bahwa kerangka hukum Indonesia saat ini, yang terdiri dari Undang-Undang Penanaman modal dan perjanjian investasi internasional baru, dengan tepat menangani sebagian besar perkembangan hukum dalam hukum investasi internasional yang mempengaruhi persetujuan negara dan oleh karena itu mengatasi masalah yang timbul dalam perjanjian investasi bilateral lama yang telah diakhiri oleh Indonesia.

---

Within the last decade, Indonesia has terminated almost all of its bilateral investment treaties with one of the reasons being the ease of which investors were able to submit claims against Indonesia to international arbitration. This mass termination was attributed to the poor wording present within the bilateral investment treaties which allowed arbitral tribunals to infer Indonesia’s consent to arbitration and which provides them with jurisdiction to adjudicate the dispute. This thesis examines the factors which affect state consent to arbitration under international investment law with regards to the developments seen in investment arbitration jurisprudence. Subsequently this thesis will also determine whether or not the Indonesian legal framework, which comprises of its investment law and new international investment agreements, addresses the issues of consent which have previously been of concern. This thesis adopts a juridical normative research method utilizing a theoretical and statutory approach. This thesis will explore Indonesia’s experience in dealing with consent to arbitration as it discusses the wording of its old bilateral investment treaties as well as the disputes which arose out of unwarranted treaty claims. Furthermore, Indonesia’s new international investment agreements will be discussed in comparison to the old bilateral investment treaties. This thesis will conclude that the current Indonesian legal framework, consisting of the Investment Law and the new international investment agreements, properly address the majority of developments which would affect state consent under international investment law and therefore addresses the problems presented by Indonesia’s terminated bilateral investment treaties."

"ABSTRAKPengelolaan dana haji melalui investasi pada sektor infrastruktur merupakan solusi Pemerintah untuk mengembangkan dana haji yang terkumpul. Keseriusan Pemerintah saat ini telah terlihat dengan dibentuknya Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH yang bertugas untuk mengelola dana haji. Permasalahan yang menjadi bahasan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan dana haji melalui investasi pada sektor infrastruktur menurut UU No. 34 Tahun 2014 UUPKH dan hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan objek penelitian utama pada data sekunder. UUPKH melalui Pasal 48 membuka kemungkinan untuk mengelola dana haji melalui investasi pada sektor infrastruktur. Berdasarkan hukum Islam, kebolehan investasi dana haji pada sektor infrastruktur, dimungkinkan berdasarkan metode ijtihad maslahah mursalah. Alasannya, melalui investasi tersebut dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, rasionalitas dan efisiensi biaya penyelenggaraan ibadah haji, dan manfaat bagi kemaslahatan umat Islam. Saran dalam penelitian ini, yaitu kepada Pemerintah, secepatnya menerbitkan peraturan pelaksana dari UU No. 34 Tahun 2014, seperti Peraturan Pemerintah yang belum juga selesai dibuat, sedangkan kepada BPKH, harus ada informasi yang transparan mengenai penyaluran dana yang dilakukan oleh BPKH.

---

ABSTRACTManagement of haj funds through investments in the infrastructure sector is a solution from the Government to develop the haj fund collected. The seriousness of the Government is now visible with the establishment of the haj Financial Management Board tasked with managing the haj funds. The main problem in this research is how the management of haj funds through investment in infrastructure sector when viewed from Law No. 34 of 2014 and Islamic law. Research method used in this research is normative juridical with the main research object on secondary data. UUPKH through Article 48 opens the possibility to manage the haj funds through investments in the infrastructure sector. Under Islamic law, the permissibility of investing Haj funds in the infrastructure sector, is possible based on the method of ijtihad maslahah mursalah. The reason, through these investments can improve the quality of hajj pilgrimage, rationality and cost efficiency of Hajj pilgrimage, and benefits for the benefit of Muslims. Suggestions in this research, namely to the Government, immediately issue the implementing regulations of Law No. 34 Year 2014, such as Government Regulations that have not yet been made, whereas to the BPKH, there should be transparent information about the channeling of funds made by BPKH. "